Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 dengan pada topik Health Policy yang terkait dengan dunia kesehatan : Tipologi Sistem Kesehatan Negara- Negara OECD. Selama tiga dekade terakhir sistem layanan kesehatan menjadi semakin kompleks. Sebagai tanggapan terhadap kompleksitas ini, tipologi layanan kesehatan telah berkembang menjadi alat penting untuk membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai bagaimana negara mendanai, menyediakan, dan mengatur layanan kesehatan setiap negara mereka.

Tipologi membantu para peneliti, mahasiswa, dan aktor di arena kebijakan kesehatan untuk memahami struktur dan proses yang dapat digeneralisasi di luar fitur unik dari setiap sistem kesehatan. Dalam artikel ini, penyajian tipologi mensintesis dua perspektif tentang klasifikasi sistem layanan kesehatan: (1) perspektif kelembagaan komparatif yang mengkonseptualisasikan sistem kesehatan sebagai bagian integral dari kesejahteraan negara dan logika kelembagaan yang berbeda, (2) perspektif penelitian kebijakan kesehatan yang menyelidiki bagaimana layanan di bidang perluasan pengetahuan, inovasi, dan kompleksitas diatur dan berorientasi pada kinerja kesehatan. Klasifikasi yang ada dari sistem layanan kesehatan telah mengambil perspektif komparatif institusional yang menghubungkan mereka dengan literatur negara kesejahteraan komparatif yang lebih luas dan fokusnya pada mengidentifikasi berbagai rezim negara kesejahteraan.

Klasifikasi ini membedakan antara sistem layanan kesehatan berdasarkan pada peran berbagai jenis pelaku atau pada perbedaan kelembagaan di bidang pembiayaan, penyediaan layanan, dan regulasi (akses). Garis penelitian ini telah menunjukkan bahwa jika kelompok sistem layanan kesehatan tidak harus tumpang tindih dengan tipe negara kesejahteraan, konsep teoretis yang sama dapat digunakan untuk klasifikasi mereka.

Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk menyediakan klasifikasi sistem layanan kesehatan yang diperbarui berdasarkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan ide-ide dari negara kesejahteraan komparatifkelembagaan dan penelitian kebijakan kesehatan komparatif. Dari kerangka kerja ini, menyimpulkan bahwa lima dimensi teoritis penting untuk membandingkan sistem layanan kesehatan negara maju: persediaan, campuran publikswasta, peraturan akses, orientasi layanan primer dan kinerja. Berdasarkan analisis klater data kuantitatif dan kelembagaan di 29 negara OECD, penelitian ini mengembangkan tipologi lima sistem layanan kesehatan: tipe publik yang berorientasi pada penawaran dan pilihan, tipe publik berorientasi kinerja dan perawatan primer, tipe publik berorientasi regulasi, tipe campuran berkinerja rendah, dan tipe privat yang berorientasi pada pasokan dan kinerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima jenis ini berbeda dan menyerupai klasifikasi sebelumnya dalam banyak hal. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tipe tidak stabil atau “beku” seperti yang disarankan oleh kontribusi pertama dari model bisnis negara kesejahteraan.

Selengkapnya

SAMPIT – Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Bojonegoro – Fasilitas kesehatan berupa Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 36 unit. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa fasilitas kesehatan berupa Puskesmas itu sudah terakreditasi semua.

Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Hernowo mengatakan, sebanyak 36 puskesmas itu sudah terakreditasi. Meskipun baru terakreditasi tingkat dasar dan madya yang paling banyak. “Mayoritas akreditasi madya, karena kecukupan sarana prasarana, tenaga medis dan sistem,” ujarnya, Senin (12/8/2019).

KOTAMOBAGU- Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan Kotobangon yang menelan anggaran sebesar Rp6,9 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 sudah dirampungkan.

Puskesmas dua lantai tersebut memiliki fasilitas tiga unit Rumah Dinas Dokter, Poli Umum, Poli Gigi, KIA, KB dan Lansia.

Plt Kadis Kesehatan Kota Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, menuturkan pihaknya mengupayakan Puskesmas Rawat Jalan Kotobangon beroperasi bulan Agustus ini.

PEKANBARU - Hingga Selasa (6/8/2019) pagi tadi, Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru mencatat ada seribu lebih warga Kota Pekanbaru terjangkit penyakit Inpeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.

Untuk itu, kepada seluruh Puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru diimbau untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat yang terkena ISPA.

“Kita sudah kumpulkan seluruh Kepala Puskesmas di Kota Pekanbaru untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat baik itu balita, ibu hamil dan lansia yang terkena dampak kabut asap seperti ISPA agar betul-betul tertangani dengan baik,” ungkap Plt Kadiskes Pekanbaru Muhammad Amin, Selasa (6/8/2019).