Jakarta (ANTARA) – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebutkan sebanyak 3.355 alat ultrasonografi (USG) akan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh puskesmas guna mempertajam pemantauan terjadinya kekerdilan pada anak (stunting) sebelum lahir.
“Mudah-mudahan dalam dua tahun ini bisa kita kejar di tahun 2022. Rencananya ada 3.355 USG kita distribusikan ke seluruh puskesmas,” kata Budi dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Budi menekankan 3.355 USG di puskesmas itu diberikan agar para tenaga kesehatan bisa melihat pertumbuhan janin yang sejak dalam kandungan berpotensi memiliki berat dan panjang tubuh di bawah standar normal.
Sisa dari jumlah USG tersebut rencananya juga akan disalurkan pada tahun 2023, meskipun Budi tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Selain berupa alat, pelatihan penggunaan USG juga akan diberikan pada setiap puskesmas yang menerima USG.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 4.897.988 ibu hamil akan melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) sebanyak enam kali atau minimal dua kali bersama dokter dan alat USG.
Sembari ibu memeriksakan kehamilannya, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkampanyekan pemeriksaan kehamilan pada masyarakat.
Menurut Budi, pemantauan kekerdilan sebelum ibu melahirkan tidak hanya berhenti pada pengadaan alat saja. Pemerintah akan memastikan para ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan agar terhindar dari anemia.
Di mana pemantauan konsumsi tablet tambah darah itu akan dilakukan secara digital.
“Ibu hamil akan kita pastikan tablet tambah darah juga diminum bukan hanya dibagikan,” kata Budi.
Pemberian makanan tambahan juga akan diberikan pada target sebanyak 847.351 ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis (KEK). Makanan yang diberikan berupa makanan yang mengandung banyak protein hewani seperti telur, ikan, daging dan susu setiap harinya.
Budi turut mengatakan terdapat dua masa kritis yang harus dicermati oleh pemerintah, bila ingin mengentaskan masalah kekerdilan pada anak yakni masa sebelum lahir yang berkontribusi sebanyak 23 persen dan masa setelah bayi mendapatkan ASI eksklusif dengan salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah kesehatan serta kecukupan gizi pada ibu.
“Kita akan melakukan diskusi dengan Kemendagri dan Kemendes juga Kemensos bahwa golongan masyarakat yang tidak mampu, bisa mendapatkan bantuan untuk tambahan protein hewani,” ucap dia.
Sumber: antaranews.com