PANGKAJENE-- Puluhan puskesmas di wilayah kepulauan Pangkep akan dijatahi ambulance tiga roda dari Pemkab Pangkep.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latief membenarkan bantuan tersebut untuk masyarakat kepulauan Pangkep.

“Iya ada 7 unit yang akan diperuntukkan di puskesmas-puskesmas di kepulauan Pangkep karena mereka sangat membutuhkan. Isinya di dalam ada tempat tidur, alat infus , bantuan pernafasan dan O2 serta alat-alat lainnya,” ujarnya di Pangkajene, Rabu (2/1/2019).

Indry menyebut puskesmas-puskesmas itu tersebar di empat kecamatan di Pangkep.

“Kecamatan Liukang Tangaya ada 2 puskesmas yakni pulau Sapuka dan pulau Sailus. Kemudian Kecamatan Liukang Kalmas yakni puskesmas Pammantauang dan Kalmas. Kecamatan Liukang Tupabiring di puskesmas Balanglompo dan Kecamatan Liukang Tupabiring Utara di puskesmas Sabutung dan pulau Sarappo,” jelasnya.

Rencananya ambulance tiga roda ini akan beroperasi pertengahan Januari 2019.

“Kita tinggal tunggu cuaca baik karena ombak tinggi saat ini dan kapal yang mengangkut siap, setelah itu baru diberangkatkan ke pulau,” ungkapnya.

Soal tenaga tekhnis yang akan mengantar para pasien kepulauan sudah disiapkan masing-masing kepala puskesmas di kepulauan.

Dia berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat terlayani fasilitas kesehatannya dengan baik oleh petugas kesehatan, ibu-ibu hamil tidak terlambat lagi ditolong dan ambulance ini juga bisa digunakan puskesmas untuk mengunjungi masyarakat yang sakit di rumah.

Sumber: tribunnews.com

Pemahaman Luas untuk Mengatasi Tantangan Kesehatan pada Masyarakat Lansia 

Perubahan demografis dan tuntutan yang berkembang pada sistem layanan kesehatan, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang untuk semakin banyak lansia adalah tantangan sosial terbesar pada dekade berikutnya. Di sisi lain, sumber daya yang langka, tantangan sosial untuk perawatan kesehatan dan sistem perawatan kesehatan akan selalu menimbulkan pertanyaan tentang distribusi layanan yang adil. Hal ini menjadi lebih penting karena fungsi pelayanan kesehatan dan sistem sosial yang adil dan efektif memiliki relevansi khusus untuk orang tua, yang membawa beban kecacatan keseluruhan yang jauh lebih tinggi daripada, misalnya, kelompok populasi setengah baya. Sebagian besar masalah kesehatan pada usia yang lebih tua terkait dengan penyakit kronis sehingga diperlukan peran besar dari sisi pencegahan dan promosi kesehatan sepanjang hidup untuk penyakit tidak menular agar dapat membantu mengurangi beban ini (WHO, 2015)

Para peneliti Public Health and Nursing University of Bermen menyelenggarakan konferensi untuk membahas tentang solusi permasalahan keadilan dalam pelayanan kesehatan lansia. Adapun beberapa isu yang dibahas dalam konferensi dan menjadi topik dalam IJERPH adalah pendekatan berbasis metode, ketidakadilan sosial dan kesehatan di antara pasien lansia dan kualitas pemanfaatan layanan jangka panjang, serta status kesehatan dan penyediaan layanan untuk lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang (Zeeb et al, 2018).

Selengkapnya

Perspekstif Wanita terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu di Malawi

Di berbagai negara berkembang, termasuk Malawi, kematian ibu masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat meskipun berbagai deklarasi selama beberapa dekade telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan kesehatan ibu. Keberhasilan upaya peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai jika pemberian layanan kesehatan ibu menjadi sumber utama solusi pelayanan kesehatan wanita di setiap masalah yang berhubungan dengan proses kehamilan hingga persalinan. Hasil penelitian Machira dan Palamuleni (2018) menunjukkan ketersediaan sumber daya medis yang tidak menentu dan praktik tidak etis di kalangan petugas kesehatan memberikan dampak buruk terhadap pelayanan kesehatan ibu di Malawi.

Selengkapnya

Reportase

Tindak Lanjut Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Oleh PKMK FK – KMK UGM

Kabupaten Lahat, 17-18 Desember 2018

Selama 2 hari pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 bertempat di Gedung Aula Pertemuan Bappeda Kab. Lahat pada17-18 Desember 2018 dengan agenda pembahasan tindak lanjut pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Tahun 2019-2022 Kabupaten Lahat.

Beberapa OPD terkait hadir dalam pertemuan tersebut. Hari pertama dihadiri oleh Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD Lahat dengan tujuan agar fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat Tahun 2019-2022 yang konsen pada perbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Kesehatan Ibu. Sedangkan hari kedua dihadiri oleh Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab.Lahat dengan fokusperbaikan draft RAD terkait program dan kegiatan Keluarga Berencana.

Pertemuan hari pertama berlangsung di Aula Pertemuan Bappeda Lahat.  Agenda ini dihadiri Dwi Handono (Tim PKMK FKKMK UGM), Hary Umar Syarief (Kabid. PPM Bappeda Lahat), Dori Arisona (Kasubbid Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Taufik (Kabid. Layanan kesmas Dinkes Lahat), Agustia Ningsih  (Kasie. Kesehatan Keluarga Dinkes Lahat), Yetti Ruspiani (Kepala Ruang Kebidanan RSUD lahat), Nova (spesialis Obgyn RSUD Lahat) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak Kab. Lahat. Dalam sambutannya, Hary (Kabid. PPM Bappeda Lahat)menyampaikan Rencana Aksi Daerah telah menjadi prioritas dalam RPJMD Kab.Lahat dan Rencana Strategi (Renstra) masing-masing OPD sehingga kedepan program dan kegiatan akan menjadi prioritas dalam penganggaran.

Gambar 1. Sambutan oleh Hary Umar Syarief Kabid. PPM Bappeda Kabupaten Lahat

Pertemuan diawali dengan me – review dan diskusi terkait Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak secara menyeluruh. Diskusi berlangsung hingga  11.00 WIB yang difasilitasi oleh Dwi Handono (PKMK FK – KMK UGM) yang menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing-masing OPD) baik dari sisi SDMK, program dan kegiatan maupun anggaran. Hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga medis dan para medis salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan di lapangan. Permasalahan yang terkait kematian ibu di Kab. Lahat adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kesehatan ibu yang masih kurang, infrastruktur dan sarana prasarana kurang memadai dan koordinasi antara pihak PONED dan PONEK belum optimal. Tidak semua kasus rujukan dilakukan di RS (PONEK), harus dapat diidentifikasi mana yang dapat dilakukan di PONED. Di samping itu, faktor budaya dan kondisi geografis jugamenjadi faktor yang diperhitungkan untuk menekan kematian ibu.
4. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder di masing – masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.
5. Diperlukan dan dibutuhkan perlakuan khusus kepada mereka yang berisiko tinggi. Perubahan paradigma nakes pengelola program menjadi “kunci” keberhasilan program dan kegiatan dilapangan. Bagaimana memastikan WUS – BUMIL – BULIN – BUFAS mendapatkan manfaat seoptimal mungkin dari program – program yang direncanakan dengan tujuan agar selamat, bukan hanya menjalankan program – program dengan sasaran WUS – BUMIL –BULIN – BUFAS dengan pendekatan terhadap “manusia” bukan program.

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pertemuan hari kedua dihadiri oleh Dinas Dalduk – KB dan Bappeda beserta Tim Teknis Kab. Lahat tujuannya untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Keluarga Berencana. Dihadiri oleh Dwi Handono (PKMK FKKMK UGM), Dori Arisona (Kasubbid. Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat), Suladarman (Kabid. Keluarga Sejahtera) dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak dari Bappeda dan Dinas Dalduk-KB Kab. Lahat.

Difasilitasi oleh Dwi Handono, diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari seluruh tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 11.00 WIB yang menghasilkan beberapa point penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan dikoreksi kembali secara detail dan realistis (dapat diimplementasikan masing – masing OPD) baik dari sisi SDMK, Program dan kegiatan maupun anggaran. Karena hal ini menjadi penting untuk kelangsungan program dan kegiatan kedepan serta RAD ini nantinya akan menjadi produk hukum yakni peraturan Bupati.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Kekurangan tenaga lapangan (PLKB/PKB) salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program dan kegiatan dilapangan.
4. Empat prinsip dalam penanganan kasus risiko tinggi yakni jangan sampai WUS Risti hamil (4T), WUS Risti yang tetap hamil menjadi sasaran utama KB, KB Berbasis Hak harus terwujud dan Demand Creation harus optimal (fokus WUS RISTI).
5. Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat program dan kegiatan berjalan optimal dilapangan.
6. “Pos komando” dalam bridging Leadership menjadi penting dalam membangun koordinasi antara stakeholder dimasing-masing OPD agar tujuan yang dinginkan tercapai yakni menurunkan kematian ibu di Kab. Lahat.

Gambar 3. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pematangan RencanaAksi Daerah (RAD) Berbasis Hak Kabupaten Lahat tahun 2019 – 2022 dilanjutkan dengan diskusi langsung per OPD melalui pendamping lapanganPKMK FKKMK UGM dengan pemegang program Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk – KB dan RSUD Lahat untuk sinkronisasikegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Renstra.

Reporter : Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Finalisasi dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 19 – 20 Desember 2018

Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada19 – 20 Desember dengan agenda pembahasan finalisasi dan sosialisasi kegiatan pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.

Pertemuan dilakukan bersama beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam memberikan masukan terkait Lampiran 1 RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 – 2022. Hari pertama pembahasan finalisasi dilakukanbersama Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dien Meulboh dan Bappeda berfokus pada perbaikan Lampiran 1 RAD terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan bersama OPD lintas sektor terkait dengan fokussosialisasi RAD terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Kabupaten Aceh Barat.

Hari pertama pertemuan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dan dihadiri Tudiono (Tim PKMK FKKMK UGM), Ena Herisna (Kepala DP3AKB), Mulyani Oemar (Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat), Said Fauzi (Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat), Direktur RSUD Cut Nyak Dien, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dari DP3AKB, Dinas Kesehatan, RSUD dan Bappeda. Kegiatan diawali dengan arahan pertemuan hari pertama oleh Tudiono dan dibuka oleh Said Fauzi, selaku Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Said Fauzi menyampaikan salah satu faktor permasalahan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat terjadi karena tidak ada integrasi antara satu OPD dengan OPD lain. Sehingga program integrasi ini diharapkan ada sinkronisasi dengan visi dan misi Bupati dalam RPJMD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Gambar 1. Sambutan oleh Said Fauzi, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan hari pertama memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan masukan dan diskusi terkait kegiatan pokok dan rincian kegiatan dalam Lampiran 1 Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Diskusi berlangsung sampai pukul 12.00 WIB yang difasilitasi oleh Tudiono (PKMK FKKKMK UGM). Pada pertemuan ini peserta memberikan beberapa masukan penting, antara lain:

1. Perlu ada pelatihan profesional bidan desa bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk meningkatkan moralitas agar bidan bersedia tinggal di desa
2. Memasukkan pengadaan dan penganggaran USG dalam RAD serta pelatihan tenaga operator USG
3. Perlu dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan dengan melibatkan semua sektor terkait

Pada akhir pertemuan hari pertama, Tudiono menegaskan bahwa RAD bukan sesuatu yang baru, namun pengemasan program diharapkan bisa ditekankan lagi agar dapat terjalin komitmen kuat antar OPD untuk mengimplementasikan kegiatan integrasi kesehatan ibu – KB bersama.

Gambar 2. Diskusi Finalisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Keluarga Berencana

Pertemuan hari kedua kembali dilaksanakan di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat untuk sosialisasi Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Kesehatan Ibu. Pertemuan dihadiri oleh 64 orang yang terdiri dari: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh, Kementerian Agama, RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Laboratorium Kesehatan, LSM (Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan), DP3AKB, P2TP2A, DPMG, KUA, BPS, Puskesmas, Majelis Adat Aceh (MAA), RS Teuku Umar(TNI), Tim Teknis dan lain-lain.

Difasilitasi oleh Tudiono diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari semua tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 12.30 WIB menghasilkan beberapa point penting, antara lain:

1. RS perlu menyediakan calon donor hidup bagi ibu hamil risti. Karena selama ini untuk penyediaan darah masih harus mencari keluar RS. Dengan adanya kerjasama lintas sektor dapat membantu kelancaran penyediaan donor darah.
2. Perlu disusun MoU antara RS, puskesmas dan Universitas Teuku Umar untuk menyediakan donor darah hidup. Persoalan darah di Aceh Barat dapat teratasi saat ini dengan adanya Call Center Donor Darah dari Korp Sukarelawan Universitas Teuku Umar.
3. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat menyampaikan selama ini belum ada konfirmasi dan integrasi dengan donor darah dalam tupoksi. Namun jika memang diperlukan, Karang Taruna dan Tagana akan dibentuk tim khusus untuk digerakkan dalam penyediaan donor darah hidup.
4. Sosialisasi RTK selama ini dilakukan melalui RRI. Ke depan, RTK akan disosialisasikan ke bidan koordinator dan puskesmas.
5. Dengan adanya sosialisasi RAD ini diharapkan dapat direncanakan ke depan bagaimana peran LSM swasta dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu

Gambar 3. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati  Aceh Barat. Tujuan pertemuan ini untuk melaporkan kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak yang selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, termasuk melaporkan kegiatan pokok yang baru dibahas sebelumnya. Bupati Aceh Barat menyambut positif kegiatan yang selama ini dilakukan dan mendukung proses selanjutnya untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu bentuk dukungan dari Bupati Aceh Barat berupa pembangunan sistem informasi dengan menghubungkan layanan kesehatan dasar, antara FKTP dan FKTL.

Gambar 4. Pertemuan dengan Bupati Aceh Barat membahas Kegiatan Pokok Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Penulis : Yuditha Nindya KR, MPH

Penerapan Realist Evaluation dalam Praktek Peresepan Sosial

Di era global seperti saat ini, peresepan sosial (social prescribing) menjadi cara alternatif untuk menghubungkan pasien dalam perawatan primer dengan sumber dukungan dalam komunitas untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Program peresepan sosial sedang dipromosikan secara luas dan diadopsi di Layanan Kesehatan Nasional Inggris (UK National Health Service) (Bickerdike et al, 2017). Peresepan sosial memudahkan dokter umum maupun pemberi layanan kesehatan primer lain untuk memberikan rujukan bagi pasien dan memberi pasien ruang untuk bertatap muka dengan rujukan jejaring dan memilih solusi yang tepat atas pelayanan kesehatan yang berhak mereka terima (Health Cornwall UK, 2018).

Realist evaluation merupakan salah satu pendekatan dalam model evaluasi yang bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan teori program dengan menentukan apakah dan bagaimana program bekerja dalam pengaturan tertentu (Pawson dan Tilley, 1997). Penelitian Bertotti et al (2018) ini bermaksud untuk mengidentifikasi proyek pilot peresepan sosial yang diterapkan di wilayah Hackney dan London Inggris menggunakan pendekatan realist evaluation.

Selengkapnya