Reportase
Pertemuan Lanjutan Pembahasan Theory of Change Kabupaten Malang
22-23 Oktober 2019
Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya terkait pembahasan Theory of Change Kabupaten Malang, kembali tim PKMK FK-KMK menyelenggarakan pertemuan dengan metode yang sama seperti sebelumnya yaitu melalui pendekatan dan diskusi internal bersama masing-masing perangkat daerah sebagai tim teknis kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di Kabupaten Malang. Pertemuan bersama internal perangkat daerah kali ini yaitu bersama Dinas PPKB, Dinas Kesehatan dan Bappeda, merupakan bagian dari pendekatan yang dilakukan oleh tim PKMK FK-KMK UGM untuk memperoleh kesepakatan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah yang akan dituang ke dalam draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
Gambar 1 Diskusi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pertemuan hari pertama adalah diskusi bersama Dinas PPKB bertempat di Ruang Command Center Dinas PPKB. Diskusi dipimpin oleh Kepala Dinas PPKB dan dilanjutkan dengan pengantar dan paparan dari PKMK FK-KMK UGM. Hal penting dari diskusi bersama Dinas PPKB diantaranya adalah output pada drop out (DO) khusus untuk PUS Risti selama ini belum ada, namun dengan adanya diskusi terus menerus terkait data Integrasi yang lebih difokuskan pada PUS Risti, DPPKB bersedia untuk menyediakan data tersebut (konsepnya sudah ada). Terkait konseling yang dilakukan DPPKB, untuk melihat kualitas konseling, DPPKB menggunakan form Kartu Monitoring Rujukan (KMR), sebagai media alat bantu untuk melihat rekam jejaknya. Konseling keluarga juga dilakukan untuk sasaran KB pada pria dengan memprioritaskan kelompok beresiko. Hal paling penting adalah Dinas PPKB siap mendukung RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Malang.
Gambar 2 Diskusi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Untuk mendukung terlaksananya program di dinas kesehatan, strategi komunikasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan kaitannya dengan upaya melakukan pendekatan di dalam masyarakat, sehingga untuk kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, Dinkes menyarankan agar perlu memasukan strategi Komunikasi Antar Pribadi dan KPP dalam dokumen RAD sebagai strategi operasional pendukung. Strategi Komunikasi berkaitan dengan promosi kesehatan yang mana juga terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu (ibu hamil), artinya promosi kesehatan harus jalan sampai ke tingkat bawah karena seringkali bumil menghindari untuk tidak mau dirujuk dengan berbagai alasan.
Gambar 3 Diskusi bersama Dinas Kesehatan
Di Kabupaten Malang, terdapat 2 rumah sakit swasta yang sudah bagus dalam sistem rujukannya yaitu Rumah Sakit Prima dan Rumah Sakit Prasetya. Harapannya agar ada pelibatan rumah sakit swasta dan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat dipantau dan dilakukan evaluasi jika terjadi kasus kegawatdaruratan di wilayah rumah sakit tersebut. Selanjutnya, untuk rumah sakit pemerintah, perlu adanya regulasi agar membuat dan mengirim rekam medis sesuai form yang telah diberikan oleh Dinkes sehingga memudahkan Dinkes dalam melakukan analisis jika terdapat kasus kegawatdaruratan / keterlambatan penangan pada ibu di rumah sakit. Serta untuk mendukung program, penguatan tidak hanya di level rumah sakit yang berada di kabupaten tapi juga pada Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA).
Setelah rangkaian diskusi bersama Dinas PPKB dan Dinkes, selanjutnya hasil diskusi disampaikan dan dilaporkan ke Kepala Bappeda selaku leading sektor program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Hasil pertemuan bersama Bappeda adalah Bappeda mendukung adanya integrasi dengan pola menunjuk langsung OPD yang sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan program yang termuat dalam dokumen RAD dan terkait perda retribusi dan regulasi untuk rumah sakit swasta menjadi tanggungjawab Bappeda.
Gambar 4 Penyampaian Hasil Diskusi Internal Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Kabupaten Malang
Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH
