Reportase
Pendampingan Tim Teknis dalam Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)
Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
Kabupaten Malang, 25 – 26 Juli 2018
Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang dengan agenda pertemuan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini tim PKMK FKKMK UGM mengajak serta perangkat daerah (OPD) lain yang dianggap turut serta menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud antara lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kementrian Agama di Kabupaten Malang dan perwakilan TP PKK Kabupaten Malang.
Pertemuan yang digelar selama dua hari tersebut diawali dengan sosialisasi kembali kepada peserta rapat yang sebagian merupakan ‘peserta baru’ dalam pertemuan tim teknis yang telah enam kali dilaksanakan di Kabupaten Malang. Kehadiran perangkat daerah (OPD) baru ini diharapkan dapat ikut serta terlibat dan mengambil bagian untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Malang khususnya pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana.
Foto 1. Pembukaan Pertemuan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Malang.
Pertemuan diawali dengan agenda penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Anik Sugianti Hidayat, SE., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, membuka secara resmi rapat pertemuan sekaligus menyampaikan beberapa hal. Hal yang dimaksudantara lain berkaitan dengan waktu dan surat edaran untuk pembahasan penyusunan rencana kerja masing-masing perangkat daerah agar menyesuaikan dengan kegiatan yang juga sedang disusun. Terkait program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak, Bappeda dalam perannya sebagai koordinator program dan kegiatan lintas perangkat daerah menyambut baik program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang telah memasuki tahap penyusunan awal rencana aksi daerah (RAD).
Menanggapi sambutan dari Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Dwi Handono menegaskan bahwa RAD yang disusun adalah bersifat lintas sektor untuk legalitas perencanaan program dan selanjutnya akan menjadi dokumen kabupaten yang disusundalam Renja, DAK dan RKA. Adanya RAD ini dapat menunjukkan keberlangsungan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang.
Gambar 2. Pertemuan Tim Teknis turut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pusat (UNFPA)
Selain tim teknis dan beberapa perwakilan perangkat daerah (OPD) lain, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Tim Pusat yakni perwakilan dari UNFPA, Tira Aswitama. Selama proses diskusi, Tira Aswitama menyampaikan beberapa hal diantaranya melaksanakan sosialisasi dokumen yang telah disusun oleh Tim Pusat yang dapat menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Selain itu, dalam diskusi tersebut Tira juga menyampaikan hal terkait rencana kegiatan dalam penjaringan wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS), agar perlu memperhatikan penjaringan saat masa nifas. Sebab, kasus kematian di kabupaten Malang hingga Juni 2018 tercatat 6 kematian ibu, dimana 2 kasus diantaranya meninggal saat masa nifas. Selain itu, faktor ‘3 Terlambat’ juga dianggap sebagai penyumbang terjadinya kasus kematian ibu di Kabupaten Malang sehingga perlu perhatian lebih dalam tahap rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi.
Gambar 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dalam Pertemuan Tim Teknis di Ruang Rapat Kantor Bappeda
Kehadiran dr. Hadi Puspita pada pertemuan hari kedua sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Malang dalam menyambut program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak. Sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang, dr. Hadi Puspita telah mencatat banyak prestasi dan membuat banyak program yang sangat mendukung peningkatan Kesehatan Ibu dan pencapaian Keluarga Berencana. Salah satu program yang paling sukses dan telah meraih banyak penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Malang adalah program ‘Contra War’. Program yang menyasar kelompok pasangan usia subur (PUS) dengan resiko tinggi (Risti) ini telah berhasil dalam membantu percepatan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Malang.
Dalam penjelasannya terkait contra war, dr. Hadi Puspita menyampaikan bahwa program ini mampu bertahan meskipun dengan anggaran yang sangat minim karena adanya komitmen yang kuat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Adanya komitmen bersama untuk program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak juga sangat diperlukan agar program dapat terus berjalan. Apapun ‘mesinnya’ (baik itu program contra war, atau program lainnya), jika tidak ada komitmen, maka sistem tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, sebelum menutup acara pertemuan, dr. Hadi Puspita berpesan agar antar perangkat daerah (OPD) dapat saling berbagi data, agar data dengan sasaran yang sama di Kabupaten Malang terlihat sama dan selaras.
Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH