PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare akan mengoperasikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang baru di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare akan dioperasikan mulai Januari 2019.

Hal ini disampaikan, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.”Januari Insya Allah SWT akan kita fungsikan,”terangnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (1/11/2018).

Ia mengatakan, saat ini Puskesmas baru dalam proses pengadaan sejumlah peralatan salah satunya mobilernya.”Sementara pengadaan mobiler,”tutur dia.

Rampung Sejak 2017

aufan menambahkan, kehadiran pelayanan Puskesmas di Lemoe sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pembangunan gedungnya sendiri telah rampung sejak 2017 lalu, dan pada 2018 ini dilakukan pengadaan peralatan.(*)

Sumber: tribunnews.com

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Pendampingan oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 26 Oktober 2018

Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan pertemuan pada Jumat, 26 Oktober. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pada 18 – 19 Juli, 15 Agustus dan 13 – 14 September 2018. Tujuan pertemuan untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang telah disusun oleh Tim PKMK FKKMK UGM. Tim Teknis diharapkan dapat me-review kembali setiap bab dan pembahasan dalam RAD sehingga sesuai dengan kondisi daerah dan ke depannya nyata dapat dilaksanakan. Sebelum pertemuan berlangsung, draft Rencana Aksi Daerah (RAD) telah disusun dan diberikan langsung kepada Tim Teknis untuk dipelajari, diperbaiki dan disempurnakan sehingga pertemuan dapat interaktif dan tim teknis langsung memberikan masukan.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana (Sarpras) Bappeda Aceh Barat. Dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Ridwan, Kepala DP3AKB Aceh Barat Ena Herisna, Perwakilan Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat serta Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda mewakili Kepala Bappeda Aceh Barat yang sekaligus membuka pertemuan.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Masykur Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kabupaten Aceh Barat 

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Masykur manyampaikan terima kasih kepada Tim PKMK FKKMK UGM yang telah membantu menyelesaikan penyusunan RAD dan berharap ke depannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Barat.

Melalui Skype, Ketua Tim PKMK FKKMK UGM Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta memimpin diskusi yang berlangsung lancar dan interaktif dari seluruh tim teknis dan peserta yang hadir. Pertemuan berlangsung hingga 11.30 WIB menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun secara umum telah baik dan sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017 – 2022. Namun perlu ada perbaikan diantaranya adalah:
   1. Sebaiknya data yang digunakan adalah data terbaru 2017 terkait data jumlah kematian ibu, cakupan ibu hamil dan ibu bersalin/nifas, kepesertaan KB, jenis KB yang digunakan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BKKBN, jumlah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan di kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya data yang digunakan adalah data sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat 2017 – 2022 yang menggunakan data tahun terakhirnya adalah data 2016.
   2. Perbaikan target dalam cakupan pelayanan kesehatan seperti cakupan ante natal care
2. Target yang akan dicapai pada 2022 akan disinkronisasikan dengan target yang telah ditetapkan oleh daerah. Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Mulyani menyampaikan akan menyesuaikan target RAD dengan target Dinas Kesehatan terkait cakupan ANC, cakupan kunjungan ibu nifas, Total Fertility Rate (TFR) dan target lainnya.
3. Bagaimana jika diadakan MoU antara puskesmas dan rumah sakit terkait magang di rumah sakit bagi bidan yang akan bertugas di puskesmas untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya persalinan.
4. Kecamatan Arogan Lambalek, Woyla dan Bubon akan menjadi fokus lokasi penyelesaian masalah dalam Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak karena masalah kematian ibu cukup tinggi. Namun tidak meninggalkan perhatian untuk kecamatan lainnya. Masalah kematian ibu cukup tinggi di tiga lokasi tersebut dapat disebabkan akses cukup sulit, perilaku masyarakat memperhatikan pentingnya kesehatan masih rendah dan adanya penyakit penyerta.

Gambar 2. Diskusi Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan akan terus dilakukan Tim PKMK FKKMK UGM dengan masing-masing OPD sehingga akan lebih fokus dalam mematangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak Kabupaten Aceh Barat 2018-2022. 

Reportase : Muhamad Syarifuddin, MPH

Evaluasi Kinerja Community of Practice dalam Penelitian Implementasi untuk Pengambilan Keputusan Peningkatan Kesehatan Ibu 

Upaya menurunkan kematian ibu yang telah dilakukan sejak 1990. Berbagai intervensi dengan tingkat efektivitas biaya tinggi dan masih terus dilakukan hingga saat ini, seperti program keluarga berencana, pelayanan obsteri darurat dan perawatan bayi baru lahir, pemberian layanan berkualitas, asuhan kebidanan, surveilans dan respon kematian ibu, serta edukasi kesehatan remaja putri. Namun, cakupan program ini masih tetap rendah. Penurunan angka kematian ibu saat ini menjadi prioritas dalam agenda global (Bergevin et al¸2015).

Perkembangan tetap berjalan lambat dalam implementasi, peningkatan solusi, dan intervensi efektif untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk lebih memahami hambatan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan dalam manajemen kesehatan ibu, dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya, staf dan struktur pelayanan kesehatan. Community of Practice merupakan sekelompok orang berbagi minat, masalah, kegiatan dan kekhawatirannya dalam pengalaman mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian terhadap domain tertentu. Alcade-Rabanal et al (2018), memanfaatkan Community of Practice untuk mendukung pelaksanaan dan penggunaan riset implementasi sebagai upaya untuk meningkatkan program kesehatan ibu. Tujuannya untuk mengevaluasi implementasi dan kinerja CoPs dalam pengembangan riset implementasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi dalam program kesehatan ibu di Meksiko dan Nikaragua, menyoroti hambatan dan fasilitator untuk menggunakan bukti.

Selengkapnya

Reportase

Pematangan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Pendampingan oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 26 Oktober 2018

Tim Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi Kabupaten Aceh Barat kembali melakukan pertemuan pada Jumat, 26 Oktober. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya pada 18 – 19 Juli, 15 Agustus dan 13 – 14 September 2018. Tujuan pertemuan untuk mematangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang telah disusun oleh Tim PKMK FKKMK UGM. Tim Teknis diharapkan dapat me-review kembali setiap bab dan pembahasan dalam RAD sehingga sesuai dengan kondisi daerah dan ke depannya nyata dapat dilaksanakan. Sebelum pertemuan berlangsung, draft Rencana Aksi Daerah (RAD) telah disusun dan diberikan langsung kepada Tim Teknis untuk dipelajari, diperbaiki dan disempurnakan sehingga pertemuan dapat interaktif dan tim teknis langsung memberikan masukan.

Selengkapnya

Penguatan Kepemimpinan Sistem Kesehatan untuk Pemerintahan yang Lebih Baik: Apa yang Diperlukan?

Kinerja organisasi yang lambat berkaitan erat dengan kepemimpinan yang buruk sehingga mempengaruhi kualitas pemberian layanan kesehatan. Adapun faktor-faktor seperti tata kelola yang buruk, kepentingan politik, gangguan komunikasi, layanan kesehatan yang kurang dan manajemen yang tidak efisien dapat menyebabkan pemberian layanan yang buruk (Govender, 2013). Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda dalam konteks pelayanan kesehatan.

Gilson dan Agyepong (2018) menyebutkan penguatan kepemimpinan dalam sistem kesehatan merupakan suatu reformasi sistem yang memerlukan intervensi pada tingkat individu, tim hingga keseluruhan sistem. Seorang pemimpin di masa yang akan datang harus mampu melihat dan terlibat dengan konteks dalam memahami bagaimana memperkuat sistem kesehatan. Pentingnya kepemimpinan partisipatif untuk sistem kesehatan terletak pada kompleksitasnya. Kompleksitas yang dimaksud adalah beberapa kelompok orang dan organisasi yang bekerja dalam lingkungan yang dinamis dari perubahan kebutuhan kesehatan, kemajuan medis dan teknologi dan kondisi sumber daya.

Selengkapnya

Pengaruh Ketidasetaraan Sosial-Ekonomi terhadap Akses ke Pelayanan Kesehatan

Penduduk di negara berkembang sering menemukan masalah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Faktor penyebab sulitnya akses menuju pelayanan kesehatan antara lain: beban biaya pelayanan kesehatan yang besar, kondisi demografis wilayah yang cukup beragam, serta transportasi yang sulit menjangkau pelayanan kesehatan. Akibatnya, penduduk dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan tidak jarang memilih perawatan tradisional sebagai alternatif pengobatan. Kesetaraan akses menjadi tujuan utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang dibiayai publik. Namun, kesenjangan status sosial ekonomi menyebabkan perbedaan pilihan layanan kesehatan terhadap pasien.

Penelitian yang dilakukan Moscelli et al (2018) menunjukkan perbedaan status sosial ekonomi pasien menentukan cara mereka dalam memilih layanan kesehatan. Pasien dengan status sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan perawatan kesehatan karena mereka memiliki preferensi yang lebih kuat dan lebih berkualitas. Sebaliknya, mereka yang memiliki kendala keuangan akan membatasi kemampuan mereka mencari layanan kesehatan di tempat yang lebih jauh. 

Selengkapnya