Reportase
Kegiatan Pendampingan Tim Teknis
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang
23 Maret 2018
Melalui pertemuan rutin bersama tim teknis Kabupaten Malang, tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan pendampingan dengan agenda pembahasan rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah untuk melihat dan memantau usulan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak termuat dalam rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
Gambar 1 Pendampingan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang turut dihadiri oleh Tim Pusat
Pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang ini selain dihadiri oleh tim teknis Kabupaten Malang, juga dihadiri oleh tim pusat yang terdiri dari perwakilan Kementrian Kesehatan, BKKBN, UNFPA serta Bapenas. Pertemuan diawali dengan pemaparan oleh tim PKMK FK-KMK UGM yaitu Dwi Handono Sulistyo dengan menyampaikan pengantar terkait program Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak, dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Gambar 2 Pemaparan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan
Pertemuan pendampingan yang ketiga ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:
- Integrasi sebagai penguatan dalam menyiapkan akseptor
- Beberapa program yang dimaksud dalam integrasi Kesehatan Ibu dan KB, sudah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018/2019, dengan istilah yang ada di daerah yaitu nomor rekening
- Terkait penyajian data untuk Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, adanya sistem data yang berbeda berpengaruh terhadap monitoring evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah
- Peran Bappeda sangat penting dalam hal memfasilitasi pelaksanaan integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di daerah
- Beberapa program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana bisa diadopsi dari buku pedoman Kemenkes berupa dokumen RAN Kesehatan Ibu dan dari BKKBN berupa dokumen RFP
- Kendala yang dihadapi dalam integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ada karena perangkat daerah terkait belum duduk bersama untuk menyusun rencana program tersebut
- Adanya kelompok kerja untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat membantu perangkat daerah dalam penyusunan program secara bersama-sama
- Salah satu yang menjadi bentuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana antar perangkat daerah pada aspek ketenagaan, dimana Dinas Kesehatan dapat menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB
Reporter : Yunita Sari Thirayo, MPH.