More than 2,000 surgical and scope procedures and outpatient appointments have been cancelled on Wednesday as a result of a 24-hour strike by 10,000 health care workers in a dispute over pay.

The HSE said the industrial action has created a challenging situation that is having a “significant impact” on patient services at 38 hospitals and facilities across the State.

It said difficulties had arisen since the strike began at 8am in maintaining “essential daily care” for inpatients such as nutrition, hydration, transfer of patients, cleaning and infection control.

A planned strike by 10,000 healthcare support staff is to go ahead on Wednesday and the HSE expects it will have a significant impact on services in 38 hospitals across the State.

The action is to take place after talks between health service management and Siptu at the Workplace Relations Commission (WRC) failed to end with a resolution to a dispute about pay for workers such as healthcare assistants, laboratory aides, chefs and porters.

Patients are being contacted by their local hospitals or healthcare facilities in cases where a scheduled procedure or service will be affected.

A spokeswoman for the Minister for Finance, Public Expenditure and Reform, Paschal Donohoe said the strike’s consequences would be “extremely disruptive and distressing” for many patients.

Kementerian Kesehatan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tenaga kesehatan, Patra Marinna Jauhari, seorang perawat yang bertugas di Kampung Oya, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dan lintas sektor.

Almarhum meninggal diduga karena terserang malaria selama 2 hingga 3 minggu. Sekretaris Jenderal Kemenkes drg. Oscar Primadi, MPH menyampaikan rasa duka tersebut mewakili pemerintah pusat dan daerah.

”Kami dari Kemenkes merasa berduka dan prihatin atas kejadian ini. Kita harapkan ke depan tidak terjadi kembali,” kata Sekjen Oscar di salah satu stasiun TV nasional, Selasa (25/6) di Jakarta.

Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 yang terkait dengan bagaimana kita dapat melanjutkan kebijakan berbasis hak dan berbasis bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas. Artikel ini memuat sebuah hasil lokakarya yang diadakan untuk mempertimbangkan bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan berbasis hak dan bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas.  Sebuah lokakarya diadakan dengan 3 pembicara yang mengemukakan perspektif terutama didasarkan pada hak asasi manusia, bukti ilmiah dan kombinasi keduanya. Ada kebutuhan mendesak untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi migran dan etnis minoritas untuk mendorong reformasi kebijakan kesehatan berdasarkan pada hak asasi manusia dan bukti yang kuat. Pekerja kesehatan dan peneliti perlu menjangkau di luar lingkaran profesional mereka sendiri untuk menarik perhatian politisi dan masyarakat terhadap ketidakadilan kesehatan yang dihadapi oleh migran dan etnis minoritas (MEM).

Upaya untuk meningkatkan posisi MEM menghadapi resistensi sangat kuat saat ini. Di Amerika Serikat, kebijakan dan retorika anti migran telah meningkat sejak pemilihan presiden 2016, sementara laporan Organisasi Internasional untuk Migrasi 2015 menunjukkan Eropa menjadi satu – satunya wilayah yang sebagian bersikap negatif terhadap migran. Lebih penting dari sebelumnya, bagi para peneliti dan organisasi yang mempromosikan kesehatan migran untuk bergabung dan mengintensifkan upaya mereka untuk memperbaiki kebijakan. Seminar ini berfokus pada pertanyaan berikut: Bagaimana kita harus menyikapi ini? Tiga presentasi mewakili posisi yang diambil oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengadvokasi kesehatan migran, para peneliti yang berupaya memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang kesehatan migran dan perawatan kesehatan dan organisasi antar pemerintah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Eropa. Hasil dari lokakarya ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk kesehatan MEM berdasarkan pada hak asasi manusia dan penelitian empiris dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Kedua pendekatan diperlukan untuk membujuk pemerintah nasional untuk membentuk kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi kesehatan MEM.

Selengkapnya

Kebijakan Berbasis Hak dan Berbasis Bukti Tentang Kesehatan Migran dan Etnis Minoritas

Artikel ini diterbitkan oleh Science Direct Journal pada 2019 yang terkait dengan bagaimana kita dapat melanjutkan kebijakan berbasis hak dan berbasis bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas. Artikel ini memuat sebuah hasil lokakarya yang diadakan untuk mempertimbangkan bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan berbasis hak dan bukti tentang kesehatan migran dan etnis minoritas.

Selengkapnya

Manajemen Penerapan Critical Incident Reporting System (CIRS) di Rumah Sakit Umum Styrian

Dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, Critical Incident Reporting Systems (CIRS) diterapkan. Untuk Austria, tidak ada data yang tersedia tentang bagaimana CIRS digunakan dalam fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pengembangan CIRS dalam salah satu penyedia rumah sakit terbesar di Austria. Pada 2012 di provinsi Styria, CIRS diperkenalkan dalam KAGes (pemegang rumah sakit umum) di 22 rumah sakit regional dan satu rumah sakit universitas tersier. CIRS tersedia di semua rumah sakit ini menggunakan solusi perangkat lunak yang sama. Untuk melaporkan kasus CIRS, ada pedoman keseluruhan yang digunakan.

Singkatnya, CIRS telah digunakan selama 5 tahun terdapat 2.504 kasus CIRS. Ada peningkatan yang stabil dari kasus CIRS yang dilaporkan per tahun. Juga menjadi jelas bahwa mengabaikan pedoman atau standar adalah alasan yang sangat umum untuk melaporkan kasus CIRS. CIRS dapat dianggap sebagai alat pendukung yang membantu dalam manajemen risiko klinis dan mendukung pembelajaran organisasi dan dengan demikian manajemen pengetahuan kolektif. Artikel ini diterbitkan di BMC Health Service Research pada 2019. 

Selengkapnya