Reportase
Finalisasi & Kesepakatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2018 – 2023 dan Ujicoba SIMKIT
oleh
PKMK FK – KMK UGM
Kabupaten Lahat
Senin – Selasa, 5 – 6 Agustus 2019
Salah satu wujud hasil akhir yang diharapkan dari “Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Right Based Family Planning” yakni dapat menghasilkan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang implementatif dengan tujuan akhir untuk menurunkan kasus kematian ibu. Proses penyusunan dan draft final RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak telah memasuki tahap akhir, sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati, draft tersebut perlu disepakati dahulu oleh semua pemangku kepentingan terkait.
Bertempat di Aula Pertemuan Bappeda Kabupaten Lahat dilakukan pertemuan yang berlangsung selama 2 hari yaitu 5 – 6 Agustus 2019. Skenario pertemuan dilakukan bersama pimpinan perangkat daerah, Tim Teknis dan Tim POS Komando Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Pertemuan hari pertama bertujuan untuk memutuskan dan menyepakati RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2018 – 2023.
Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
Dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat Ir. Herman Oemar, MM, dr. Rasyidi Amrie, MKM., MT selaku Kepala Dinas Kesehatan, dr. Erlinda, M.Kes selaku Direktur RSUD Kabupaten Lahat dan Sekretaris Bappeda Faizal Amrie serta kepala – kepala bidang Dinas Dalduk – KB dan tim teknis lainnya. Dari pusat turut hadir pula Sri Hermayanti dari NCPU Bappenas, Wahida Paheng dari BKKBN Pusat, Riznawati Imma dari UNFPA Indonesia dan Andi Ahmad Ghazali dari Kemendagri juga dr. Maskur dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil diskusi selama kurang dari 3 jam disepekati beberapa point penting yakni:
- Komitmen pimpinan masing – masing OPD ( Ka. Bappeda, Ka. Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Lahat) sangat mendukung kegiatan yang tertuang dalam RAD Kab. Lahat.
- RAD Kabupaten Lahat telah dimuat dalam RPJMD Kab Lahat 2018 – 2023 khususnya pada Misi ke – 3 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan kepribadian luhur.
- Untuk Kabupaten Lahat Alarm AWAS sebaiknya bukan hanya dipegang Bupati Lahat namun juga dipegang oleh ibu bupati mengingat respon perempuan lebih cepat.
- Potensi – potensi pendukung kegiatan model integrasi kesehatan ibu – KB berbasis hak di Kabupaten Lahat sudah ada misalnya petugas PPKBD/Sub – PPKBD perpanjangan tangan dari PLKB di lapangan, Rumah Data yang dimiliki oleh Kampung KB serta Pendataan PIS – PK oleh dinkes. Memanfaatkan potensi tersebut semaksimal mungkin agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai harapan bersama.
Gambar 2. Pemaparan Perkembangan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat dan Diskusi RAD olehDr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes
Hari kedua pertemuan dihadiri oleh seluruh bidan koordinator wilayah (bikorwil) yang bertugas di 33 puskesmas Kabupaten Lahat. Pertemuan hari kedua mendiskusikan tentang teknis uji coba implementasi RAD oleh tim pos komando dan sosialisasi & persiapan uji coba Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) untuk 4 Pokja dalam POS Komando yaitu Pokja Awas; Pokja Siaga; Pokja Waspada dan Pokja Waspada – KB. Beberapa poin penting yang disepakati yakni:
- Seluruh Bikorwil di 33 puskesmas Kabupaten Lahat berkomitmen mendukung penuh Implementasi Uji Coba Simkit di KabupatenLahat selama 3 bulan ke depan.
- Untuk Kasus Rujukan di Luar wilayah Kabupaten Lahat seperti Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam belum masuk dalam aplikasi SIMKIT, bagaimana solusinya?
Gambar 3. Diskusi Implementasi Uji Coba SIMKIT Kabupaten Lahat
Penulis: Habibi Zamuli, MPH