Reportase

Persiapan Implementasi Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Kabupaten Lahat

Pendampingan oleh PKMK FK-KMK UGM

Pertemuan Senin, 29 Januari 2018

Sejak persiapan dan scoping selesai dilaksanakan sekitar Desember 2017, Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono selaku tim inti dari PKMK FKKMK UGM melakukan kunjungan kembali di Kab. Lahat. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan kedua setelah persiapan dan scoping kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di KabupatenLahat, tujuannya adalah implementasi kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Kick off dimulai setelah kunjungan oleh Tim inti dari PKMK FK-KMK UGM, sekaligus penempatan seorang asisten lapangan. Tugas asisten yaitu memfasilitasi setiap pendampingan bersama tim teknis. Pendampingan rencananya akan diselenggarakan di Kab. Lahat. Sebelum workshop pada 31 Januari, terlebih dahulu Tim PKMK FKKMK UGM melakukan kunjungan ke beberapa Dinas dalam upaya penggalangan komitmen dan advokasi kepada stakeholder untuk Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Gambar 1. Kunjungan dan Advokasi Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Lahat

Kunjungan ke dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersebut disambut baik oleh Kepala Bidang di Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat. kunjungan ini diawali dengan diskusi tentang KB terkait Unmeet Need, TFR, CPR dan lain-lain di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan kesediaan dan dukungan serta komitmen dari Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat dan diskusi ditutup dengan pembentukan Tim Teknis di lingkup Dinas DALDUK & KB Kab. Lahat.

Setelah dari Dinas DALDUK & KB, Dwi Handono Sulistyo bersama Tim PKMK FKKMK UGM lainnya melanjutkan kunjungan pertemuan dengan Kepala BAPPEDA Kab. Lahat, diskusi diawali dengan permohonan kesediaan, dukungan, kerja sama dan ijin terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan integrasi tersebut dilakukan di Kab. Lahat.

Pertemuan Selasa, 30 Januari 2018

Dwi Handono Sulistyo beserta Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Dinas Kesehatan. Permohonan kesediaan, dukungan, kerja sama dan ijin terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara umum maksud dan tujuan kegiatan integrasi tersebut diatas di Kab. Lahat menjadi hasil diskusi pertemuan hari itu.

Pertemuan Selasa, 10 April 2018

Kunjungan Tim FKKMK UGM ke RSUD Kab. Lahat disambut baik oleh Direktur RSUD Kab. Lahat, kunjungan terebut membahas tentang ijin kerjasama dan dukungan RSUD terkait kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kab. Lahat.

Gambar 2. Advokasi ke Direktur RSUD Kab. Lahat, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Ruangan Kebidanan RSUD Kab. Lahat

Reportase oleh: Habibi Zamuli, MPH

Reportase

Advokasi Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Aceh Barat

Pendampingan oleh  PKMK FK-KMK UGM   

Gambar 1. Advokasi Tim Pusat dan PKMK FK-KMK UGM terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Aceh Barat

Selasa – Rabu, 6-7 Februari 2018

Kegiatan advokasi dilakukan selama 2 hari pada 6-7 Februari 2018 di Dinas Kesehatan, Dinas PPPAKB, dan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada hari pertama Tim PKMK FK-KMK UGM mulai melakukan advokasi di Dinas Kesehatan bersama dr. Lutfi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Afifah selaku Kabid Kesmas dan Kartini selaku Kabid Pelayanan dan SDK Dinkes Kabupaten Aceh Barat. Tim PKMK FKKMK UGM yang mengikuti kegiatan advokasi yaitu Dwi Handono selaku Ketua Tim PKMK, Tudiono Djasim selaku expert PKMK, dan Ahmad Yani selaku Koordinator Lapangan di Aceh Barat.

Setelah mendengarkan penjelasan serta diskusi dari Ketua Tim dan Expert PKMK FK-KMK UGM, Kepala Dinkes memberikan respon positif dan bersedia berkontribusi dalam kegiatan. Atas rekomendasi dari Kepala Dinkes, Tim PKMK kemudian melanjutkan advokasi bersama Kabid Kesmas serta Kabid Pelayanan dan SDK. Bidang Kesmas yang merupakan salah satu actor penting dalam kegiatan juga bersedia untuk ikut berkontribusi dan memperkuat kerja sama dengan Dinas DPPPAKB, RSUD, dan OPD lainnya.

Dari Dinas Kesehatan, Tim PKMK FK-KMK UGM melanjutkan kegiatan advokasi di Dinas PPPAKB bersama Ena selaku Sekretaris DPPPAKB dan Emi selaku Kabid Dalduk KB, Vona selaku Kasie KB, dan Sri selaku Kasie Dalduk. Sekretaris DPPPAKB menyambut baik kedatangan Tim PKMK dan berkomitmen untuk berkontribusi mensukseskan kegiatan setelah mendengarkan penjelasan dan diskusi dengan Tim PKMK. Kabid dan Kasi Dalduk KB yang ikut hadir dan aktif berdiskusi di ruangan juga berkomitmen untuk dapat berkontribusi jika dibutuhkan dalam kegiatan nantinya.

Pada hari kedua Tim PKMK FK-KMK UGM melakukan advokasi di Bappeda bersama Kepala Bappeda, Kabid, dan TP2D. Pada saat advokasi, Kepala Bappeda justru tidak menyinggung gambaran kegiatan yang akan dilakukan, namun meminta alasanmengenai terpilihnya Kabupaten Aceh Barat sebagai pilot project, dan menjelaskan bagaimana alur dalam mengadakan kegiatan kerjasama di Kabupaten Aceh Barat. Mengingat pihak yang lebih berwenang dalam memberikan jawaban adalah Tim Pusat, dan Tim PKMK FKKMK UGM juga mengira sudah ada estafet informasi dari Kepala Bappeda yang lama kepada Kepala Bappeda yang baru, akhirnya pembahasan tersebut dilanjutkan pada acara kick off yang berlangsung 8-9 Februari 2018 bersama Tim Pusat yang diwakili oleh Melani dari UNFPA.

Jum’at,11 Mei 2018

Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan sosialisai dan advokasi di Kabupaten Aceh Barat pada 11 Mei 2018. Tim Koordinasi RFP terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Bupati, karena berhalangan hadir. Bertempat di ruang Kepala Bappeda, pertemuan dihadiri oleh Asisten Bupati, Kepala Bappeda, Kepala dan Sekretaris Dinas PPPAKB, Direktur RSU Cut Nyak Dhien, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Sekretaris BPKD. Tim Koordinasi RFP dan PKMK FKKMK UGM yang hadir antara lain BAPPENAS yang diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS dan Sri Ratna, UNFPA diwakili oleh Julianto dan Samidjo, BKKBN diwakili oleh Siti Fatonah, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Hutagalung, dan PKMK FK-KMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono serta Ahmad Yani.

Dalam pertemuan ini, dijelaskan historical alasan mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project hingga kegiatan berjalan sampai saat ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penjelasan singkat oleh Kepala Bappeda dan Asisten Bupati yang ditekankan pada tanggapan Bupati Aceh Barat terkait kegiatan ini, bahwa Bupati mendukung kegiatan dan mempercayakan keberlanjutan kegiatan pada Bappeda dan OPD lainnya

Selasa, 17 Juli 2018

Pendampingan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Barat perlu penyegaran ulang mengingat adanya lelang jabatan eselon II ataupun mutasi pejabat baik pejabat eselon III dan eselon IV yang berdampak pada pergantian Tim Teknis. Untuk itu, dalam melanjutkan proses pendampingan yang akan dilakukan nantinya, tim PKMK FKKMK UGM yang diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono dan Muhamad Syarifuddin melakukan kunjungan ke Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) dan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat dalam upaya penggalangan komitem ulang dan advokasi kepada stakeholder terkait.

Gambar 2. Kunjungan dan Advokasi ke Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat

Marjan. H selaku Sekretaris Bappeda menerima kunjungan tim PKMK FKKMK UGM di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan itu, belum dapat menemui Kepala Bappeda  karena sedang berada di luar kota mendampingi Bupati di Bali. Dwi Handono selaku ketua tim PKMK FK-KMK UGM menjelaskan kembali secara umum pengembangan model integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak, mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project dan tujuan kegiatan integrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Aceh Barat yang cukup tinggi. Respon dari Sekretaris Bappeda sangat baik, mendukung dan akan membantu untuk pelaksanaan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 3 . Kunjungan dan Advokasi ke Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat

Selanjutnya, tim PKMK FK-KMK UGM melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PPPAKB Kabupaten Aceh Barat. Ena Herisna yang sudah sejak awal terlibat dalam kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana tetap mendukung. Harapannya kegiatan ini ke depan dapat berkolaborasi dengan program Kampung KB Muslimah yang menjadi program unggulan Bupati Aceh Barat sekarang.

Kunjungan berikutnya dilakukan di RSUD Meulaboh Aceh Barat dan langsung diterima oleh Furqanza Direktur Rumah Sakit dan terakhir bertemu Kepala Dinas Kesehatan H.T. Ridwan di Ruangan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat. Keduanya menjelaskan permasalahan sektor kesehatan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat seperti permasalahan kematian ibu, pelayanan kesehatan, permasalahan tenaga kesehatan dan sebagainya. Terkait dengan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang akan dan sedang dilakukan, keduanya sangat mendukung dan siap membantu karena kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan kesehatan kematian ibu di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 4. Kunjungan dan Advokasi ke Direktur Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Barat

Reporter : Muhamad Syarifuddin, MPH

MBAY – Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Boawae dalam hal pelayanan kepada pasien.

Satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan dalam bidang obat-obatan.

Pelayanan obat di UPTD Puskesmas Boawae yaitu dengan dua jenis pelayanan. Yaitu pelayanan obat konvensional dan obat tradisional.

Pelayanan Obat tradisional bagi pasien diadakan setiap hari Sabtu, biasa disebut pelayanan Sabtu Tradisional.

Obat itu adalah hasil dari ramuan atau racikan yang dikelola oleh para petugas dari Puskesmas Boawae.

Pasien diberi obat tradisional sesuai dengan takaran yang ada.

Kepala UPTD Puskesmas Boawae, Wilfrida Daeni, mengatakan, pihaknya berupaya untuk memberikan inovasi di Puskesmas melalu tanaman obat-obatan tradisional. Sehingga pasien tidak harus mengkonsumsi obat konvesional.

Ia mengaku sangat senang dengan adanya tanaman obat-obatan tradisional di Puskesmas Boawae.

“Kami tanam obat-obat tradisional di Puskesmas. Ini bertujuan agar pasien juga bisa ikut. Kami sarankan mereka untuk ikut seperti yang kami buat,” ujar ibu yang akrab disapa Eni ini, kepada POS KUPANG.COM, Rabu (15/8/2018).

Ia mengaku dirinya juga mendorong agar semua bidan atau petugas kesehatan wajib membuat tanaman obat-obatan tradisional. Sehingga bisa memberi layanan obat tradisional kepada pasien.

“Semua bidan yang ada didesa diwilayah kerja Puskesmas Boawae, mereka diwajibkan untuk tanam obat-obatan tradisional,” ujar Eni.

Ia mengaku pelayanan obat tradisional di Nagekeo hanya ada Puskesmas Boawae.

Ia mengaku ketika melihat tren penyakit dalam minggu itu tinggi atau meningkat berarti segera untuk bagian pelayanan obat-obatan tradisional.

“Ketika melihat penyakit tertinggi dalam minggu itu kita arahkan mereka ke pelayanan obat-obatan tradisional dalam Puskesmas dibagian pelayanan Obat Tradisional,” ujar Eni.

Ia mengharapkan agar dengan adanya inovasi tersebut dapat menunjang dan meningkatkan derajat kesehatan. (*)

Sumber: tribunnews.com

BANJARBARU – Kebahagian diungkapkan Nana Daniatina. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Sebamban I, Kabupaten Tanah Bumbu ini tak menyangka inovasi yang dibuatntya membawanya mewakili Kalsel di kategori Gizi sebagai perwakilan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas di Kalsel ke tingkat nasional.

“Senang sekali inovasi saya ternyata membawa hoki,” ujarnya, Selasa (14/08/2018).

Inovasi yang bernama Tata Laksana Penanganan Pertumbuhan Balita Kurus (Tangan Tuan Takur) menjadi satu dari lima inovasi yang dipilih untuk maju ke tingkat nasional.

Tanya Tuan Takur jelas Nana merupakan bentuk inovasi untuk mencegah kematian balita. Selama ini pemerintah tampak lebih fokus kepada gizi buruk namun masalah gizi kurang masih jarang diperhatikan.

Tangan Tuan Takur jelasnya bekerjasama dengan kader, camat dan CSR sehingga dalam pelaksanaannya tidak bekerja sendiri.

“Aplikasinya juga ada dan bisa dioperasikan secara offline jadi lebih merangkul masyarakat,” ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ia berharap nantinya Kalsel bisa bebas stunting, wasting, dan gizi buruk.

Kali itu Nana dan empat orang lainnya mendapatkan penghargaan dari Pemprov Kalsel yang diberikan oleh Wakil Bupati Kalsel, H Rudy Resnawan di halaman Setdaprov Kalsel di Banjarbaru usai apel peringatan hari jadi provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Kesehatan Prov Kalsel, HM Muslim mengatakan bahwa kelima Tenaga Kesehatan Teladan ini adalah yang terbaik, karena merupakan hasil seleksi dari tenaga kesehatan terbaik se Kalsel.

Selanjutnya sebut Muslim, mereka akan dikarantina di Jakarta, yaitu dari tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus. Selanjutnya, mereka akan memaparkan inovasi yang mereka buat di hadapan para dewan juri di tingkat nasional.

Sebelum berangkat dan dilepas secara resmi, para Tenaga Kesehatan Teladan ini, masing-masing mendapatkan bantuan berupa dana pembinaan sebesar Rp 14 Juta dan piagam penghargaan.

Bantuan dana pembinaan dan piagam ini diserahkan langsung oleh Sekdaprov Kalsel kepada masing-masing Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Kalsel.

“Selamat kepada lima tenaga kesehatan teladan, anda berada di sini dan menjadi wakil Kalsel di tingkat nasional, secara intelektual sudah bagus. Namun perlu diingat, hal lainnya harus dipersiapkan adalah kesipan mental, kemampuan berinteraksi, keramahan, dan tetap rilek dalam menjalani segala tantangan yang diberikan” pesannya.

Selain Nana Daniatina, tenaga kesehatan lain yang juga menjadi tenaga kesehatan teladan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Rian Saputra dari Puskesmas Lasung, Kabupaten Tanahbumbu, Kategori Kesehatan Masyarakat, dr Annisa Mayasari, kategori Dokter Umum dari Puskesmas Kurau, Tanah Laut, Nur Afrida Rosita,SKM, kategori Kesehatan Lingkungan berasal dari Puskesmas Terminal, Banjarmasin, Maria Ulfah kategori kefarmasian dari Puskesmas Alalak Selatan, Banjarmasin.

(banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Sumber: tribunnews.com

LAHAT – Perjuangan ibu melahirkan bukan sebuah perkara yang mudah. Tak sedikit yang meninggal akibat proses tersebut.

Hal itulah yang kini menjadi fokus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Lahat. Pasalnya, terhitung Agustus 2018 ini kasus angka kematian ibu (AKI) tercatat sudah tiga orang, sedangkan untuk angka kematian bayi (AKB) tercatat satu orang.

“Untuk itulah, jajaran bidan yang ada di Kabupaten Lahat, terus melakukan monitoring evaluasi, sehingga baik AKI dan AKB mampu ditekan serendah mungkin,” ungkap Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Lahat, Hj Yetty Ruspiani SST, saat peringatan hari jadi IBI ke 67, di gedung Kesenian Lahat, Senin (13/8).

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap bidan, termasuk dalam menangani ibu hamil hingga melahirkan.

“Disinilah peran kita sangat vital, baik di kota hingga pelosok desa dengan begitu angka kematian mampu ditekan sedini mungkin. Kematangan organisasi dan berbagai pengalaman serta perkembangan, sebagai profesi bidan,” ujar Hj Yetty.

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Marwan Mansyur SH MM menuturkan profesi yang disandang ini bersinggungan langsung kepentingan masyarakat.

“Saya mengunjungi beberapa puskesmas di desa banyak yang masih kekurangan tenaga bidan. Kita berharap kedepan dengan koordinasi lintas sektoral ada sinkronisasi sehingga tidak ada lagi keluhan dari pelayanan bidan,”harapnya.

Ditambahkannya, bidan yang ada di Lahat dapat memperhatikan sehingga pelayanan ibu hamil, melahirkan dan perawatan anak dapat termonitoring. “Kita tahu Pengabdian para Bidan selama ini luar biasa. Melayani masyarakat dari tingkat desa hingga ke ujung pelosok desa. sulit untuk menjangkau, tapi yakinlah,” tutur Marwan. (SP/Ehdi Amin)

Sumber: tribunnews.com