BANGKA - Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Pangkalpinang dr Ristum mengatakan, saat ini dua puskesmas, yakni Puskesmas Gerunggang dan Puskesmas Melintang yang diharapkan mendapatkan akreditasi utama.

Puskesmas Gerunggang dan Melintang dinilai oleh tim survei dari Kementerian Kesehatan pada Rabu (1/8/2018). Ada aspek Puskesmas yang dinilai yakni adminsitrasi, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

“Secara persiapan dan sarana prasaran-nya kami siap. SDM di dua puskesmas punya komitmen yang tinggi untuk terakreditasi. Ini juga agar masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kami berharap Puskesmas ini minimal mendapatkan akreditasi utama lah,” kata Ristum kepada Bangka Pos, Rabu (1/8/2018).

Sumber: tribunnews.com

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat Koordinasi dengan Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas se-Kota Tangsel dan Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangsel di Restouran Saepisan, Serpong, Rabu (1/8/2018).

Rapat gabungan yang dilakukan satu kali dalam sebulan tersebut merupakan salah satu bentuk evaluasi sejauh mana pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD dan sejauh mana kepuasan masayarakat.

“Rapat ini hanya rapat koordinator biasa sekaligus silaturahmi guna untuk penyegaran dan menyamahkan persepsi dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Tangsel,” jelas Deden Deni, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel.

Deden mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya membahas penguatan program peningkatan pelayanan masyarakat. “Itu yang kita bahas, terkait struktur organisasi, teknis dilapangan dan membahas perencanaan perencanaan kedepannya seperti apa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Wakil Walikota Tangsel Banyamen Davnie yang sempatkan hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, dirinya dalam rapat tersebut lebih menekankan bahwa dalam rapat ini harus menemukan dan menjawab tantangan pelaksaan tugasnya. Sebab menurutnya, kesehatan adalah suatu hal yang sensitif.

“Keseimbangan itu yang harus kita capai, dan berharap kegiatan seperti ini harus sering dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk menjaga keseimbangan antara seluruh pelaksanaan urusan Infrastruktur dalam pelaksanaan kesahetan dengan tuntutan masyarakat yang begitu banyak, seperti obatnya, jumlah sarana kesehatan masyarakat kita, medisnya, para medisnya dan lain sebagainya,” ujarnya seusai  rapat. (Ban)

Sumber: tangerangonline.id

Reportase

Pendampingan Tim Teknis dalam Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Kabupaten Malang, 25 – 26 Juli 2018

Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang dengan agenda pertemuan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini tim PKMK FKKMK UGM mengajak serta perangkat daerah (OPD) lain yang dianggap turut serta menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud antara lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kementrian Agama di Kabupaten Malang dan perwakilan TP PKK Kabupaten Malang.

Pertemuan yang digelar selama dua hari tersebut diawali dengan sosialisasi kembali kepada peserta rapat yang sebagian merupakan ‘peserta baru’ dalam pertemuan tim teknis yang telah enam kali dilaksanakan di Kabupaten Malang. Kehadiran perangkat daerah (OPD) baru ini diharapkan dapat ikut serta terlibat dan mengambil bagian untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Malang khususnya pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan keluarga berencana.

Foto 1. Pembukaan Pertemuan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Malang.

Pertemuan diawali dengan agenda penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Anik Sugianti Hidayat, SE., M.Si, selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, membuka secara resmi rapat pertemuan sekaligus menyampaikan beberapa hal. Hal yang dimaksudantara lain berkaitan dengan waktu dan surat edaran untuk pembahasan penyusunan rencana kerja masing-masing perangkat daerah agar menyesuaikan dengan kegiatan yang juga sedang disusun.  Terkait program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak, Bappeda dalam perannya sebagai koordinator program dan kegiatan lintas perangkat daerah menyambut baik program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang telah memasuki tahap penyusunan awal rencana aksi daerah (RAD).

Menanggapi sambutan dari Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Dwi Handono menegaskan bahwa RAD yang disusun adalah bersifat lintas sektor untuk legalitas perencanaan program dan selanjutnya akan menjadi dokumen kabupaten yang disusundalam Renja, DAK dan RKA. Adanya RAD ini dapat menunjukkan keberlangsungan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang.

Gambar 2. Pertemuan Tim Teknis turut dihadiri oleh Perwakilan Tim Pusat (UNFPA)

Selain tim teknis dan beberapa perwakilan perangkat daerah (OPD) lain, pertemuan kali ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Tim Pusat yakni perwakilan dari UNFPA, Tira Aswitama. Selama proses diskusi, Tira Aswitama menyampaikan beberapa hal diantaranya melaksanakan sosialisasi dokumen yang telah disusun oleh Tim Pusat yang dapat menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Selain itu, dalam diskusi tersebut Tira juga menyampaikan hal terkait rencana kegiatan dalam penjaringan wanita usia subur (WUS) dan pasangan usia subur (PUS), agar perlu memperhatikan penjaringan saat masa nifas. Sebab, kasus kematian di kabupaten Malang hingga Juni 2018 tercatat 6 kematian ibu, dimana 2 kasus diantaranya meninggal saat masa nifas. Selain itu, faktor ‘3 Terlambat’ juga dianggap sebagai penyumbang terjadinya kasus kematian ibu di Kabupaten Malang sehingga perlu perhatian lebih dalam tahap rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi.

Gambar 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dalam Pertemuan Tim Teknis di Ruang Rapat Kantor Bappeda

Kehadiran dr. Hadi Puspita pada pertemuan hari kedua sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Malang dalam menyambut program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak. Sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang, dr. Hadi Puspita telah mencatat banyak prestasi dan membuat banyak program yang sangat mendukung peningkatan Kesehatan Ibu dan pencapaian Keluarga Berencana. Salah satu program yang paling sukses dan telah meraih banyak penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Malang adalah program ‘Contra War’. Program yang menyasar kelompok pasangan usia subur (PUS) dengan resiko tinggi (Risti) ini telah berhasil dalam membantu percepatan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Malang.

Dalam penjelasannya terkait contra war, dr. Hadi Puspita menyampaikan bahwa program ini mampu bertahan meskipun dengan anggaran yang sangat minim karena adanya komitmen yang kuat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Adanya komitmen bersama untuk program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak juga sangat diperlukan agar program dapat terus berjalan. Apapun ‘mesinnya’ (baik itu program contra war, atau program lainnya), jika tidak ada komitmen, maka sistem tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, sebelum menutup acara pertemuan, dr. Hadi Puspita berpesan agar antar perangkat daerah (OPD) dapat saling berbagi data, agar data dengan sasaran yang sama di Kabupaten Malang terlihat sama dan selaras.

 Penulis: Yunita Sari Thirayo, MPH

Pendampingan Tim Teknis dalam Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD)

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak

Tim PKMK FKKMK UGM (Dwi Handono Sulistyo dan Tudiono) kembali menyelenggarakan pertemuan bersama tim teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Kabupaten Malang dengan agenda pertemuan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini tim PKMK FKKMK UGM mengajak serta perangkat daerah (OPD) lain yang dianggap turut serta menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan program Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak di Kabupaten Malang. Perangkat Daerah (OPD) yang dimaksud antara lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Kementrian Agama di Kabupaten Malang dan perwakilan TP PKK Kabupaten Malang.

Selengkapnya

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana melalui Peningkatan Kesadaran terhadap Hak Kesehatan Ibu dan Pelayanan Berkualitas

Setiap perempuan memiliki hak untuk menjalanikehamilan dan persalinan yang sehat dan aman seperti yang tertuang dalam International Conference of Population and Development (ICPD) Kairo sejak 1994. Namun saat ini, belum semua perempuan mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Masih banyak ditemui kasus kematian ibu akibat komplikasi pasca persalinan (postpartum), terlambat dirujuk atau keterbatasan akses menuju pelayanan kesehatan. Permasalahan kematian ibu dan bayi sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang kesehatan. Pendekatan lintas sektor diperlukan guna mendukung program intervensi dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Diperlukan komitmen dan kesadaran yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat memenuhi hak perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penelitian George dan Branchini (2017) menyebutkan meningkatkan kesadaran terhadap hak seseorang merupakan proses berbasis nilai yang memerlukan cara berpikir dan aksi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan beberapa contoh intervensi meningkatkan kesadaran terhadap hak perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain menyebarkan informasi, mereka juga melakukan pendekatan terhadap lembaga pemerintah dan swasta untuk menjaring pengalaman dan informasi dari berbagai sudut pandang. Tujuannya untuk mengubah pola pikir dan menghubungkan para pemangku kepentingan di seluruh tingkat sistem kesehatan. 

Selengkapnya

KALIANDA  — Menjelang dilaksanakannya imunisasi measles rubella (MR), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rawat Inap (PRI) Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, gencar mensosialisasikan imunisasi MR kepada masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, sosialisasi itu dilakukan dengan cara pemasangan banner atau spanduk informasi di sudut-sudut sekolah dan posyandu atau kantor Desa. Sosialisasi itu juga dilakukan pada kegiatan posyandu oleh Bidan Desa dan Pustu.

Kepala UPTD PRI Sragi, Sumari Sasmito mengatakan pihaknya saat ini terus mensosialisasikan kampanye imunisasi MR kepada masyarakat. Hal ini agar semua anak usia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun dapat terimunisasi MR semua.

“Bukan hanya di sekolah dan posyandu, tapi di kantor desa juga kita pasang banner informasi imunisasi MR. Bidan Desa pun sudah kami imbau agar bisa mensosialisasikan saat posyandu. Kemudian, setiap pertemuan dengan aparat desa pun kami imbau agar menyampaikan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (25/7/2018).

Bahkan, kata Sumari, pihaknya juga meminta kepada stakholder di wilayah Kecamatan Sragi dapat turut serta menyosialisasikan imunusasi MR tersebut. “Jadi, semua bisa menyosialisasikan MR. Ya, paling tidak mengajak untuk diimunisasi karena sangat penting,” katanya.

Sumber: lampost.co