Edisi Minggu ke 10: Selasa 5 Maret 2019

REPORTASE

Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Aceh Barat

1 Maret 2019

Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat sebagai dokumen operasional rencana Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak daerah untuk jangka waktu 4 tahun ke depan hingga 2022. Rencana Aksi Daerah mengarah pada terwujudnya suatu sistem yang mampu mendorong dan mengendalikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi masing-masing perangkat daerah untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak ke dalam program kerja perangkat daerah dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Selengkapnya

REPORTASE

Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Aceh Barat

1 Maret 2019

Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat sebagai dokumen operasional rencana Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak daerah untuk jangka waktu 4 tahun ke depan hingga 2022. Rencana Aksi Daerah mengarah pada terwujudnya suatu sistem yang mampu mendorong dan mengendalikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi masing-masing perangkat daerah untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak ke dalam program kerja perangkat daerah dalam menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Proses penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat telah dimulai Juli 2018 hinggaJanuari 2019 dengan ± 8 kali pertemuan dilakukan baik secara langsung ke Aceh Barat maupun melalui skype. Oleh karena itu, kembali dilakukan pertemuan untuk Finalisasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022 dan menjabarkan hasil RAD ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap perangkat daerah yang terkait.

Bertempat di Aula Teuku Umar, Bappeda Aceh Barat pertemuan dilaksanakan sehari dengan skenario sesi pertama dilakukan pertemuan pimpinan perangkat daerah dan pejabat eselon III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat untuk memutuskan dan menyepakati kembali hal – hal strategis dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Sedangkan sesi II dilakukan bersama Tim Koordinasi dan Tim Teknis untuk menindaklanjuti dan menjabarkan keputusan dan kesepakatan pimpinan dalam RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat. Namun hanya sesi I yang dilaksanakan karena dari masing -masing pimpinan perangkat daerah meminta time out untuk berdiskusi secara internal dalam memutuskan Target Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat yang akan dicapai pada 2022 baik itu target dampak, target outcome antara maupun target outcome langsung.

Pertemuan dihadiri oleh Kepala Bappeda Aceh Barat Said Fauzi, Kepala Dinas Kesehatan H.T. Ridwan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Ena Herisna, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Muhammad Furqansyah dan pejabat eselon III dari masing – masing perangkat daerah tersebut.

Gambar 1. Arahan Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Said Fauzi dan Fasilitasi Pertemuan oleh Tim PKMK FK – KMK Universitas Gadjah Mada Dwi Handono

Pada pertemuan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat kembali memberikan arahan dan menekankan bahwa penyusunan RAD harus sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Indikator dan target dalam RAD harus menyesuaikan dengan indikator dan target dalam RPJMD Kab. Aceh Barat Tahun 2017 – 2022. Kedepan diharapkan SKPD dapat melaksanakan RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak ke dalam program kerjanya dan lebih jeli dalam melihat sumber anggaran (pembiayaan) program kerja. Tidak hanya mengandalkan sumber anggaran dari daerah APBK tetapi juga dapat memanfaatkan sumber anggaran dari provinsi maupun pusat. Terakhir, Kepala Bappeda Aceh Barat menyampaikan pemerintah daerah selalu mendukung Program Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Aceh Barat sehingga pelayanan kesehatan dasar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Pertemuan difasilitasi oleh Tim PKMK FK – KMK Universitas Gadjah Mada Dwi Handono melalui diskusi yang berlangsung hingga 12.00 WIB. Agenda ini Menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Akan dibuatkan keterkaitan Kode Rekening Penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Program dan Kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022.
2. Perlu diperhatikan dan disesuaikan keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan Indikator Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 – 2022.
3. Implementasi dalam Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak akan dibuatkan pendekatan perencanaan dari Bappenas Thematic Holistic Integrative Spasial (THIS) untuk level OPD dan Bidangnya masing – masing.
4. Penjaringan WUS DO berisiko dan WUS Anak Jalanan di drop out dalam kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak karena sangat kecil presentase kejadiannya di Kabupaten Aceh Barat.
5. Pimpinan Perangkat Daerah sangat mendukung tersedianya sistem informasi pendukung penggerakan, pengawasan dan pengendalian Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dan siap berkolaborasi terkait sumber penganggaran untuk menyediakan sistem informasi tersebut.
6. Implementasi dalam Kesehatan – Ibu KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh untuk Kementerian Agama tidak hanya penjaringan pada WUS Calon Pengantin (Catin) tetapi juga pada WUS Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan WUS Madrasah Aliyah (MA). Selain Kementerian Agama perlu juga dilibatkan Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat dalam penjaringan WUS di Tingkat Pesantren.
7. Masukan terkait perhitungan proporsi rujukan kegawatdaruratan bumil bulin normal ke RS PONEK untuk Penyebut (Denominator) bukan jumlah bumil bulin normal yang dirujuk ke RS PONEK tetapi seharusnya jumlah bumil bulin berisiko yang di rujuk ke RS PONEK karena Bumil dan Bulin Normal tidak dilakukan di RS PONEK.
8. Deadline revisi indikator dan target yang akan dicapai pada 2022 dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat 2019-2022 paling lambat 12 Maret 2019. 

Gambar 2. Diskusi Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) akan diteruskan dilakukan secara langsung oleh pendamping lapangan PKMK FK – KMK UGM dengan Pimpinan ataupun pemegang program Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AKB dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Reporter : Muhamad Syarifuddin, MPH

GROBOGAN - Pemkab Grobogan merencanakan untuk merenovasi lima puskesmas di Kabupaten Grobogan, di 2019 ini. Kelima puskemas tersebut yakni Puskesmas Godong 1, Godong 2, Kradenan 1, Wirosari 1, dan Pulokulon 2.

Kegiatan renovasi total tersebut dianggarkan dari dana alokasi khusus (DAK) APBN dengan total sebesar Rp 7,5 miliar. Proyek renovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Grobogan.

Itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, usai meresmikan Puskesmas Kedungjati, Rabu (20/2). “Di 2018 lalu, ada dua Puskesmas dan satu gudang farmasi yang dibangun menggunakan bantuan DAK APBN. Yakni, Puskesmas Kedungjati dan Grobogan. Sedangkan di 2019 ini, nanti ada lima puskesmas yang direnovasi total,” kata Sri Sumarni.

Dijelaskannya, dua Puskesmas tersebut direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp 5 miliar. Masing masing, Rp 2,3 miliar untuk Puskesmas Kedungjati, dan Rp 2,7 miliar pada Puskesmas Grobogan.

Peningkatan Status

Selain itu, Pemkab juga merencanakan meningkatkan status Puskesmas Gubug dari puskesmas rawat inap menjadi rumah sakit tipe D. Pembangunannya direncanakan dimulai pada 2019 ini. Sementara, pembangunan tahap kedua RSUD Ki Ageng Getas Pendawa Wirosari segera dilakukan.

Proyek peningkatan status Puskesmas Gubug dan Pembangunan RSUD Ki Ageng Getas Pendawa Wirosari menggunakan anggaran APBD. Peningkatan Puskesmas Gubug dianggarkan sebesar Rp 10 miliar dan tahap kedua pembangunan RSUD Ki Ageng Getas Pendawa Wirosari sebesar Rp 15 miliar. “Kami harap nantinya bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak diproses persalinan. Sebab, itu masih menjadi PR kami. Selain itu, diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal dan bisa dijangkau bagi warga,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Slamet Widodo mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tak hanya di bidang infrastruktur saja, namun petugas pelayanan kesehatan juga ditingkatkan. “Saat ini ada sudah ada 13 puskesmas di Kabupaten Grobogan ini yang melayani rawat inap. Kami juga terus memberi pembinaan dan pengarahan pada petugas kesehatan untuk meningkatkan integritasnya dalam memberi pelayanan,” ujar Slamet. (zul-53)

Sumber: suaramerdeka.com

TANJUNG - Warga Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, yang ingin melakukan persalinan di Puskesmas Pugaan saat ini bisa merasakan fasilitas yang lebih memadai. Pasalnya ruang bersalin yang baru saja dibangun pada tahun anggaran 2018 sudah bisa difungsikan.

Kepala Puskesmas Pugaan Jayosno,S.Kep MM mengatakan bahwa sebelum memiliki ruang bersalin baru, Puskesmas Pugaan memanfaatkan rumah dinas sebagai ruang bersalin sementara.

“Hampir tiga tahun menggunakan rumah dinas sebagai ruang bersalin, beruntung saat ini bosa meningkatkan kualitas bangunan dengan adanya pembangunan ruang bersalin baru,” ujarnya, Rabu (20/02/2019).

Ruang bersalin yang baru dibangun menelan anggaran sekitar Rp 400 juta, nilainya cukup besar karena satu paket dengan pembangunan pagar Puskesmas.

Untuk melengkapi fasilitas ruang bersalin Puskesmas Pugaan juga memiliki dua unit incubator untuk merawat bayi yang memerlukan penangaman khusus.

Ruang bersalin yang bernuansa putih itu juga akan dilengkapi dengan pendingin ruangan, karena setelah melakukan persalinan, Ibu yang lahir secara normal juga perlu pemulihan sekitar 6 jam pasca melahirkan sebelum bisa dipindahkan. Karemanya ruangan bersalin didesain senyaman mungkin.

Setelah pembangunan ruang bersalin seluruh sarana yang ada di Puskesmas Pugaan sudah memadai. “Hanya perlu penambahan untuk perlengkapan tambahan seperti meja, kursi, lemari dan pendingin ruangan. Dan itu bisa dilakukan penyempurnaan sambil berjalan,” ujarnya.

Puskesmas Pugaan telah memperoleh akreditasi madya pada 2017 dan rencananya akan kembali melakukan akreditasi pada tahun 2020. “Kamisejak saat ini terus melakukan peningkatan pelayanan sekaligus persiapan akreditasi di tahun depan, berharap bisa mendapatkan akreditasi madya hingga paripurna,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Taufiqurrahman mengatakan Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Di Puskesmas Pugaan saat ini telah memiliki ruang beersalin baru, sehingga bisa pasien bersalin lebih nyaman.

“Peningkatan Puskeamas terua dilakukan, saat ini juga tengah memperaiapkan adanya rawat inap di Puskesmas Tanta dengan membuat perencanaan dan berharap tahun depan bisa direalisasikan,” ujarnya.

Sumber: tribunnews.com

Edisi Minggu ke 8: Selasa 19 Februari 2019

Integrasi Dukungan Sebaya dalam Tatanan Klinis Kesehatan Mental 

Dukungan sebaya (peer support) dalam pelayanan kesehatan mental merupakan salah satu pendekatan berbasis bukti yang diinisiasi Canada’s Mental Health Strategy. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi para pemimpin untuk mengubah pengalaman layanan kesehatan mental, meningkatkan hasil kesehatan dan menurunkan sistem biaya secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan mental sebelumnya ditawarkan dimasukkan dalam tatanan komunitas. Saat ini dukungan sebaya telah berkembang dalam tatanan klinis hingga menimbulkan tantangan integrasi dukungan sebaya.

Penelitian Mulvale et al (2019) bertujuan untuk menilai persepsi dukungan sebaya dan strategi manajemen perubahan yang dapat digunakan pemimpin bidang kesehatan, manajemen, staf dan penyedia dukungan sebaya untuk mendukung integrasi dukungan sebaya dalam tim layanan kesehatan yang ada dalam tatanan klinis. Strategi yang disarankan antara lain: mengadopsi pendekatan bertahap untuk integrasi, membangun nilai-nilai, fokus pada kelompok resisten, mengadopsi peningkatan berkelanjutan, menetapkan dukungan teman sebaya sebagai prioritas organisasi, dan menghubungkan dukungan teman sebaya dengan yang berpusat pada layanan pasien.

Selengkapnya