Reportase

Sosialisasi Implementasi SIMKIT Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Oleh PKMK FK – KMK UGM

16 Desember 2019

Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) yang dikembangkan oleh PKMK UGM bersifat supporting yakni mempermudah petugas kesehatan untuk melacak data ibu hamil, ibu nifas maupun wanita usia subur (WUS Anak Sekolah dan Calon Pengantin) yang berisko dimana tujuan akhirnya mencegah kematian ibu yang dapat dicegah sehingga tidak terjadi kematian ibu yang sia – sia. Refreshing sosialisasi dan pemantapan penggunaan Aplikasi SIMKIT untuk Bidan koordinasi (BIKOR) seluruh Puskesmas Kabupaten Lahat dan Penanggung Jawab Ruang PONEK RSUD Lahat dalam Kegiatan Model Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak menjadi sangat penting untuk menjaga kelanjutan pengoperasian entry data diaplikasi SIMKIT.

Pencegahan kematian Ibu dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni pencegahan primer meliputi status kesehatan ibu (waspada), pencegahan sekunder yakni status kesehatan reproduksinya ((siaga) dan tersier adalah akses yankes serta perilaku kesehatan (Awas) tutur Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes dari Tim PKMK FK – KMK UGM, penjabaran dari tiga pendekatan tersebut telah tertuang dalam SIMKIT. Desa dengan jarak tempuh lebih dari 2 jam perjalanan menuju RS Ponek dikategorikan menjadi desa berisiko untuk ibu hamil dan ibu nifas. Kemudian pemaparan tentang tata cara penggunaan dan entry data SIMKIT (website dan android) serta simulasi /demo SIMKIT disampaikan oleh pendamping lapangan dan dirangkaikan dengan agenda pamitan dengan Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Beberapa poin yang menjadi kesepakatn bersama dalam pertemuan yakni:

1. Bidan Koordinator bertanggung jawab untuk mengajarkan atau melatih tatacara meng – entry data SIMKIT baik website dan android ke bidan lainnya di puskesmas masing – masing.
2. Puskesmas (bikor) siap meng – entry data – data yang dibutuhkan dalam SIMKIT (website dan android) yakni wanita usia subur (WUS) anak sekolah berisiko, WUS – Calon Pengantin berisiko, WUS – Pasangan Usia Subur, ibu hamil dan ibu nifas.
3. Pelaksanaan SIMKIT akan dimonitoring oleh Tim Pos Komando (Pokja) masing – masing OPD yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk – KB dan RSUD.
4. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap pendampingan Program Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak tetap berlanjut.  

Gambar 1. Paparan Materi oleh Dr.dr.Dwi Handono Sulistyo dari Tim PKMK FK – KMK UGM

Gambar 2. Diskusi tatacara mengoperasikan dan mengentry data keaplikasi SIMKIT baik website maupun android (emergency) dengan Bikor Puskesmas Kab. Lahat

Gambar 3. Pamitan dengan Plt. Ka. Dinas Kesehatan dan Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Lahat

Reporter: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Pamitan Terkait Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak dan Pematangan Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) Kabupaten Aceh Barat

oleh

PKMK FK-KMK UGM

13 Desember 2019

Saat ini telah memasuki tahap akhir pendampingan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dalam Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat dengan telah terbitnya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022. Kedepan,implementasi RAD merupakan tanggung jawab Tim “Pos Komando” yang akan didukung oleh Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) baik berbasis website maupunandroid. Penggunaan SIMKIT juga akan dilakukan oleh pihak puskesmas di Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan dan entry data kegawatdaruratan Ibu, Ibu Hamil, Ibu Nifas, WUS Usia Sekolah Berisiko, WUS Calon Pengantin Berisiko, WUS (PUS) Berisiko dan WUS (PUS) Berisiko Belum ber-KB modern.

Pertemuan berlangsung sehari bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan dihadiri oleh Kepala DP3AKB, Sekretatis Dinas Kesehatan, Perwakilan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien, BAPPEDA Aceh Barat dan bidan koordinator seluruh puskesmas Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan membahas pematangan SIMKIT dan Implementasi RAD. Sekaligus tim PKMK FK-KMK UGM menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan selama ini kepada OPD terkait BAPPEDA, dinas kesehatan, DP3AKB, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien dan puskesmas di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Ir. Syahril Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Kepala BAPPEDA Aceh Barat, Ir. Syahril membuka pertemuan. Dalam sambutannya menyampaikan kembali rasa terima kasih kepada Tim PKMK FK-KMK UGM yang telah mendampingi Kabupaten Aceh Barat dengan menghasilkan dokumen RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak sebagai panduan dalam pencapaian tujuan untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat. Syahriljuga menyampaikan pentingnya pelaksanaan kegiatan ataupun program harus memperhatikan kearifan lokal yang ada di masyarakat sehingga program tersebut dapat diterima dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat dengan dilaksanakan Program Kampung Muslimin yang didalamnya terdapat kegiatan Kesehatan dan KB meski tidak menyebutkan secara langsung kalimat “keluarga berencana”. Sehingga kegiatan KB dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan SIMKIT harus betul-betul dijalankan oleh OPD terkait dan puskesmas.

Gambar 2. Pemaparan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes dan Simulasi SIMKIT berbasis Website dan Android

Pertemuan diawali dengan pemaparan Tim PKMK FK-KMK UGM Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes menyampaikan upaya penurunan kematian ibu dapat dilakukan 3 upaya pencegahan yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer bisa terkait kategori SIMKIT seperti Kategori Waspada (WUS Siswi, Catin, WUS (PUS) Berisiko dan WUS (PUS) Berisiko; Pencegahan Sekunder terkait Kategori Siaga (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) dan Pencegahan Tersier terkait Kategori Awas (Kegawatdaruratan Ibu). Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan sehingga dapat menurunkan kematian ibu. Selain itu, Dwi Handono menjelaskan jika desa yang memiliki akses (lama perjalanan) ke fasilitas kesehatan RS PONEK terdekat lebih dari 2 jam maka desa tersebut dimasukkan sebagai desa berisiko untuk ibu hamil. Selanjutnya pemaparan SIMKIT disampaikan oleh Pendamping Lapangan UGM dan dilanjutkan Simulasi SIMKIT berbasis website dan android bersama seluruh bidan koordinator puskesmas dan puskesmas.

Terakhir sesi diskusi dilanjutkan dengan menghasilkan beberapa poin penting diantaranya adalah:

1. Penggunaan SIMKIT website dan android sudah digunakan oleh puskesmas dalam entry data.
2. Puskesmas Aceh Barat melalui Bidan Koordinator telah mengetahui cara pengunaan SIMKIT puskesmas untuk merujuk ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan dan SIMKIT Webiste untuk meng – entry data Ibu Hamil, Ibu Nifas, WUS Usia Sekolah Berisiko, WUS Catin Berisiko, WUS (PUS) Berisiko, dan WUS (PUS) Berisiko belum ber-KB Modern. Serta akan mengajarkan kepada bidan-bidan lainnya di tingkat puskesmas ataupun desa.
3. Pelaksanaan SIMKIT akan dimonitoring dan ditanggani oleh Tim Pos Komando baik dari Dinas Kesehatan, DP3AKB, RSUD Cut Nyak Dhien maupun BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat.
4. Pemerintah Aceh Barat berharap Pendampingan Program Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat dapat terus dilaksanakan untuk tahap Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Tahun 2019-2022.

Gambar 3. Foto Bersama Peserta Pertemuan

Diseminasi Hasil Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak akan dibahas pada pertemuan di Yogyakarta. Selain itu, membahas juga tindaklanjut Program Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

Reportase

Pamitan Terkait Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak dan Pematangan Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT) Kabupaten Aceh Barat

oleh PKMK FK-KMK UGM

13 Desember 2019

Saat ini telah memasuki tahap akhir pendampingan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dalam Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat dengan telah terbitnya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022. 

Selengkapnya

Reportase

Laporan dan Penutupan Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

oleh PKMK FK-KMK UGM

Kamis 12 Desember 2019

Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan pendampingan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dengan menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) dan telah diterbitkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022 untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Selengkapnya

Reportase

Laporan dan Penutupan Pilot Project Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

oleh PKMK FK-KMK UGM

Kamis 12 Desember 2019

Pengembangan Model Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan pendampingan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteraan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dengan menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) dan telah diterbitkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022 untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1. Pertemuan dengan Bupati Aceh Barat

Principal Investigator PKMK FK-KMK UGM, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes bertemu dengan Bupati Aceh Barat. Dalam kesempatan tersebut, Dwi Handono melaporkan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak telah selesai dilakukan kurang lama 2 tahun baik dilakukan secara langsung di Aceh Barat maupun melalui komunikasi jarak jauh (teleconference) sertaberterima kasih atas dukungan dan kepercayaan bupati serta kerja sama jajaran OPD terkait sehingga telah terbit Peraturan Bupati Aceh Barat tentang RAD Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Bupati Aceh Barat, Ramli, MS menyampaikan apresiasi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang bersama menyelesaikan penyusunan dokumen RAD. Terutama Kepada pihak PKMK FK-KMK UGM yang selalu setia mendampingi dan Bappenas, UNFPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN yang selalu mendukung. Selain itu juga, Bupati Aceh Barat menyampaikan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak harus disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh Barat melalui Program Kampung Muslimin yang didalamnya terdapat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pembinaan keluarga melalui pendekatan pemahaman dan pengamalan syariat Islam.

Gambar 2. Penyerahan Dokumen RAD Integrasi KI-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2022 dan Penyerahan Cendera Mata Khas Aceh Barat

Terakhir dilakukan serah terima dokumen RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat oleh Dwi Handono kepada Bupati Aceh Barat dan penyerahan Cendera mata khas Aceh Barat dari Bupati Aceh Barat kepada PKMK FK-KMK UGM yang diwakili oleh Dwi Handono sebagai ucapan terima kasih Pemerintah Aceh Barat.

Pertemuan yang berlangsung di ruangan Bupati Aceh Barat juga dihadiri juga oleh Kepala Bappeda Aceh Barat (Ir. Syahril), Kepala Dinas Kesehatan (Syarifah Junaidah, SKM., M.Si), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh (dr. H. Muhammad Furqansyah) dan perwakilanProvinsi Aceh Barat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

Kesiapan Sistem Kesehatan untuk Peningkatan Inovasi:

Pengalaman Distribusi Kontrasepsi Suntik Berbasis Masyarakat di Nigeria

Dalam rangka mengikuti percontohan yang berhasil dari distribusi kontrasepsi suntik berbasis masyarakat (community – based distribution of injectable contraceptives/CBDIC) oleh petugas penyuluhan kesehatan masyarakat (community health extension workers/ CHEW) di Gombe, Nigeria utara pada 2010, pemerintah mengeluarkan  kebijakan untuk meningkatkan inovasi ke bagian lain di negara itu. Namun, terdapat pemahaman terbatas tentang faktor – faktor sistem kesehatan yang dapat memfasilitasi atau menghambat peningkatan keberhasilan inovasi ini di luar lokasi uji coba. Dengan demikian, penelitian ini menilai kesiapan sistem kesehatan untuk memberikan CBDIC di Nigeria dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses peningkatan.

Studi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang dapat merusak peningkatan CBDIC. Studi ini juga menyoroti apa yang terjadi ketika peningkatan skala sempit pada intervensi tanpa mempertimbangkan konteks sistem, kapasitas dan kesiapan. Namun, pengambilan keputusan oleh agensi dan kebijakan diantara petugas kesehatan garis depan memfasilitasi proses peningkatan, meskipun keberlanjutan hal ini masih dipertanyakan. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di jurnal BMC Health Service.

Selengkapnya