Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Pembuat Kebijakan 

Tantangan kesehatan yang masih banyak dihadapi berbagai negara saat ini cenderung kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, seperti penyakit kronis, ketidaksetaraan kesehatan, perubahan iklim hingga perawatan biaya kesehatan yang belum bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat (Rudolph, et al., 2013). Untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, diperlukan kolaborasi efektif antar sektor agar dapat menghasilkan kondisi yang mampu mendukung peningkatan status kesehatan.Maka, diperlukan keterlibatan dan komitmen kuat untuk meningkatkan dampak kesehatan yang terbaik di semua level pembuatan kebijakan.

Penelitian oleh Shankardass, et al., 2018, menyebutkan terdapat pembaruan kepentingan dalam perluasan promosi kesehatan dengan memasukkan langkah determinan struktural kesehatan, termasuk fokus terhadap pelaksanaan kesehatan di semua kebijakan. Pendekatan Health in All Policies (HiAP) merupakan inisiasi yang dapat digunakan pemerintah untuk memperkuat kesetaraan kesehatan melalui pendekatan yang tahan lama dan sistematis untuk mendapatkan aksi lintas sektor yang mengarah pada kebijakan publik yang sehat dan adil.  

Selengkapnya

Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada 18-19 Juli 2018, pertemuan kembali dilakukan pada Rabu, 15 Agustus 2018 membahas pematangan analisis situasi dan prioritas masalah kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat dan dilanjutkan membahas penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Barat. Pertemuan berlangsung interaktif melalui Skype antara Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta dengan Tim Teknis yang dimoderatori oleh Muhamad Syarifuddin selaku Tim Lapangan PKMK FKKMK UGM di Kabupaten Aceh Barat.

Selengkapnya

Reportase

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Pendampingan oleh PKMK FKKMK UGM

Kabupaten Aceh Barat, 15 Agustus 2018

Menindaklanjuti pertemuan yang telah dilaksanakan pada 18-19 Juli 2018, pertemuan kembali dilakukan pada Rabu, 15 Agustus 2018 membahas pematangan analisis situasi dan prioritas masalah kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat dan dilanjutkan membahas penyusunan RAD Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Barat. Pertemuan berlangsung interaktif melalui Skype antara Dwi Handono dan Tudiono yang berada di Yogyakarta dengan Tim Teknis yang dimoderatori oleh Muhamad Syarifuddin selaku Tim Lapangan PKMK FKKMK UGM di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Nursyidah Mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Pertemuan dibuka oleh Nursyidah mewakili Kepala Bappeda Aceh dan berharap penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu-Keluarga Berencana Berbasis Hak harus sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), RPJMD Kabupaten Aceh Barat, Renstra dan Renja masing – masing OPD. Sehingga ke depan target dari kegiatan integrasi dapat diukur dan tercapai. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari Tim Teknis yang diwakili oleh Mulyani dan Cut Aman. Materi yang dipaparkan merupakan hasil diskusi identifikasi penyebab kematian ibu pada 2017 dan 2018 sertamasalah keluarga berencana yang telah disepakati oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Dwi Handono dan Tudiono kemudian memberikan tanggapan dan diskusi terkait pemaparan materi yang telah disampaikan. Diskusi berlangsung hingga pukul 12.00 WIB dan menghasilkan beberapa poin penting, diantaranya:

1. Kasus kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat pada 2017 sebanyak 9 kasus dan 2018 yaitu 2 kasus.

2. Kasus – kasus kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat sebagian besar semestinya dapat dicegah.

3. Permasalahan yang menyebabkan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat adalah:

   1. Pelayanan PONEK dan PONED yang masih kurang dari segi keterampilan tenaga kesehatan, kurang koordinasi antara petugas kesehatan, petugas kesehatan tidak berada ditempat, sarana dan prasana yang dimiliki serta persediaan darah yang kurang.
   2. Permasalahan sistem rujukan seperti keterlambatan sistem rujukan. Terkadang pasien yang tiba di rumah sakit PONEK sudah dalam keadaan parah dan ada yang meninggal pada saat perjalanan ke rumah sakit serta keengganan ibu hamil dan keluarga untuk dirujuk. Faktanya banyak yang lebih mengandalkan dukun dibandingkan tenaga kesehatan.
   3. Kualitas Antenatal Care (ANC) yang kurang baik dan tidak teratur
   4. Tindakan Post Natal Care (PNC) yang belum optimal.
   5. Kasus kematian ibu disebabkan faktor risiko seperti umur yang sudah tua, banyak anak, adanya penyakit penyerta dan lain sebagainya.

4. Selama ini belum dilakukan penjaringan WUS-PUS Risiko Tinggi oleh DPPPAKB, keterbatasan petugas KB sehingga masih kurang cangkauan pencapaian pengguna KB, adanya pemahaman di masayarakat menganggap ber – KB itu haram dan banyak anak banyak rezeki serta keengganan suami untuk ber-KB padahal istrinya berisiko. Sehingga ada hubungan antara tidak menggunakan KB dengan kasus kematian ibu.

5. Pentingnya Audit Maternal Perinatal (AMP) yang melibatkan semua sektor baik dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, bidan serta ke depannya melibatkan Ikatan Bidan Indoensia (IBI) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

6. Beberapa solusi alternatif untuk mencegah tidak terjadi lagi kematian ibu, antara lain:perbaikan sistem rujukan baik rujukan terencana ataupun emergency, perbaikan pelayanan PONEK dan PONED, aktif melakukan penjaringan WUS-PUS Risti, tersedianya sistem informasi, bidan desa lebih proaktif dan meningkatkan koordinasi dengan bidan lain atau dokter spesialis serta bidan di puskesmas harus mengetahui Bantuan Hidup Dasar tidak hanya berfokus pada persalinan.

Gambar 2. Pemaparan dan Diskusi Identifikasi Penyebab Kematian Ibu dan Alternatif Solusi Pemecahan Masalah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah akan terus berlanjut. Tim Teknis masing-masing OPD akan lebih fokus mencari solusi alternatif lokal dan solusi pemecahan masalah kematian ibu berdasarkan RAN Kesehatan Ibu dan RFP sesuai dengan identifikasi penyebab masalah kematian ibu yang telah didiskusikan.

Reportase : Muhamad Syarifuddin, MPH

Banyuwangi - Puskesmas Licin yang dilengkapi dengan layanan (Poli) jiwa dan rehabilitasi di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, merawat hingga 1.247 orang per enam bulan terakhir. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan laki-laki.

Sebagian besar mengalami gangguan skizofernia, kemudian epilepsi dan gangguan jiwa akibat penyalahgunaan obat.

Kepala Puskesmas Licin, dr Nira Ista Dewi menjelaskan, pasien yang masuk tidak hanya berasal dari Banyuwangi, namun juga dari Bali, Situbondo dan Jember. Puskesmas Licin memang dikenal memiliki fasilitas unggulan untuk menangani gangguan jiwa dan rehabilitasi.

“Tapi kalau di sini sudah tidak menampung akan diarahkan ke RS Jiwa Lawang, Malang,” kata Nira saat ditemui di kantornya, Selasa (14/8).

Jumlah pasien yang sebagian besar laki-laki, rata-rata berusia produktif antara 15-45 tahun. Dari 1.247 orang per enam bulan terakhir, rata-rata pasien menjalani rawat jalan. Terakhir, jumlah pasien rawat inap tinggal 11 orang.

“Yang baru pulang tiga, sebelumnya ada 14 orang. Per enam bulan ada 1.247, kebanyakan skizofernia dan epilepsi. Rata-rata usia produktif yang banyak. Laki-laki lebih tinggi sampai 80 persen daripada perempuan,” terangnya.

Sementara pasien dengan gangguan jiwa akibat penyalahgunaan obat-obatan seperti pil trex dan komix, rata-rata dirawat selama 2 minggu.

Puskesmas Licin memiliki 6 kamar isolasi, kemudian bangsal untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 15 ruang untuk rawat jalan. “Kapasitas ada 21 ruang, dibagi tiga sama isolasi,” kata dia.

Nira menyebut, sejauh ini pihaknya belum merasa kekurangan fasilitas tambahan ruangan inap dan perawatan. Begitu juga dengan tersedianya tenaga kesehatan yang masih bisa mengatasi. Puskesmas Licin memiliki 2 psikolog, 2 dokter umum dan 1 dokter jiwa dari RSUD Blambangan sebagai konsultan.

“Kalau perawat di jiwa ada 6, pendamping ada 6 orang juga,” terangnya.

Nira sendiri menyebut mengapa laki-laki mendominasi jumlah pasien gangguan kejiwaan. Dari berbagai peristiwa yang melatar-belakangi pasien mengalami gangguan kejiwaan, kata Nira, perempuan lebih siap secara mental sejak dini untuk menghadapi berbagai persoalan biologis.

Dia mencontohkan, sejak dini perempuan sudah merasakan menstruasi, berlangsung hingga usia menopause. Belum lagi mengetahui harus menyiapkan mental untuk melahirkan. Berbeda dengan laki-laki yang cukup menghadapi dikhitan secara budaya.

“Itu karena ya wanita lebih siap secara mental mulai saat menghadapi menstruasi, hamil, ngurus anak. Tapi di sini ada juga yang gangguan jiwa karena hamil dan melahirkan,” jelasnya.

Namun, lepas dari alasan biologis antara perempuan dan laki-laki, faktor ekonomi, tekanan psikologis dari lingkungan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kejiwaan.

Psikolog Puskesmas Licin, Yuliana menambahkan, kasus kejiwaan skizofernia yang sebagian besar dialami pasien di Puskesmas Licin memiliki detail latar belakang persoalan beragam.

“Banyak faktor yang melatar belakangi, bisa pengaruh pendidikan, ekonomi, pribadi rentan seperti keinginan orang tua besar, kalau anak tidak bisa mengimbangi bisa stres,” ujarnya.

“Skizofernia merupakan kepribadian yang terpecah belah. Dia bisa merasakan halusinasi, waham dan paranoid. Solusinya harus perbanyak refreshing,” tambahnya.

Sementara halusinasi yang dirasakan pasien bisa secara visual dan audio. Kemudian mengalami waham, berupa keyakinan yang tidak bisa dirubah.

“Waham keyakinan kekeh enggak bisa dirubah, misalkan keyakinan ada yang ngejar saya setiap hari,” katanya. (ES/MUA)

Sumber: merdeka.com

SEMARANG - Pengertian dini mengenai reproduksi bagi anak-anak yang akan tumbuh dewasa perlu dilakukan.

Edukasi ini menjadi satu di antara beberapa cara untuk memberikan pengertian terkait hidup sehat.

“Siapa yang sudah pernah mendengar mimpi basah?” tutur staf bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Labdosari, Annisa Arum Safitri kepada para siswa kelas VI SD 25 Al-Azhar Semarang, Rabu (15/8/2018).

Tampak anak-anak antusias. Pemberian pengarahan terkait reproduksi jelang remaja ini diharapkan bisa membantu anak-anak untuk menghadapi perubahan fisik maupun psikis.

“Pada laki-laki yang tumbuh dewasa nanti akan memiliki perubahan suara, tumbuh kumis, janggut,” jelas Annisa.

Annisa tampak semangat dan telaten menjelaskan perubahan-perubahan fisik yang akan terjadi saat dewasa.

“Di rumah orangtua juga sudah memberi pengertian mengenai datang bulan,” tutur Husna, siswi kelas VI SD Al-Azhar 25 Semarang, kepada Tribunjateng.com.

Pengenalan kesehatan reproduksi ini juga termasuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

“Kami melakukan ini supaya remaja sekarang bisa menjaga dan memelihara organ-organ reproduksinya dengan lebih baik,” jelas Anisa kepada Tribunjateng.com.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang menegaskan jika usia remaja yakni mukai 9 tahun – 19 tahun.

“Mereka harus sudah tahu bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh oranglain,” jelas Anisa.

Bertepatan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias), Puskesmas Lebdosari Semarang hari ini selain melakukan sosialisasi reproduksi juga melakukan imunisasi untuk kelas satu. (*)

Sumber: tribunnews.com

Reportase

Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Malang

Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM

Pertemuan Senin – Selasa, 19 – 20 Februari 2018

Setelah melalui persiapan dan scoping yang dilakukan pada akhir 2017, tim inti  PKMK FK -UGM kembali berkunjung ke Malang dengan satu tujuan utama yaitu implementasi kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Kunjungan ini sekaligus menandai ‘kick off’ dengan menempatkan satu asisten lapangan. Tugas asisten adalah memfasilitasi setiap pendampingan bersama tim teknis yang diselenggarakan di Kabupaten Malang. Sebelum workshop dilaksanakan pada 21 – 22 Februari, tim PKMK FK UGM melakukan kunjungan ke beberapa dinas terkait dalam upaya penggalangan komitmen dan advokasi kepada stakeholder untuk Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang.

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi kepada Kepala dan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

dr. Hadi Puspita, selaku Kepala Dinas beserta Drs. R. Nono Ratnadie, MM, selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyambut baik kunjungan dari tim PKMK FK UGM. Beberapa hal yang menjadi pesan dan poin penting dalam pertemuan tersebut, antara lain:

1. Kolaborasi program dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Malang pernah dilaksanakan sebelumnya pada 2014, namun akhirnya meredup dan tidak berlanjut karena terjadi pergantian pimpinan serta berkurangnya komitmen antar instansi terkait.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian yang juga berperan dalam membantu menurunkan angka kematian ibu, memiliki satu program inovasi dengan Wanita Usia Subur (WUS) beresiko tinggi (Risti) sebagai sasaran utama yaitu program Contraseptive Woman at Risk (Contra War).
3. Terdapat pelayanan publik yang bentuknya ialah data realtime dari Dinas PPKB
4. Dalam rangka membantu proses Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang, Kepala Dinas PPKB meminta dan mengharapkan adanya keterlibatan kembali para pelaku program kolaborasi terdahulu yaitu bersama-sama tim Sutera Emas dari dinas kesehatan dan puskesmas, serta SIJARIEMAS  dari RSUD Kanjuruhan.

Selanjutnya, pada hari kedua di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang di ruang pertemuan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang masih berlokasi di Pendopo Kota Malang.

Gambar 2. Advokasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pertemuan berlangsung sangat singkat dikarenakan padatnya jadwal Kepala Bappeda, namun berhasil mencapai satu komitmen dimana Kepala Bappeda mendukung pelaksanaan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di Kabupaten Malang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai bidang / bagian yang mengurus masalah kesehatan di Kabupaten Malang.

Pertemuan Selasa, 28 Februari 2018

Menindaklanjuti permintaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada pendampingan tim teknis yang kedua kalinya di Kabupaten Malang, tim PKMK FK UGM menyempatkan untuk kembali melakukan advokasi kepada para pemegang kebijakan yaitu melalui kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan

Gambar 3. Advokasi kepada Kepala Sub Bagian Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan

Beberapa poin penting dari hasil pertemuan bersama perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan diantaranya:

1. Sistem yang ada di Kabupaten Malang sangat memungkinkan untuk diterapkan  jugadi daerah lain di Indonesia.
2. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah audiensi dengan Kepala Daerah.
3.  Keterlibatan RSUD dalam Integrasi  Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana:
   1. Penanganan dan pelaporan di Dinas Kesehatan
   2. Dengan adanya kolaborasi, RSUD akan sangat dimudahkan dalam segala hal
   3. Tidak perlu lagi ada dana khusus, karena sudah termasuk dalam penanganan yang dilakukan
4. Output dari program SIJARIEMAS di RSUD Kanjuruhan terbaca di dinas kesehatan dan Dinas PPKB
5. Secara keseluruhan, 3 program yang dahulunya berkolaborasi (Sutera Emas, SIJARIEMAS, Contra War) adalah sama, ketiganya adalah program surveilans yang mengandalkan aplikasi software yang dikelola oleh sistem
6. Diawali dengan program Sutera Emas di dinas kesehatan, konsep program Sutera Emas sudah dimulai ada sejak 2010, hingga akhir 2013 dan  2014, sekarang menjadi kurang aktif karena kurangnya komitmen pimpinan yang baru.
7. SIJARIEMAS merupakan penjaringan untuk emergensi maternal neonatal, sudah dimulai sejak tahun 2014

Setelah berdiskusi dengan Kasubag Rekam Medik dan Evapor, tim PKMK FK-KMK UGM selanjutnya diajak ikut serta menuju ruang IGD untuk melihat bentuk program dan proses pengaplikasian dari program SIJARIEMAS. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kesehatan dan melihat langsung simulasi penggunaan aplikasi Sutera Emas di Dinas Kesehatan.

Gambar 4. Petugas IGD RSUD Kanjuruhan mensimulasikan Program SIJARIEMAS

Gambar 5. Simulasi Aplikasi Sutera Emas oleh Staf Evapor Dinas Kesehatan

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH