Pembentukan Tim Lintas-Batas (Cross-Boundary Teaming) sebagai Inovasi Strategi Penelitian Integrasi dalam Organisasi 

Tim lintas batas atau cross-boundary teaming merupakan strategi yang semakin popular untuk inovasi, baik di dalam maupun di seluruh organisasi. Keragaman pengetahuan terlihat sehingga mampu memperluas jangkauan pandangan dan ide yang dapat dimanfaatkan tim untuk berinovasi. Faktanya, kerja sama lintas batas tidak mudah dilakukan. Diperlukan pemahaman mendalam antar tim untuk dapat menghadapi tantangan dalam mewujudkan inovasi.

Edmondson dan Harvey (2018) melakukan penelitian tentang efektivitas tim dan pengetahuan dalam organisasi. Mereka menawarkan wawasan yang saling melengkapi, dimana aliran yang pertama berfokus pada dinamika kelompok dan mengukur input, proses, situasi yang muncul, dan hasil tim, sementara aliran yang kedua menyelidiki dengan cermat dialog dan objek dalam praktik sosial yang berulang. Penelitian ini berusaha menjelaskan kompleksitas tim lintas batas, sambil menyoroti faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan efektivitasnya.

Selengkapnya

Real-world data and the patient perspective: the PROmise of social media?

Memahami perspektif pasien adalah dasar untuk memberikan perawatan yang berpusat pada pasien. Di sebagian besar sistem perawatan kesehatan, hasil yang dilaporkan pasien tidak secara teratur dikumpulkan atau dicatat sebagai bagian dari perawatan klinis rutin, meskipun ada bukti bahwa hal itu dapat memiliki manfaat klinis yang nyata. Dengan tidak adanya pengumpulan rutin data ini, penelitian mulai beralih ke media sosial sebagai sarana baru untuk menangkap suara pasien. Data media sosial yang tersedia untuk umum sekarang dapat dianalisis dengan relatif mudah, melewati banyak rintangan logistik yang terkait dengan pendekatan tradisional dan memungkinkan pengumpulan data yang dipercepat dan hemat biaya. Pekerjaan yang ada telah menunjukkan data ini dapat menawarkan wawasan yang kredibel ke dalam pengalaman pasien, meskipun lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk memahami keterbatasan sehubungan dengan keterwakilan pasien dan nuansa pengalaman yang ditangkap. Namun demikian, menghubungkan media sosial dengan catatan medis elektronik menawarkan peluang yang signifikan bagi pandangan pasien untuk dikumpulkan secara sistematis untuk penelitian layanan kesehatan dan pada akhirnya untuk meningkatkan perawatan pasien.

Selengkapnya

Strategi untuk Meningkatkan Praktik Penyedia Layanan Kesehatan di Negara Berpendapatan Menengah dan Rendah

Kinerja penyedia layanan kesehatan yang tidak adekuat menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas pada negara dengan pendapatan menengah dan negara dengan pendapatan rendah. Rowe et al (2018) mengembangkan strategi komprehensif sistematis review yang disebut Health Care Provider Performance Review (HCPPR) untuk meningkatkan performance penyedia layanan kesehatan di negara berpendapatan rendah dan menengah. Hasil penelitian Rowe et al menyebutkan HCPRR memberikan keuntungan bagi para pembuat keputusan untuk menginformasikan pemilihan strategi untuk meningkatkan praktik penyedia layanan kesehatan.

Selengkapnya

Rencana perubahan bentuk layanan puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tahun 2020 mendatang juga dibarengi dengan berbagai keistimewaan. Di antaranya, puskesmas boleh merekrut dokter spesialis, sekaligus membeli alat-alat pengobatan modern yang canggih.

”Asal kekuatan anggaran dari pendapatan BLUD tersebut mampu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi, Kamis (10/1/2019). 

Saat ini, rata-rata puskesmas di Batam hanya memiliki dokter umum dan dokter gigi. Namun, untuk dokter spesialis, mayoritas belum ada. Termasuk dari sisi alat, fasilitas kesehatan yang dimiliki puskesmas juga terbatas. Ambil contoh, pemeriksaan ibu hamil. Di puskesmas, layanan ini biasanya hanya berupa klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Tenaga medis yang melayani adalah bidan.

Namun nanti jika sudah berubah jadi BLUD, puskesmas dibolehkan merekrut dokter spesialis kandungan, sekaligus mendatangkan alat mengecek kandungan seperti ultrasonografi (USG).

”Boleh rekrut dokter spesialis, asalkan tadi, anggaran mampu,” katanya.

Kepala Dinas menjelaskan, tujuan dari BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan puskesmas itu sendiri. Nantinya puskemas diberikan wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri.

”Jika terjadi kekosongan, mereka bisa beli sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, nantinya semua puskemas akan menjalani penilaian yang meliputi kesanggupan menjalankan BLUD, memiliki tata kelola puskesmas, memiliki rencana yang strategis, standar pelayanan minimal serta laporan hasil audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.

”Jadi, penilaiannya kami ambil dari sini. Puskesmas yang mendapatkan nilai terbaik akan ditetapkan sebagai BLUD dan mulai beroperasi tahun depan,” bebernya.

Karena itu, Dinkes Kota Batam juga sudah mulai memberikan pembekalan kepada seluruh puskesmas.

”Tadi (kemarin, red) sudah mulai pembekalan. Nanti bulan Maret kan sudah mulai penilaian oleh tim teknis,” katanya.

Ia menjelaskan, meskipun nanti puskesmas menjadi BLUD, pihaknya tetap memperhatikan biaya pengobatan. Terutama, bagi masyarakat umum yang tidak menggunakan fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

”BLUD bukan orientasinya keuntungan melulu. Soal biaya pengobatan nanti akan kami koreksi dulu,” sebutnya.

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam terkait pengaturan biaya pengobatan di puskesmas yang akan menjadi BLUD. Pihaknya juga akan menyesuaikan biaya pengobatan sesuai dengan keadaan. Selain itu, Dinkes Batam juga akan mengambil perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan serupa.

”Nanti kami cari harga terbaik, aga masyarakat umum tidak terbebani,” ucap Didi. (yui)

Sumber: batampos.co.id

PURWOKERTO — Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan pada warga yang sakit, sudah seharusnya puskesmas memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Namun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, hingga saat ini baru 16 puskesmas dari 39 puskemas yang sudah memiliki IPAL cukup memadai.

”Belum semua puskesmas memiliki IPAL, karena biaya membangun IPAL cukup besar mencapai Rp 400 juta per unit. Hal ini menyebabkan proses pengadaannya dilakukan secara bertahap,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Sadiyanto.

Ia mengakui, seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas, memang sudah berstatus BLU (Badan Layanan Umum). Dengan status ini, puskesmas yang memperoleh pendapatan cukup besar, bisa melakukan pengadaan sendiri proyek IPAL.

Namun dia menyebutkan, dengan pendapatan yang ada sekarang, tidak ada puskesmas di Banyumas yang mampu membangun sendiri saran IPAL-nya. Terlebih pada puskesmas di wilayah pusat kota seperti Kota Purwokerto, yang justru pendapatannya jauh lebih kecil dibanding puskesmas di daerah pinggiran.

”Puskesmas di wilayah pinggiran bisa memperoleh pendapatan agak besar, karena kebanyakan memiliki sarana rawat inap. Hal ini dimaksudkan agar warga di daerah pinggiran, tidak perlu terlalu jauh pergi ke kota bila mengalami sakit,” jelasnya.

Menurut dia, pendapatan yang diperoleh Puskesmas saat ini antara lain berasal dari dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan. Besar-kecilnya dana kapitasi, ditentukan berdasarkan berapa banyak pasien yang mendapat rujukan pelayanan pertama di puskesmas bersangkutan.

”Dengan dana kapitasi ini, seluruh puskesmas di Banyumas yang saat ini sudah berstatus BLU, harus membiayai sendiri kegiatan operasional pelayanannya. Antara lain untuk pengadaaan obat, pemberian makanan pasien, dan operasional seperti pemberian gaji bagi pegawai kontrak,” ujarnya.

Untuk itu, kata Sadiyanti, dalam pengadaan sarana IPAL puskesmas, Dinkes mengajukan permohonan pembiayaan pada pemerintah, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN maupun dana dari APBD. ”Seperti pada  2018, kita mengajukan permohonan pembangunan IPAL untuk 12 puskesmas melalui DAK. Namun ternyata hanya disetujui dua unit,” katanya.

Terkait kondisi ini, Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Mustofa, mengaku akan mendorong instansi terkait Pemkab Banyumas untuk mempercepat proses pengadaan IPAL di seluruh puskesmas. ”IPAL ini merupakan kebutuhan penting bagi puskesmas karena menyangkut sarana layanan kesehatan,” jelasnya.

Disebutkan, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Murni 2019, sudah tidak mungkin lagi dialokasikan dana pembangunan IPAL, karena anggaran sudah disahkan. Namun dia akan berupaya, agar dalam APBD Perubahan masalah pengadaan IPAL puskesmas ini bisa terakomodir.

”Kita akan komunikasikan terus dengan Badan Keuangan Daerah dan Bappeda agar kebutuhan IPAL di seluruh puskesmas ini bisa terpenuhi,” kata Mustofa.

Sumber: republika.co.id

Rejang Lebong- Puskesmas Curup, Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 ini ditunjuk untuk menjadi Puskesmas Model oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (RI). Hal itu disampaikan oleh Kepala Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPT) Puskesmas Curup melalui Ketua Mutu Pelayanan dan dokter Umum Puskesmas Curup dr. Ocdela Trias Anggita.

dr. Ocdela menjelaskan, belum lama ini pihaknya menerima surat keputusan (SK) langsung dari Kementrian Kesehatan RI. Dalam SK tersebut, Puskesmas Curup ditunjuk untuk menjadi Puskesmas Model.

“Dengan menjadi Puskesmas Model, kami terus berupaya meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana fasilitas penunjang kesehatan yang ada di Puskesmas Curup,” jelas Ocdela.

Dalam kesempatan itu, dr. Ocdela mengungkapkan bahwa sampai saat ini akreditas Puskesmas Curup dari tahun 2017 masih di akreditas dasar. Untuk itu di tahun ini (2019) pihaknya berupaya untuk menaikkan agreditas yang lebih tinggi.

“Target kami agreditas Puskesmas Curup tahun 2019 ini naik menjadi agreditas Paripurna,” pungkasnya. (mc)

Sumber: beritaterbit.com