Tindak Lanjut Pematangan RAD Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Lahat 17 – 18 Desember 2018

Reportase

Tindak Lanjut Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Oleh PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Lahat, 17-18 Desember 2018

Selama 2 hari pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 bertempat di Gedung Aula Pertemuan Bappeda Kab. Lahat pada17-18 Desember 2018 dengan agenda pembahasan tindak lanjut pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Tahun 2019-2022 Kabupaten Lahat.

Beberapa OPD terkait hadir dalam pertemuan tersebut. Hari pertama dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD Lahat dengan tujuan agar fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2019-2022 yang konsen pada perbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Kesehatan Ibu. Sedangkan hari kedua dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab.Lahat dengan fokusperbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Keluarga Berencana.

Pertemuan hari pertama berlangsung di Aula Pertemuan Bappeda Lahat.  Agenda ini dihadiri Dwi Handono (Tim PKMK FKKMK UGM), Hary Umar Syarief (Kabid. PPM Bappeda Lahat), Dori Arisona (Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Taufik (Kabid. Layanan kesmas Dinkes Lahat), Agustia Ningsih  (Kasie. Kesehatan Keluarga Dinkes Lahat), Yetti Ruspiani (Kepala Ruang Kebidanan RSUD lahat), Nova (spesialis Obgyn RSUD Lahat) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak Kab. Lahat. Dalam sambutannya, Hary (Kabid. PPM Bappeda Lahat)menyampaikan Rencana Aksi Daerah telah menjadi prioritas dalam RPJMD Kab.Lahat dan Rencana Strategi (Renstra) masing-masing OPD sehingga kedepan program dan kegiatan akan menjadi prioritas dalam penganggaran.

Gambar 1. Sambutan oleh Hary Umar Syarief Kabid. PPM Bappeda Kabupaten Lahat

Pertemuan diawali dengan me – review dan diskusi terkait Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak secara menyeluruh. Diskusi berlangsung hingga  11.00 WIB yang difasilitasi oleh Dwi Handono (PKMK FK – KMK UGM) yang menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing-masing OPD) baik dari sisi SDMK, program dan kegiatan maupun anggaran. Hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga medis dan para medis salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan di lapangan. Permasalahan yang terkait kematian ibu di Kab. Lahat adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kesehatan ibu yang masih kurang, infrastruktur dan sarana prasarana kurang memadai dan koordinasi antara pihak PONED dan PONEK belum optimal. Tidak semua kasus rujukan dilakukan di RS (PONEK), harus dapat diidentifikasi mana yang dapat dilakukan di PONED. Di samping itu, faktor budaya dan kondisi geografis jugamenjadi faktor yang diperhitungkan untuk menekan kematian ibu.
4. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder di masing – masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.
5. Diperlukan dan dibutuhkan perlakuan khusus kepada mereka yang berisiko tinggi. Perubahan paradigma nakes pengelola program menjadi “kunci” keberhasilan program dan kegiatan dilapangan. Bagaimana memastikan WUS – BUMIL – BULIN – BUFAS mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari program – program yang direncanakan dengan tujuan agar selamat, bukan hanya menjalankan program – program dengan sasaran WUS – BUMIL –BULIN – BUFAS dengan pendekatan terhadap “manusia” bukan program.

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pertemuan hari kedua dihadiri oleh Dinas Dalduk – KB dan Bappeda beserta Tim Teknis Kab. Lahat tujuannya untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Keluarga Berencana. Dihadiri oleh Dwi Handono (PKMK FKKMK UGM), Dori Arisona (Kasubbid. Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Suladarman (Kabid. Keluarga Sejahtera) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak dari Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab. Lahat.

Difasilitasi oleh Dwi Handono, diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari seluruh tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 11.00 WIB yang menghasilkan beberapa point penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing – masing OPD) baik dari sisi SDMK, Program dan kegiatan maupun anggaran. Karena hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga lapangan (PLKB/PKB) salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan dilapangan.
4. Empat prinsip dalam penanganan kasus risiko tinggi yakni jangan sampai WUS Risti hamil (4T), WUS Risti yang tetap hamil menjadi sasaran utama KB, KB Berbasis Hak harus terwujud dan Demand Creation harus optimal (fokus WUS RISTI).
5. Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat program dan kegiatan berjalan optimal dilapangan.
6. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder dimasing-masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.

Gambar 3. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pematangan RencanaAksi Daerah (RAD) Berbasis Hak Kabupaten Lahat tahun 2019 – 2022 dilanjutkan dengan diskusi langsung per OPD melalui pendamping lapanganPKMK FKKMK UGM dengan pemegang program Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk – KB dan RSUD Lahat untuk sinkronisasikegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Renstra.

Reporter : Habibi Zamuli, MPH