BANDA ACEH - Dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), setiap Puskesmas wajib mendata seluruh keluarga yang ada di wilayah kerja masing-masing.

Pendataan yang biasa dilakukan dengan kunjungan rumah (keluarga) ini harus dilakukan secara terjadwal dan rutin.

Nantinya, Puskemas bisa memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (family folder) ini untuk intervensi masalah kesehatan yang ditemui.

“Petugas Puskesmas nantinya bisa memanfaatkan data hasil PIS-PK ini untuk melakukan intervensi awal dan intervensi lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam keluarga tersebut,” kata Kadinkes Aceh, dr Hanif saat menghadiri pembukaan pertemuan pembinaan teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Hotel Oasis, Banda Aceh, Minggu, 7 April 2019.

PIS-PK atau yang lebih dikenal dengan Program Keluarga Sehat adalah salah satu program puskesmas yang menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran.

“Program ini juga bertujuan untuk mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan langsung mendatangi keluarga,” tambah dr Hanif.

Pendekatan keluarga merupakan strategi atau pendekatan pelayanan terintegrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang didasari oleh data dan informasi profil kesehatan keluarga melalui kunjungan rumah.

Mengingat penting dan strategisnya program keluarga sehat tersebut, maka diperlukan penguatan dan koordinasi pengelola PIS-PK di 23 kabupaten/kota dengan bidang yang terkait dan mengimplementasikan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga tersebut dengan melakukan pemilihan prioritas masalah serta pemecahan masalah melalui manajemen puskesmas.

Pertemuan pembinaan teknis program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) di hotel Oasis, Banda Aceh (7-9 April 2019) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, melalui Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pertemuan ini dihadiri oleh penanggung jawab PIS-PK dan program terkait dari 23 Kab/Kota.

Penjab Binwil PIS-PK untuk wilayah Aceh yang ditunjuk Kemenkes, Trihono, dr Ganda dan tim ikut hadir sekaligus menjadi pemateri pada pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi di antarannya:

1. Penguatan integrasi program untuk melanjutkan intervensi lanjut dan melanjutkan kunjungan keluarga seiring dengan intervensi lanjut.

2. Desa total covered kunjungan keluarga langsung dilakukan verifikasi

3. Melakukan analisis data 12 indikator dengan melakukan identifikasi masalah, analisis sebab akibat dan menentukan alternatif pemecahan masalah.

Sumber: tribunnews.com

Buku Baru WHO

New Perspectives on Global Health Spending for Universal Health Coverage 

Buku ini membahas perspektif baru dalam menganalisis Pendanaan Kesehatan Global. Perspektif baru ini terkait dengan berbagai hal penting antara lain perkembangan ekonomi dalam ukuran GDP, kapasitas fiskal negara, dan mengapa perlu pengembangan data pembiayaan kesehatan dengan standar global.

Buku tersebut dapat di akses pada link dibawah ini dan kami telah merangkumnya kedalam bahasa indonesia point-point menarik dari buku:

• Buku secara keseluruhan (dalam bahasa Inggris) 
• Pesan – pesan Utama (dalam bahasa Indonesia) 
• Kesimpulan (dalam bahasa Indonesia)

Reportase

Perhitungan Pembiayaan (Costing) Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak

Oleh

PKMK FK-KMK UGM

Aceh Barat, Rabu-Jum’at 10-12 April 2019

Monitoring pelaksanaan “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi” telah dilaksanakan pada 27 – 28 Maret 2019 oleh Tim Pusat RFP didampingi oleh Tim PKMK FK-KMK UGM dengan rekomendasi agar Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak harus dilengkapi dengan perhitungan biaya (costing) sehingga dapat diketahui gambaran besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi Rencana Aksi Daerah sekaligus mencari alternatif sumber pembiayaannya.

Menindaklanjuti rekomendasi Tim Pusat RFP tersebut, Tim PKMK FK – KMK UGM Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes menugaskan Muhamad Faozi Kurniawan konsultan pembiayaan dari PKMK FK – KMK UGM untuk menghitung pembiayaan (costing) Rencana Aksi Daerah (RAD) selama 3 hari pada 10 – 12 April 2019 dengan mengunjungi masing – masing pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022. 

Selengkapnya

Sikap Asisten Praktik Pelayanan Primer Terhadap Pengalihan Tugas dan Persepsi Mereka Tentang Tantangan Pengalihan Tugas

Jurnal ini diterbitkan di PubMed pada 4 Maret 2019. Pergeseran tugas dari staf medis ke staf non-medis adalah praktik umum untuk mempromosikan penggunaan sumber daya kesehatan secara efisien. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan dan menguji coba kuesioner yang mengevaluasi sikap praktik asisten terhadap pengalihan tugas dan persepsi mereka tentang tantangan pengalihan tugas (akronim: ACD kuesioner) dan untuk menilai sifat psikometrik dari kuesioner. Pengembangan dan uji coba kuesioner dilakukan dari Maret 2016 hingga Maret 2017 dan didasarkan pada wawancara terpimpin dan kognitif dengan asisten praktik. Kemudian, survei online dilakukan di seluruh Jerman dari Juni hingga Agustus 2017 untuk menentukan sifat psikometrik kuesioner. Analisis faktorial dilakukan melalui analisis komponen utama, dan keandalan dinilai menggunakan Cronbach’s α. Kuesioner mencakup empat tema: “kondisi kerja dan kepuasan kerja”, “kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan”, “tuntutan berlebihan terkait dengan melaksanakan tugas yang didelegasikan” dan “relevansi pengalihan tugas untuk perawatan pasien”. Sebanyak 274 asisten praktek dengan usia rata-rata 38,2 tahun berpartisipasi dalam survei online.

Selengkapnya

Dalam rangka memperingati 40 tahun Alma – Ata, PAHO mengadakan Forum Regional “Kesehatan Universal di Abad 21: 40 tahun Alma – Ata” pada 11-12 Desember 2017, di Quito, Ekuador. Sebagai bagian dari gerakan regional ini, Direktur PAHO Dr. Carissa F. Etienne mengadakan Komisi Tingkat Tinggi: Kesehatan Universal di Abad ke-21: 40 Tahun Alma-Ata, dipimpin oleh Dr. Michelle Bachelet serta Duta Besar Nestor Mendez, dan membuat terdiri dari sekelompok pakar regional lintas disiplin, dengan perwakilan dari masyarakat dan akademisi, serta aktor politik, termasuk mantan menteri kesehatan, pemimpin serikat pekerja, dan berbagai gerakan sosial.

Tujuan Komisi ini untuk mengembangkan rekomendasi bagaimana memberi efek pada hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, berdasarkan pada analisis kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Amerika. Dokumen ini mencerminkan posisi Komisi mengenai pelayanan kesehatan primer (primary health care/PHC), pencarian solusi untuk memastikan hak atas kesehatan, dan pendekatan yang diambil dalam diskusi, analisis, dan rekomendasi tentang cara menjamin hak ini. Hal ini didasarkan pada laporan yang disiapkan oleh lima kelompok tematik yang membahas:

a) model pelayanan kesehatan, b) model kelembagaan, c) model pembiayaan, d) kesehatan dan perlindungan sosial, dan e) sumber daya manusia untuk kesehatan.

Kelompok – kelompok tematik dipimpin oleh anggota Komisi, menyatukan sejumlah besar pakar akademis dan gerakan sosial dari berbagai negara. Dalam laporan ini, Komisi menyajikan sepuluh rekomendasi untuk mencapai kesehatan bagi semua orang di wilayah Amerika pada abad ke – 21. Komisi juga berpartisipasi aktif dalam proses yang menghasilkan deklarasi baru tentang perawatan kesehatan primer (Deklarasi Astana), yang diadopsi oleh Konferensi Global Perawatan Kesehatan Dasar yang diadakan di Astana (Kazakhstan) pada Oktober 2018. Forum diskusi global dan regional ini sangat tepat waktu, tidak hanya memungkinkan Komisi untuk mengadvokasi nilai – nilai dan prinsip – prinsip Alma -  Ata, yang tetap berlaku hingga saat ini, tetapi juga memperkaya laporan ini dengan menekankan aspek -aspek kunci yang menurut Komisi tidak dapat diabaikan untuk mencapai kesehatan universal.

Selengkapnya

KRJOGJA.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sedang merevisi Peraturan Bupati (Perbup) No 59 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat tarif yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kondisi atau harga ekonomi saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr Joko Hastaryo MKes mengatakan Perbup yang berlaku saat ini ditetapkan pada Tahun 2012 lalu. Tentunya harga tersebut tidak sesuai kondisi ekonomi sekarang ini. Untuk itu perlu dilakukan revisi.

“Tarif puskesmas ditetapkan lebih dari lima tahun yang lalu. Tentunya tarif perlu disesuaikan dengan harga-harga sekarang dengan cara merubah atau merevisi perbup,” jelas Joko.

Perbup itu sekarang ini masih terus dilakukan kajian oleh tim. Setelah perbup selesai dibahas dan ditetapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi. Kemungkinan tarif tersebut akan mulai berlaku Juli 2019 mendatang.

“Nanti akan kami sosialisasikan ke kalau sudah ditetapkan perbupnya. Kalau tidak ada perubahan, perbup ini akan berlaku mulai Juli nanti,” terangnya.

Perubahan tarif rawat jalan maupun rawat inap ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan kenaikan tarif untuk layanan di rumah sakit daerah sudah berlaku 1 Januari 2019 kemarin.

“Ini bagian dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Soalnya biaya-biaya sudah naik,” paparnya.

Joko menegaskan, kenaikan tarif puskesmas ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat miskin maupun peserta BPJS. Hal itu dikarenakan sudah ditanggung oleh BPJS kesehatan. “Kami pastikan tidak akan pengaruh bagi warga miskin. Kenaikan ini hanya berpengaruh bagi masyarakat non BPJS dan luar daerah,” tegasnya. (Sni)

Sumber: krjogja.com

PEKALONGAN - Sembilan puskesmas di Kota Pekalongan lolos akreditasi pelayanan kesehatan.

Diketahui pada 2017 terdapat enam puskesmas yang lolos akreditasi.

Sedangkan pada 2018, tiga puskesmas lainnya mengikuti seleksi akreditasi.

Tiga puskesmas yang mengikuti seleksi tersebut dinyatakan lolos akreditasi dan menambah jumlah yang telah terakreditasi di Kota Batik itu.

Kepala Dinkes Kota Pekalongan Slamet Budiyanto menjelaskan, sembilan puskesmas yang terakreditasi itu yaitu, Puskesmas Tirto, Puskesmas Tondano.

Lalu Puskesmas Buaran, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Pringrejo, Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Klego, Medono, dan Puskesmas Kramatsari.

“Puskesmas tersebut mendapat sertifikat dan diserahkan Wali Kota Pekalongan,” paparnya di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (10/4/2019).

Selain penyerahan sertifikat akreditasi, dikatakan Slamet, Pemkot Pekalongan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lima Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

“Kelurahan Sapuro Kebulen, Setono, Kauman, Kalibaros, dan Tirto, yang mendapatkan piagam Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Piagam diberikan karena kesehatan masyarakatnya baik serta ditunjang peran masyarakat dan lembaga keswadayaaannya,” ujarnya.

Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz menuturkan, Dinkes Kota Pekalongan sudah memaksimalkan upaya untuk mencapai semua indikator kesehatan.

Namun, masih perlu dilakukan sinergitas dari berbagai stakeholder.

“Kota Pekalongan menempatkan kesehatan pada prioritas kedua setelah pendidikan, tentunya mulai dari tataran keluarga, kelurahan, kecamatan, dan kota harus melakukan upaya-upaya gerakan hidup,” tambahnya. (Budi Susanto)

Sumber: tribunnews.com

Pengalihan Tugas dalam Pemberian Layanan Kesehatan dari Perspektif Keputusan dan Pembuat Kebijakan: Kasus Uganda

Jurnal ini diterbitkan di Biomed Central pada 2 Mei 2018. Bukti terdokumentasi menunjukkan bahwa pengalihan tugas telah dipraktikkan di Uganda untuk menjembatani kesenjangan dalam jumlah petugas kesehatan sejak 1918. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan sintesis dari bukti yang tersedia tentang pengalihan tugas di Uganda; untuk menetapkan tingkat pemahaman, persepsi tentang pengalihan tugas dan penerimaan dari perspektif keputusan dan pembuat kebijakan; dan untuk memberikan rekomendasi tentang implikasi pengalihan tugas bagi kesehatan populasi di Uganda dan kebijakan manajemen sumber daya manusia.

Temuan penelitian memaparkan bahwa pengalihan tugas telah diterapkan di Uganda untuk waktu yang lama tanpa panduan dan peraturan kebijakan. Pembuat kebijakan tidak mendukung pengalihan tugas karena dianggap menempatkan pasien pada risiko penyalahgunaan obat, pengembangan resistensi obat, dan komplikasi bedah. Bukti menunjukkan adanya petugas kesehatan berketerampilan lebih tinggi yang menganggur di Uganda. Mereka tidak dapat diserap ke dalam layanan publik karena tagihan upah yang rendah dan kurangnya komitmen politik untuk melakukannya. Petugas kesehatan yang kurang terampil dikatakan tidak kompeten dan sudah terlalu banyak bekerja; namun, pengawasan dukungan dan sistem pendidikan kedokteran berkelanjutan tidak memiliki sumber daya yang baik dan efektif. Direkomendasikan mempekerjakan tenaga kesehatan berketerampilan tinggi yang sudah menganggur, sepenuhnya menerapkan motivasi sumber daya manusia dan strategi retensi, dan menegakkan kebijakan ikatan untuk lulusan yang disponsori pemerintah direkomendasikan.

Selengkapnya