Pembahasan Lanjutan RAD Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Malang, 24 – 25 Januari 2019

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam

Pembahasan Lanjutan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang, 24 – 25 Januari 2019

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Malang sebagai dasar perencanaan dan penganggaran masing – masing Organisasi Perangkat Daerah untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dalam 3 tahun ke depan. Penyusunan RAD ini diharapkan akan menjadi acuan perangkat daerah terkait untuk memasukkan kegiatan ke dalam penyusunan Renja/RKA dan DAK mulai 2019.

Sebagai lanjutan dari pertemuan pendampingan yang diselenggarakan sebelumnya dengan agenda pembahasan awal draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak terkait penyempurnaan data dan persamaan persepsi antar dinas terkait, kembali tim PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah dan tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dengan agenda pembahasan sinkronisasi dan penetapan target masing – masing OPD yang tertuang dalam draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak.

Pertemuan digelar selama dua hari dengan skenario hari pertama adalah pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah beserta pejabat eselon III pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah sebagai ujung tombak implementasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang, sebagai upaya untuk memperoleh jaminan kebijakan dari stakeholder perangkat daerah terkait untuk melaksanakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malang.

Pengantar dan laporan progress kegiatan yang disampaikan oleh Dwi Handono, selaku ketua tim Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak dari PKMK FK – KMK UGM menyampaikan terkait gambaran yang diinginkan dalam implementasi RAD:

1. Alur pelayanan harus jelas yaitu pada Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak
2. Kegiatan yang dimaksud fokus pada WUS, Bumil, Bulin Risti dan Bufas Risti
3. Kegiatan yang dimaksud dapat diterima dan disesuaikan dengan Sistem Informasi yang telah ada di Kabupaten Malang diantaranya Contra War, Si Jari Emas, Sutera Emas
4. Lingkup kegiatan yang diharapkan adalah mulai dari Penjaringan à Bufas à siklus berulang

Gambar 1 Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Melalui sambutannya, Anik S. Hidayat, selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengapresiasi adanya Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak, sehingga ke depannya RAD ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan daerah dan selanjutnya dapat disusun melalui peraturan bupati.

Gambar 2 Kepala Dinas PPKB dan plt Kepala Dinas Kesehatan pada Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari pertama bersama pimpinan perangkat daerah, bertempat di ruang rapat Bappeda, kembali diadakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Malang. Pertemuan hari kedua lebih membahas pada teknis operasional kegiatan yang tertuang dalam RAD dan menyamakan persepsi serta target capaian kegiatan oleh masing – masing perwakilan perangkat daerah.

Gambar 3 Pertemuan Hari Kedua bersama Tim Teknis di Ruang Rapat Bappeda

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Tantangan dalam Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang:
   1. Tantangan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk
   2. Pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan kesehatan swasta
   3. Tantangan integrasi aplikasi system informasi yang ada
2. Penjaringan anak jalanan belum masuk dalam fokus penjaringan. Namun untuk anak-anak sekolah yang drop out (DO), pada 2019 sudah mulai menjadi sasaran implementasi program dari Dinas PPKB
3. Proporsi kematian ibu yang bisa dicegah yaitu melalui AMP
4. Keputusan Pimpinan menjadi agenda strategis untuk mencapai output penjabaran RAD yang tertuang dalam Renja masing – masing perangkat daerah
5. Perlu pematangan SOP yang dapat mengintegrasikan program masing – masing perangkat daerah
6. Masing – masing perangkat daerah telah memiliki rencana kegiatan yang mengupayakan adanya integrasi dan terbuka untuk mengajak perangkat daerah lain untuk terlibat pada kegiatan – kegiatan tersebut
7. Membuat definisi operasional untuk masing – masing kegiatan yang menjadi output pelaksanaan strategi operasional dalam RAD.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH