Sumenep – Sehat jasmani dan rohani merupakan kebutuhan setiap manusia. Namun, tidak sedikit diantara mereka yang kurang memperhatikan pola hidup sehat.

Setidaknya, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat, yakni aktivitas gerak minimal 30 menit, cek kesehatan teratur dan pola makan yang sehat, seperti mengkonsumsi sayur dan buah.

Demikian disampaikan Ketua panitia jalan-jalan sehat (JJS) Puskesmas Kecamatan Arjasa, kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Nur Afni, Minggu (2/9/2018), menjelang pelepasan peserta JJS.

Untuk itu, pihaknya sengaja menggelar JJS berhadiah guna mengingatkan pola hidup sehat pada masyarakat.

“Tujuannya agar masyarakat mencintai pola hidup sehat,” kata Nur Afni.

Sementara, Kapolsek Kangean, Sumenep Iptu Karsono yang melepas peserta JJS tersebut mengajak peserta jalan-jalan sehat agar mengikuti dengan ikhlas, tidak menggerutu, serta berjalan dengan tertib.

“Utamakan kesehatan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Rute JJS, star depan Puskesmas Arjasa menuju SMA Negeri 1 Arjasa ke utara menuju Lapangan Alun-alun Arjasa.

Panitia menyediakan hadiah utama berupa dua sepeda gunung. Hadiah lainnya, magicom, setrika, handuk, kipas angin, payung dan puluhan hiburan lainnya.(Hariyanto/Agnes)

Sumber: portalmadura.com

TIMIKA – Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Timika Jaya, Papua, menargetkan capaian pelaksanaan imunisasi campak, rubella dan polio di daerah setempat hingga 80 persen.

“Kami optimistis pelaksanaan imunisasi campak, rubella dan polio 80 persen, mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Kepala Puskesmas Timika Jaya, dr Moses Untung di Timika, Minggu.

Ia mengatakan semula pihaknya menargetkan pelaksanaan imunisasi tersebut mencapai 100 persen namun karena isu kehalalan maka target capaian turun menjadi 80 persen.

“Kalau tidak ada isu-isu kehalalan itu target kami capai 100 persen,” ujar Moses.

Ia mengatakan untuk seluruh sasaran Puskesmas itu sekitar 40 persen. Jumlah sasaran anak yang harus diimunisasi di Puskesmas yang dipimpinnya menyasar sekitar 4.754 anak mulai dari umur sembilan bulan sampai 15 tahun.

“Sasarannya untuk semua, baik anak bayi balita maupun anak dilingkungan sekolah,” ujarnya.

Moses menambahkan surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pernah dikeluarkan akan dibicarakan secara bersama nanti karena nilai nego Puskesmas dengan sekolah kecil. Maka itu sebenarnya langsung pemerintah yang mengambil alih.

“Makanya kemudian pemerintah daerah rencanakan pertemuan yang rencananya Sekda yang mengundang, Dinas Pendidikan Mimika, MUI, FKUB, dan Dinas Kesehatan dilakukan,” ujar Moses.

Sumber: tajuktimur.com

Dampak Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programme) terhadap Sistem Kesehatan

 Penyesuaian struktural atau structural adjustment policies merupakan kebijakan ekonomi yang harus diikuti oleh negara-negara di dunia agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman Bank Dunia (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya untuk membantu negara tersebut melakukan pembayaran kembali hutang (repayments debt) terhadap hutang lama pada bank komersial, bank pemerintah, dan Bank Dunia (The Whirled Bank Group, 2003). Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal  di negara-negara penerima bantuan dengan cara membuat negara tersebut menjadi lebih berkonsentrasi pada market-based pricing, perdagangan dan produksi untuk meningkatkan kondisi ekonomi (Shah, 2013). Program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Programme/SAPs)  berdampak pada semua bidang di negara yang mendapat pinjaman. Dalam sistem kesehatan, SAPs dapat mempengaruhi beberapa hal, antara lain stabilisasi komponen yang dapat mengubah struktur pembiayaan pelayanan kesehatan, dampak redudansi terhadap tenaga kesehatan, perubahan terhadap cakupan layanan kesehatan, serta pengaruh terhadap desentralisasi sistem kesehatan.

Program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia tersebut memberikan pengaruh besar terhadap agenda kebijakan selama empat tahun terakhir. Penelitian Kentikelenis (2017) menjelaskan berbagai komponen dalam penyesuaian struktural dan kerangka kerja konseptual terbaru yang berkaitan dengan sistem kesehatan dan bagaimana hasil akhirnya. Secara keseluruhan, kerangka kerja tersebut memberikan gambaran konsekuensi penyesuaian struktural terhadap kesehatan melalui analisis waktu, tempat dan tingkat sosial ekonomi, serta dapat dimanfaatkan dalam penilaian dampak kesehatan ex ante dari kebijakan ini.

Selengkapnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian Kedua tentang Pengawasan menunjukkan Pemerintah perlu mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Pengawasan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum di bidang kesehatan. Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Bidang Kesehatan merupakan perwujudan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 187 dan Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Permenkes ini memuat berbagai ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bidang kesehatan dan upaya kesehatan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengawas, tugas dan wewenang tenaga pengawas, serta tindakan administratif bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran.

Selengkapnya

Merauke – Bangunan puskesmas berlantai dua di Distrik Sota, perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) telah dirampungkan dan dalam waktu tidak terlalu lama segera difungsikan.

Kepala Distrik Sota, Yuliastri Karim, kepada Jubi, Sabtu (18/8/2018), menjelaskan peletakan batu pertama pembangunan puskesmas baru dilaksanakan bulan November 2017 lalu.

Sebenarnya, lanjut dia, peletakan batu pertama tidak molor seperti demikian. Namun karena masih ada sedikit permasalahan tentang persoalan tanah sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Jadi, setelah dilakukan pembicaraan bersama pemilik ulayat, akhirnya menemui titik terang. Pembangunan baru terlaksana bulan November,” ujarnya.

Dikatakan, secara umum pembangunan fisik telah dirampungkan dan tinggal untuk digunakan. Hanya masih menunggu pengadana meubelar masuk dalam puskesmas.

“Jadi, kita belum bisa memastikan kapan mulai difungsikan. Tetapi jelasnya bahwa ketika meubeler serta peralatan lain masuk, otomatis pelayanan kesehatan sudah dapat dijalankan,” ungkapnya.

Kepala Kampung Sota, Adolf Mbani, mengatakan bangunan puskesmas termasuk sangat megah karena berada di daerah perbatasan.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah membangun puskesmas itu. Tetapi harapannya agar segera difungsikan dalam waktu dekat,” pintanya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com