Penguatan Manajemen Bencana melalui Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan

Berbagai jenis bencana, baik alam maupun akibat perilaku manusia, menimbulkan tantangan besar bagi pembangunan dan kesehatan manusia. Bencana memberikan dampak pada kesehatan individu dan masyarakat. Hal tersebut seringkali berat dan bisa menghalangi pencapaian tujuan pembangunan global, regional, dan nasional. Sistem kesehatan yang tangguh dan efektif diharapkan mampu mempersiapkan sebuah kondisi wilayah yang tahan terhadap tekanan dan menanggapi konsekuensi kesehatan masyarakat dari bencana (Kruk et al., 2015). Peningkatan kemampuan sistem kesehatan diperlukan sehingga dapat menghadapi tantangan di berbagai situasi.

Penelitian yang dilakukan Barasa et al (2018) menunjukkan konsep ketahanan yang digunakan dalam makalah terpilih dengan menekankan tidak hanya kapasitas sistem untuk menahan situasi mendadak, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan perubahan. Barasa dkk dalam penelitiannya juga menjelaskan ketahanan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: sumber daya material, kesiapan dan perencanaan, manajemen informasi, jalur kolateral dan redundansi, proses tata kelola, praktik kepemimpinan, budaya organisasi, sumber daya manusia, jejaring sosial dan kolaborasi.

Selengkapnya

PURBALINGGA – Salah satu upaya dalam menanggulangi stunting dan masalah kesehatan masyarakat, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Mrebet, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggagas sebuah inovasi gerakan yang disebut Mrebet BerAKSI (Bersama Atasi Kasus  Secara Integrasi).

Mrebet BerAKSI kali ini digelar dalam Lokakarya Mini (Lokmin) Lintas Sektoral (Linsek) di Aula Kecamatan Mrebet, Rabu (5/9/2018) kemarin.

Kepala Puskesmas Mrebet, drg Rahayu Puji Astuti, menjelaskan Mrebet BerAKSI lahir sejak bulan April 2018. Dan gerakan tersebut merupakan upaya sinergi dengan semua stake holder di tingkat internal Puskesmas maupun di tingkat Kecamatan.

“Mrebet BerAKSI, bisa dikatakan merupakan gerakan yang baru pertama di Purbalingga, dan saya berharap ini bisa diduplikasi oleh Desa, Puskesmas dan Kecamatan lain di Purbalingga. Karena menurut kami, dalam menanggulangi stunting dan masalah kesehatan masyarakat kami tidak bisa sendirian. 

Maka kami mengajak semua komponen pemerintah dan masyarakat untuk ikut bersama-sama menanggulangi persoalan atau masalah kesehatan,” jelasnya, Kamis (6/9/2018).

Menurutnya, menanggulangi masalah stunting atau kerdil pada anak-anak bisa dilakukan dengan dua cara dan perlu gerakan nyata dimasyarakat.

“Stunting sebenarnya bisa dicegah dengan dua cara, yaitu spesifik dan sensitif. Cara Spesifik maksudnya adalah dengan cara medis atau kesehatan dan ini ada di wilayah kami Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Mrebet. Seperti tentang gizi, nutrisi, kesehatan, revitalisasi Posyandu dan lain-lain.

Dan yang kedua adalah dengan cara sensitif, yakni cara yang melibatkan semua komponen masyarakat. Seperti kesehatan lingkungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi juga politik,” katanya.

Dari hal itu, lanjutnya, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Dan masyarakat juga perlu diberi sosialisasi tentang stunting dan masalah kesehatan.

“Masyarakat perlu diberi informasi dan wawasan yang cukup tentang masalah kesehatan. Karena jika kesehatan di masyarakat meningkat, maka nilai Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) juga akan meningkat atau ekonominya meningkat,” ucapnya.

Sedikit dijelaskan pula oleh Rahayu, berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah anak stunting di wilayah kerjanya di Puskesmas Kecamatan Mrebet tercatat 2 anak.

“Kalau masyarakat pola hidup sehatnya sudah baik atau meningkat, maka anak-anak stunting bisa dicegah dan anak-anak akan tumbuh dengan normal,” ucapnya.

Rahayu menambahkan, adapun Lintas Sektor yang hadir dalam acara tersebut yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga,  Forkompimcam Mrebet, Kepala KUA Mrebet I dan II, tokoh masyarakat, Aisiyah, Muslimat, Kepala Desa, Kepala UPT Pertanian, Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala SMP/SMK dan Kepala UPTD Puskesmas Mrebet beserta staf.

Kemudian Dinsosdalduk KB P3A, TP PKK Kecamatan Mrebet,  Kasie Kesra Kecamatan Mrebet, Pendamping Desa, Pendamping Keluarga Harapan, Tokoh Agama, Ketua Kelompok Kepala Sekolah (K3S), Kepala Sekolah Penerima Progas, Kepala Desa beserta Ketua FKD, Ketua PKK, Ketua BPD, SKD, Bidan Desa dan Tenaga Pendamping DSM dan Ketua Karang Taruna Kecamatan,” 

“Dengan adanya Lokmin Linsek Mrebet BerAKSI, kami berharap juga muncul kemandirian dan produktivitas dari desa, seperti Taruna Tani, UMKM dan ekonomi kreatif yang akan meningkatkan ekonomi desa,” harapnya. (*)

Sumber: timesjakarta.com

WONOGIRI,Puskesmas Rawat Inap Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri mulai dibangun.

Pembangunan tersebut menelan biaya hingga Rp 8.169.130.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng dan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri Adhi Dharma mengatakan, gedung Puskesmas Wuryantoro mendesak dibangun karena bangunan lama dalam kondisi rusak berat sehingga membahayakan pengguna gedung. Selain itu, Puskesmas Rawat Inap tersebut juga melayani pasien dari Kecamatan Eromoko, Manyaran, dan Wuryantoro.

“Semoga pembangunan gedung ini lancar sampai dengan selesainya pembangunan dan dapat berguna dengan optimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” harapnya saat tasyakuran pembangunan Puskesmas Wuryantoro, Kamis (6/9).

Puskesmas tersebut sebelumnya menempati gedung bekas Kawedanan Wuryantoro sejak tahun 1968. Namun kondisi bangunannya rusak, kayu-kayunya lapuk dimakan usia dan rayap. Umtuk membangun gedung baru, bangunan Kawedanan harus dirobohkan terlebih dahulu.

Gedung bekas Kawedanan Wuryantoro sebenarnya telah didaftarkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jateng. Oleh karenanya harus menunggu kajian dan penilaian dari tim cagar budaya Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu sebelum merobohkannya. “Surat kajian itu telah keluar tanggal 26 Juni 2018 lalu,” terangnya.

Sumber: suaramerdeka.com

CILACAP – Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mulai realisasi akreditasi UPTD Puskesmas. Seperti yang diketahui dari total 38 unit, masih ada 17 unit Puskesmas yang saat ini dalam proses akreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr Marwoto mengatakan, bahwa penilaian dari komisi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan dari Jakarta di UPTD Puskesmas Karangpucung 1 dilakukan mulai Selasa (28/8) sampai Jumat (31/8) lalu.

“Dari rencana 17 Puskesmas tahun ini, ini yang pertama. Kita optimistis bisa terakreditasi semua,” ujarnya.

Menurutnya dari penilaian tersebut ada beberapa aspek yang dinilai, meliputi aspek manajemen, aspek Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan aspek Usaha Kesehatan Perorangan (UKP). Sehingga dalam kesempatan tersebut ada tiga suveyor yang hadir.

“Mereka (Puskesmas) sudah siap, walaupun bervariasi hasilnya. Ada yang tingkat dasar, madya ada juga yang utama, sehingga ini berproses,” ujar dia.

Setidaknya hasil dari surveyor akan diketahui setelah tiga bulan ke depan. Untuk itu pihaknya berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal.

“Harapanya yang jelas itu kan untuk meningkatkan kinerja, sehingga meningkatkan kualitas layanan. Kami yang ada di Puskesmas juga lebih safety, lebih aman, terjamin baik untuk petugas, masyarakat juga untuk pasien,” katanya.

Dikatakan, akreditasi ini sudah memasuki tahun ketiga. Karena untuk FKTP kegiatanya setiap tiga tahun sekali, sehingga tahun depan juga sudah mulai re akreditasi. Pihaknya berharap dari itu semua, akreditasi di setiap Puskesmas bisa naik dari yang sebelumnya. (and)

Sumber: satelitpost.com

OESAO–Kepala Puskesmas Oesao, Kabupaten Kupang,  dr. Desemiyeti Ngatriany mengatakan Puskesmas Oesao merupakan satu di antara ribuan Puskesmas se-Indonesia yang mendapat kesempatan untuk mengikuti penilaian/tes akreditasi bagi perbaikan status oleh tim supervisor Kementerian Kesehatan RI.

Proses tes akreditasi ini untuk mendapat penilaiaan bagi kualitas pelayanan Puskesmas Oesao, apakah sudah penuhi standar akreditasi atau belum.

Dr. Desemiyeti Ngatriany kepada POS KUPANG.COM, Rabu (5/9/2018) mengatakan,  tidak mudah sebuah lembaga sekelas Puskesmas  mendapatkan kesempatan ini, karena harus memenuhi sejumlah syarat  kualitas pelayanan kesehatan yang baik, penting  diakreditasi supaya BPJS bisa bekerjasama.

Dengan akreditasi bisa membantu warga dalam hal pembiayaan.

Dijelaskannya,  saat ini sudah 2.891 puskesmas seluruh Indonesia yang dinilai termasuk Puskesmas Oesao. Penilaian oleh Tim Surveior Kementerian Kesehatan ini fokus pada pada 3 hal di antaranya, soal administratif manajemen pelayanan, unit kerjasama lintas sektor dan lingkungan sekitar serta  unit pelayanan pasien dan masuk kategori KK.

“Puskesmas Oesao dibangun pada 1974 artinya sudah penuhi standar Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tapi sudah tidak diberlakukan lagi, jadi kami diuntungkan dengan bangunan yang lama yang sekarang sudah melalui proses renovasi dan pengembangan sehingga ada poin tambahan, soal status atau jenjang tingkatan yang dikejar cukup bisa dapat kelas madya saja,”, katanya.(*)

Sumber: tribunnews.com