Reportase 

Kegiatan Pendampingan

Penyusunan Tata Hubungan Kerja

Kabupaten Malang

30-31 MEI 2018

Setelah proses pendampingan yang telah dilaksanakan dengan melalui tahapan pembentukan tim teknis, penyusunan dan pembahasan care pathways, hingga sinkronisasi rencana kerja organisasi perangkat daerah.Selanjutnya dengan didampingi tim dari PKMK FK-KMK UGM yaitu Dwi Handono dan Tudiono kembali menyelenggarakan pertemuan dengan agenda Penyusunan Tata Hubungan Kerja (Tahubja).Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kewenangan dan tanggungjawab organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan program Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang Terintegrasi.

Dalam menyusun Tahubja terdapat 3 lingkup utama yaitu:

1. Demand creation (sebagai contoh kasus di Aceh Barat, tokoh agama memiliki peran yang sangat kuat dan penting)
2. Penjaringan WUS Risti (di dalamnya terdapat penjaringan calon pengantin dan penjaringan WUS SLTP dan SLTA)
3. Pelayanan WUS (diantaranya: WUS Risti yang mau diterapi dan WUS Risti yang tidak ingin diterapi dan telah terlanjur hamil)

Pada pertemuan yang bertempat di ruang rapat kantor Bappeda ini, tim teknis dibagi ke dalam dua kelompok dengan masing-masing kelompok mewakili tiap organisasi perangkat daerah. Dalam proses diskusi yang berlangsung, masing-masing kelompok menyusun beberapa kegiatan yang dimaksud sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD yang disusun kedalam format tabel Tahubja yang telah disediakan oleh Tim PKMK UGM.

Gambar 1 dan 2. Proses Diskusi Tim Teknis Kabupaten Malang

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Fokus kegiatan adalah pada WUS dengan resiko tinggi, sebab penyakit yang bisa dicegah harus segera dicegah untuk menurunkan angka kematian ibu.
2. Jaminan pembiayaan tidak dimasukan dalam tabel Tahubja, akan ada pertemuan khusus untuk membahas pembiayaan.
3. Definisi resiko tinggi (risti) diharapkan agar tertuang dalam SK (beserta lampiran Tahubja).
4. Informasi secara lisan diperoleh bahwa ada jaminan untuk KB MOW dan MOP dari BPJS (perlu mengundang BPJS dalam pertemuan lanjutan untuk konfirmasi).
5. Memasukan kegiatan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dalam Tahubja pada beberapa OPD.
6. Demand creation pada OPD pendidikan: kurikulum diganti menjadi muatan lokal, agar ada muatan lokal terkait PUP dan Kespro remaja di sekolah. Namun utk SLTA tidak dicantumkan karena merupakan kewenangan provinsi.
7. Menurut Dinas Kesehatan: UKS di SLTA bisa dimasukan, karena telah ada program nasional dimana kesehatan sudah ada kerjasama langsung dengan sekolah. Namun terkait kebijakan secara teknis tetap harus melalui provinsi.
8. Demand creation dikerucutkan dalam bentuk kegiatan sehingga semakin detail dan tidak ada persepsi ganda.
9. Bappeda sebagai perencanaan dan penganggaran program.
10. Terkait jaminan pembiayaan yang sedang berproses di kabupaten Malang pada akseptor KB MKJP (IUD dan Implan) untuk umum ada klaim dari BKKBN. Untuk MOW yang menggunakan BPJS tetap dilayani dan MOW non BPJS tidak ditanggung.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH.

Reportase 

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang

19-20 April 2018

Pendampingan tim teknis Kabupaten Malang pada pertemuan keempat ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan pendampingan sebelumnya dengan pembahasan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Bertempat di ruang rapat kantor Bappeda, pertemuan diselenggarakan selama dua hari terdiri atas hari pertama me-review proses penyusunan rencana kerja dan dilanjutkan pada hari kedua dengan mencoba melakukan sinkronisasikan rencana awal RKPD Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB.

Gambar 1 Pendampingan Tim Teknis di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang

Melalui pertemuan bersama tim teknis ini tim PKMK FK UGM dapat mengawal proses penyusunan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri di Kabupaten Malang. Keberadaan tim PKMK FK UGM dianggap dapat menjadi ‘wasit’ dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan mengingat kedua organisasi perangkat daerah ini belum pernah melakukan penyusunan secara bersama untuk membahas Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang terintegrasi. Pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Program / kegiatan terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana sebenarnya telah ada dan prosesnya sudah berjalan, namun perlu ada penekanan lagi (SOP perlu dipertajam lagi).
2. Program pertemuan perencanaan integrasi Kesehatan Ibu dan KB dapat dipertajam di DPA masing-masing OPD yaitu pada akhir Desember.
3. Beberapa kegiatan yang diusulkan pada perancangan awal (ranwal) RKPD untuk diintegrasikan antara lain:
   1. Pelayanan pasca pemasangan alkon ‘masa kritis’
   2. Sosialisasi dan koordinasi PLKB dan Bidan Desa
   3. Pendataan dan pembinaan PUS beresiko tinggi
   4. Penyediaan sarana pelayanan alat / obat kontrasepsi
4. Dinas PPKB Kabupaten Malang memiliki program bernama Inacews untuk pendistribusian alat kotrasepsi, namun porgram ini masih belum ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan, sementara untuk rumah sakit distribusi alkon melalui pengadaan sendiri dengan pembiayaan dibebankan kepada pasien (jika lebih dari tarif)
5. Usulan untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk program Kesehatan Ibu dan KB yang terintegrasi
6. Terkait pembiayaan akan dibahas pada sesi khusus dengan melibatkan BPJS Kesehatan.

Reporter: Yunita Sari Thirayo, MPH.

Reportase 

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang

23 Maret 2018

Melalui pertemuan rutin bersama tim teknis Kabupaten Malang, tim PKMK FK-KMK UGM kembali melakukan pendampingan dengan agenda pembahasan rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah untuk melihat dan memantau usulan program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak termuat dalam rencana kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.

Gambar 1 Pendampingan di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kabupaten Malang turut dihadiri oleh Tim Pusat

Pertemuan yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Bappeda Kabupaten Malang ini selain dihadiri oleh tim teknis Kabupaten Malang, juga dihadiri oleh tim pusat yang terdiri dari perwakilan Kementrian Kesehatan, BKKBN, UNFPA serta Bapenas. Pertemuan diawali dengan pemaparan oleh tim PKMK FK-KMK UGM yaitu Dwi Handono Sulistyo dengan menyampaikan pengantar terkait program Integrasi Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak, dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi.

Gambar 2 Pemaparan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan

Pertemuan pendampingan yang ketiga ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Integrasi sebagai penguatan dalam menyiapkan akseptor
2. Beberapa program yang dimaksud dalam integrasi Kesehatan Ibu dan KB, sudah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018/2019, dengan istilah yang ada di daerah yaitu nomor rekening
3. Terkait penyajian data untuk Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana, adanya sistem data yang berbeda berpengaruh terhadap monitoring evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah
4. Peran Bappeda sangat penting dalam hal memfasilitasi pelaksanaan integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana di daerah
5. Beberapa program terkait Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana bisa diadopsi dari buku pedoman Kemenkes berupa dokumen RAN Kesehatan Ibu dan dari BKKBN berupa dokumen RFP
6. Kendala yang dihadapi dalam integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ada karena perangkat daerah terkait belum duduk bersama untuk menyusun rencana program tersebut
7. Adanya kelompok kerja untuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana dapat membantu perangkat daerah dalam penyusunan program secara bersama-sama
8. Salah satu yang menjadi bentuk integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana antar perangkat daerah pada aspek ketenagaan, dimana Dinas Kesehatan dapat menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB

Reporter : Yunita Sari Thirayo, MPH.

KEPANJEN – Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang kembali menyeriusi upaya peningkatan status puskesmas. Setidaknya ada 10 puskesmas yang disiapkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan perubahan tersebut, puskesmas bisa lebih leluasa merekrut tenaga kesehatan maupun membuat program layanannya.

Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan, kekurangan tenaga ASN masih terjadi di tingkat kecamatan. Di dalamnya juga termasuk ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas. Meski telah beberapa kali mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, usulan penambahan ASN baru belum dipenuhi.

”Akibatnya, hingga sekarang untuk profesi guru dan tenaga kesehatan, kami masih sangat kekurangan,” ujar Rendra.

Upaya mencari solusi penambahan SDM tenaga kesehatan kembali digeber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan mendorong peningkatan status puskesmas menjadi BLUD. Wacana ini kali pertama digulirkan pada 2016 lalu sebagai bagian dari program 100 hari pemerintahan Bupati Rendra Kresna. Namun, itu tertunda karena dari segi kesiapan SDM maupun kesiapan sarana dan prasarana masih belum memenuhi. Paling lambat tahun 2019, sebanyak 10 puskesmas akan ditingkatkan statusnya menjadi BLUD.

Kadinkes Kabupaten Malang dr Abdurrachman menyampaikan, minggu lalu pihaknya baru saja menyelesaikan pembahasan persiapan peningkatan 10 puskesmas menjadi BLUD.

Sepuluh puskesmas tersebut yaitu Puskesmas Turen, Puskesmas Dampit, Puskesmas Sumberpucung, Puskesmas Dau, dan Puskesmas Donomulyo. Juga Puskesmas Kasembon, Puskesmas Kepanjen, Puskesmas Singosari, Puskesmas Gondanglegi, dan Puskesmas Tumpang.

Penilaian sudah dilakukan tim evaluator Kabupaten Malang yang terdiri dari badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), badan kepegawaian daerah (BKD), inspektorat, bagian organisasi, dan bagian hukum. Tim evaluasi tersebut berada di bawah pengawasan sekretaris daerah.

”Progresnya bagus, rata-rata nilai dari puskesmas yang dievaluasi di atas 90,” ujar Abdurrachman.

Dengan nilai tersebut, Abdurrachman optimistis potensi untuk menjadi BLUD secara penuh bisa terwujud. Keyakinan ini diperkuat dengan diraihnya penghargaan oleh Puskesmas Turen sebagai puskesmas berprestasi peringkat II tingkat Provinsi Jawa Timur 2018 untuk kategori puskesmas perkotaan.

Kapan bisa direalisasikan? ”Insya Allah paling lambat tahun depan, bergantung hasil evaluasinya,” terang pria yang akrab disapa Gus Dur itu. Setelah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja puskesmas awal Juli lalu, pihaknya masih menunggu proses tahapan berikutnya.

Setelah ditetapkan oleh tim dari internal pemkab, selanjutnya akan dievaluasi akhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Apa saja manfaat perubahan status puskesmas menjadi BLUD? Abdurrachman menyatakan, pelayanan yang diberikan puskesmas akan lebih optimal kepada masyarakat. Dengan status BLUD, puskesmas lebih leluasa berkreasi dan berinovasi dalam hal pelayanannya. Di samping itu, dalam hal rekrutmen tenaga kerja BLUD bisa lebih bebas.

”Jika sudah menjadi BLUD penuh, maka mereka (puskesmas) bisa mengangkat pegawai sendiri. Tentunya sesuai kemampuan BLUD masing-masing,” tukasnya.

Sumber: radarmalang.id

KENDARI – Sebanyak 11 puskesmas di Kota Kendari mendapatkan bantuan mobil ambulans baru, Senin (9/7/2018). Tambahan mobil ini guna memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, utamanya dalam situasi darurat.

Kesebelas puskesmas juga kebetulan perwakilan dari setiap kecamatan, seperti Puskesmas Nambo, Poasia, Mokoau, Lepo-lepo, Mekar, Abeli, Puuwatu, Jati Raya, Kandai, Labibia, dan Puskesmas Kemaraya.

Penyerahan mobil ambulans dengan fasilitas berstandar itu, langsung dilakukan Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain, didampingi sejumlah pejabat pemerintahan lainnya, usai melaksanakan apel pagi tadi.

“Dengan adanya mobil ambulans ini, pelayanan bisa lebih maksimal, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih baik.

Kepala Puskesmas Lepo-lepo, dr. Hasmira, mengungkapkan rasa syukurnya atas penyerahan mobil ambulans tersebut. Kata dia, ambulans kadang diperuntukkan melayani pasien di rumah warga yang ditindaki oleh tim medis.

“Kita biasanya jemput pasen dulu. Jadi kalau pasiennya nda bisa ditangani di rumah, kita bawa ke puskesmas,” ucap dr. Hasmira.

Fasilitas medis di dalam mobil ambulans tersebut, seperti stretcher untuk mengangkat pasien, dua tabung oksigen berukuran kecil, satu tabung apar, satu wastafel kecil, lemari penyimpanan barang, serta ber AC.

Sumber: sultrakini.com