TAKALAR — Warga Canrego, Sahbuddin Daeng Tarru merupakan orang tua dari pasien yang terindikasi penyakit Demam Berdarah (DBD), mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Canrego, Kelurahan Pa’bundukan, Kecamatan Pattallassang. Sebab dirinya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Pihak Puskesmas Canrego.

Sahbuddin Daeng Tarru, menyampaikan bahwa pada Kamis lalu ia membawa anaknya ke puskesmas, namun tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Bahkan beberapa hari dirawat di puskesmas, anaknya tidak kunjung membaik. Hal itu lantaran pihak puskesmas yang tidak melayani pasien.

“saya membawah anak saya, Muh Adi Amir (12), ke Puskesmas Canrego namun sampai dua hari di rawat di Puskesmas Canrego anak saya tidak mengalami perubahan karena petugas Puskesmas Canrego tidak melayani pasien,” kata dia.

Ia menjelaskan, selama anaknya di rawat, para petugas puskesmas malah sibuk mengurus administrasi untuk akreditasi puskesmas. Alhasil para pasien yang tengah dirawat menjadi terlantar.

“Semua petugas hanya sibuk ngurus Akreditasi sehingga pasien terlantar. Sampai dokter pun tidak pernah memeriksa pasien selama di Puskesmas Canrego,” jelas Sahabuddin.

Akibat hal itu, Sahabuddin mengeluarkan secara paksa anaknya dari puskesmas. Karena sudah tiga kali ia meminta rujukan ke Rumah Sakit namun pihak Puskesmas tidak memberikan. Malah petugas puskesmas hanya konsen memperbaiki kantornya.

“Alhamdulillah setelah sampai di rumah Sakit Maryam, di Lingkungan Biringbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, anak saya langsung dilayani dengan cepat sehingga hanya berselang dua jam di RS Maryam, langsung ada perubahan,” terangnya.

“Kami meminta kepada Dinas Kesehatan agar bisa menyampaikan di Puskesmas untuk tetap mengutamakan dulu pasien. Jangan gara gara persoalan mau dapat nilai yang bagus, pasien terlantar,” harap Sahabuddin. (*)

Sumber: fajar.co.id

Pengaruh Waktu Kunjungan Antenatal Care terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi di Negara Berkembang

WHO merekomendasikan ibu hamil untuk mulai melakukan kunjungan antenatal care (ANC) pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau biasa disebut ANC dini. Layanan ANC dini memberikan kesempatan penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan, dukungan, dan informasi pada ibu hamil di trimester pertama kehamilan (WHO, 2017). Waktu kunjungan layanan antenatal pertama juga sangat penting untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal untuk ibu dan anak (Moller et al, 2017). Namunfaktanya tidak semua ibu hamil melakukan kunjungan ANC pada awal kehamilan.

Penelitian yang dilakukan Konje, et al (2018) menjelaskan meskipun kunjungan antenatal care mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap komplikasi selama kehamilan, tidak semua ibu hamil melakukan kunjungan ANC tepat waktu. Temuan Konje dkk menunjukkan akses untuk menjangkau layanan ANC masih menjadi tantangan di negara berkembang. Ibu hamil yang mendapatkan layanan ANC di awal atau di akhir kehamilan saja tidak menjamin kehamilan yang lebih baik.

Selengkapnya

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Pembahasan Lanjutan

Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang

 25 – 26 September 2018

Sebagai tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang, Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan dengan agenda pertemuan pembahasan lanjutan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Pertemuan ini diselenggarakan selama dua hari dengan agendareview hasil diskusi pengembangan solusi masalah dan laporan ketua tim PKMK FK UGM atas progress kegiatan tiga kabupaten pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan masukan untuk pengembangan solusi masalah pada hari kedua. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan danPembangunan Daerah Kabupaten Malang, sekaligus menyampaikan beberapa hal diantaranya harapan pemerintah daerah agar output dari semua kegiatan bisa dilaksanakan pada 2019.

Gambar 1. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Pertama

Melalui pengantar oleh Dwi Handono selaku ketua tim dari PKMK FK UGM, disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program ini dimana salah satu kendala yang dihadapi adalah situasi kabupaten Malang yang berbeda dengan dua kabupaten lainnya yang juga melaksanakan program ini. Kabupaten Malang telah memiliki sistem yang berbeda pada masing-masing perangkat daerah. Tiga alternatif solusi yang ditawarkan untuk menyikapi situasi yang berbeda di kabupaten Malang, dan forum menyimpulkan solusi yang digunakan untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang adalah dengan ‘tambal sulam’ sistem yang sudah ada.

Gambar 2. Pertemuan Tim Teknis turut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pusat

Selain tim teknis dan beberapa perwakilan perangkat daerah (OPD) lain, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari tim pusat yakni perwakilan dari Kemendagri, Kemenkes dan perwakilan dari BKKBN.

Gambar 3. Pertemuan Lanjutan bersama Tim Teknis Kabupaten Malang Hari Kedua

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Alternatif untuk penyusunan RAD di Kabupaten Malang adalah penataan ulang. Terdapat beberapa-sistem yang sudah menjadi inovasi masing-masing OPD. Penataan ulang yang dimaksud adalah agar sistem tersebut bukan lagi milik masing-masing OPD, akan tetapi menjadi milik bersama (milik kabupaten Malang)
2. Bidan di kabupaten Malang sudah melakukan ANC terpadu. Namun dengan melihat wilayah kabupaten Malang yang luas, terdapat pelayanan Lintas Kabupaten – Kota, yang mana ANC bisa terputus disebabkan oleh bumil yang melakukan ANC berpindah-pindah tempat (contoh kasus: ANC dilakukan pada bidan di Kabupaten Malang, persalinan dilakukan di tempat lain, hal ini menyebabkan tidak maksimalnya dalam pelayanan ANC dan penanganan Bumil/Bufas di Kab. Malang)
3. Upaya strategis yang perlu menjadi perhatian
   1. Pelayanan ANC terpadu
   2. Penjaringan Ibu dengan resiko tinggi
4. Sebagai tujuan bersama dalam perannya menurunkan AKI di Kabupaten Malang, tim teknis (Dinkes, DPPKB, RSUD) sepakat untuk menggarap bersama-sama
5. Tidak ada kebijakan baru yang dibuat, tim teknis bersama PKMK FK UGM hanya mengembangkan yang sudah ada (menutupi lubang-lubang dalam alur yang masih membuat AKI tinggi di Kabupaten Malang)
6. Pelayanan KB yang masih menjadi kendala adalah pada faskes swasta masih kurang patuh dalam pelaksanaan SOP, sementara faskes pemerintah sudah mengikuti SOP yang ada.

 Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Palu: Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menyatakan sejumlah puskesmas di kota Palu kembali beroperasi. Yurianto menjelaskan daya tahan tubuh pengungsi  menurun di hari kelima hidup dengan keterbatasan di tenda. Beberapa orang mulai sakit, terutama anak-anak.

“Puskesmas diperuntukkan bagi korban bencana yang mengalami masalah kesehatan karena kondisi lingkungan, seperti demam diare ringan, juga bagi korban bencana yang tidak terluka parah,” terang Yurianto melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Oktober 2018.

“Memang betul Puskesmas belum bisa berfungsi maksimal, bukan hanya karena bangunan rusak, tetapi juga karena tenaga kesehatan lokal juga bagian dari korban bencana. Teman-teman relawan sangat banyak dan cukup. Kami berterima kasih, mereka yang mengoperasionalkan Puskesmas,” jelas Yurianto.

Tenaga medis rutin memeriksa kesehatan pengungsi. Mereka segera merujuk ke rumah sakit bila ditemukan indikasi penyakit yang perlu ditangani menggunakan fasilitas kesehatan lebih tinggi.

Saat ini, ada 9 rumah sakit yang aktif di Kota Palu. Rumah sakit itu ialah RS Undata, RS Sis Aljufri, RS Anantapura, RS Alkhairat, RS Wirabuana, RS Bhayangkara, RS Bala Keselamatan, RS Pasang Kayu, dan RS Madani. Bantuan tenaga dokter pun sudah tiba di lokasi.

“Hari ini telah sampai relawan dokter dari RS Hoesin Palembang dan dari RS Hasan Sadikin Bandung,” ucap dia.

Sumber: medcom.id

KUPANG — Tim akreditasi dari Kementerian sudah turun untuk melakukan penilaian akreditasi puskesmas.  Empat Puskesmas di Kota Kupang yang telah melewati masa itu yaitu Puskesmas Oesapa, Oebobo, Kupang Kota dan Pasir Panjang.

Kepala Dinas Kesehatan kota Kupang, dr. Ari Wijana, Jumat (5/10/2016), mengatakan sementara ini masih menunggu hasil Akreditasi. Proses tersebut sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya akan diikuti Puskesmas Alak dan Pn Penfui, pada 23 Oktober mendatang.

Penilaian akreditasi, kata dr Ari, akan dilakukan di semua puskesmas, masing-masing telah memiliki jadwalnya.

“Jadi ditargetkan sampai November mendatang, 11 puskesmas sudah dinilai dan hanya menunggu hasil akreditasi saja,” tuturnya.

Hasil akreditasi, lanjutnya, menurut versi suveiornya akan keluar dalam waktu dua sampai tiga minggu kedepan.

“Apakah puskesmas yang dinilai lulus atau tidak. Tetapi prinsipnya, semua tim akreditasi puskesmas telah bekerja dengan maksimal, dan hasil apapun itu akan diterima. Kita tunggu saja, kita berharap semua puskesmas bisa lulus dan direncanakan jika semua lulus, maka proses penerimaan sertifikat akreditasi bisa dilakukan satu kali,” tuturnya.

Ia menyampaikan yang dinilai dalam proses akreditasi adalah menilai apa yang sudah ditulis apakah sudah dilaksanakan atau tidak.

“Misalnya, cara mencuci tangan yang baik dan benar yang sudah ditulis, apakah sudah diterapkan atau tidak. Selain itu, penilaian tentang pelayanan puskesmas mulai dari loket sampai pelayanan, juga penilaian tentang hubungan puskesmas dengan masyarakat sekitar lintas sektor,” ujarnya.

Jadi mereka juga, mewawancarai masyarakat sekitar puskesmas, pejabat Kelurahan, Kecamatan dan lainnya tentang penilaian dan pelayanan puskesmas. Bagaimana hubungan puskesmas dengan masyarakat sekitar. Semua itu dinilai.(*)

Sumber: tribunnews.com