TANJUNG PRIOK— Sebanyak 7.974 warga memanfaatkan pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas baik tingkat kelurahan maupun kecamatan se-Jakarta Utara selama cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H pada 3-7 Juni 2019.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati, mengatakan, ribuan warga mengakses pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan se-Jakarta Utara.

“Total sebanyak 7.974 warga mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas kelurahan dan kecamatan se-Jakarta Utara selama cuti bersama libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H,” kata Yudi, Minggu (9/6/2019).

Yudi mengatakan, pelayanan kesehatan di puskesmas kelurahan dan kecamatan se-Jakarta Utara bernormal.

Bahkan khusus enam puskesmas tingkat kecamatan di Jakarta Utara beroperasi selama 24 jam.

“Pelayanan tetap berjalan normal selama cuti bersama. Pelayanan umum, KIA dan kefarmasian tetap buka. Khusus tingkat kecamatan layanan 24 jam beroperasi full,” kata Yudi.

Selain itu pihaknya juga menggelar layanan dukungan kesehatan di sejumlah lokasi seperti masing-masing satu posko di Terminal Tanjung Priok, Terminal Muara Angke, dan Taman Impian Jaya ancol.

“Khusus di Pelabuhan Muara Angke dan Tanjung Priok masing-masing disiagakan dua posko kesehatan,” kata Yudi.

Adapun layanan yang diberikan meliputi pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan pengemudi, informasi kesehatan, rujukan ke fasilitas kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengawasan makanan, air bersih di terminal, pelabuhan serta tempat wisata.

“Posko layanan dukungan ini kami siagakan sejak 29 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019 mendatang,” katanya.

Sumber: tribunnews.com

Artikel ini diterbitkan di International Journal for Equity in Health pada 2016. Tiongkok meluncurkan reformasi kesehatan untuk mempromosikan pemerataan paket layanan kesehatan publik esensial nasional (NEPHSP) 2009 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan mekanisme pembiayaan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat bagi semua penduduk, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan, dan menunjukkan bukti tentang peningkatan pemerataan antar berbagai daerah.

Penyampaian layanan kesehatan masyarakat yang penting sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal publik, dan implementasi reformasi kesehatan sejak 2009 telah mengarahkan pengembangan kesehatan masyarakat ke arah yang tepat. Namun Tiongkok masih perlu meningkatkan investasi fiskal untuk memperluas cakupan layanan serta mempromosikan kualitas layanan kesehatan publik dan kesetaraan diantara kawasan. Pemantauan dan evaluasi ilmiah independen juga diperlukan.

Selengkapnya

Strategi Pembiayaan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesehatan Masyarakat dan Pengaruhnya di Tiongkok

Artikel ini diterbitkan di International Journal for Equity in Health pada 2016. Tiongkok meluncurkan reformasi kesehatan untuk mempromosikan pemerataan paket layanan kesehatan publik esensial nasional (NEPHSP) 2009 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan mekanisme pembiayaan untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat bagi semua penduduk, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai pendekatan, dan menunjukkan bukti tentang peningkatan pemerataan antar berbagai daerah.

Selengkapnya

Konsumsi tembakau tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat. Dengan hampir enam juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, trend ini menurut Wilson LM, dkk diprediksi akan menjadi lebih serius pada 2030, menyebabkan delapan juta kematian per tahun. Banyak negara berada pada tahap berbeda dari epidemi tembakau; sementara beberapa negara mampu mengurangi tingkat prevalensi merokok, yang lain masih mengalami peningkatan prevalensi merokok. Dengan diperkenalkannya Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (FCTC) pada 27 Februari 2005, kebijakan dan intervensi pengendalian tembakau sedang dilaksanakan di seluruh dunia. FCTC adalah kerangka kerja yang dikembangkan sebagai respons terhadap globalisasi epidemi tembakau dan mendukung beberapa strategi pengendalian seperti penetapan harga dan perpajakan, kebijakan bebas rokok, Undang – Undang produk tembakau, pelabelan produk yang sesuai (termasuk peringatan kesehatan), kontrol produk – produk dan pengendalian penjualan tembakau oleh para pengawas.

Selanjutnya, pemerintah di seluruh dunia semakin terlibat dengan masalah tembakau. Pada 2013, pemerintah Italia misalnya, memperkenalkan Undang – Undang yang melarang merokok di lingkungan sekolah; dan pada 2014 UE mengeluarkan Undang – Undang yang mewajibkan negara – negara UE untuk menerapkan peringatan kesehatan yang harus menempati setidaknya 65 persen dari bagian depan dan belakang paket rokok. Namun, terlepas dari sejumlah besar intervensi, kampanye, dan kebijakan ini, ribuan anak muda mulai merokok setiap tahun. Tentu saja, topik ini juga telah meningkatkan minat di antara para peneliti, mengenai kemanjuran dan efektivitas pendekatan pengendalian tembakau. Lemmens dan rekannya melakukan tinjauan sistematis ulasan tentang efektivitas intervensi penghentian merokok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mannocci A et al (2019) ditemukan hasil yang beragam pada efektivitas kebijakan dan intervensi tembakau. Strategi seperti menaikkan pajak untuk produk tembakau paling menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap sistematis dan meta analisis kebijakan kesehatan dan strategi promosi kesehatan untuk mengurangi permintaan tembakau pada remaja dan dewasa muda.

Selengkapnya

Strategi Kesehatan Masyarakat Untuk Mengurangi Permintaan Tembakau di Kalangan Kaum Muda

Konsumsi tembakau tetap menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat. Dengan hampir enam juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, trend ini menurut Wilson LM, dkk diprediksi akan menjadi lebih serius pada 2030, menyebabkan delapan juta kematian per tahun. Banyak negara berada pada tahap berbeda dari epidemi tembakau; sementara beberapa negara mampu mengurangi tingkat prevalensi merokok, yang lain masih mengalami peningkatan prevalensi merokok. Dengan diperkenalkannya Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (FCTC) pada 27 Februari 2005, kebijakan dan intervensi pengendalian tembakau sedang dilaksanakan di seluruh dunia. FCTC adalah kerangka kerja yang dikembangkan sebagai respons terhadap globalisasi epidemi tembakau dan mendukung beberapa strategi pengendalian seperti penetapan harga dan perpajakan, kebijakan bebas rokok, Undang – Undang produk tembakau, pelabelan produk yang sesuai (termasuk peringatan kesehatan), kontrol produk – produk dan pengendalian penjualan tembakau oleh para pengawas.

Selengkapnya

Reportase: Kegiatan Pelaksanaan Magang Program Performance Management And Leadership (PML) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka & Puskesmas Sister Kulon Progo, Sister Puskesmas Kalibawang beserta Puskesmas Babulu & Puskesmas Oekmurak

15 – 16 Mei 2019

Sebagai tindak lanjut pendampingan Akreditasi yag telah berlangsung sejak 2017 bersama Sister Dinas Kesehatan dan Sister Puskesmas Kabupaten Kulon Progo, dilakukan kunjungan yang ketiga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan 4 Puskesmas di Kabupaten Malaka, yakni Puskesmas Oekmurak, Puskesmas Alkani, Puskesmas Babulu, dan Puskesmas Bani – Bani, juga didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tim Pakar Kesehatan Kabupaten Malaka. Kegiatan dilaksanakan pada 15 – 16 Mei 2019, dalam rangka pelaksanaan Program Performance Management And Leadership (PML) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka & Puskesmas Sister Kulon Progo.

Selengkapnya

Reportase: Pelaksanaan Magang Program Performance Management And Leadership Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Malaka

Program PML yang sudah dimulai sejak 2017 ini memiliki tujuan meningkatkan kapasitas kinerja dinas kesehatan dan puskesmas di Kabupaten Malaka. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari sejak tanggal 14 – 15 Mei 2019, diikuti oleh empat puskesmas dari Kabupaten Malaka. Puskesmas yang mengikuti program PML tahun ini adalah puskesmas Alkani, puskesmas Bani-Bani, puskesmas Babulu, dan puskesmas Oekmurak yang didampingi oleh pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan pakar dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya