BIAK – Puskesmas Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua, meraih akreditasi madya dari Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan RI.

“Keberhasilan meraih akreditasi madya merupakan hasil kerja sama para tenaga kesehatan Puskesmas Biak Kota, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui pembinaan Dinas Kesehatan,” ujar Kepala Puskesmas Biak Kota Rewang Naftali di Biak, Kamis.

Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian akreditasi Madya Puskesmas Biak Kota yang dipimpinnya kurang lebih selama empat tahun berhasil meraih akreditasi Madya.

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Biak Kota, menurut Rewang, hal ini tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang memberikan perhatian serius di sektor kesehatan.

Dia menyebut tujuan dari pelaksanaan akreditasi Puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Untuk memperoleh akreditasi puskesmas harus menyiapkan tiga dokumen yakni dokumen Manajemen, Dokumen Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan dokumen Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM),” ujarnya.

Hingga kini, lanjut Rewang, sejak status Puskesmas Biak Kota mendapat akredtasi sangat berdampak dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Dengan diperolehnya kategori Madya, menurut Rewang, pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan sehingga kedepan statusnya dapat meningkat menjadi Paripurna.

“Akan dinilai lagi tiga tahun ke depan, jika secara pelayanan dan administrasi menjadi lebih baik lagi, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mencapai tingkat akreditasi tertinggi yakni Paripurna,” demikian Rewang.

Sebelumnya, Kadis Kesehatan Biak dr Daisy Ch Urbinas menargetkan pada tahun 2018 ?dua Puskesmas Bosnik dan Puskesmas Marauw dipersiapkan meraih akreditasi paripurna.

Tiga Puskesmas di Kabupaten Biak Numfor telah meraih akreditasi di antaranya Puskesmas Biak Kota, Sumberker dan Puskesmas Samofa.

Sumber: tajuktimur.com

BANTAENG - Puskesmas Sinoa, Kecamatan Dunia melakukan sosialisasi kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) terhadap seluruh lintas sektor di Aula Kantor Camat Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Jumat (20/7/2018).

Sosialisasi itu bertujuan agar para lintas sektor memahami suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak.

Baik yang berusia 9 bulan sampai dengan 15 tahun tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

Kepala Puskesmas Sinoa, Iwan Setiawan mengungkapkan bahwa campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti radang paru berat (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian.

“Sedangkan rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan. 80-90 persen dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan,” ujarnya via rilis.

Kecacatan tersebut dikenal sebagai Sindroma Rubella Kongenital yang meliputi kelainan pada jantung (kelainan katup) dan mata (katarak, glaukoma), ketulian permanen dan berhentinya perkembangan otak.

Hal itu disebabkan karena tempurung kepala kecil (mikrosefali) yang jelas akan menyebabkan keterlambatan dan gangguan perkembangan.

“Ngerinya, tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, tetapi dapat dicegah, Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik, sebab satu vaksin mampu mencegah dua penyakit sekaligus,” tambahnya.

Imunisasi MR akan diberikan untuk semua anak usia 9 bulan sampai dengan usia 15 tahun selama kampanye Imunisasi MR yang berlangsung pada Agustus sampai September 2018.

Untuk bulan Agustus, imunisasi MR diberikan untuk Anak Usia Sekolah, mulai Paud hingga SMP. Jika ada yang sdh berusia 15 tahun bersekolah di SMA juga harus juga diberikan imunisasi MR.

Sedangkan untuk bulan September, Imunisasi MR diberikan untuk Bayi Usia 9 bulan sampai anak usia kurang dari tujuh tahun yang belum tercover di Paud.

Hadir pada sosialisasi itu Camat Sinoa Ijas Fajar, Kapolsek Uluere Iptu Muh Ali, Danramil Bissappu Sinoa Kapten Informasi Baso Amang, Kepala KUA Sinoa Jamaluddin, para kepala Desa, kepala Dusun, kepala Sekolah SD dan SMP, serta ketua TP PKK Desa. (*)

Sumber: tribunnews.com

Reportase

“Konsep Penyusunan Tata Hubungan Kerja antar OPD Terkait Dalam Model Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak”

Kabupaten Lahat, 06 Juni 2018

Konsep Pengembangan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) antar OPD terkait dalam model Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak merupakan bagian dari tahapan implementasi pilot project, dimana masuk dalam bub-sub tahap capacity building dan pendampingan Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak.

Pengembangan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) antar OPD terkait dalam Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Tata Hubungan Kerja (Tahubja) antar OPD dalam model integrasi kesehatan ibu – KB berbasis hak diperlukan agar jelas pembagian tugas dan kewenangan setiap OPD sekaligus untuk menghindari duplikasi tugas dan kewenangan. Dengan adanya Tahubja tersebut, setiap OPD dapat menyusun perencanaan dan penganggaran Integrasi Kesehatan Ibu – KB berbasis hak sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing tanpa khawatir dapat terjadi duplikasi usulan program dan kegiatan.

Foto 1. Pembukaan Pertemuan oleh Sekretaris BAPPEDA di Ruang Meeting Bappeda Kabupaten Lahat

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor Bappeda Kabupaten Lahat tepatnya pada Rabu, 6 Juni 2018 dihadiri oleh Kasie dan staf Dinkes, Kabid dan staf Dinas Dalduk-KB dan Kabid dan staf Bappeda serta Tim PKMK melalui Skype. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas tentang konsep pengembangan penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) antar OPD terkait dalam Integrasi Kesehatan Ibu – KB Berbasis Hak. Pertemuan ini dimulai pada pukul 09.50 WIB dan dipimpin oleh Tudiono, M.Kes selaku (wakil) PIC Project Modelling of the Integrated Programming, Planning and Budgetting for Maternal health and Right-Based Family Planning at District Level. Pemaparan materi terkait konsep pengembangan penyusunan Tahubja antar OPD terkait dalam integrasi kesehatan ibu – KB berbasis hak sekiTAR 20 menit. Setelah pemaparan materi, selanjutnya pengisian template tabel Tahubja antar OPD terkait dalam integrasi kesehatan ibu – KB berbasis hak sekaligus dirangkaikan dengan sesi diskusi berlangsung kurang lebih 1 jam. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari diskusi antara lain:

1. Kesepakatan terkait Tata Hubungan Kerja masing-masing OPD di Kab. Lahat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program kerja di masing-masing OPD.
2. Usulan registration and report yang terintegrasi dalam hal data bisa dimaksimalkan antar OPD terkait sehingga data yang dihasilkan valid, transparan dan bermanfaat, harapannya tidak ada lagi perbedaan data antar OPD terkait.
3. Kebutuhan akan penyusunan konsep pengembangan Tata Hubungan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat yakni Kab. Lahat.
4. Dalam penyusunan konsep pengembangan Tahubja peran serta rumah sakit sangat penting sebagai pelayanan rujukkan.
5. Perlu adanya dukungan dan peran aktif stakeholder OPD setempat sehingga tata hubungan kerja yang dibentuk bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Foto 2. Proses Diskusi Penyusunan Konsep Pengembangan TAHUBJA Antar OPD Terkait di Ruang Bappeda Kabupaten Lahat

Reportase oleh Habibi Zamuli, MPH.

Reportase

Sosialisasi dan Advokasi Model Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Terintegrasi

Oleh Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat)

11 Mei 2018

Kabupaten Aceh Barat

Gambar 1. Pemaparan Tim Koordinasi RFP diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSpada 11 Mei 2018

Tim Koordinasi RFP (Tim Pusat) didampingi oleh Tim PKMK FKKMK UGM kembali melakukan sosialisai dan advokasi di Kabupaten Aceh Barat pada 11 Mei 2018. Tim Koordinasi RFP terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Bupati, karena berhalangan hadir. Bertempat di ruang Kepala Bappeda, pertemuan berlangsung sejak Pukul 8.55 WIB hingga 10.10 WIB yang dihadiri oleh Asisten Bupati, Kepala Bappeda, Kepala dan Sekretaris Dinas PPPAKB, Direktur RSU Cut Nyak Dhien, Sekretaris Dinas Kesehatan, dan Sekretaris BPKD. Tim Koordinasi RFP dan PKMK FKKMK UGM yang hadir antara lain BAPPENAS yang diwakili oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSdan Sri Ratna, UNFPA diwakili oleh Julianto dan Samidjo, BKKBN diwakili oleh Siti Fatonah, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Arifin Hutagalung, dan PKMK FKKMK UGM diwakili oleh Dwi Handono, Tudiono serta Ahmad Yani.

Pertemuan diawali dengan perkenalan dan penjelasan kembali oleh Woro Srihastuti terkait kegiatan yang sudah berlangsung kepada kepala Bappeda yang baru, Asisten Bupati, dan perwakilan OPD Aceh Barat yang telah hadir. Dalam penjelasannya, Woro Srihastuti menegaskan bahwa tidak ada MoU dalam kegiatan ini (gentle agreement) setelah Woro menjelaskan historical alasan kenapa Kabupaten Aceh Barat terpilih sebagai pilot project hingga kegiatan berjalan sampai saat ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penjelasan singkat oleh Kepala Bappeda dan Asisten Bupati yang ditekankan pada tanggapan Bupati Aceh Barat terkait kegiatan ini, bahwa Bupati mendukung kegiatan dan mempercayakan keberlanjutan kegiatan pada Bappeda dan OPD lainnya.

Gambar 2. Perkenalan dan penjelasan kembali olehWoro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDSpada 11 Mei 2018

Pada pukul 10.15 WIB, kegiatan dilanjutkan di Aula Bappeda yang sudah dihadiri oleh Tim Teknis, PLKB, BKKBN Provinsi Aceh yang diwakili oleh Wahyuniati dan rekan-rekan, serta perwakilan Bappeda dari tiap bidang. Setelah acara dibuka oleh kepala Bappeda dan sambutan dari Asisten Bupati, kemudian acara dimulai dengan penjelasan kembali terkait kegiatan oleh Woro Srihastuti kepada Tim Teknis dan rekan lain yang hadir. Hal yang ditekankan dalam pemaparan adalah pentingnya proses pendampingan, tidak ada bantuan dana dalam kegiatan ini namun hanya sebatas pendampingan oleh pendamping yang sudah ditempatkan di daerah yang terpilih.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang ditanggapi oleh Sekretaris Dinas PPPAKB, Staf bidang Kesmas Dinkes, Kepala Seksi Kesga Dinkes, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, dan Kepala Dinas PPPAKB. Sekretaris Dinas PPPAKB dan Kepala Seksi Kesga Dinkes mengapresiasi proses pendampingan yang telah berlangsung, mereka menyatakan sangat terbantu dengan adanya pendamping di daerah dan akan baik untuk kedepannya baik dalam penurunan AKI maupun integrasi Dinas Kesehatan dan Dinas PPPAKB. Staf bidang Kesmas Dinkes yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala bidang Pengendalian Penduduk dan KB juga memberi masukan bahwa perlunya dukungan dari pimpinan dalam kegiatan ini, beliau menyatakan masih kecilnya kesadaran Tim Daerah akan pentingnya pendampingan yang telah diberikan di daerah dan bantuan tidak selalu berupa dana. Kemudian acara pada 11 Mei 2018 di tutup pada pukul 11.55 WIB mengingat adanya ibadah shalat jumat.

Gambar 3. Sesi diskusi dengan Tim teknis di Aula Bappeda pada 11 Mei 2018

Reporter          : Ahmad Yani Noor, M.H.Kes, Med.

Reportase Sosialisasi Dan Diskusi Renja, RAN, RFP, dan RAD Integrasi KI-KB

Oleh Tim PKMK FKKMK UGM

5 – 6 April 2018

Kabupaten Aceh Barat

Gambar 1. Diskusi DrafT Renja 2019 Aceh Barat pada 6 April 2018

Bertempat di ruang rapat BAPPEDA, tim teknis Kabupaten Aceh Barat bersama tim PKMK FKKMK UGM melakukan kegiatan pertemuan guna menindaklanjuti perencanaan, penganggaran dan pemprograman Kesehatan Ibu (KI) dan Keluarga Berencana (KB) yang sudah berproses sebelumnya. Pertemuan yang berlangsung selama 2 hari antara lain membahas pendataan dan penjaringan calon akseptor Wanita Usia Subur dengan risiko tinggi (WUS Risti), pemantapan konsep Care Path Way Integrasi KI-KB, dan sosialisasi disertai diskusi Renja, RAN, RFP, dan RAD Integrasi KI-KB.

Kegiatan hari pertama pada 5 April 2018 berlangsung sejak pukul 9.40 wib hingga pukul 11.45 WIB. Tim teknis Aceh Barat bersama Tim PKMK FKKMK UGM juga berdiskusi tentang pentingnya pendataan dan penjaringan calon akseptor WUS Risti secara total dan sistem rujukan pada ibu hamil yang seharusnya bisa tertangani di Puskesmas PONED ataupun yang seharusnya bisa ditangani di Rumah Sakit PONEK.

Gambar 2. Diskusi penjaringan WUS Risti bersama Tim Teknis Aceh Barat pada 5 April 2018

Pada pertemuan hari pertama, tim Teknis Aceh Barat menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, antara lain pentingnya penjaringan WUS dengan tidak hanya melibatkan Dinkes, DPPPAKB dan RSU Cut Nyak Dhien. Namun akan dilibatkan juga KUA, Dinas Pendidikan dan DSI (Dinas Syariat Islam) Aceh Barat, kemudian khusus MOP dan MOW perlu dikesampingkan sebagai bentuk kearifan lokal di Aceh Barat, serta akan disusunnya RAD integrasi KI-KB oleh Tim Daerah yang mengacu pada RAN dan masukan dari tim PKMK FKKMK UGM serta tim pusat. Tim teknis khususnya bagian perencanaan OPD juga sepakat untuk membuat dan membawa draft kasar/poin-poin renja tahun 2019 pada kegiatan esok harinya.

Kegiatan pada hari kedua, Jum’at 6 April 2018 diawali dengan pemaparan dari perwakilan Dinas PPPAKB tentang bentuk kegiatan dan anggaran dalam usulan Renja 2019. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari PKMK FKKMK UGM oleh Tudiono Djasim tentang apa saja yang seharusnya ada dalam renja berbasis HAK dan Terintegrasi. Beberapa poin penting yang harus muncul dalam renja 2019 berbasis HAK dan Terintegrasi berdasarkan kesepakatan bersama antara lain:

1. Sosialisasi & KIE (memuat SOP, Penurunan AKI, Partus Nakes, dan yang lainnya)

2. Pelatihan

3. Advokasi

4. Monitoring dan Evaluasi (terutama tools yang digunakan)

Acara berlangsung sejak pukul 9.20 wib hingga pukul 11.40 WIB yang dihadiri oleh Tim Teknis dari RSU Cut Nyak Dhien, Dinkes, DPPPAKB, PKK, dan Perwakilan PL KB juga memberikan beberapa masukan diantaranya belum aktifnya rumah tunggu, sistem rujukan ibu hamil yang belum optimal, dan sistem informasi kesehatan yang perlu ditingkatkan.

Gambar 3. Diskusi Draf Renja 2019 Aceh Barat pada 6 April 2018

Reporter          : Ahmad Yani Noor, M.H.Kes, Med.