Lingga - Sebanyak tiga puskesmas di Kabupaten Lingga, tahun 2019 ini akan kembali mengikuti program akreditasi. Ketiga puskesmas tersebut yakni, Puskesmas Posek, Lanjut dan Resang.

Sebelum memasuki proses akreditasi tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga menggelar workshop audit internal dan tinjauan manajemen puskesmas terhadap ketiganya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tiga puskesmas lainnya yang akan melakukan re akreditasi di tahun 2020, yakni Puskesmas Dabo Lama, Raya dan Penuba.

“Tujuan kegiatan ini yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pelaksanaan program peningkatan mutu,” kata Plt Kepala DKPPKB Lingga, dr Asri Wijaya melalui Kepala seksi (Kasi) Pelayanan Kesehatan, Ahmad Mudlofir kepada Batamnews.co.id, Minggu (7/4/2019).

Lanjut dia, adapun tujuan lainnya yakni, memberikan pemahaman kepada peserta sehingga mampu melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Kemudian, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen.

“Out put yang diharapkan pada kegiatan ini, yaitu diperolehnya tenaga kesehatan yang kompeten sebagai perpanjangan tangan DKPPKB Lingga untuk melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen di puskesmas masing-masing,” ujarnya.

Mudlofir menjelaskan, latarbelakang dari dilaksanakannya audit internal ini yaitu, pelayanan kesehatan di puskesmas harus dikelola dengan baik dengan memastikan institusi pelayanan memberikan pelayanan yang bermutu serta sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas berbagai laporan masyarakat.

“Jadi, audit internal ini merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas, yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar, kriteria, atau target yang ditetapkan,” ucapnya.

Diketahui, kegiatan yang diisi oleh narasumber dari Dinkes Provinsi Kepri, Irwan Eka Saputra ini akan berlangsung selama tiga hari. Mulai hari ini, Minggu (7/4/2019) hingga Selasa (9/4/2019).

(ruz)

Sumber: batamnews.co.id

BANTUL – Berlatarbelakang dari keprihatinan pada beberapa kasus penyakit yang masih banyak ditemukan di kawasan sekitarnya, Puskesmas Piyungan melaunching lima program inovasi. Dari sekian banyak program tersebut, dua program terkonsentrasi pada tingginya angka penderita hipertensi dan banyaknya temuan warga gangguan jiwa.

“Permasalahan dari kasus Hipertensi di masyarakat adalah hanya ada 10 persen dari total penderita hipertensi yang mau berobat. Lainnya tidak berobat. Ini merupakan keprihatinan mengingat jika tidak rutin dicek dan dipantau kesehatannya maka bisa berbahaya,” jelas Kepala Puskesmas Piyungan, dr Seta Nurhayati M kepada KRJOGJA.com saat Gebyar Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) , Peringatan Hari TB Sedunia dan Launching 5 Program Inovasi Puskesmas, Minggu (7/4/2019) di kompleks Balai Desa Sitimulyo Piyungan.

dr Seta kemudian mendorong masyarakat untuk saling menggugah kesadarannya selalu melakukan cek kesehatan secara teratur. Hal lain yang menjadi konsentrasi Puskesmas Piyungan yakni banyaknya ditemukan warga pengidap gangguan jiwa di masyarakat melalui peran kader kesehatan. Dari data di Puskesmas Piyungan ada sekitar 248 warga pengidap gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan dan pendampingan.

Lima program inovasi yang diluncurkan yakni Dewa Risti (Deteksi Awal Resiko Tinggi Ibu Hamil), Gardu Kelola (Gerakan Terpadu Kelompok Pengelola Lansia), Pinggang Wader Mas (Pendampingan Orang dengan Gangguan Jiwa bersama Kader dan Masyarakat), Gertak Chinta (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita)  dan Situs Payak (Strategi Eliminasi TB Puskesmas Bersama Masyarakat Piyungan). Adapun dalam program Germas dan program inovasi ini melibatkan 200 kader kesehatan di tiga desa  Kecamatan Piyungan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bantul, dr Fauzan menambahkan deklarasi ini menguatkan kembali dan mensosialisasikan secara efektif gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk program Stop Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat dan program kesehatan lain.

“Memang kasus BAB di sembarang tempat sudah banyak berkurang meski demikian masih saja satu dua warga melakukan. Dari sisi kesehatan, kotoran manusia yang ada di sembarang tempat menjadi sumber penyebaran penyakit,” jelas Fauzan.

Selain terkait PHBS, Fauzan juga menyinggung mengenai kasus Tuberkolosis (TBC). Kasus TBC di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi sedunia. Semakin banyak temuan kasus TBC maka semakin bagus karena kesadaran warga dalam memeriksakan diri.

“Tetapi masih banyak yang belum paham bila batuk lebih dari dua minggu hendaknya memeriksakan dahak. Nah periksa dahak di masyarakat masih rendah. Padahal fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi TB sudah cukup beragam,” tambah Fauzan.

Pemeriksaan TB sudah dapat dilakukan di puskesmas tidak harus di RS. Selain itu penderita positif TB tidak hanya diberikan obat saja tetapi diberikan makanan tinggi gizi dan protein supaya daya tahan tubuhnya meningkat. (Aje)

Sumber: krjogja.com

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak lama lagi akan memfungsikan pelayanan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di kawasan Madani, Suku Anak Dalam (SAD) yang dibangun 2017 lalu.

Pada 2017 lalu, Dinas Kesehatan telah membangun Dua Pustu di kawasan SAD. Pelayanan pembantu ini diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan bagi SAD.

“Kita harapkan pelayanan ini dapat membantu bagi SAD untuk berobat di Pustu,” kata Adnan, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun.

Jika pada dua pustu itu sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarananya, seperti obat-obatan lengkap, serta sumber daya manusia (SDM) berupa petugas perawat ataupun bidan.

“Untuk obat cukup, begitu juga petugas perawat dan bidan sudah siap bekerja. Jadi Pustu ini bisa perpanjang tangan dari Puskesmas,” katanya.

Dengan kebutuhan kesehatan yang cukup tinggi, mereka (SAD) yang merasa kurang sehat bisa langsung mendatangi Pustu.

Menurutnya, rerata warga SAD memang rawan kesehatan pada sistem pencernaannya terganggu dan kurangnya menjaga kebersihan.

2 Puskesmas Pembantu Segera Difungsikan di Pemukiman Madani Suku Anak Dalam, di Sarolangun (Wahyu/Tribun Jambi)

Sumber: tribunnews.com

Reportase

Monitoring Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

 Kabupaten Aceh Barat

Rabu – Kamis, 27 – 28 Maret 2019

Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Terintegrasi adalah suatu sistem yang dapat meningkatkan kapasitas kabupaten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil serta tersusunnya integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana sehingga dapat tercapai penurunan kasus kematian ibu dan meningkatnya cakupan program keluarga berencana.

Selengkapnya

Reportase

Monitoring Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran

Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi

 Kabupaten Aceh Barat

Rabu – Kamis, 27 – 28 Maret 2019

Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Terintegrasi adalah suatu sistem yang dapat meningkatkan kapasitas kabupaten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil serta tersusunnya integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan kesehatan ibu dan keluarga berbasis hak dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana sehingga dapat tercapai penurunan kasus kematian ibu dan meningkatnya cakupan program keluarga berencana.

Sejak dimulai pada awal 2018, Pengembangan Model Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi di Kabupaten Aceh Barat saat ini telah memasuki tahun ke – 2. Oleh karena itu, Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FK – KMK UGM berkunjung ke Meulaboh untuk monitoring pelaksanaan program “Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi selama 2 hari pada 27 – 28 Maret 2019. Agenda ini sekaligus dalam rangka melakukan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat.

Gambar 1. Pertemuan Konsolidasi Tim Monitoring dan Konsultan PKMK FK – KMK UGM

Hari pertama dilakukan pertemuan Konsolidasi Tim Monitoring dan Konsultan dari PKMK FK – KMK UGM Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes. Dwi Handono menyampaikan perkembangan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang hingga akhir Maret 2019 yang sekarang berada pada tahap akhir untuk finalisasi draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di 3 kabupatan Pilot Project khususnya Kabupaten Aceh Barat dan skenario pertemuan hari ke – 2 yaitu kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Terkait draft Final RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022, Perwakilan Kementerian Kesehatan Direktorat Kesehatan Keluarga Evasari G menyarankan target dalam RAD perlu di -break down pertahun sehingga pemantauannya lebih mudah dan struktur tim dalam RAD perlu diperjelas apa yang harus dilakukan masing -masing sedangkan United Nations Population Fund (UNFPA) diwakili Asisten Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Dr. Melania Hidayat lebih fokus pada substansi KB seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan alat kontrasepsi yang tidak boleh kosong dan bagaimana upaya mengurangi Unmet Need serta KB tidak hanya diperhatikan sebagai upaya pengendalian kependudukan tetapi harus juga dilihat sebagai “Health System” untuk menurunkan angka kematian ibu sebagai tujuan utama kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak.

Pertemuan hari kedua, Tim RFP (Tim Pusat) didampingi Tim PKMK FK – KMK UGM bertemu dengan Kepala Bappeda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kepala Dinas Kesehatan dan terakhir dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat di kantor masing – masing SKPD tersebut untuk mendapatkan gambaran perkembangan program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang telah dilakukan khususnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022.

Gambar 2. Pertemuan dengan Kepala Bappeda dan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh 

Pertemuan Monitoring Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Terintegrasi menghasilkan beberapa point penting diantaranya:

1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS menyampaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB harus dilengkapi dengan costing atau penghitungan biayanya sehingga dapat diketahui gambaran besaran biaya yang dibutuhkan untuk implementasi Rencana Aksi Daerah, sekaligus dicarikan alternatif sumber pembiayaannya. Serta dengan terjadinya kematian ibu 2 orang hingga Maret 2019 di Kabupaten Aceh Barat, Rencana Aksi Daerah (RAD) perlu di – review berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk menilai apakah penyebab masalah kematian ibu tersebut sudah diprogramkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
2. United Nations Population Fund (UNFPA) Asisten Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Dr. Melania Hidayat menyampaikan analisis situasi perlu diperdalam untuk memetakan kondisi awal semua indikator Rencana Aksi Daerah (RAD). Jika terdapat kesenjangan, perlu digali akar penyebabnya sehingga intervensinya bisa tepat.
3. Target Rencana Akasi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak perlu dijabarkan setiap tahun sehingga memudahkan untuk proses pengendalian & monitoringnya dan Tim Koordinasi & Tim Teknis perlu ditetapkan pembagian tugas & tanggungjawabnya sehingga jelas siapa melakukan apa.
4. Kepala SKPD dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat  yang ditemui bicara terbuka dan menyampaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan dituangkan dalam dokumen draft Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022.

Gambar 3. Pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala DP3AKB Aceh Barat 

Sebagai tindak lanjut, Tim PKMK FK – KMK UGM akan menugaskan seorang konsultan pembiayaan untuk menghitung costing Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak.  Sedangkan untuk penyempurnaan naskah RAD, Pendamping Lapangan PKMK FK – KMK UGM akan melakukan pendalaman analisis situasi terkait semua target dalam RAD dengan tim teknis daerah dan pendampingan untuk memastikan program & kegiatan dalam draft RAD dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 masing – masing SKPD.

Setelah semua selesai, selanjutnya akan dilakukan pertemuan Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat yang akan menjadi dokumen lampiran untuk Peraturan Bupati (Perbub) sebagai landasan hukum. Sehingga RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program kerja masing-masing SKPD Kabupaten Aceh Barat.

Tim pusat dan daerah yang melakukan pertemuan “Monitoring Pelaksanaan Uji Coba Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi” di Kabupaten Aceh Barat adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS
2. United Nations Population Fund (UNFPA) : Asisten Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Dr. Melania Hidayat
3. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes
4. Kementerian Dalam Negeri : Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Andi Muh. Gazali
5. Kementerian Kesehatan : Dit. Kesehatan Keluarga Evasari G
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat : Muhammad Jabari dan Ibu Wahidah P
7. BKKBN Provinsi Aceh Barat
8. Kepala Bappeda Aceh Barat Drs. Said Fauzi S, M.Si dan didampingi oleh Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Sosial Budaya & Keistimewaan Aceh Bappeda, Kepala Perencanaan & Pendanaan Bappeda dan Kasubbid Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Bappeda Aceh Barat.
9. Kepala Dinas Kesehatan H. TR. Ridwan, M.Kes dan didampingi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan dan Kepala Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) Ena Herisna, SKM dan didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (PPKB), Kasubbag Program & Keuangan dan Kepala Seksi Keluarga Berencana DP3AKB Kab. Aceh Barat.
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh dr. H. Muhammad Furqansyah dan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kasubbag Hukum Kemitraan & Humas dan Kepala PONEK RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Reporter: Muhamad Syarifuddin, MPH