PALETEANG - Dinas Kesehatan Pinrang menggelar pelatihan Basic Life Support (BSL) di puskesmas Sulili, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Selasa (29/1/2019)

Kegiatan yang diperuntukkan bagi para personil Puskesmas se-Kabupaten Pinrang itu guna untuk memberikan pengetahuan terkait langkah yang harus dilakukan kepada pasien jika terjadi kondisi yang darurat dan mengancam nyawa.

“Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pinrang dr Dyah Puspita Dewy.

Ia menyebutkan, seriap staf medis maupun non medis dari Puskesmas harus mengerti dasar- dasar tindakan yang harus diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan.

“Hal ini saya rasa perlu di ketahui oleh setiap staf puskesmas, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan,” ucap Dyah.

Ia menambahkan, kegiatan itu akan diagendakan selama beberapa hari dan akan digelar di seluruh Puskesmas yang ada di Pinrang.

“Tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kompoten di bidangnya,” pungkas Dyah.

Sumber: tribunnews.com

CISARUA - Ruangan puskesmas Cisarua dan Cibulan yang berlokasi diwilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tak memenuhi standar.

Kepala Puskesmas Cisarua, Eulis mengatakan, banyak ruang pelayanan di Puskesmas Cisarua yang bercampur di satu ruangan.

“Secara standar kalau melihat dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 tahun 2015, ruangan di Puskesmas Cisarua tidak memenuhi standar karena semuanya di satukan,” katanya, di Puskesmas Cisarua, Selasa (29/1/2019).

Tak hanya itu, kata dia, ruang tunggu yang luasnya kurang memadai juga kerap kali dikeluhkan pasien yang hendak berobat.

“Tidak adanya lahan parkir menjadi kendala juga. Jumlah pasien yang datang tiap hari ada sekira 150 orang. Sementara ruang tunggu dan pendaftaran bercampur, jadinya over. Lahan memang menjadi kendala di puskesmas ini,” jelasnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di Puskesmas Cibulan.

Kordinator Bidan Puskemas Cibulan, Sri Rahayu mengatakan, banyak ruang pelayanan di Puskesmas Cibulan yang bercampur.

“Banyak ruang pelayanan yang seharusnya memiliki ruang sendiri-sendiri, namun di satukan. Hal ini karena keterbatasan lahan. Ruang pendaftaran dan ruang tunggu di puskesmas ini pun kecil, juga kami tidak memiliki lahan parkir,” ungkap Rahayu.

Sebelumnya diberitakan, Puskesmas Cisarua dan Cibulan masuk dalam usulan prioritas saat Musrembang yang digelar di Kecamatan Cisarua.

Sumber: tribunnews.com

PALEMBANG – Tahun 2019 ini semua Puskesmas yang ada di Kota Palembang bakal terakreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Letizia Selasa (29/1/2019) mengatakan, sesuai kriteria standar pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat dinilai sudah baik dan efisien. 

“Hingga tahun 2018 lalu, sudah 37 puskesmas yang terakreditasi, dan untuk tahun ini 4 puskesmas lagi yang akan mendapatkan akreditasi karena sudah memenuhi standar peralatan puskesmas,” ungkapnya.

Menurut dia, Tenaga medis di Puskesmas saat ini pun sudah cukup efisien, lantaran sudah memiliki beberapa dokter, bidan, perawat serta petugas kesehatan lingkungan dan Gizi. 

Selain itu, lanjut Letizia, yang menjadi fokusnya adalah Penguatan layanan kesehatan, dengan kucuran bantuan dana Rp 600 juta untuk operasional puskesmas tiap tahunnya sesuai dengan luas serta banyaknya pasien JKN di Puskesmas tersebut. 

“Standarnya itu minimal satu puskesmas punya 2 dokter, sementara di Kota Palembang tiap puskesmas punya rata-rata 2 hingga 4 orang dokter, sehingga dinilai sudah sangat efisien,” jelas dia.

Dari itu, pelayanan puskesmas jika sudah terakreditasi, sehingga bisa melayani masyarakat tanpa ada hambatan.

“Kami juga ingatkan kepada kepala Puskesmas agar tetap memperhatikan pertanggung jawaban kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga pola asupan gizinya, agar tak terkena dan jangan sampai ada yang mengidap gizi buruk,” jelas dia.

Sementara, Namiroh Murindah Sari pegawai Puskesmas 29 Ilir Palembang berkata, bahwa pihaknya bekerja setiap hari kecuali hari Minggu. 

Selain itu, pelayanan yang diberikan tidak hanya di puskesmas saja, melainkan juga jemput bola, seperti mendatangi lokasi rumah warga. 

“Program di puskesmas kita setiap hari itu pasti ada, misalnya penyuluhan serta cek ke lapangan bidang kesehatan lingkungan, agar masyarakat di lingkungan mereka tidak tercemar misalnya limbah dari perusahaan,” jelasnya.(cr2)

Sumber: tribunnews.com

Edisi Minggu ke 5: Selasa 29 Januari 2019

Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Perubahan Cuaca 

Mengawali 2019, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca ekstrem berupa angin kencang dan hujan lebat. Angin puting beliung dan banjir terjadi di beberapa daerah dan mengakibatkan rumah, jalan, hingga fasilitas kesehatan, seperti puskesmas mengalami kerusakan (Kompas, 2019). Di beberapa daerah juga ditemukan beberapa kasus penyakit yang timbul akibat lingkungan kotor dan tidak hygienis. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, perlu meningkatkan kapasitasnya hingga level daerah untuk menghadapi dampak perubahan cuaca seperti saat ini.

Di tingkat daerah, dinas yang menangani masalah kesehatan masyarakat seringkali tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca. Sedangkan, pemerintah di tingkat atas memiliki posisi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung adaptasi dan membangun kapasitas bidang kesehatan masyarakat. Austin et al (2019) mengidentifikasi karakteristik kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengidentifikasi tindakan yang mungkin dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memungkinkan adaptasi kesehatan masyarakat setempat. 

Selengkapnya

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam

Pembahasan Lanjutan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang, 24 – 25 Januari 2019

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Malang sebagai dasar perencanaan dan penganggaran masing – masing Organisasi Perangkat Daerah untuk merealisasikan Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dalam 3 tahun ke depan. Penyusunan RAD ini diharapkan akan menjadi acuan perangkat daerah terkait untuk memasukkan kegiatan ke dalam penyusunan Renja/RKA dan DAK mulai 2019.

Sebagai lanjutan dari pertemuan pendampingan yang diselenggarakan sebelumnya dengan agenda pembahasan awal draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak terkait penyempurnaan data dan persamaan persepsi antar dinas terkait, kembali tim PKMK FK – KMK UGM menyelenggarakan pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah dan tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak dengan agenda pembahasan sinkronisasi dan penetapan target masing – masing OPD yang tertuang dalam draft RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak.

Pertemuan digelar selama dua hari dengan skenario hari pertama adalah pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah beserta pejabat eselon III pada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Pertemuan bersama pimpinan perangkat daerah sebagai ujung tombak implementasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang, sebagai upaya untuk memperoleh jaminan kebijakan dari stakeholder perangkat daerah terkait untuk melaksanakan komitmen bersama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malang.

Pengantar dan laporan progress kegiatan yang disampaikan oleh Dwi Handono, selaku ketua tim Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak dari PKMK FK – KMK UGM menyampaikan terkait gambaran yang diinginkan dalam implementasi RAD:

1. Alur pelayanan harus jelas yaitu pada Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak
2. Kegiatan yang dimaksud fokus pada WUS, Bumil, Bulin Risti dan Bufas Risti
3. Kegiatan yang dimaksud dapat diterima dan disesuaikan dengan Sistem Informasi yang telah ada di Kabupaten Malang diantaranya Contra War, Si Jari Emas, Sutera Emas
4. Lingkup kegiatan yang diharapkan adalah mulai dari Penjaringan à Bufas à siklus berulang

Gambar 1 Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Melalui sambutannya, Anik S. Hidayat, selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengapresiasi adanya Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak, sehingga ke depannya RAD ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan daerah dan selanjutnya dapat disusun melalui peraturan bupati.

Gambar 2 Kepala Dinas PPKB dan plt Kepala Dinas Kesehatan pada Pertemuan bersama Pimpinan Perangkat Daerah di Ruang Rapat Kertanegara

Menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari pertama bersama pimpinan perangkat daerah, bertempat di ruang rapat Bappeda, kembali diadakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Malang. Pertemuan hari kedua lebih membahas pada teknis operasional kegiatan yang tertuang dalam RAD dan menyamakan persepsi serta target capaian kegiatan oleh masing – masing perwakilan perangkat daerah.

Gambar 3 Pertemuan Hari Kedua bersama Tim Teknis di Ruang Rapat Bappeda

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Tantangan dalam Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak di Kabupaten Malang:
   1. Tantangan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk
   2. Pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan kesehatan swasta
   3. Tantangan integrasi aplikasi system informasi yang ada
2. Penjaringan anak jalanan belum masuk dalam fokus penjaringan. Namun untuk anak-anak sekolah yang drop out (DO), pada 2019 sudah mulai menjadi sasaran implementasi program dari Dinas PPKB
3. Proporsi kematian ibu yang bisa dicegah yaitu melalui AMP
4. Keputusan Pimpinan menjadi agenda strategis untuk mencapai output penjabaran RAD yang tertuang dalam Renja masing – masing perangkat daerah
5. Perlu pematangan SOP yang dapat mengintegrasikan program masing – masing perangkat daerah
6. Masing – masing perangkat daerah telah memiliki rencana kegiatan yang mengupayakan adanya integrasi dan terbuka untuk mengajak perangkat daerah lain untuk terlibat pada kegiatan – kegiatan tersebut
7. Membuat definisi operasional untuk masing – masing kegiatan yang menjadi output pelaksanaan strategi operasional dalam RAD.

Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH