Kegiatan Pendampingan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang 19-20 April 2018

Reportase 

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang

19-20 April 2018

Pendampingan tim teknis Kabupaten Malang pada pertemuan keempat ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan sebelumnya dengan pembahasan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat kantor Bappeda, pertemuan diselenggarakan selama dua hari terdiri atas hari pertama me-review proses penyusunan rencana kerja dan dilanjutkan pada hari kedua dengan mencoba melakukan sinkronisasikan rencana awal RKPD Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB.

Gambar 1 Pendampingan Tim Teknis di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang

Melalui pertemuan bersama tim teknis ini tim PKMK FK UGM dapat mengawal proses penyusunan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri di Kabupaten Malang. Keberadaan tim PKMK FK UGM dianggap dapat menjadi ‘wasit’ dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan mengingat kedua organisasi perangkat daerah ini belum pernah melakukan penyusunan secara bersama untuk membahas Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang terintegrasi. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Program / kegiatan terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana sebenarnya telah ada dan prosesnya sudah berjalan, namun perlu ada penekanan lagi (SOP perlu dipertajam lagi).
2. Program pertemuan perencanaan integrasi Kesehatan Ibu dan KB dapat dipertajam di DPA masing-masing OPD yaitu pada akhir Desember.
3. Beberapa kegiatan yang diusulkan pada perancangan awal (ranwal) RKPD untuk diintegrasikan antara lain:
   1. Pelayanan pasca pemasangan alkon ‘masa kritis’
   2. Sosialisasi dan koordinasi PLKB dan Bidan Desa
   3. Pendataan dan pembinaan PUS beresiko tinggi
   4. Penyediaan sarana pelayanan alat / obat kontrasepsi
4. Dinas PPKB Kabupaten Malang memiliki program bernama Inacews untuk pendistribusian alat kotrasepsi, namun porgram ini masih belum ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sementara untuk rumah sakit distribusi alkon melalui pengadaan sendiri dengan pembiayaan dibebankan kepada pasien (jika lebih dari tarif)
5. Usulan untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk program Kesehatan Ibu dan KB yang terintegrasi
6. Terkait pembiayaan akan dibahas pada sesi khusus dengan melibatkan BPJS Kesehatan.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH.