Reportase

Pembahasan Lanjutan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang

 25 Februari 2019

Sebagai lanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan sebelumnya bersama pimpinan perangkat daerah dan tim teknis Kabupaten Malang dengan agenda pembahasan sinkronisasi dan penetapan target masing – masing OPD yang tertuang dalam draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak, kembali tim PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan pertemuan lanjutan dengan agenda finalisasi RAD dan penjabaran RAD ke dalam renja masing – masing perangkat daerah terkait.

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kertanegara Pendopo Kabupaten Malang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang. Melalui sambutannya, Kepala Bappeda menyepakati adanya Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Malang dan menghimbau dengan tegas agar masing – masing perangkat daerah segera membuat kesepakatan agar Rencana Aksi Daerah dapat segera diimplementasikan.

Mengawali diskusi, tim PKMK FK – KMK UGM menyampaikan secara singkat progress kegiatan sebagai laporan kepada Kepala Bappeda dan sekaligus menyampaikan paparan target dari indikator yang telah disusun untuk dibuat kesepakatan bersama. Terdapat tujuh belas (17) target outcome yang ditawarkan untuk Kabupaten Malang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Tahun 2019 – 2021.

Gambar 1. Sambutan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam Rapat Pembahasan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB

Proses diskusi sempat dijeda sementara waktu dikarenakan pimpinan perangkat daerah menginginkan adanya diskusi internal mengenai kesepakatan dalam penentuan indikator dan outcome yang ditawarkan oleh tim PKMK FK – KMK UGM. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang akan dimasukkan dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam RPJMD.

Gambar 2. Diskusi Penentuan Indikator dalam Pembahasan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak

   Hasil dari diskusi internal masing – masing perangkat daerah adalah menyepakati 17 indikator yang ditawarkan dengan beberapa perbaikan redaksional. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, RSUD Kanjuruhan serta RSUD Lawang menyetujui untuk mengeksekusi 17 indikator tersebut dengan tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama masing – masing perangkat daerah yang disesuaikan dengan anggaran yang ada, sementara Dinas Kesehatan menyetujui namun dengan beberapa indikator yang dihilangkan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum mendukung terkait data. Secara keseluruhan, 17 indikator ini dianggap perlu untuk dilakukan oleh perangkat daerah untuk mendukung kinerja program masing – masing perangkat daerah, namun perlu ada batasan – batasan yang disepakati salah satunya adalah dengan bersama – sama menyusun definisi operasional agar sama persepsi untuk masing – masing indikator.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Lahat

 5 – 6 Maret 2019

Pertemuan pematangan serta finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2022. RAD Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak merupakan dokumen operasional Rencana Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak daerah untuk jangka waktu 5 tahun yakni pada 2019 – 2022, RAD ini merupakan roadmap bagi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Lahat dalam mewujudkan tujuan Integrasi Kesehatan Ibu  -KB Berbasis Hak dengan tujuan menurunnya angka kematian ibu sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang telah disepakati bersama.

Pertemuan ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Lahat . Berlangsung selama 2 hari mulai 5 – 6 Maret 2019. Skenario hari pertama pertemuan yakni mempertemukan  pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat untuk memutuskan dan menyepakati hal – hal strategis dalam RAD. Sedangkan pertemuan hari kedua dilakukan bersama Tim Teknis sebagai tindak lanjut dan penjabaran keputusan serta kesepakatan pimpinan dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat. Pertemuan didampingi dan difasilitasi oleh Tim PKMK FK – KMK Universitas Gadjah Mada.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat Ir. Herman Oemar, MM 

Kepala Bappeda Kabupaten Lahat membuka kegiatan pertemuan. Dalam sambutannya, Hermanmengharapkan kepada kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dan Tim Teknis tetap mendukung dan semangat untuk percepatan finalisasi RAD. Diharapkan  pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan strategis dalam RAD yang dijabarkan dalam program kerja daerah di masing – masing OPD sehingga tercapai tujuan akhir menurunkan kematian ibu di Kabupaten Lahat.

Pertemuan diawali dengan Tim PKMK FK – KMK UGM Dwi Handono me – review kembali sejauh mana kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak khususnya terkait RAD. Sebagian besar kegiatan yang ada dalam draft RAD merupakan kegiatan yang sudah ada serta telah dilakukan oleh daerah, sehingga dengan adanya pertemuan ini dapat mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada dan telah dilakukan, juga menyusun beberapa kegiatan baru. Namun diperlukan pathway yang jelas pada kesehatan ibu dan KB Berbasis Hak sehingga fokus kegiatan, kebijakan dan strategi memberikan acuan dalam pencapaian tujuan Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat.

Dalam pertemuan pimpinan dan pejabat eselon III tersebut, beberapa isu yang menjadi concern yakni sarana dan prasarana di RSUD dan puskesmas, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan utamanya bidan (baik PONEK maupun PONED), penetapan daerah prioritas penurunan kematian ibu (dengan kriteria daerah yakni kemiskinan, kampung KB dan akses), pemanfaatan dana desa untuk kegiatan Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dan pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata serta pemberian intensif berbeda bagi bidan desa dengan akses yang sulit dan jauh dan kesepakatan penentuan target KI-KB sampai 2022 oleh masing-masin OPD di Kabupaten Lahat.

Gambar 2. Diskusi Pimpinan OPD terkait Strategis dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak

Hari kedua pertemuan diskusi oleh Tim Teknis difasilitasi Tim PKMK FK – KMK UGM untuk menyamakan persepsi dan membahas tentang tujuan, kebijakan dan strategis operasional dan target yang akan dicapai empat tahun atau hingga 2022 oleh masing – masing OPD dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak.

Hasil pertemuan hari kedua yakni tentang rencana tindak lanjut RAD Kabupaten Lahat yang menghasilkan poin penting diantaranya:

1. Tim Teknis Kabupaten Lahat menyepakati strategis dalam penyusunan draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak menjadi tanggung jawab bersama.
2. Perlu adanya kejelasan pembiayaan terkait tindakan KB pelayanan di FKTP khususnya MKJP.
3. Perlunya koordinasi antara Dinas Dalduk – KB dan RSUD Lahat dan BPJSK terkait pembiayaan layanan tindakan KB MOP/MOW.
4. Secara khusus Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang dihadapi Kabupaten Lahat adalah sarana dan prasarana, kesenjangan akses, kualitas pelayanan, jumlah, distribusi dan kualitas sumber daya manusia.
5. Pemenuhan kekurangan tenaga PLKB dan distribusi Bidan yang merata yakni I desa 1 bidan.
6. Penetapan kriteria daerah prioritas untuk menurunkan kematian ibu meliputi kemiskinan, kampung KB dan Akses.
7. Pemberian intensif yang berbeda bagi tenaga kesehatan (bidan) yang ditempatkan di daerah dengan akses tersulit dan jauh.
8. Saat dinkes akan membangun Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dekat dengan RSUD Lahat tujuannya agar bumil dan bufas dari daerah yang jauh bisa menginap di RTK tersebut.
9. Sosialisasi RTK secara massive yakni RTK bukan hanya untuk Bumil partus namun juga untuk ibu nifas yang selama ini belum tersosialisasi secara optimal.
10. sebaiknya Dinas Kesehatan bukannya hanya RTK yang dibagun  namun juga rumah singgah (menggunakan dana APBD). Saat ini RSUD Lahat menginisasi pembangunan untuk Rumah Singgah bagi pasien RSDU Lahat.
11. Pembuatan buku monev pemberian tablet Fe kepada siswi SMP/SMA tujuannya untuk memudahkan Kontrol pemberian tablet Fe pada siswi SMP/SMA
12. WUS – PUS risiko tinggi untuk risiko tingginya sebaiknya diobati terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan sebelum menikah ataupun hamil. Butuh peranan penting antara Dinas Kesehatan dan Dalduk-KB.
13. Bappeda melakukan advokasi ke OPD Pemdes untuk mengalokasikan dana desa untuk kesehatan dan layanan KB khususnya transportasi dari desa ke faskes.
14. Penjabaran THIS masing – masing OPD akan dilakukan face to face oleh tim pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM dengan deadline 12 Maret 2019.

Gambar 3. Diskusi Tim Teknis Menindaklanjuti Kesepakatan Pimpinan dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak

Proses pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat 2019 – 2022 akan didiskusikan secara langsung oleh pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM dengan Tim Teknis untuk mematangkan Rencana Implementasi Strategi Operasional RAD Integrasi Kesehatan Ibu- KB Berbasis Hak.

Penulis : Habibi, MPH

Pamekasan – Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Raja’e menyampaikan ada 20 Puskesmas se Pamekasan dinyatakan lulus akreditasi sesuai starata di masing – masing wilayah.

“Ada 20 Puskesmas se Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan survei akreditasi, dan telah dinyatakan lulus sesuai starata akreditasi yang telah diumumkan,” kata Wabup Raja’e.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala Puskesmas, meski ternyata masih ada Puskesmas yang terakreditasi di starata dasar. 

“Namun, yang penting saat ini kita sudah memiliki dasar dan sebagai titik start kita sebagai awal kita untuk mencapai prestasi terbaik pada evaluasi re-akreditasi di masa mendatang,” sambung mantan Kades Bujur Barat Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini.

Bupati menyebut ada 2 Puskesmas terakreditasi starata utama, 17 lainnya terakreditasi Madya dan satu Puskesmas lainnya masih terakreditasi tingkat dasar.

“Saya berharap, pada momentum survei akreditasi selanjutnya sudah terakreditasi utama dan tidak ada lagi yang dasar. Memang tidak mudah, tapi saya yakin dengan motivasi dan kesungguhan yang tinggi diiringi dengan doa kepada Allah SWT, Insyaallah tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai bersama,” katanya.

Wabup Raja’e atas nama Bupati Baddrut Tamam memberikan sertifikat akreditasi kepada 20 kepala Puskesmas yang telah dinyatakan lulus akreditasi sesuai starata masing-masing. (*)

Sumber: laduni.id

Buton utara – Pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan terus di tingkatkan Pemkab Butur. Untuk mewujudkan semua itu, daerah otoritas Abu hasan itu menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk membangun ruangan rawat inap Puskesmas Waode Buri di Kecamatan Kulisusu Utara agar lebih representatif.

Puskesmas Waode Buri sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi Puskesmas rujukan di Lipu Tinadea Kono Sara.

“Sarana dan prasarana tenaga medis dan paramedis yang memadai, sehingga Puskesmas Waode Buri di tetapkan menjadi Puskesmas rujukan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Butur, Dr. Muh kasrul tiu, M,Kes beberapa hari yang lalu.

Mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Butur ini mengungkapkan, pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Waode Buri menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Optimaliasi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan. sebab, Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpaduh dan berkesinambungan,” terang Dr. Muh Kasrul.

Muh kasrul menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tidak akan berguna jika tak didukung dengan sumber daya manusia. Olehnya itu, pihaknya terus mendatang kan tenaga medis untuk bertugas dibeberapa Puskesmas yang belum memiliki Dokter.

“Empat Puskesmas telah terakreditasi. Puskesmas Kulisusu dan Waode Buri akreditasi pratama. lalu, Puskesmas Lakansai dan Wakorumba Utara terakreditasi madya. Butur juga mendapatkan 12 Dokter Internship dari Kemenkes,” ucap mantan kepala Puskesmas Kulisusu ini.

Sumber: mitrapol.com

MBAY –Puskesmas Mauponggo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, meraih sebuah prestasi.

Prestasi yang diraih itu berhasil memperoleh Akreditasi Madya.

Kepala UPTD Puskesmas Mauponggo, Michael Eo, kepada POS-KUPANG.COM, menjelaskan, akreditasi dilaksanakan pada pertengahan Desember 2018.

“Sebagai fasilitas tingkat pertama, prestasi tersebut diperoleh setelah mendapat penilaian dari tim Akreditasi Kementrian Kesehatan RI. Puskesmas meraih akreditasi madya,” ujar Michael, Kamis (7/3/2019).

Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Mauponggo, Yonas Loya, menjelaskan, prestasi Akreditasi Madya yang diperoleh Puskesmas Mauponggo tersebut merupakan bagian dari hasil kerja keras semua tim di puskesmas setempat.

Selain itu juga bagian dari kerja sama masyarakat Kecamatan Mauponggo yang dengan caranya masing masing turut serta mendukung proses akreditasi puskesmas setempat.

Dijelaskannya, proses penilaian yang dilakukan oleh tim akreditasi terdiri dari berbagai indikator yakni indikator penilaian sebanyak 776 Elemen dengan 9 Bab.

Indikator – indikator itu terbagi di sejumlah indikator pelayanan antara lain administrasi manajemen, UKM (upaya kesehatan masyarakat) serta UKP (upaya kesehatan perorangan atau klinis).

“Kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas juga dinilai oleh akreditasi. Jadi kami benar benar persiapkan dengan baik agar apa yang diharapkan untuk diakreditasi bisa diperoleh,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan hasil yang diperoleh tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Puskesmas Mauponggo dan juga masyarakat umum lainnnya. Hasil yang diperoleh sudah maksimal karena Puskesmas mampu mencapai Akreditasi Madya bukan Akreditasi Dasar.

“Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan demi kepuasan masyarakat yang hendak pendapatkan pelayanan di Puskesmas Mauponggo. Kami akan terus meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar operasional.

Sementara itu, warga Mauponggo, Lodofikus Raga Muja, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada seluruh stekholder yang ada di Puskesmas Mauponggo.

Pasalnya, dengan kerja keras dan memberikan pelayanan yang maksimal Puskesmas setempat berhasil mendapatkan penilaian dari tim akreditasi hingga mencapai hasil Akreditasi Madya.

” Ini tentu bukan pekerjaan gampang bagi puskesmas yang menjadi faskes tingkat pertama. Namun mereka mampu bekerja hingga mendapat Akreditasi Madya”ujar Dia.

Ia mengatakan dengan prestasi Akreditasi Madya diharapkan Puskesmas Mauponggo ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan sesuai degan apa yang menjadi harapan masyarakat.

“Sebagai masyarakat Mauponggo tentu bangga karena fasilitas kesehatan kami meraih prestasi Akreditasi Madya,” ujarnya.

Sebelumnya, Tiga orang surveior dari Komisi Akreditasi datang melakukan survey akreditasi di Puskesmas Mauponggo di Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

Tiga orang surveior Puskesmas itu diantaranya drg. Beriyanto, MM, (administrasi) berasal dari Tangerang Selatan, Hadi Safaat, S.KM.M.KM (bagian UKM) dari Pandegelang dan dr. Asep Hendra Hendriana, MM (bagian UKP) dari Tasikmalaya.

Tim surveior akan melaksanakan survey akreditasi selama kurang lebih tiga hari sejak Kamis (13/12/2018) hingga Sabtu (15/12/2018).

Mereka diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, drg. Ellya Dewi, para staf dinas kesehatan Nagekeo, staf Puskesmas Mauponggo di ruangan VIP Kantor Bupati Nagekeo, Rabu (12/12/2018) malam.

Ketua tim surveior, Hadi Safaat, S.KM.M.KM, mengaku bangga bisa berkunjung ke Kabupaten Nagekeo.

“Kami bertiga mendapatkan tugas dari komisi akreditasi Kemenkes untuk datang melakukan survey akreditasi di Puskesmas Mauponggo di Nagekeo. Puskesmas Nagekeo merupakan Puskesmas yang ke 3339 disurvey 2018 selama tahun 2018 oleh komisi akreditasi,” ujarnya.

Ia mengatakan tujuan dilakukan survey akreditasi diantaranya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi. Serta Meningkatkan kinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.(Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan)

Sumber: tribunnews.com