Malang – Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah, UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, berhak menerima dana kapitasi atau jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun ini, dana kapitasi yang diterima sebesar Rp 1,9 miliar lebih.

Melihat dari penjambaran APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2018, alokasi dana kapitasi untuk puskesmas dianggarkan melalui Dinkes Kabupaten Malang. UPT Puskesmas Karangploso adalah salah satu dari sekian banyak puskesmas yang menerima dana kapitasi.

Alokasi anggaran sebesar Rp 1,978.936.000,00 masuk pada belanja langsung penunjang operasional dan kinerja UPT layanan JKN kapitasi FKTP Karangploso. Dari jumlah tersebut, untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,525.605.200,00.

Besaran itu kemudian dirinci untuk pembayaran honorarium PNS sebesar Rp 768.763.172,00, honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 3,550.000,00, dan honorarium pelayanan medis senilai Rp 765.213.172,00. Dibagi lagi, untuk honorarium non PNS sebesar Rp 756.842.028,00, honor pegawai honorer Rp 136.800.000,00, honorarium pelayanan medis sebesar Rp 620.042.028,00.

Selain UPT Puskesmas Karangploso, ada 38 puskesmas lain yang menerima dana kapitasi di Kabupaten Malang, untuk besaran anggarannya variatif dan ditentukan oleh kepala daerah mengacu kepada peserta BPJS yang tercatat di FKTP.

Dalam Permenkes No 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi diatur distribusi dan penghitungannya. Pemanfaatan dana kapitasi bisa digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 60 persen dari penerimaan dana kapitasi. Sisanya untuk biaya operasional kesehatan di masing-masing FKTP atau puskesmas milik pemerintah daerah.

Setiap pegawai baik berstatus PNS non PNS akan menerima uang jasa pelayanan dengan jumlah yang berbeda. Tergantung dari daftar absensi kehadiran, jabatan pemegang program, masa kerja, latar belakang pendidikan tiap pegawai yang menerima.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Ratih Maharani, menyatakan bahwa dana kapitasi bisa dilihat langsung dari peraturan yang diberlakukan. Mulai dari distribusi keuangan sampai pemberian kepada masing-masing pegawai.

“Begitu juga dengan besaran yang diterima masing-masing pegawai juga diatur dalam Permenkes. Jadi silakan dilihat di sana,” ungkap Ratih saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/10/2018).

Ratih yang juga menjabat Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, enggan berkomentar soal OTT bendahara UPT Puskesmas Karangploso oleh Polda Jatim dugaan pemotongan dana kapitasi.

Pihaknya sudah mengambil langkah untuk memberikan warning kepada puskesmas penerima dana kapitasi untuk berhati-hati dan tidak menyalahgunakannya. “Kami sudah memberi wejangan kepada puskesmas lain, agar hati-hati dan menyalurkan dana kapitasi sesuai peruntukannya,” tandasnya.

Polda Jawa Timur terus mendalami perkara yang ditangani pasca digelar OTT di UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (27/9/2018). Sejauh ini, besaran dugaan pemotongan oleh Kholifah (54), selaku bendahara puskesmas tengah diselidiki.

Sumber: detik.com

SUNGGUMINASA- Puskesmas Kanjilo Kecamatan Barombong kembali membuat inovasi di bidang kesehatan. Inovasi tersebut yakni program kesehatan berbasis ekonomi kerakyatan.

Program kesehatan ini dilakukan Puskesmas Kanjilo bekerjasama Pemerintah Desa Kanjilo.

Program ini disosialisasikan ke masyarakat yang dihadiri Camat Barombong Anwar Asru, Ketua Komisi IV DPRD Gowa Asriady Arasy bersama anggota DPRD lainnya Makmur Muang, Selasa (2/10/2018) di aula kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong.

Launching program ini digagas oleh Kepala Puskesmas Kanjilo dr Umar Ali dan kemudian menggandeng Pemerintah Desa Kanjilo.

Kades Kanjilo, Nuraini dalam sosialisasi ini mengharapkan bisa menjadi kampung sehat produktif berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kedepannya kita harapkan masyarakat Kanjilo dapat lebih produktif lagi selain mendepankan sehat juga beraktivitas mengkonsumsi air secara sehat untuk menciptakan masyarakat yang sehat,” katanya.

Camat Barombong Anwar Asru dalam kesempatan itu mengatakan sejak tahun 2016 Desa Kanjilo masih berstatus desa tertinggal dan sekarang sudah berubah menjadi desa berkembang.

Desa Kanjilo kini kemudian menggagas sejumlah terobosan untuk lebih berkembang lagi. Salah satu yang dikedepankan masyarakat Kanjilo adalah pengembangan sektor kesehatan dan ekonomi.

“Dari segi pemberdayaan masyarakatnya kini makin berkembang. Terbukti dalam lomba desa tingkat Sulsel, Kanjilo meraih juara III. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk menjaga tetap kebersihan lingkungan yang menunjang kesehatan lebih baik,” kata camat.

Terpisah Kepala Puskesmas Kanjilo dr. Umar Ali mengatakan program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dan yang menjadi sasaran adalah masyarakat sendiri.

“Intinya program ini bisa membantu masyarakat dalam hal perekonomian. Mereka disini bukan sebagai subjek tapi juga objek. Kita gandeng mereka sebagai promotor program tersebut. Mempromosikan kepada masyarakat lain demi menuju kampung sehat,” jelasnya.

Sebelumnya Puskesmas Kanjilo juga sudah menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat khususnya pemberantasan penyakit TB dan kusta.

Sumber: tribunnews.com

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan

Dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang kesehatan, pemerintah memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha di luar pemerintah. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan infrastruktur kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, kerjasama ini juga dapat menjadi upaya untuk mendorong partisipasi badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Regulasi ini merupakan pedoman bagi instansi pemerintah pusat, instansi daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur kesehatan. Dalam regulasi ini tercantum ruang lingkup kerjasama, penyelenggaraan kerjasama, penanggung jawab proyek, skema pengembalian investasi dan struktur penyediaan infrastruktur kesehatan, serta sistem monitoring dan evaluasi kerjasama.

Selengkapnya

KOTAWARINGIN BARAT - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar kegiatan sosialisasi implementasi Inpres No 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Kegiatan sosialisasi yang  dikemas dalam kegiatan senam massal dan bersepeda sehat tersebut dihadiri Pjs Sekda Kobar Suyanto.

Menurut Kadis Kesehatan Kobar dr Dwi Ratna Soeryandari, kegiatan senam massal dan bersepeda sehat ini selain bersosialisasi tentang Germas juga dalam rangkaian kegiatan HUT ke-59 Kobar yang jatuh pada 3 Oktober 2018.

“Gerakan masyarakat hidup sehat ini sangat penting kita sosialisasikan karena saat ini tengah ngetrennya pergeseran dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular seperti tekanan darah tinggi, stroke, stress, sehingga kami ingin mengajak agar bisa melakukan pola hidup sehat,” kata dr Dwi Ratna Soeryandari, Kadis Kesehatan Kobar usai acara senam massal dan pelepasan giat gowes.

Menurut dia, untuk mengantisipasi penyakit yang sedang ngetren tapi tidak menular tersebut, diharapkan kepada seluruh jajaran SKPD dan masyarakat agar bisa merubah pola hidup, yakni dengan melakukan senam peragaan setiap pukul 10.00 WIB, hidangan snack dengan buah dan secara rutin cek kesehatan.

Dia menjelaskan, penyakit yang tidak menular tapi sering menyerang manusia dewasa, seperti tekanan darah tinggi atau mudah stres itu diakibatkan datangnya dari berbagai pengaruh lingkungan, bahkan disemua masing-masing bidang kerja manusia.

“Sekarang ini akibat alat di semua bidang semakin canggih, termasuk alat komunikasi yang semakin cepat, baik itu bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, kesehatan, arsitek, jurnalis, dan lain sebagainya, maka akan mudah menyerang  syaraf dikepala, yang pada akhirnya tekanan darah semakin tinggi hingga mudah stres,” ujarnya.

Untuk menghindari serangan penyakit tersebut, bagi jajaran ASN dan pegawai swasta, harus rutin melakukan senam sekitar Pukul 10.00 WIB dan merubah pola makan sehat.

Sementara itu, Pj Sekda Kobar Suyanto mengapresiasi kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat karena hal kecil yang selalu dilupakan ternyata bisa berdampak fatal untuk kesehatan.

“Melalui gerakan masyarakat hidup sehat, maka diharapkan kita semua bisa merubah pola hidup dan pola makan yang sehat. Memang sangat sederhana untuk bisa hidup sehat tapi kadang terlupakan, misalnya melakukan senam dan menjaga pola makan saja kadang kita lupa,” katanya. (wib)

Sumber: sindonews.com

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sungai Apit, Siak masuk tiga besar terbaik nasional kategori Puskesmas daerah terpencil.

Kepala Puskesmas Sungai Apit, dr Adrian semakin optimis Puskesmas yang dipimpinnya juara I pada penilaian Puskesmas Terbaik 2018 secara nasional kategori daerah terpencil.

Selain sudah berada dalam tiga besar nasional, Adrian juga percaya diri program-program yang diluncurkannya sangat bermanfaat dan innovatif.

“Tim Kemenkes sudah datang melakukan verifikasi lapangan pada Rabu kemarin. Selama proses verifikasi saya sendiri optimis, kita bisa juara. Mudah-mudahan, harap doa dan dukungan masyarakat Siak,” kata Adrian kepada Tribun, Minggu (30/9/2018).

Menurut Adrian, proses penilaian ini juga sangat membantu untuk persiapan akreditasi pada 2020 mendatang.

Secara tak langsung pihaknya mendapatkan masukan yang diberikan oleh tim verifikator pusat tersebut.

Adrian juga menyampaikan, Puskesmas yang dipimpinnya telah membuat program 3 in 1 Sofi (solution for immunization) yang terdiri dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Imunisasi (FKMPI), Diari sehatku dan Suci (software imunisasi berbasis komputer).

Selain itu, telah dibentuk kader jumantik cilik anak sekolah (Kajucil), dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di setiap kampung.

“Karena tim yang memverifikasi tifak hanya melihat Puskesmas kita saja, melainkan mengecek Posyandu,” kata dia.

Ia menjelaskan, selama 2 hari tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan.

Mereka mengecek Posyandu Balita di Kampung Lalang dan pos UKK di kampung Bunsur.

Tim verifikator Pusat pun heran dengan adanya Pos UKK tersebut. 

Biasanya pos UKK berada di industri-industri dan perusahaan, tapi Sungai Apit justru berada di tengah-tengah masyarakat petani, sehingga petani sudah tahu menjaga kesehatan dalam bekerja sehari-hari.

Pada Pos UKK, juga dilaksanakan kegiatan lain seperti olahraga/senam sekali seminggu, penyuluhan kesehatan dan ajang silaturahmi antar masyarakat terutama petani, dan biayanya dari masyarakat itu sendiri, donatur maupun dari CSR perusahaan.

Diketahui, tim verifikasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Rombongan diketuai oleh Suko Widodo. Tim verifikasi terdiri dari Ida Ayu, Rahmi, dr. Puspita, dan dr. Rinda.

Tim itu melakukan verifikasi lapangan terhadap Fasilitas Kesehatan Terpadu Masyakarat (FKTM) di Puskesmas Sungai Apit.

Kedatangan tim ini juga memberikan kesan yang baik.

Mereka disambut dengan prosesi adat seperti silat dan gendang, kemudian dilanjutkan dengan tarian dari anak-anak Kampung Penyengat.

“Jujur saja kami merasa nyaman berada di Puskesmas ini, dan kami terkesan dengan suguhan penyambutannya,” kata Suko Widodo, sebagaimana diulangi Adrian.

Tim itu juga mengakui Puskesmas Sungai Apit sudah banyak menerima penghargaan tingkat kabupaten hingga tingkat nasional.

Seperti, taman obat keluarga (Toga) juara I tingkat Nasional, tenaga farmasi juara III nasional dan lain-lain.

Hal yang menarik adalah, hubungan lintas sektoral di Sungai Apit sangat baik.

Camatnya mendukung semua program kesehatan yang ada di Puskesmas, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penilaian ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara teratur dan berjenjang untuk memberikan pengakuan penghargaan atas prestasi dari sebuah FKTM. (*)

Sumber: tribunnews.com