Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

  1. UNICEF. Health Systems Strengthening Approach A synopsis. Washington DC : World Bank. 2017.
  2. Berman. Health Systems Analysis for Better Health System Strengthening. Washington DC : World Bank.2011.
  3. WHO. World Health Organization Assesses the World’s Health Systems. 2014.
  4. World Bank. Improving Health Service Delivery in Developing Countries : From Evidence to Action. Directions in Development;Human Development; Washington, DC: World Bank. 2009.
  5. Olmen J Van, Marchal B, Damme W Van, Kegels G, Hill PS. Health systems frameworks in their political context: framing divergent agendas. BMC Public Health [Internet]. BMC Public Health; 2012;12(1):1.
  6. Mounier-jack S, Griffiths UK, Closser S, Burchett H, Marchal B. Measuring the health systems impact of disease control programmes : a critical reflection on the WHO building blocks framework. BMC Public Health; 2014;14(1):1–8. Available from: BMC Public Health.
  7. Paina dan Peters, 2012.
  8. Ponsignon F, Smart PA, Maull RS. Service delivery system design : characteristics and contingencies. 2010.
  9. Ankerstjeme, 2015.
  10. Counsil on health Research for development, 2017.
  11. UNICEF. Health Systems Strengthening Approach A synopsis. 2016;
  12. WHO. Strengthening Health Systems To Improve Health Outcomes Who’s Framework For Action. Geneva; World Health Organization. 2007.
  13. Mills et al. Strengthening Health System. Diseases Control Priorities In Development Countries. 2006.
  14. Shakarishvili G, Lansang MA, Mitta V, Bornemisza O, Blakley M, Kley N, et al. Health systems strengthening: a common classification and framework for investment analysis. 2011;(October 2010):316–26.
  15. WHO. Health services delivery. Geneva; World Health Organization. 2017.
  16. Beck et al. Building an Effective Workforce A Systematic Review of Public Health Workforce Literature. American Journal of Preventive Medicine. 2012.
  17. Lau F, Kuziemsky C, Price M, Gardner J. A review on systematic reviews of health information system studies. 2010;(5).
  18. Rifkin SB. A Framework Linking Community Empowerment and Health Equity: It Is a Matter of CHOICE. 2003;21(3):168–80.
  19. Cyril S, Smith BJ, Possamai-inesedy A, Renzaho AMN. Exploring the role of community engagement in improving the health of disadvantaged populations: a systematic review. 2015;1:1–12.
  20. Dinkes Riau. Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2016. Pekanbaru : Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
  21. NICE, 2016. National Institute for Health and Care Excellene. Community engagement: improving health and wellbeing and reducing health inequalities.
  22. Schneider H, Lehmann U, Schneider H, Lehmann U, Schneider H, Lehmann U. From Community Health Workers to Community Health Systems: Time to Widen the Horizon; 2016; 8604 (September 2017).
  23. Lopez I, Wyss K, Savigny D De. An approach to addressing governance from a health system framework perspective. BMC Int Health Hum Rights [Internet]. BioMed Central Ltd; 2011;11(1):13.
  24. Drobac PC, Basinga P, Condo J, Farmer PE, Finnegan KE, Hamon JK, et al. Comprehensive and integrated district health systems strengthening: the Rwanda Population Health Implementation and Training (PHIT) Partnership. 2013;13(Suppl 2):1–13
  25. Lunt N, Smith R, Exworthy M, Stephen T, Horsfall D, Mannion R. Medical Tourism : Treatments , Markets and Health System Implications: scoping review. :1–55. 2012.
  26. Frenk J. The Global Health System: Strengthening National Health Systems as the Next Step for Global Progress. 2010;7(1):2008–10
  27. Frenk, 2012
  28. Mutale W, Balabanova D, Chintu N, Tembo M, Mph M, Ayles H. Application of system thinking concepts in health system strengthening in low-income settings: a proposed conceptual framework for the evaluation of a complex health system intervention: the case of the BHOMA intervention in Zambia. 2016;22:112–21
  29. Bennett S, Peters DH, Bennett S, Peters DH. Assessing National Health Systems: Why and How Assessing National Health Systems: Why and How. 2017;8604(July).
  30. Abimbola S, Negin J, Jan S, Martiniuk A. Towards people-centred health systems: a multi-level framework for analysing primary health care governance in low- and middle-income countries. 2014;29–39.
  31. Tangcharoensathien V, Mills A, Palu T. Accelerating health equity: the key role of universal health coverage in the Sustainable Development Goals.; 2015;1–5.
  32. USAID 2015. Outcome Penguatan Sistem Kesehatan Provinsi Riau.
  33. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456. Sekretariat Negara. Jakarta. 2004.
  34. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700. Sekretariat Negara. Jakarta. 2007.
  35. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2009.
  36. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072. Sekretariat Negara. Jakarta. 2009.
  37. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256. Sekretariat Negara. Jakarta. 2011.
  38. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298). Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  39. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  40. Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  41. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781. Sekretariat Negara. Jakarta. 1998.
  42. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  43. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  44. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  45. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta. 2012.
  46. Republik Indonesia. Peraturan Presiden 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  47. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190 tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Sekretariat Negara. Jakarta. 2010.
  48. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  49. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  50. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  51. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  52. Republik Indoensia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  53. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  54. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  55. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  56. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1109 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2007.
  57. Republik Indonesia. Peraturan Menteri KesehatanNomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  58. Republik Indonesia. Peraturan Menteri KesehatanNomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Sekretariat Negara. Jakarta. 2015.
  59. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  60. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit. Sekretariat Negara. Jakarta. 2015.
  61. Republik Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sekretariat Negara. Jakarta. 2007.
  62. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  63. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara. Jakarta. 2008.
  64. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Sekretariat Negara. Jakarta. 2011.
  65. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2015.
  66. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  67. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  68. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  69. Republik Indonesia. Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  70. Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  71. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  72. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2003.
  73. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Sekretariat Negara. Jakarta. 2012.
  74. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  75. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  76. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2004.
  77. Republik Indonesia. Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  78. Republik Indonesia. Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol. Sekretariat Negara. Jakarta. 2009.
  79. Republik Indonesia. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta. 2017.
  80. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2008.
  81. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/Vii/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. Sekretariat Negara. Jakarta. 2008.
  82. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. Sekretariat Negara. Jakarta. 2016.
  83. Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2013.
  84. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  85. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.
  86. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Sekretariat Negara. Jakarta. 2015.
  87. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Sekretariat Negara. Jakarta. 2014.