WATANG SAWITTO - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berhasil meraih predikat akreditasi Paripurna.

Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pinrang Dyah Puspita Dewi dalam rilis yang diterima TribunPinrang.com, Senin (3/12/2018).

“Sekarang sudah akreditasi paripurna,” katanya.

Pada tahun 2016, ucap Dyah, Pusksemas Lampa pertama kali terakreditasi dengan status Akreditasi Utama.

“Puskesmas Lampa merupakan yang pertama disurvey oleh Tim Akreditasi di Provinsi Sulawesi Selatan,” ucapnya

Beberapa tahun setelahnya, lanjut Dyah, Puskesmas Lampa akhirnya terakreditasi menjadi Paripurna dan menjadi Puskesmas kedua di Sulsel, yang mendapat Akreditasi Paripurna setelah Puskesmas Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap.

“Dari 17 Puskesmas di Pinrang, sisa satu Puskesmas yang belum terakreditasi, yaitu Pusksesmas Leppangeng. Itu kareba memang baru beroperasi,” ujarnya.

Dyah Berharap, semua Puskesmas di Pinrang dapat naik tingkatan dalam akreditasi, demi peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Sumber: tribunnews.com

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh

PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 14-15 November 2018

Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rightsbased family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada 14 – 15 November dengan agenda pembahasan pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.

Pertemuan dilakukan dengan kolaborasi beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022. Hari pertama kolaborasi dilakukan antara Bappeda dan DP3AKB yang berfokus pada perbaikan draft RAD terkait kegiatan Keluarga Berencana. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan antara Bappeda, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan fokus perbaikan draft RAD terkait kegiatan Kesehatan Ibu.

Hari pertama pertemuan berlangsung di Aula Teuku Umar Bappeda Aceh Barat dan dihadiri Dwi Handono (Tim PKMK FKKMK UGM), Elvira (UNFPA), Imroatul Aflah (Kementerian Kesehatan), Ena Herisna (Kepala DP3AKB), Sekretaris DP3AKB, Pejabat Struktural DP3AKB dan Bappeda, Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak dari DP3AKB serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda mewakili Kepala Bappeda Aceh Barat. Dalam sambutannya, Masykur (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda)menyampaikan Rencana Aksi Daerah harus menyesuaikan dengan Rencana Strategi (Renstra) masing – masing OPD sehingga kedepan program dan kegiatan dapat dianggarkan.

Gambar 1. Sambutan oleh Masykur,Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan diawali dengan me – review dan diskusi terkait Rencana Implementasi Strategi Operasional Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Diskusi berlangsung hingga pukul 17.00 WIB yang difasilitasi oleh Dwi Handono (PKMK FKKKMK UGM). Pertemuan menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Setiap poin rincian kegiatan akan diperhatikan kembali dan disesuaikan dengan Renstra DP3AKB sehingga sejalan dengan Renstra dan kegiatannya dapat dianggarkan.
2. Target dalam Rencana Aksi Daerah harus realistis sehingga dapat tercapai.
3. Aceh Barat kekurangan tenaga PLKB. Jumlah PLKB yang ada sekarang sebanyak 23 PLKB. Terdiri dari 8 PLKB yang PNS dan 15 PLKB Non PNS (Relawan).
4. Beberapa hari sebelumnya, DP3AKB mendapat surat dari BKKBN Provinsi Aceh terkait Tenaga PLKB Non PNS (Relawan) bahwa mulai tahun depan tenaga PLKB tidak dibiayai lagi oleh Provinsi. Permasalahan terkait PLKB akan dibahas besok oleh DP3AKB bersama DPR Kabupaten Aceh Barat pada rapat Banggar. 

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Keluarga Berencana

Pertemuan hari kedua berlangsung di Aula Bedah Lantai 2 Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak terkait permasalahan Kesehatan Ibu. Pertemuan dihadiri oleh Dwi Handono (PKMK FKKMK UGM), Elvira (UNFPA), Imroatul Aflah (Kementerian Kesehatan), Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Barat, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Nyak Dhien serta Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak dari Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Nyak Dhien.

Difasilitasi oleh Dwi Handono diskusi berlangsung lancar dan interaktif dari semua tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 12.30 WIB menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Masykur, selaku Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat, menyampaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana selesai awal Desember 2018.
2. Kegiatan dalam RAD harus menyesuaikan dengan Renstra Dinas Kesehatan dan Rencana Bisnis Anggaran (RAB) Rumah Sakit Cut Nyak Dhien sehingga kegiatan dapat dianggarkan.
3. Kembali dijelaskan terkait tujuan uji coba Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rights-based family planning at district leveldalam rangka mencari model perencanaan yang terintegrasi antara kesehatan dan keluarga berencana. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun Rencana Aksi Daerah dengan tujuan utamanya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
4. Secara umum RAD berisi 4 strategi yaitu :
   • Strategi 1 dari segi kebijakan dan kepemimpinan
   • Strategi 2 dari kerjasama dengan lintas sektor dan pihak terkait
   • Strategi 3 terkait cakupan universal pelayanan kesehatan ibu – keluarga berencana
   • Strategi 4 terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu – keluarga berencana.
5. Rencana Aksi Daerah diharapkan akan dapat di Perbup – kan agar memiliki badan hukum dan ke depannya perlu adanya manajemen perubahan untuk menyiapkan semua pihak dapat melaksanakan Rencana Aksi Daerah Integrasi Kesehatan Ibu – Keluarga Berencana Berbasis Hak Tahun 2018 – 2020.
6. Permasalahan yang terkait kematian ibu di Aceh Barat adalah kualitas sumber daya manusia terlatih untuk mendukung kesehatan ibu yang masih kurang, kurang peralatan kesehatan seperti USG dan masih belum optimal koordinasi antara pihak PONED dan PONEK. Tidak semua kasus rujukan dilakukan di RS (PONEK), harus dapat diidentifikasi mana yang dapat dilakukan di PONED.
7. Diharapkan adanya perubahan paradigma dari mengelola program untuk Wanita Usia Subur (WUS), Ibu Hamil atau Ibu Nifas Berisiko Tinggi menjadi mengelola Wanita Usia Subur (WUS), Ibu Hamil atau Ibu Nifas Berisiko Tinggi yang berfokus pada wanita atau ibu tersebut untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari program kesehatan ibu dan anak (KIA).

Gambar 3. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat terkait Kegiatan Kesehatan Ibu

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat tahun 2018-2022 akan diteruskan dilakukan dengan diskusi secara langsung melalui pendampingan lapangan oleh PKMK FKKMK UGM dengan pemegang program Dinas Kesehatan, DP3AKB dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh untuk sinkronisasi kegiatan Rencana Aksi Daerah dengan Renstra Dinas Kesehatan dan DP3AKB serta RBA Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat.

Penulis : Muhamad Syarifuddin, MPH

PANGANDARAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pangandaran meluncurkan sistem baru bernama E-Puskesmas. Program baru yang langsung diresmikan Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran.

“Yang sudah pasti adalah sistem ini bermanfaat untuk mempercepat laporan ke provinsi dengan lebih cepat serta tidak memakan banyak waktu,” kata Yani.

Yani menambahkan, sistem tersebut dapat diakses siapa saja. Bahkan, aplikasi tersebut sudah terhubung ke seluruh puskesmas yang ada di Pangandaran, termasuk ke UPTD Farmasi, Laboratorium, dan Dinkes Pangandaran.

Kelebihan lain dari aplikasi ini, kata Yani, yaitu bisa membantu masyarakat dalam proses rujuk ke rumah sakit. “Aplikasi ini hasil kerjasama dengan Telkom, BPJS dan juga Rumah Sakit. Semoga dengan lebih mudahnya pelayanan masyarakat akan berdampak lebih baik dari sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari mengatakan, adanya E-Puskesmas tersebut akan semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika semua berjalan dengan baik, maka untuk mendaftarkan pasien ke Puskesmas cukup di rumah saja, tidak perlu datang ke Puskesmas dan datang ke Puskesmas langsung ditangani perawat dan dokter.

“Stok obat bisa dicek dan juga klaim BPJS Kesehatan. Sayangnya, sistem ini belum terhubung ke Puskesmas Pembantu (Pustu), tapi sudah saya sarankan agar difasilitasi. Jumlah Pustu di Pangandaran ada 100 Pustu dan perannya sangat penting. Mudah-mudahan ke depan sarana dan operatornya bisa diupayakan,” ujarnya. (Abh)

Sumber: jabarnews.com

MAMUJU — Tim Nusantara Sehat ditempatkan di pegunungan Kabupaten Mamuju untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Kesehatan melakukan uji petik tenaga Nusantara Sehat,” kata Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Sulbar, Mahdiana SKM MM di Mamuju, Minggu (2/12/2018).

Ia mengatakan, Tim Nusantara Sehat tersebut kemudian ditempatkan pada dua Puskesmas terpencil di pegunungan Kabupaten Mamuju yakni di Puskesmas Karataun dan Karama Kecamatan kalumpang.

“Dua Puskesmas tersebut sangatlah jauh karena ditempuh dengan selama empat jam dari Kota Mamuju dengan melalui jalan yang berlumpur dan mendaki.

Ia mengatakan selain melewati jalur darat juga harus di tempuh perjalanan tiga jam dengan menggunakan Katinting atau perahu dengan mesin tempel menyusuri arus deras Sungai Karama yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Mamuju.

Menurut dia, tim monitoring dan evaluasi Dinkes Sulbar telah melakukan review terkait kondisi penempatan tugas Nusantara Sehat di Puskesmas pegunungan Mamuju tersebut baik dari segi peralatan dan dukungan serta kondisi pelaksanaan pembangunan kesehatan.

“Dinkes Sulbar dan Puskesmas memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah menempatkan tenaga Nusantara Sehat berbasis di Puskesmas Karama dan Karataun,” katanya.

Ia menyampaikan akses pelayanan kesehatan yang sulit menjadi salah satu tantangan utama petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Karama dan Karataun.

Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining (penapisan). (Ant)

Sumber: cendananews.com

Peran KB dalam Mencapai Kehamilan yang Aman bagi Pasangan Serodiskordan 

Setiap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) positif berhak menentukan pilihan terbaik untuk kesehatan mereka, termasuk kesehatan reproduksinya. Tidak terkecuali pasangan serodiskordan. Pasangan serodiskordan (salah satu partner positif HIV, sementara yang lain negatif HIV) sering disebut memiliki risiko tinggi penularan HIV (Wilton, 2015). Mason et al (2017) mencoba mengintegrasikan peran KB bagi pasangan serodiskodan sehingga mereka dapat mencapai konsepsi yang aman. Integrasi KB melalui layanan diskusi dan konseling prakonsepsi sebagai bagian dari layanan HIV merupakan salah satu upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan infeksi perinatal pada ODHA. Hasil evaluasi uji coba integrasi KB menunjukkan inovasi layanan diskusi dan konseling prakonsepsi diperlukan sampai pada setting berbasis komunitas.

Selengkapnya

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 14-15 November 2018

Pertemuan Modelling of the integrated programming, planning and budgeting for maternal health and rightsbased family planning at district level 2017-2018 kembali dilakukan selama 2 hari pada 14 – 15 November dengan agenda pembahasan pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Aceh Barat.

Pertemuan dilakukan dengan kolaborasi beberapa OPD sehingga akan lebih fokus dalam mematangkan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018-2022. Hari pertama kolaborasi dilakukan antara Bappeda dan DP3AKB yang berfokus pada perbaikan draft RAD terkait kegiatan Keluarga Berencana. Sedangkan, hari kedua kolaborasi dilakukan antara Bappeda, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan fokus perbaikan draft RAD terkait kegiatan Kesehatan Ibu.

Selengkapnya