Reportase
Rapat Koordinasi Kajian Puskesmas Pembantu Kabupaten Gunung Kidul
Wonosari, 23 Agustus 2019
Rapat koordinasi mengenai persiapan pelaksanaan kajian pelayanan puskesmas pembantu (PUSTU) se – Kabupaten Gunung Kidul dilakukan pada 23 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Germas Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan dari setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, serta tim PKMK FK – KMK UGM.
Sebelum pertemuan dengan Dinas Kesehatan Gunung Kidul, tim PKMK FK – KMK UGM melakukan survei pendahuluan di Puskesmas Patuk I dan PUSTU Semoyo. Survei tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai keberadaan PUSTU. Kepala Puskesmas Patuk I, dr. Emilia menyatakan bahwa walaupun puskesmas kesulitan dalam mengelola PUSTU, namun keberadaan PUSTU harus tetap dipertahankan sebagai jejaring puskesmas karena fasilitas tersebut masih diperlukan oleh masyarakat. Salah satu alasannya adalah di beberapa desa, transportasi masih mahal dan dinilai sulit untuk berkunjung langsung ke puskesmas induk. Contohnya adalah PUSTU Semoyo yang berjarak 4 KM dari puskesmas, di desa ini tidak ada transportasi umum yang dapat digunakan untuk pergi ke puskesmas. Selain itu, tingginya inisiatif masyarakat dalam mempertahankan pelayanan PUSTU terlihat dari pemindahan PUSTU Semoyo ke balai desa karena kondisi bangunan PUSTU yang tidak layak dengan kerusakan 90%. Pada survei awal didapatkan informasi bahwa pihak puskemas beberapa kali telah mengajukan rehabilitasi bangunan PUSTU ke pemerintah daerah dan pemerintah desa, namun belum ada pengajuan dana yang terpenuhi. Sekretaris desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa setuju melakukan rehabilitasi bangunan PUSTU dengan anggaran desa, namun terkendala pada status kepemilikan bangunan yang belum menjadi milik desa.
Gambar 1. Survei pendahuluan di Puskesmas Patuk I dan PUSTU Semoyo
Setelah melakukan survei pendahuluan, tim PKMK melanjutkan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Gunung kidul. Penjelasan awal disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul. dr. Dewi Irawaty, M.Kes menjelaskan bahwa kajian PUSTU dilakukan karena terdapat laporan pelayanan kesehatan di beberapa PUSTU dinilai kurang efektif dilihat dari angka kunjungan yang sedikit. Selain itu, bangunan PUSTU yang rusak serta SDM yang kurang menjadi kendala dalam melakukan pelayanan. Pemerintah mengaku bahwa anggaran yang ada, belum bisa dialokasikan untuk perbaikan PUSTU dan memenuhi SDM yang kurang, sehingga perlu dilakukan kajian untuk menilai PUSTU yang kurang efektif dan tidak layak untuk dipertahankan. Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Kesehatan, ketua tim kajian PUSTU dari PKMK UGM Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes mengungkapkan bahwa poin dasar dari kajian ini adalah untuk mempertahankan PUSTU. Hal ini mengacu pada pidato RAPBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada16 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa “pada 2020, pemerintah melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas”. Sehingga kendala anggaran dan kurangnya SDM bukan menjadi alasan untuk meliquidasi PUSTU yang merupakan jejaring fasilitas kesehatan pertama. Selain itu, hasil survei pendahuluan juga disampaikan kepada dinas kesehatan mengenai kondisi PUSTU dan kesanggupan desa melakukan perbaikan PUSTU. Dalam penjelasan ini ditekankan bahwa kajian dilakukan untuk mengetahui cara memperbaiki PUSTU agar lebih efektif atau yang disebut revitalisasi PUSTU.
Gambar 2. Pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul
Penjelasan ini juga ditanggapi oleh beberapa peserta dari berbagai divisi yang menyebutkan bahwa mereka setuju dengan kajian revitalisasi PUSTU untuk mempertahankan keberadaan PUSTU, namun dengan bantuan rekomendasi perbaikan dari tim PKMK. Selain itu, mereka menyampaikan bahwa rekomendasi dari kajian ini dapat digunakan sebagai usulan anggaran untuk memprioritaskan perbaikan PUSTU.
Reporter: Meia Audinah, S.Kp.G