KENDAL - Tim Surveyor Akreditasi dari Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melakukan survey akreditasi kelayakan standar pelayanan pada Puskesmas Sukorejo 2, Kangkung 2 dan Weleri 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Moh. Toha, ST, MT Selasa malam (24/7/2018) di Ruang Merak Agrowisata Tirto Aru m Kota Kendal membuka kegiatan tersebut.

Sekda Toha berharap survey akreitasi yang mulai berjalan dari 25 hingga 27 berjalan lancar, diberi kenudahan dan mendapatkan hasil yang terbaik.

“Kami berharap, ketiga Puskesmas Kami dapat lolos akreditasi sehingga semakin memicu mutu pelayanan kesehatan di sekitar wilayah Puskesmas dan di Kabupaten kendal pada umumnya,” bilang Toha.

Lebih lanjut Toha menjelaskan, untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan menejemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan satndar yang sitetapkan yakni melalui mekanisme akreditasi.

Sementara perwakilan dari Tim FKTP Kementrian Kesehatan RI menerangkan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali.

Selain itu akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS.

“Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajeman resiko.

Dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, setelah penilaian kemudian berhenti. Namun bagaimana kita senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas sehingga derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kendal yang optimal bisa terwujud,” bebernya. ( Kominfo / heDJ )

Sumber: tribunnews.com

Reportase

Sosialisasi, Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak oleh PKMK FKKMK UGM

18-19 Juli 2018

Kabupaten Aceh Barat

Pendampingan dan fasilitasi tim teknis Kabupaten Aceh Barat dalam kegiatan: Modelling of The Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Rights-based Family Planning at District Level 2017-2018 kembali dilakukan. Pertemuan berlangsung selama 2 hari pada 18-19 Juli 2018 dengan agenda sosialisasi dan penggalangan komitmen kepada tim teknis mengingat adanya mutasi pejabat yang berdampak pada pergantian anggota tim teknis, penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan penyusunan awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Selengkapnya

Peraturan LKPP Untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bapak/Ibu Yth,

Minggu lalu telah disampaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru. Salah satu yang baru dalam kebijakan tersebut adalah bahwa hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Dalam konteks tersebut, tepat pada 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal yang menarik adalah Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dengan peraturan tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi multi tafsir yang bisa menimbulkan masalah hukum seperti yang sering terjadi selama ini.

Selengkapnya

Reportase

Sosialisasi, Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan Penyusunan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak oleh PKMK FKKMK UGM

18-19 Juli 2018

Kabupaten Aceh Barat

Pendampingan dan fasilitasi tim teknis Kabupaten Aceh Barat dalam kegiatan: Modelling of The Integrated Programming, Planning and Budgeting for Maternal Health and Rights-based Family Planning at District Level 2017-2018 kembali dilakukan. Pertemuan berlangsung selama 2 hari pada 18-19 Juli 2018 dengan agenda sosialisasi dan penggalangan komitmen kepada tim teknis mengingat adanya mutasi pejabat yang berdampak pada pergantian anggota tim teknis, penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan penyusunan awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak.

Sehari sebelum pertemuan, Tim PKMK FKKMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono dan Muhamad Syarifuddin bertemu dengan Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas PPPAKB, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Cut Nyak Dhien untuk silaturahmi dan menjelaskan perkembangan kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak yang sedang dilakukan di Aceh Barat.

Gambar 1. Pembukaan Pertemuan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Barat pada 18 Juli 2018

Senyum ceria dari para tim teknis dan tim PKMK FKKMK UGM menandai dimulainya pertemuan pada hari pertama. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Barat pertemuan resmi dibuka Sekretaris Bappeda. Dalam sambutannya, Sekretaris Bappeda menyampaikan beberapa data permasalahan kesehatan di Aceh Barat dan berharap kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak sejalan dengan visi dan misi Bupati Aceh Barat sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Turut hadir juga Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPPAKB, Perwakilan dari RSUD Cut Nyak Dhien, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPPAKB, Kepala Bidang Perencanan Bappeda, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat.

Pertemuan diawali dengan perkenalan dan penjelasan kembali oleh Dwi Handono terkait pengembagan Model Integrasi Programming, Planning & Budgeting Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak yang hanya dilakukan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Malang serta menjelaskan historical alasan mengapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project. Tujuan akhir kegiatan integrasi adalah menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Penyelesaian masalah AKI dan AKB bukan hanya menjadi urusan kesehatan, tetapi harus melibatkan lintas sektor (multidimensi) sehingga perlu komitmen untuk mendukung kegiatan integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak.

Selanjutnya, Tudiono memfasilitasi penggalangan komitmen OPD yang hadir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan integrasi. Setiap OPD diberikan kesempatan menanggapi. Kepala Dinas PPPAKB, Kepala Bidang Kesmas Dinkes, Kasi Kesga Dinkes, Kabid PPKB DPPPAKB, Kasi Keluarga Berencana DPPPAKB, pihak RSUD Cut Nyak Dhien diantaranya PONEK, Poli PKBRS dan Laktasi serta PKK Kabupaten Aceh Barat sangat mengapresiasi dan menyatakan sangat mendukung integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda memberikan masukan agar kegiatan integrasi ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Aceh Barat dan Visi Misi Bupati Aceh Barat Pembangunan berdasarkan Syariat Islam dan selanjutnya Kepala Dinas PPPAKB meminta dukungan Bappeda Aceh Barat, masing-masing OPD saling berkolaborasi dalam kegiatan Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Barat.

Gambar 2. Sosialisasi dan Penggalangan Komitmen Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak pada 18 Juli 2018

Pertemuan hari pertama berakhir pukul 12.30 WIB dan sebelumnya tim teknis diberi template Tata Hubungan Kerja (tahubja) dalam Perencanaan dan Penganggaran Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak yang akan dibahas pada pertemuan besok.

Pertemuan hari kedua diawali pembahasan disertai diskusi penyusunan Tata Hubungan Kerja antara OPD dalam Model Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak yang difasilitasi oleh Tudiono. Penyusunan Tahubja diharapkan setiap OPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Penyusunan Tahubja masing-masing OPD harus memperhatikan “demand creation“ kontrasepsi modern yang berkelanjutan, penjaringan WUS risiko tinggi, pelayanan PUS risiko tinggi dan pelayanan WUS tidak berisiko serta jaminan pembiayaan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu,perlu adanya dukungan dari stakeholder lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kemenag dan lainnya.

Kemudian Dwi Handono melanjutkan penjelasan terkait pengantar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana. Beberapa poin penting dalam penyusunan RAD adalah sebagai berikut:

1. RAD penting disusun karena masalah integrasi tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun.
2. RAD Integrasi Kesehatan Ibu-KB Berbasis Hak diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Nantinya akan dijabarkan dalam rencana tahunan renja/RKA & DKA baik Dinas Kesehatan, Dinas PPPAKB.
3. Sistematika RAD biasanya terdiri dari 4 bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak, Bab III Pemantauan dan Evaluasi dan Bab IV Penutup serta Lampiran Matrik Rencana Aksi Daerah.

Peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk membahas dan mengidentifikasi penyebab masalah berdasarkan kondisi riil di daerah yang didapatkan oleh masing-masing OPD, seperti penyebab meningkatnya jumlah kematian ibu; bagaimana pelayanan PONEK, PONED, patus non PONEK/PONED, pelayanan pasca nifas; rujukan terencana, rujukan emergensi; bumil risti menolak diobati, tidak diobati, tidak KB dan diobati tapi tdak KB, WUS risti tidak dideteksi dan sebagainya. IHal ii bertujuan untuk menyusun Bab I Pendahuluan dalam RAD integrasi kesehatan ibu dan keluarga berencana. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mengungkapkan salah satu permasalahan yang terjadi adalah distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Barat belum merata. Selanjutnya, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Keistimewaan Aceh Bappeda Aceh Barat menekankan dalam penyusunan RAD harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Aceh Barat yang telah disusun.

Gambar 3. Diskusi Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan Penyusunan Awal RAD Integrasi KI dan KB Berbasis Hak pada 19 Juli 2018

Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) dan identifikasi masalah dalam RAD terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana akan diteruskan dengan diskusi bersama tim pendamping lapangan.

Reporter: Muhamad Syarifuddin, SKM., MPH

SELAYAR – Puskesmas Benteng terpilih sebagai tempat untuk melakukan study banding. Puskesmas satu ini menjadi patron dengan akreditasi terbaik di Kepulauan Selayar.

Demikian yang disampaikan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Takabonerate, dr Eful saat melakukan study banding di Puskesmas Benteng, Sabtu (21/7).

“Study banding ini dilakukan untuk menggali dan melihat langsung best practice yang ada di puskesmas Benteng dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas,” kata dr Eful.

Katanya, saat ini Puskesmas kecamatan Takabonerate Kepulauan Selayar baru pertama kali akan dilakukan akreditasi utama.

“Ya, baru pertama kali. Makanya, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kegiatan akreditasi puskesmas serta mempelajari tentang penyusunan kelengkapan pedoman tata naskah terkait dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi,” jelas dr Eful.

Ia berharap dengan studi banding ini, pihaknya bisa membawa puskesmas yang ada di kecamatan Takabonerate mendapatkan akreditasi terbaik.

“Hal ini dilakukan, demi pelayanan kesehatan yang paripurna untuk warga Takabonerate baik didaratan maupun digugusan pulau-pulau,” pungkasnya. (**)

Sumber: inikata.com

MBAY – Unit Pelayanan Tingkat Dasar (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mauoponggo Kabupaten Nagekeo sampai saat ini sementara melakukan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

BIAS dilaksanakan disekolah-sekolah yang berada diwilayah kerja Puskesmas Mauponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

BIAS itu berupa suntik vaksin Tetanus kepada anak sekolah usia tujuh hingga sembilan tahun.

“Di SDK Sawu dan SDK Wolosambi petugas sudah lakukan vaksin. Jumlahnya itu 98 siswa,” ungkap pengelola program Sikda Puskesmas Mauponggo, Maria Anita Tao, kepada Pos Kupang.Com, Sabtu (21/7/2018).

Anita mengatakan, anak-anak sekolah diberikan vaksin Tetanus untuk mencegah terkena penyakit Tetanus.

Ia berharap agar dengan adanya vaksin tersebut anak-anak usia sekolah tidak terkena penyakit yang berbahaya tersebut.

Ia mengaku, untuk pencegahan Rubella pihaknya akan menggelar imunisasi massal pada Agustus dan September 2018.

Ia mengatakan, pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi disekolah-sekolah. Sehingga nanti waktu imunisasi masyarakat sudah tau dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

“Agustus hingga September akan diberikan imunisasi MR. Saat ini sementara finalisasi data ke Dinkes Kabupaten Nagekeo,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jumlah sasaran yang akan menerima vaksi MR yaitu 6.290 dari wilayah Puskesmas Mauponggo.

Dinas Kesehatan Nagekeo sudah menjadwalkan melakukan Imunisasi massal Bulan Agustus di sekolah-sekolah dan pada bulan September 2018 di Posyandu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Puskesdes. (*).

Sumber: tribunnews.com