REPORTASE
Penutupan Pilot Project dan Desiminasi hasil “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis HakTerintegrasi”
oleh
PKMK FK-KMK UGM
Yogyakarta,19 Desember 2019
Yogyakarta, 19 Desember 2019 telah dilaksakan pertemuan terkait pelaksanaan hasil “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis HakTerintegrasi” di 3 Kabupaten wilayah pendampingan PKMK yaitu Kab. Malang, Kab. Aceh Barat dan Kab. Lahat. Pertemuan tersebut dilaksanakan selama 1 hari di yogyakarta dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapennas, sambutan UNFPA kemudian di lanjutkan dengan pemaparan hasil uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi di 3 kabupaten oleh tim PKMK. Setalah itu dilanjutkan dengan diskusi dan penutupan uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang terintegrasi di 3 kabupaten. Pada pertemuan tersebut di hadiri juga oleh Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri,UNFPA, Bapennas, Yayasan Cipta, Kepala Badepda provinsi jawa timur, sumatera selatan, provinsi aceh, Kab. Malang, Aceh barat, Lahat, kepala dinas dari tiap provinsi tersebut dan juga direktur RSUD wilayah tersebut serta dari tim Konsultan PKMK UGM. Program yang dilaksanakan di 3 Kabupaten yang menjadi pilot project ini sudah banyak berkontribusi dan memberi manfaat bagi kabupaten kapupaten pendampingan dalam melakukan intervensi untuk menurunkan angka kematian ibu dengan memberikan perbaikan-perbaikan dalam programyang tujuannnya untuk menurunkan angka kematian ibu.
Gambar 1. Sambutan Penyampaian sambutan dari Bapenas
Dalam sambutannya Bapennas menyampaikan bahwa Pertemuan kali ini merupakan penutupan dari pilot project ini akan tetapi harapannya project ini tidak menjadi akhir dari kegiatan ini. Bapennas menambahkan bahwa uji coba perencanaan dan pembiayan yang terintegrasi ini sangat penting, karna kb sangat berperan dalam kematian ibu, sampai 40 %. Indonesia masih mengalami angka kematian ibu yang tinggi. Sehingga program ini diharapkan bisa mengeluarkan inovasi inovasi yang bisa berkontribusi dalam penurunan AKI. Setalah sambutan tersebut acara selanjutnya adalah pemaparan hasil dari uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak yang terintegrasi yang di sampaikan Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes. Pada pemaparannya Dwi handono menyampaikan bahwa Intervensi penurunan AKI sudah dilakukan bertahun – tahun tetapi masih saja angka kematian ibu tinggi, sehingga pilot project ini diharapkan mampu memberikan inovasi inovasi baru dan efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dengan cepat. Salah satunya caranya misalnya di Kab aceh barat dan lahat diujicobakan SIMKIT, sistem informasi kegawatdaruratan yang saat ini sudah berjalan dan ke depan perludilakukan pemantauan dan monitoring secara berkala.
Ada 4 hal mendasar yang selalu diperhatikan PKMK UGM yaitu pencegahas primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier dan pencegahan primer pasca salin. Ke 4 aspek pencegahan tersebut berdasarkana hasil analisis situasi di lapangan. Dalam menerapkan konsep tersebut dibutuhkan Butuh kepedulian, konsistensi. Pak dwi handono juga menambahkan program SIMKIT yang sudah di bentuk berhasil memetakan gambaran permalasahan KIA KB untuk pertimbangan kebijakan berikutnya. Seperti misalnya dari SIMKIT tersebut dapat memunculkan data jumlah WUS PUS berisiko yang belum menggunakan KB modern, dashboard SIMKIT berbasis website diketahui data WUS usia sekolah berisiko, wus catin berisiko, wus pus berisiko (Pokja Waspada), Pokja Waspada KB (WUS PUS berisiko yang belum ber-KB modern. Pokja siaga ada ibu hamil normal, ibu nifas normal, pokja awas berbasis android untuk sistem emergency rujukan. Sehingga dengan program ini mampu memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan berbasis pada data yang akurat yang didapatkan dari SIMKIT.
Gambar 2. Pemaparan Hasil Uji coba Pilot Project di 3 Kabupaten
Setelah penyampaian hasil dari TIM PKMK UGM, acara selanjutnya adalah diskusi. Selama proses diskusi berbagai macam masukan-masukan di berikan oleh perwakilan dari 3 kabupaten yang menjadi pilot project pendampingan dengan berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan, kemudian masukan dari kemendagri, bapedda, pihak rumah sakit, dinas kesehatan maupun dari para perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Seperti salah satunya dari kepala dinas DP3AKB Aceh barat menyampaikan bahwa perlunya Menjaga komitmen bupati dan bappeda serta OPD lainnya untuk berkomitmen untuk fokus penurunan AKI di tiap wilayah dan hal ini butuh kolaborasi yang kuat antara OPD. Beliau juga menyampaikan Terima kasih kepada pendampingan dari KL dan TIM PKMK UGM, sudah banyak membantu melakukan pendampingan dan Aceh barat berharap UGM bisa bisa terus melakukan pendampingan. Sementara Bapennas menyampaikan bahwa Untuk kearifan lokal kembali ke masing-masing daerah, jika perlu pengaturan yg disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal tidak jadi masalah dan Perlu dilakukan penyesuaian RPJMN dengan RPJMD, dan terintegrasi dengan regulasi kemendagri untuk menyusun integrasi perencanaan dan penganggaran kesehatan ibu dan kb, agar menjadi dasar hukum daerah melaksanakan di kemdagri. Sementara itu terkait kampung KB pada dasarnya Tujuan pembangunan kampung kb utamanya diharapkan dapat mengedepankan program KKBPK, jika daerah ingin mengembangkan. Bapedda kabupaten malang juga menambahkan bahwa Perlu ada komitmen di level teknis baik bappeda sebaagi koordinator dan dinas serta juga Komitmen dalam perencanaan di daerah, di provinsi dan di nasional.
Gambar 3. Proses diskusi Hasil Uji coba model perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak yang terintegrasi
Setelah Proses diskusi yang cukup menarik selesai acara di tutup dan selanjutnya dilakukan foto bersama dan makan siang bersama. Adapun yang menjadi beberapa hal penting yang di hasilkan dari pertemuan tersebut yaitu :
- Diharapkan Daerah menyusun rencana aksi daerah yang memuat terkait anggaran dan integrasi hak berbasis hak-kb. Serta Dalam menjalankan program kia ini harus menekankan pada 8 prinsip HAM yang menjadi pedoman pelayanan Program KB berbasis terintegrasi.
- Perlu dilakukan Penyusunan dokumen advokasi. karena kegiatan ini harus diperluas tidak hanya di 3 kabupaten saja dan perlunya mensinergikan perencanaan kb.
- Kegiatan ini sebagai penutup pilot project. Akan tetapi diharapkan tidak menjadi akhir dari kegiatan ini dan harapannya bisa di replikasi di seluruh wilayah di indoensia dan menjadi akhir dari kegiatan ini.
- Perlu adanya komitmen bersama dari setiap steakholder terkait baik di level teknis bappeda sebaagi koordinator dan dinas juga Komitmen dlm perencanaan di daerah, di provinsi dan di nasional untuk sama sama berkontribusi menurunkan angka kematian ibu di indonesia.
- Perlu penguatan Bridging Leadership, untuk membangun komitmen dengan pendekatan BL.
- Harus ada modul keluaran dari project ini untuk menjadi dasar acuan sebagai bagian untuk mengintegrasikan program agar berjalan dengan optimal.
- Dalam mereplikasi kita butuh untuk melengkapi modul modul dan melihat seberapa efektif masuk ke RPJMD. Serta melihat dampak perencanaan tersebut terhadap penurunan angka kematian ibu. Ditahun 2020 akan fokus untuk menata kembali apa yang sudah ada diperkuat. Tidak mungkin melakukan penampingan terus menerus. Harapannya daerah yang berperan menindaklanjuti program yang sudah ada ini.
Penulis : Awaludin