Reportase

Penelitian Manajemen KIA dan Kualitas ANC Kabupaten Kepahiang di Puskesmas Pasar Kepahiang

12 November 2018

Penelitian di Puskesmas Pasar Kepahiang diselenggarakan dalam rangka mengetahui gambaran, kondisi dan akar masalah serta memotret pelayanan tentang kesehatan Ibu di puskemas kepahiang. penelitian ini dihadiri oleh tim peneliti PKMK FK-KMK UGM dengan ketua peneliti Dwi Handono beserta 3 anggota tim, 3 aggota enumenator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan pihak puskesmas, yaitu drg. Trisia Widyarti (Kepala Puskesmas Pasar Kepahiang), dr. Anna Martina (dokter spesialis puskesmas pasar kepahiang), Inda Meriza (koordinator Bidan Puskesmas Pasar Kepahiang ) serta bidan – bidan desa yang berada di Pasar Kepahiang, serta 3 orang ibu hamil. Agenda penelitian ini berupa wawancara kepada kepala puskesmas, koordinator bidan puskesmas, bidan desa dengan kasus desa paling bermasalah. Wawancara dilakukan dengan melihat data sekunder yang memperkuat data yang diperoleh.

Gambar 1. Pemaparan Penelitian Dari Ketua Tim Peneliti, Dwi Handono

Pertemuan diawali dengan sambutan dari Kepala Puskesmas drg. Titi Widyarti dilanjutkan dengan penjelasan tentang konsep dan tujuan penelitian yang diadakan di Puskesmas Pasar Kepahiang dalam mengatasi kesehatan ibu dengan menggunakan metode pendekatan terintregasi dan terkendali penuh dalam program kesehatan ibu yang berorientasi pada dampak. Penelitian ini untuk memotret gambaran pelayanan kesehatan ibu dan kondisi kesehatan ibu serta masalah tetang kesehatan ibu di Puskesmas Pasar Kepahiang. Prinsip penelitian wanita hamil dianggap normal di atas usia 20 tahun. Kondisi ibu pada waktu partus dianggap sebagai ibu risti maka perlu adanya penanganan khusus. Harapan untuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) digunakan untuk ibu partus dan ibu nifas. Untuk penelitian ini dimulai dari penjaringan sampai kepada ibu nifas. Artinya kita harus menjaring Wanita Usia Subur (WUS) yang beresiko tinggi. Kedua, ketika dia hamil harus siap atau layak untuk hamil. kemudian apakah anak SMP dan SMA di-screening oleh UKS mungkin kalau diperkenanakan tim peneliti bisa langsung observasi ke UKS.

Gambar 2. Pelaksanaan FGD kepada ibu hamil

Proses FGD dengan 3orang ibu hamil ini di damping oleh bidan koordinator. 2 orang ibu hamil termasuk dalam kategori ibu risti karena usia mereka lebih dari 35 tahun. Pada pelaksanaan FGD ini diketahui bahwa ibu tersebut belum dilakukan penjaringan seperti penyuluhan tentang resiko usia pada ibu hamil, salah satu dari ibu hamil ada yang belum mendapat ibu KIA. Dan ini dianggap bukan sebagai masalah sehingga tidak ada tindakan khusus dalam menanggapi permasalahan ini. hal ini dikarenakan pemberian buku KIA hanya di posyandu saja. Mengingat sebagian besar ibu hamil melakukan pemeriksaan langsung ke BKM dan dokter spesialis serta masyarakat di pasar kepahiang yang selalu nomaden sehingga lebih sulit untuk mengetahui status kesehatan dan penatalaksanaan pelayanan kesehatan ibu. Ibu Risti baru mendapat perlakuan khusus pada usia kehamilan trimester ke 2. Puskesmas dalam mengatasi persalinan ibu risti dengan melakukan konseling namun belum mengkoordinasikan dengan RSUD HPL ibu risti tentang rujukan terencana untuk persalinan risti ke RSUD.

Gambar 3. Wawancara kepada kepala puskesmas, koordinator bidan dan bidan desa

Pada wawancara ini sebelumnya melihat data profil puskesmas pasar kepahiang dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Dari wawancara diketahui bahwa Masalah AKI ditahun 2017 sebesar 2 orang pada saat persalinan dan trimester ke 3. Yang pertama pada saat persalinan tempat kematian di RSUD dan puskesmas dan bidan desa belum mengkomunikasikan dengan pihak RS. Yang kedua merupakan ibu risti dengan usia 44 tahun tempat meninggal di RSUD namun belum ada pendampingan khusus untuk ke RSUD puskesmas hanya merujuk tanpa ada tindak lanjutnya. Sedangkan untuk proses pelaksanaan penjaringan masih belum bisa terlaksana sepenuhnya dan tidak ada monitoring dan evaluasi sehingga terdapat kasus ibu risti kategori usia sebesar 31 orang. masih terkendala dengan koordinasi bidannya. Desa yang sering bermasalah yaitu pada desa Pasar Sejantung ini sudah dijadikan desa prioritas. Sehingga dalam menangani kesehatan ibu puskesmas poned melakukan program prenatal yoga khusus ibu hamil risti namun belum mencakup ibu hamil normal. Kegiatan atau program tentang penanganan keshatan ibu belum dimonitoring dan dievaluasi hanya sekedar berjalan saja. selanjutnya jumlah bidan di pasar kepahiang cukup banyak yaitu sebesar 26 orang belum di fungsikan secara maksimal. Rumah Tunggu Kelahiran di Pasar Kepahiang belum ada. Ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan dan persalinan langsung ke puskesmas poned dan RSUD. Hal ini dikarenakan jarak tempuh ke puskesmas dan RSUD dekat.

Reportase: Rima Yunitasari, MPH

Back

Back

Proses Layanan Kesehatan terhadap Pengalaman Berobat Pasien

Sebelumnya, sistem pelayanan kesehatan hanya berfokus pada penyakit, sistem dan pemberi layanan kesehatan (health provider) dibandingkan dengan kepuasan pasien. Saat ini paradigma tersebut berubah menjadi lebih luas dan berfokus pada pasien. Untuk meningkatkan hasil kesehatan, memulihkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan menyembuhkan bagi pasien, sistem kesehatan perlu beralih dari penyakit, sistem, dan penyedia yang terfokus untuk berpusat pada pasien. Penelitian Archer, et all (2018) fokus membahas pada tiga aspek dari proses perawatan yang memiliki dampak signifikan pada pengalaman pasien: keterlibatan dalam perawatan, informasi tentang perawatan dan perawatan, dan empati dan rasa hormat. Penelitian yang dilakukan di 11 negara bagian di Amerika Serikat ini juga akan memberikan rekomendasi bagi para pemimpin bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang dengan prinsip patient-centered dan selaras dengan kerangka kompetensi LEADS.

Selengkapnya

SEBAGAI bentuk dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemkot Bandung menghadirkan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Disabilitas.

Kedua Puskesmas Ramah Disabilitas tersebut, yaknu UPT Puskesmas Salam Kelurahan Cihapit dan UPT Puskesmas Pasirkaliki. 

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, keberadaan dua puskesmastersebut, menjadi bukti komitmen Pemkot Bandung memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas. Terlebih sejak 2017 lalu, kota yang berjuluk “Parisj Van Java”ini, mencanangkan diri sebagai kota inklusi.

“Ini adalah bukti Pemkot Bandung peduli hak kaum disabilitas sehingga hak kesehatan pun dipenuhi,” ungkapnya usai meresmikan Puskesmas Ramah Disabilitas di UPT Puskesmas Salam, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Senin (12/11/2018). 

Menurutnya, setelah peresmian dua layanan kesehatan tingkat pertama ini, Pemkot Bandung akan mengupayakan 80 Puskesmas yang ada di kota kembang menjadi ramah disabilitas. Akan tetapi, dilakukan secara bertahap, mulai dari sisi infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM). 

“Harus bertahap karena ramah disabilitas bukan hanya soal guiding block (jalan pemandu) saja. Tapi tenaganya juga harus ada bisa jadi interpreter. Teman-teman di dua Puskemas ini pun begitu, sudah dilatih terlebih dahulu,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menjelaskan, Puskesmas Ramah Disabilitas merupakan Puskesmas yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah mempersiapkan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Seperti guiding block atau jalan pemandu tunanetra, ram atau tangga landai untuk tunadaksa, handle atau pegangan tangan, penempatan huruf braille di loket pendaftaran maupun loket obat. 

“Kami mengharapkan setiap tahun ada (penambahan jumlah) Puskesmas Ramah Disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat secara mandiri datang ke puskesmas tanpa pendamping,” katanya. 

Disinggung terkait SDM, lanjutnya, pihaknya telah melatih para Tenaga Pendamping Disabilitas (Gapentas) dari dua puskesmas. Dimana materi pelatihannya yaitu membaca menulis huruf braile, bahasa isyarat, dan sensitivitas untuk tunanetra. 

“SDM juga perlu dipersiapkan  sehingga penyandang disabilitas yang datang bisa berkomunikasi aktif dengan petugas kami,” ujarnya.

Kepala UPT Puskesmas Salam, Liawaty Tarigan menuturkan sebanyak 100-150 pasien per hari datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Khusus untuk penyandang disabilitas, baru 2-3 orang per hari dan kebanyakan pasien yang datang dari luar wilayah kecamatan. 

“Secara infrastruktur sudah memadai. Dinamakan Ramah Disabilitas ini kan harus ramah untuk tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus),” tambahnya.

Sumber: galamedianews.com