SANGATTA - Janji Bupati Kutim H Ismunandar untuk terus meningkatkan standar pelayanan kesehatan di daerah terus diwujudkan. Derajat kesehatan masyarakat terus meningkat berkat fasilitas Puskesmas yang terakreditasi.

Paling baru, enam Puskesmas di Kabupaten Kutim berhasil menoreh prestasi membanggakan. Total sudah enam Puskesmas terakreditasi. Bahkan hebatnya, satu diantaranya Puskesmas Sepaso Kecamatan Bengalon  mampu meraih akreditasi Utama.” Capaian ini tak lepas dari keberhasilan program inovatif yang dilakukan Puskesmas di Kutim,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani.

Puskesmas lain yang mampu lulus akreditasi adalah, Puskesmas Sangkulirang dengan akreditasi  Dasar. Berikutnya dengan akreditasi Madya adalah Puskesmas Kaliorang, Rantau Pulung, Muara Ancalong,  dan Muara Wahau l. Lebih lanjut, Bahrani mengatakan, sejak dua tahun lalu secara keseluruhan sudah ada 12 dari 21 Puskesmas mendapatkan akreditasi. Sebanyak 10 Puskesmas terakreditasi madya, satu Puskesmas akreditasi Utama dan satu lagi masih akreditasi Dasar.

Bahrani menerangkan, pihaknya akan terus mengejar penilaian akreditasi hingga level tertinggi. Demi bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Ada empat tingkatan akreditasi yang menjadi kategori penilaian,  yaitu, Paripurna, Utama, Madya dan Dasar.

“Untuk memiliki akreditasi utama harus memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Serta sarana prasarana memadai dan juga program inovatif. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal, Puskesmas Bengalon telah mampu melaksanakan itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, kedepan Dinkes Kutim menargetkan predikat (akreditasi) paripurna. Namun ia mengingatkan bahwa untuk bisa meraih akreditasi ini merupakan tanggung jawab besar yang mesti direalisasikan bersama. Melalui pengelolaan administrasi yang rapi. Seluruh data dapat dilihat dari semua unit. Artinya tinggal klik saja di computer, maka akan langsung muncul data yang diperlukan. “Dengan semua itu, bukan mustahil untuk mendapatkan akreditasi paripurna nanti,” tandas Bahrani. (hms15)

Sumber: niaga.asia

BAGANBATU — Puskesmas Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah meraih akreditasi utama dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (AFKTP) Direktorat Jendral (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Akreditasi ini diraih setelah Puskesmas tersebut dinilai oleh lembaga tersebut tentang pemenuhan standar pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh pemerintah.

” Ada beberapa Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir termasuk Puskesmas Bagan Batu yang dinilai dan syukur Puskesmas ini berhasil mendapatkan akreditasi tersebut,” kata Kepala Puskesmas Bagan Batu, dr Josafat Silalahi kepada Riau86.com,

“Penghargaan status akreditasi utama terhadap Puskesmas Bagan Batu dari Kementerian Kesehatan menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rohil umumnya dan pemerintah kecamatan Bagan Sinembah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat, ” ucapnya.

Dirinya berharap akreditasi yang diraih bisa dipertahankan dengan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan akreditasi ini jadi tantangan untuk kedepannya memberikan yang lebih baik lagi untuk masyarakat.

“ Tantangan pelayanan kesehatan semakin besar sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa untuk mengatasi berbagai persoalan,” ucapnya.

Ia mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, Puskesmas berupaya terus meningkatkan kompetensi petugas pelayanan. Tidak hanya mantap dalam segi medis tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan meraih prestasi.

” Untuk lebih mengoptimalkan seluruh unsur pelayanan agar tujuan akreditasi secara optimal dapat tercapai, setiap enam bulan kami melakukan review dokumen dan perbaikan mutu pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab program,” jelasnya. (Mas min)

Sumber: riau86.com

Dua bangunan Puskesmas di 2 kecamatan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang rampung dibangun 3 tahun lalu, dengan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kutai Kartanegara, jadi mubazir. Sampai sekarang, tak ada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Informasi diperoleh merdeka.com, kedua Puskesmas itu adalah Puskesmas Muara Pantuan di kecamatan Anggana, serta Puskesmas Jantur di kecamatan Muara Muntai

Puskesmas di Muara Pantuan misalnya, urung melayani sekitar 5 ribu jiwa penduduk yang tinggal di Muara Pantuan, lantaran ketiadaan tenaga medis dan peralatan. Bangunan Puskesmas itu pun kini tidak terurus.

“Iya, saya terima laporan adanya Puskesmas yang sudah selesai dibangun, tapi belum beroperasi,” kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehuddin, kepada merdeka.com, Minggu (10/2).

Salehuddin menyayangkan Puskesmas yang selesai dibangun sejak 2015 itu, belum bermanfaat bagi masyarakat setempat. “Kalau memang SDM tenaga kesehatan belum siap, kenapa dilaksanakan pembangunannya? Sayang sekali, dana yang sudah kita alokasikan, jadi tidak termanfaatkan dengan baik,” tambah Salehuddin.

Kendati demikian, Salehuddin menyebut Kutai Kartanegara saat ini masih kekurangan Puskesmas. Idealnya, Kukar memiliki 237 Puskesmas. Namun sekarang, hanya ada 23 Puskesmas dan 174 Puskesmas Pembantu (Pusban).

“Artinya, secara fisik, masih memerlukan 32 Puskesmas lagi, agar terpenuhi 1 desa, ada 1 Puskesmas. Puskesmas itu ujung tombak pelayanan kesehatan. Justru, keberadaannya jauh lebih diperlukan, dibanding rumah sakit,” demikian Salehudin.

Penelusuran merdeka.com di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kutai Kartanegara, nilai Pagu atau plafon anggaran Puskesmas Muara Pantuan adalah Rp 5,17 miliar pada tahun anggaran 2015. Sedangkan Puskesmas Jantur di Muara Muntai, nilai Pagu adalah Rp 4,3 miliar. [bal]

Sumber: merdeka.com

BANJARBARU - Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan Kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah Kota Banjarbaru.

Mulai sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M yakni menutup, menguras, dan mengubur.

Termasuk juga kegiatan di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Banjarbaru untuk giat melakukan PSN.

Tidak hanya itu, pihak Puskesmas juga terus mensosialisasikan terkait bahaya dan pencegahan DBD kepada masyarakat hingga lingkungan sekolah.

Seperti yang dilakukan di wilayah Puskesmas Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Sosialiasi dilakukan di empat sekolah secara serempak.

“Dengan kegiatan penyuluhan itu, siswa dan guru lebih mengetahui bahayanya DBD dan bisa ikut membantu melakukan PSN,” katanya, Selasa, (5/2).

Untuk pelayanan Puskesmas terhadap pasien DBD, dijelaskannya masih teratasi dan tidak sampai mengalami antrean yang panjang.

“Kami memastikan pihak Puskesmas meningkatkan pelayanan untuk deteksi dini penyakit DBD ini. Dengan menggali riwayat penyakit demam lebih dua hari, dengan lebih teliti lagi. Melakukan tes RL pada pasien demam dan tes laboratorium darah rutin,” terangnya.

Sumber: tribunnews.com

Surabaya - Sejumlah puskesmas di Kota Surabaya, Jawa Timur, dikabarkan mengalami kekurangan dokter umum. Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi lama dan kerap terjadi antrean warga yang berobat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi tak memungkiri keadaan tersebut. “Pemerintah Kota akan kembali membuka perekrutan ratusan dokter guna memenuhi masing masing puskesmas yang saat ini memang kekurangan dokter,” kata dia di Surabaya, Selasa, 5/2.

Selain itu akan pemerintah kota akan melakukan penataan ulang dalam sistem pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas. Salah satu caranya, kata Eri, adalah dengan melakukan penambahan fasilitas pelayanan e-health.

“Aplikasi e-health dimaksimalkan untuk memberikan informasi kepada pasien terkait lama waktu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit pemerintah,” kata dia.

Selain itu, pemerintah kota akan melakukan peningkatan pelayanan sistem antrean daring,  sehingga calon pasien bisa datang satu jam sebelum jam penanganan. “Dengan demikian calon pasien tidak perlu menunggu lama di puskesmas,” ujarnya.

Sumber: tempo.co