Reportase
Advokasi Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak
Kabupaten Aceh Barat
Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM
Gambar 1. Advokasi Tim Pusat dan PKMK FK-KMK UGM terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Aceh Barat
Selasa – Rabu, 6-7 Februari 2018
Kegiatan advokasi dilakukan selama 2 hari pada 6-7 Februari 2018 di Dinas Kesehatan, Dinas PPPAKB, dan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada hari pertama Tim PKMK FK-KMK UGM mulai melakukan advokasi di Dinas Kesehatan bersama dr. Lutfi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Afifah selaku Kabid Kesmas dan Kartini selaku Kabid Pelayanan dan SDK Dinkes Kabupaten Aceh Barat. Tim PKMK FKKMK UGM yang mengikuti kegiatan advokasi yaitu Dwi Handono selaku Ketua Tim PKMK, Tudiono Djasim selaku expert PKMK, dan Ahmad Yani selaku Koordinator Lapangan di Aceh Barat.
Setelah mendengarkan penjelasan serta diskusi dari Ketua Tim dan Expert PKMK FK-KMK UGM, Kepala Dinkes memberikan respon positif dan bersedia berkontribusi dalam kegiatan. Atas rekomendasi dari Kepala Dinkes, Tim PKMK kemudian melanjutkan advokasi bersama Kabid Kesmas serta Kabid Pelayanan dan SDK. Bidang Kesmas yang merupakan salah satu actor penting dalam kegiatan juga bersedia untuk ikut berkontribusi dan memperkuat kerja sama dengan Dinas DPPPAKB, RSUD, dan OPD lainnya.
Dari Dinas Kesehatan, Tim PKMK FK-KMK UGM melanjutkan kegiatan advokasi di Dinas PPPAKB bersama Ena selaku Sekretaris DPPPAKB dan Emi selaku Kabid Dalduk KB, Vona selaku Kasie KB, dan Sri selaku Kasie Dalduk. Sekretaris DPPPAKB menyambut baik kedatangan Tim PKMK dan berkomitmen untuk berkontribusi mensukseskan kegiatan setelah mendengarkan penjelasan dan diskusi dengan Tim PKMK. Kabid dan Kasi Dalduk KB yang ikut hadir dan aktif berdiskusi di ruangan juga berkomitmen untuk dapat berkontribusi jika dibutuhkan dalam kegiatan nantinya.
Pada hari kedua Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan advokasi di Bappeda bersama Kepala Bappeda, Kabid, dan TP2D. Pada saat advokasi, Kepala Bappeda justru tidak menyinggung gambaran kegiatan yang akan dilakukan, namun meminta alasanmengenai terpilihnya Kabupaten Aceh Barat sebagai pilot project, dan menjelaskan bagaimana alur dalam mengadakan kegiatan kerjasama di Kabupaten Aceh Barat. Mengingat pihak yang lebih berwenang dalam memberikan jawaban adalah Tim Pusat, dan Tim PKMK FKKMK UGM juga mengira sudah ada estafet informasi dari Kepala Bappeda yang lama kepada Kepala Bappeda yang baru, akhirnya pembahasan tersebut dilanjutkan pada acara kick off yang berlangsung 8-9 Februari 2018 bersama Tim Pusat yang diwakili oleh Melani dari UNFPA.
Jum’at,11 Mei 2018
Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan sosialisai dan advokasi di Kabupaten Aceh Barat pada 11 Mei 2018. Tim Koordinasi RFP terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Bupati, karena berhalangan hadir. Bertempat di ruang Kepala Bappeda, pertemuan dihadiri oleh Asisten Bupati, Kepala Bappeda, Kepala dan Sekretaris Dinas PPPAKB, Direktur RSU Cut Nyak Dhien, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Sekretaris BPKD. Tim Koordinasi RFP dan PKMK FKKMK UGM yang hadir antara lain BAPPENAS yang diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS dan Sri Ratna, UNFPA diwakili oleh Julianto dan Samidjo, BKKBN diwakili oleh Siti Fatonah, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Hutagalung, dan PKMK FK-KMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono serta Ahmad Yani.
Dalam pertemuan ini, dijelaskan historical alasan mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project hingga kegiatan berjalan sampai saat ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penjelasan singkat oleh Kepala Bappeda dan Asisten Bupati yang ditekankan pada tanggapan Bupati Aceh Barat terkait kegiatan ini, bahwa Bupati mendukung kegiatan dan mempercayakan keberlanjutan kegiatan pada Bappeda dan OPD lainnya
Selasa, 17 Juli 2018
Pendampingan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat perlu penyegaran ulang mengingat adanya lelang jabatan eselon II ataupun mutasi pejabat baik pejabat eselon III dan eselon IV yang berdampak pada pergantian Tim Teknis. Untuk itu, dalam melanjutkan proses pendampingan yang akan dilakukan nantinya, tim PKMK FKKMK UGM yang diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono dan Muhamad Syarifuddin melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dalam upaya penggalangan komitem ulang dan advokasi kepada stakeholder terkait.
Gambar 2. Kunjungan dan Advokasi ke Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat
Marjan. H selaku Sekretaris Bappeda menerima kunjungan tim PKMK FKKMK UGM di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan itu, belum dapat menemui Kepala Bappeda karena sedang berada di luar kota mendampingi Bupati di Bali. Dwi Handono selaku ketua tim PKMK FK-KMK UGM menjelaskan kembali secara umum pengembangan model integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak, mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project dan tujuan kegiatan integrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Aceh Barat yang cukup tinggi. Respon dari Sekretaris Bappeda sangat baik, mendukung dan akan membantu untuk pelaksanaan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di Kabupaten Aceh Barat.
Gambar 3 . Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat
Selanjutnya, tim PKMK FK-KMK UGM melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat. Ena Herisna yang sudah sejak awal terlibat dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana tetap mendukung. Harapannya kegiatan ini ke depan dapat berkolaborasi dengan program Kampung KB Muslimah yang menjadi program unggulan Bupati Aceh Barat sekarang.
Kunjungan berikutnya dilakukan di RSUD Meulaboh Aceh Barat dan langsung diterima oleh Furqanza Direktur Rumah Sakit dan terakhir bertemu Kepala Dinas Kesehatan H.T. Ridwan di Ruangan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat. Keduanya menjelaskan permasalahan sektor kesehatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat seperti permasalahan kematian ibu, pelayanan kesehatan, permasalahan tenaga kesehatan dan sebagainya. Terkait dengan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang akan dan sedang dilakukan, keduanya sangat mendukung dan siap membantu karena kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan kesehatan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.
Gambar 4. Kunjungan dan Advokasi ke Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Barat
Reporter : Muhamad Syarifuddin, MPH