Reportase

Finalisasi & Kesepakatan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 dan Ujicoba SIMKIT

Kabupaten Aceh Barat

Kamis – Jum’at, 25 – 26 Juli 2019

Agenda “Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Right-Based Family Planning” terus dilakukan dan didampingi oleh Tim PKMK FK – KMK UGM. Salah satu wujud hasil akhirnya diharapkan dapat menghasilkan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dengan tujuan akhir untuk menurunkan kasus kematian ibu. Proses penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak telah memasuki tahap akhir. Draft final hasil diskusi selama ini telah siap. Sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati, draft tersebut perlu disepakati dahulu oleh semua pemangku kepentingan terkait.

Selengkapnya

Reportase

Advokasi Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan Ibu & Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

Kabupaten Aceh Barat 

Selasa – Rabu, 23 – 24 Juli 2019

Pengembangan Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan dan perlu advokasi kembali mengingat adanya pergantian pejabat pada eselon II. Tim PKMK FK – KMK UGM dipimpin Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam upaya advokasi dan melaporkan perkembangan finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 kepada stakeholder terkait.

Selengkapnya

Reportase

Advokasi Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan Ibu & Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

Kabupaten Aceh Barat

oleh

PKMK FK – KMK UGM

Selasa – Rabu, 23 – 24 Juli 2019

Pengembangan Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat terus dilakukan dan perlu advokasi kembali mengingat adanya pergantian pejabat pada eselon II. Tim PKMK FK – KMK UGM dipimpin Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam upaya advokasi dan melaporkan perkembangan finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 kepada stakeholder terkait.

Dwi Handono kembali menjelaskan pilot project yang sementara dilakukan di Kabupaten Aceh Barat untuk mencari bagaimana model integrasi perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak. Selama ini, baik tingkat nasional maupun daerah belum ada model integrasi dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program. Selain itu, menjelaskan perkembangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak sebagai output dalam pengembagan model integrasi perencanaan dan penganggaran program dan diharapkan RAD terealisasikan ke dalam program OPD terkait serta menjelaskan Tim POS Komando yang terbagi menjadi 1 Pokja Kebijakan & 4 Pokja terkait Sistem Informasi Monitoring Kewaspadaan Ibu Terintegrasi (SIMKIT).

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Kepala Bappeda Aceh Barat Syahril menerima kunjungan tim PKMK FK – FMK UGM di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Tanggapan Kepala Bappeda sangat baik dan tetap akan mendukung kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang selama ini telah berjalan dan berharap integrasi kesehatan Ibu – KB tidak hanya sampai perencanaan ataupun penganggaran tetapi sampai pada implementasi RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 – 2022. Selanjutnya, Tim PKMK FK – KMK UGM bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kantor masing-masing. Keduanya tetap berkomintem mendukung dan merealisasikan RAD ke dalam program atau kegiatan dinas kesehatan dan DP3AKB dan keterlibatan dalam Pokja POS Komando untuk memonitoring dan mengawal berjalannya integrasi kesehatan Ibu – KB berbasis hak serta akan menunjuk admin untuk membantu uji coba implementasi SIMKIT selama 3 bulan bersama pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM.

Gambar 2. Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat

Keesokan harinya, kunjungan ke RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan langsung diterima Direktur Rumah Sakit. Furqansyah yang sejak awal mengikuti kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – - KB Berbasis Hak tetap mendukung dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempelajari RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang difinalisasikan dan disepakati pada pertemuan Kamis – Jum’at 25-26 Juli 2019.

Gambar 3. Kunjungan dan Advokasi ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

Tim PKMK FK – KMK UGM dan Daerah yang melakukan pertemuan “Advokasi Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi” di Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes
2. Kepala Bappeda Aceh Barat Ir. Syahril dan didampingi oleh Sekretaris Bappeda Aceh Barat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Syarifah Junaidah, SKM., M.Si dan didampingi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan, Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi dan Kepala Subbagian Program, Informasi & Humas Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Ena Herisna, SKM.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dr. H. Muhammad Furqansyah.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

Even after overhaul, government watchdog cites issues at facility on Rosebud Sioux reservation; separate report criticizes handling of opioids at five Indian hospitals

A long-troubled U.S. Indian Health Service hospital continued to be plagued by poor medical care, untrained staff and leadership turnover, despite improvements made there by top agency officials, a government watchdog said.

A report being released Monday by the watchdog documents the intractable nature of some of the federal health system’s problems, even when additional resources are poured in.

In a separate report, the watchdog found problems with how Indian Health Service hospitals prescribed opioids, saying that the agency’s failure to always follow its own regulations increased the risk of drug abuse and overdoses for patients.

SINJAI — Dinas Kesehatan (Dinkes) Sinjai menggelar Mentoring dan Evaluasi Kesehatan Jiwa bersama seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sinjai di Kantor Dinas Kesehatan Sinjai, jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara. Senin, (22/7/2019).

Kepala Dinas Kesehatan Sinjai, Suryanto Asapa menyampaikan, bahwa penyakit gangguan akan berkembang dan semakin banyak di Kabupaten Sinjai.

“Karena kasus-kasus yang sudah lama ada di Rumas Sakit Jiwa itu akan di kembalikan secara perlahan-lahan ke Desa Masing-masing untuk ke orang tua, tentunya ini menjadi tanggung jawab teman-teman di Puskesmas dan di Kabupaten, tentunya ini berat karena menyangkut rehabilitasinya,” ujarnya.

Peringatan Hari Kependudukan Dunia dan

Peresmian Command Center Kependudukan dan KB (e – Family)

Kabupaten Malang, 16-17 Juli 2019

Kabupaten Malang menjadi tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Kependudukan Dunia Provinsi Jawa Timur tahun ini. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dimana hari pertama kegiatan bertempat di Kecamatan Dau dengan pemeriksaan Papsmear dan pelayanan KB di Puskesmas Dau bersamaan dengan kegiatan talkshow radio dengan tema Pernikahan Dini.

Selengkapnya

Mengintegrasikan Beragam Disiplin untuk Meningkatkan Kompetensi Interprofesional dalam Penyampaian Layanan Kesehatan

Pendidikan interprofesional (IPE) biasanya melibatkan latihan simulasi klinis dengan siswa dari sekolah kedokteran dan keperawatan. Namun, pelayanan kesehatan membutuhkan tim yang berpusat pada pasien yang mencakup beragam disiplin ilmu. Siswa dari kesehatan masyarakat dan informatika jarang dimasukkan ke dalam IPE, menandakan kesenjangan dalam praktik pendidikan saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengintegrasikan siswa dari disiplin administrasi dan non klinis ke dalam simulasi klinis tradisional dan mengukur pengaruhnya terhadap komunikasi dan kerja tim. Juli 2017 hingga Juli 2018, 408 siswa dari lima sekolah (kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, dan informatika) berpartisipasi dalam salah satu dari delapan simulasi klinis IPE tiga jam dengan Pasien Standar dan teknologi catatan kesehatan elektronik. Data dikumpulkan menggunakan pre test dan post test Intervensi Interprofessional konvensional Kompetensi Pencapaian Survei (ICCAS) dan melalui evaluasi kualitatif dari pasien standar. Dari total 408 siswa, 386 (94,6%) telah cocok dengan hasil sebelum dan sesudah tes dari survei. Peneliti menemukan dengan menciptakan simulasi klinis baru dengan peran tambahan untuk profesional non klinis, pelajar siswa dapat mengamati dan belajar kerja tim interprofesional dari satu sama lain dan dari model peran fakultas. Artikel ini diterbitkan pada 25 Februari 2019.

Selengkapnya