SRAGEN - Semua puskesmas di Kabupaten Sragen yang berjumlah 25 telah memenuhi akreditasi dari pemerintah pusat pada 2018 lalu. Mulai tahun ini, bakal dilaksanakan reakreditasi dan diharapkan ada kenaikan tingkat dari proses akreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen, Hargiyanto, meminta semua puskesmas terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan berharap ada puskesmas terakreditasi paripurna.

Apalagi, bakal ada tambahan tenaga dokter umum dan tenaga medis lainnya, dari hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 lalu.

Saat ini dari 25 puskesmas, delapan terakreditasi dasar, 24 terakreditasi madya dan tiga terakreditasi utama. Tahun ini, Delapan puskesmas bakal menjalani reakreditasi menuju madya, tahun ini yakni Puskesmas Sragen, Masaran 1, Masaran 2, Kedawung 2, Sambirejo, Sumberlawang, Sambungmacan 2 dan Karangmalang.

Kedelapan puskesmas memang menjalani reakreditasi, karena akreditasi telah berjalan tiga tahun lalu. ‘’Harapan kami, ada kenaikan tingkat dari puskesmas-puskesmas yang akan menjalani reakreditasi. Dari madya ke utama bahkan kalau bisa ada yang paripurna,’’ tandas Hargiyanto, Rabu (13/2).

Berdasarkan data dari Dinkes Sragen, dari 25 puskesmas di 20 kecamatan, delapan terakreditasi dasar. Yakni Puskesmas Masaran 1 dan Masaran 2, Sumberlawang, Sukodono, Mondokan, Jenar, Gondang dan Sidoharjo.

Terdapat 14 puskesmas terakreditasi madya. Yakni Puskesmas Sragen, karangmalang, Sambungmacan 2 dan Kedawung 2. Lalu Plupuh 1, kedawung 1, Sambungmacan 1, Tanon 2, Gemolong, Gesi, Tangen, Ngrampal dan Miri.

Sementara tiga yang utama itu adalah Puskesmas Plupuh 2, Tanon 1 dan Kalijambe. ‘’Saat ini tingkat akreditasi puskesmas yang paling banyak memang adalah madya. Kami berharap yang dasar naik madya, yang madya naik utama serta ada yang menjadi paripurna,’’ tegas Hargiyanto.

Sumber: suaramerdeka.com

BORONG–Pembangunan empat puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menggunakan dana DAK Afirmasi Tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan RI sudah rampung proses pengerjaan.

Empat puskesmas yang dibangun berada Kecamatan Rana Mese, Kota Komba dan Elar Selatan.

Pengerjaan puskesmas ini dilakukan empat rekanan atau kontraktor pelaksana proyek Puskesmas Prototype di Matim dikenakan denda.

Pasalnya, kontraktor tidak mampu selesai kerja tepat waktu.

Namun sebelum selesai batas waktu 50 hari empat puskesmas tersebut telah dituntaskan pihak pelaksana.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Salomon Ivan Saka, kepada wartawan di Borong, Rabu. (13/2/2019) pagi menjelaskan, empat proyek pembangunan gedung puskesmas prototype tahun 2018 mengalami keterlambatan kerja dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak kerja.

“Di dalam kontrak kerjanya harus selesai tanggal 14 Desember 2018 lalu. Akan tetapi empat proyek gedung puskesmas prototype ini tidak tuntas sesuai kontrak. Kami lalu beri tambahan 50 hari kerja agar selesai pada 2 Februari 2019 lalu Tapi syukur semua selesai sebelum waktu 50,” kata Ivan.

Empat puskesmas dibangun pemerintah bagi masyarakat Matim, jelas Ivan, yakni Puskesmas Tilir di Kecamatan Elar Selatan dikerjakan pelaksana PT. Global Abadi Jaya, Puskesmas Wae Lengga di Kecamatan Kota Komba oleh pelaksana PT. Mina Fajar Abadi, Puskesmas Lalang, Kecamatan Rana Mese oleh PT Mumeng Jaya Abadi dan Puskesmas Ketang di kecamatan Kota Komba oleh PT. Kasih Sejati Perkasa.

Ivan menegaskan, anggaran pembangunan empat proyek puskesmas masing-masing berkisar Rp 5 miliar lebih.

“Empat proyek puskesmas ini sudah 100 persen dalam waktu dekat akan dilakukan serahterima pertama atau Parovisional Hand Over (PHO) antara kontraktor pelaksana dan PPK,” ujar Ivan.

Ia mengungkapkan, PHO empat bangunan yang ada tetap menjadi tanggungjawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan selama satu tahun.

“Apabila sudah habis masa pemeliharaan maka akan dilakukan FHO. Tetapi saat ini, setelah dilakukan PHO, semua bangunan puskesmas prototype yang ada sudah mulai dimanfaatkan sesuai fungsinya,” papar Ivan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA — Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bambang Wibowo menyebutkan ada 3.257 Puskesmas sudah memanfaatkan hasil kunjungan keluarga dalam proses manajemen Puskesmas dan melakukan intervensi lanjut terhadap penyakit-penyakit yang ada di masyarakat.

Dirjen Yanmas Bambang Wibowo dalam pertemuan Pra-Rakerkesnas 2019 di ICE BSD Tangerang, Senin menyampaikan materi evaluasi implementasi Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang menjadi upaya untuk mendeteksi dini penyakit di keluarga Indonesia.

Bambang mengungkapkan hasil verifikasi kunjungan keluarga dilakukan secara berjenjang setiap tingkatan. Yakni dengan pola pembinaan wilayah dengan hasil yaitu 10 persen dari tingkat Puskesmas, tingkat kabupaten-kota 14,6 persen, dan tingkat provinsi 47 persen.

Selanjutnya, Bambang mengapresiasi kepada wilayah Sulawesi Barat, Bengkulu, dan Riau dengan presentase kunjungan keluarga dan intervensi awal di atas 70 persen. Selain itu, apresiasi diberikan kepada Puskesmas Aru Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat yang memanfaatkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui penggunaan Google Maps dengan pemetaan PIS-PK di wilayahnya. Sementara Puskesmas Bloto di Kota Mojokerto juga mengembangkan Aplikasi Pendukung Keluarga Sehat (APKS) dalam pelaksanaan PIS-PK.

Pada pertemuan PraRakerkesnas tersebut Dirjen Yankes menginginkan komitmen di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten-Kota agar implementasi PIS-PK semakin lebih baik. Bambang menjelaskan capaian implementasi PISPK mengalami peningkatan di banding tahun 2017 yang terdapat 2.926 Puskesmas di 514 kabupaten-kota di 34 provinsi menjadi 6.025 Puskesmas di tahun 2018 dengan total lebih dari 25 juta keluarga yang telah dikunjungi.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dari Kementerian Kesehatan RI. Yaitu dengan melakukan strategi mendatangi langsung ke rumah masyarakat untuk melakukan pendataan penyakit sekaligus pemeriksaan kesehatan.

Upaya ini merupakan intervensi langsung untuk mencegah penyakit semakin kronik. Dengan menemukan kasus penyakit sejak dini, serta mendata jumlah kasus penyakit yang sebelumnya tidak diketahui.

Sumber: republika.co.id

LABUAN BAJO - Puskesmas Waning di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kini sudah memiliki Rumah Tunggu Bersalin.

Pembangunan rumah tersebut merupakan hasil inisiatif dan difasilitasi oleh Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) Mabar.

Rumah tunggu bersalin itu berfungsi untuk digunakan sementara secara gratis oleh ibu hamil dan keluarganya, baik sebelum maupun setelah melahirkan.

Demikian disampaikan oleh BPKD Mabar lewat rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin (11/2/2019).

Rumah tunggu bersalin di Waning tersebut, telah diresmikan pada hari Jumat (8/2/2019) oleh Wakil Bupati Mabar, Maria Geong.

“Rumah tunggu itu dibangun karena kami peduli dengan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Semoga rumah tunggu yang sudah dibangun, bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian bisa mencegah terjadinya kematian ibu hamil dan bayi baru lahir,” bunyi salah satu bagian dalam rilis itu.

Peresmian rumah tunggu bersalin di Waning itu, dihadiri oleh Camat Ndoso, Camat Kuwus, Kepala Puskesmas Waning, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dijelaskan bahwa pada tahun 2018 lalu, BPKD mendorong dan memfasilitasi pembangunan rumah tunggu bersalin di tiga Puskesmas.

Ketiga puskesmas itu, yakni Puskesmas Benteng di Kecamatan Komodo, Puskesmas Waning di kecamatan Ndoso dan Puskesmas Nangalili di kecamatan Lembor Selatan.

Proses pembangunan ketiga rumah tunggu itu berbasis pada partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak. Baik dari pihak puskesmas, desa, warga masyarakat, BPKD maupun pihak lain.

Secara khusus BPKD menyampaikan bahwa proses pembangunan rumah tunggu bersalin di tiga puskesmas itu, didukung oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, melalui divisi kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan program proyek skala kecil (small scale project).

BPKD menyampaikan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Waning beserta seluruh jajarannya, para kepala desa se wilayah kerja Puskesmas Waning, seluruh warga masyarakat di Puskesmas Waning, para donator dan secara khusus kepada Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Sumber: tribunnews.com

Edisi Minggu ke 7: Selasa 12 Februari 2019

Pendekatan Layanan Kesehatan Integratif dan Pendidikan Interprofesional 

Banyak negara bergulat dengan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, meningkatnya biaya perawatan kesehatan, dan kesenjangan kesehatan yang semakin melebar, serta sistem pendidikan kesehatan yang belum sejalan dengan tantangan ini, termasuk tantangan menghadapi peningkatan penyakit kronis dan penyakit akibat gaya hidup yang kurang baik. Memasukkan prinsip layanan kesehatan integratif ke dalam praktik dan pendidikan pelayanan primer dapat menjadi pendekatan baru untuk menjawab tantangan tersebut.

Layanan kesehatan integratif merupakan proses pengobatan yang memperhitungkan seluruh aspek yang ada di diri pasien, termasuk aspek gaya hidup, hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, diinformasikan dengan bukti dan memanfaatkan semua terapi yang sesuai, baik terapi konvensional maupun komplementer. Tujuan utama penelitian Brooks et al (2019) untuk merancang kursus layanan kesehatan integratif online yang sesuai dalam pendidikan interprofessional kesehatan. Brooks et al melakukan survey terhadap program pendidikan untuk mengidentifikasi kompetensi inti layanan kesehatan integratif, prioritas kurikulum dan hambatan implementasi. 

Selengkapnya