Peraturan LKPP Untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bapak/Ibu Yth,

Minggu lalu telah disampaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru. Salah satu yang baru dalam kebijakan tersebut adalah bahwa hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Dalam konteks tersebut, tepat pada 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal yang menarik adalah Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dengan peraturan tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi multi tafsir yang bisa menimbulkan masalah hukum seperti yang sering terjadi selama ini.

Selengkapnya

Peraturan LKPP Untuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bapak/Ibu Yth,

Minggu lalu telah disampaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru. Salah satu yang baru dalam kebijakan tersebut adalah bahwa hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Dalam konteks tersebut, tepat pada 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal yang menarik adalah Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dengan peraturan tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi multi tafsir yang bisa menimbulkan masalah hukum seperti yang sering terjadi selama ini.

Kebijakan lain yang menarik adalah Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola. Dalam kebijakan baru tersebut, terbuka peluang bagi organoisasi masyarakat (ormas) sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan swakelola.

Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini:

1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat 
8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 
10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan 
11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Parepare – Puskesmas Lompoe, Kecamatan Bacukiki dan Cempae, Kecamatan Soreang terpilih sebagai Puskesmas yang mewakili Parepare dalam lomba Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga (Peduli Sorga) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua Puskesmas ini telah menyambut kedatangan tim penilai yang berasal dari UPK Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di Puskesmas masing-masing. Di Puskesmas Lompoe, misalnya berlangsung di ruang rapat Puskesmas Lompoe, Rabu, 4 Juli 2018.

Kepala UPTD Puskesmas Lompoe, Ilham Willem mengungkapkan rasa syukurnya atas terpilihnya puskesmas yang dipimpinnya itu untuk mewakili di tingkat Provinsi Sulsel pada lomba peduli Kesehatan Olahraga.

Menurutnya, Puskesmas Lompoe beberapa tahun terakhir ini telah melakukan banyak kegiatan inovatif dalam bidang keolahragaan.

“Kita sangat bersyukur puskesmas kami ini ditunjuk untuk mewakili kota Parepare ditingkat Propinsi. Apalagi bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Puskesmas Lompoe yang ke-14. Di samping ini memang sudah komitmen kami untuk membumikan olahraga tidak hanya di lingkungan puskesmas tetapi juga ke masyarakat Bacukiki,” papar Ilo, sapaan akrab Ilham Willem.

Lebih jauh, Ilo menguraikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, dan sampai sekarang masih berjalan program “Pos Ke Sorga” (Pospindu Terpadu Kesehatan Olahraga), serta program “Kita Ke Sorga” (Bacukiki Cinta Kesehatan Olahraga).

Dua program ini kata Ilo intens dilaksanakan setiap bulannya secara bergiliran di setiap Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Bacukiki.

“Jadi kita memang rutin laksanakan senam kebugaran, di setiap posbindu sebelum dilaksanakan pemeriksaan diawali dulu dengan senam dengan masyarakat. Tidak hanya itu, senam juga kita galakkan dikalangan aparat dan stakeholder di Bacukiki dengan rutin mengadakan senam massal setiap bulannya. Bahkan kedepan kita juga akan laksanakan senam bersama ibu hamil,” bebernya.

Sementara itu, Camat Bacukiki, Iskandar Nusu menyatakan apresiasinya atas berbagai program dan kegiatan inovatif dalam bidang keolahragaan yang dilaksanakan Puskesmas Lompoe.

Kegiatan olahraga tersebut kata Iskandar tidak terlepas dari bentuk sinergitas yang telah terjalin antara stakeholder dengan masyarakat di Bacukiki.

“Program dan kegiatan yang inovatif tentunya kami sangat mendukung, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan harapan kami, para pemangku kebijakan di wilayah Kecamatan Bacukiki untuk turut serta secara bersama-sama menyukseskan program ini, agar menjadi kecamatan yang sehat, bugar dan produktif,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Tim Penilai, Arifin Haling menilai positif inovasi-inovasi yang telah dilakukan Puskesmas Lompoe, terlebih dalam menggalakkan kegiatan olahraga di wilayahnya.

“Ini yang kita harapkan dari lomba ini, bagaimana peran dari puskesmas agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami olahraga yang baik, benar terukur dan teratur, yang akan membuat kita menjadi sehat, bugar dan produktif,” tandasnya.

Sumber: terkini.id

PANGKAJENE - Sebanyak 10 puskesmas di Kabupaten Pangkep sudah terakreditasi. Puskesmas tersebut tersebar di wilayah kelautan, pegunungan, dan daratan Pangkep.

Wilayah kepulauan yakni Puskesmas Balang Lompo dan Sabutung. Wilayah pegunungan yakni Puskesmas Balocci, Malaka, dan Tondong Tallasa.

Wilayah daratan yakni Puskesmas Pangkajene, Minasatene, Taraweang, Labakkang, dan Marang. Sedangkan tiga puskesmas lagi belum terakreditasi karena sementara dalam proses yakni Puskesmas Bonto Perak, Bowong Cindea, dan Bungoro.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latif mengatakan akreditasi puskesmas sangat penting karena puskesmas wajib meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau soal ini tentu kita harus kembali pada aturan berdasarkan standar akreditasi dengan kelengkapan data seperti administrasi, pelayanan dan persyaratan,” ujarnya di Pangkajene, Rabu (4/7/2018).

Dia menambahkan puskesmas di Pangkep harus memenuhi syarat akreditasi untuk berbagai jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep.

“Khususnya pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), perawatan, poliklinik dan pelayanan lainnya yang tentu jika puskesmas tidak terakreditasi maka kerja sama akan diputuskan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” jelasnya.(*)

Sumber: tribunnews.com

SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menghentikan jumlah peningkatan status pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) induk menjadi puskesmas rawat inap. Hal itu didasari belum optimalnya pemanfaatan lima puskesmas yang dikelola pemkot itu.

Selain itu, kelima puskesmas itu sudah dianggap dapat mengakomodir pelayanan kesehatan di wilayah, timur, selatan, tengah, barat, dan utara Kota Solo.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK), Siti Wahyuningsih mengatakan, pihaknya akan fokus mengoptimalkan kelima puskesmas rawat inap yang sudah ada. Salah satunya Puskesmas Setabelan yang baru diresmikan statusnya menjadi rawat inap pekan lalu.

“dari sekitar 60 tempat tidur di seluruh puskesmas rawat inap tidak sampai digunakan separuhnya, selain itu, dari segi lokasi, kelima puskesmas itu sudah memadai,” ujarnya kepada wartawan Selasa (3/7/2018).

Saat ini pemkot memiliki 17 puskesmas induk, di mana lima puskesmas di antaranya sudah diresmikan menjadi puskesmas rawat inap.

Sebelum Puskesmas Setabelan, pemkot telah mengoperasikan Puskesmas Sibela, Pajang, Banyuanyar dan Gajahan sebagai puskesmas rawat inap dengan fasilitas kesehatan serupa.

Menurutnya, sejumlah faktor yang masih menjadi kendala optimalisasi puskesmas rawat inap, di antaranya faktor geografis masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan rumah sakit, sehingga memilih langsung merujuk pasien ke rumah sakit dan enggan ke puskesmas rawat inap.

“Kita harus membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang puskesmas, sebagian orang mengira kalau sakit ringan berobat ke puskesmas tak kunjung sembuh,” kata Ning.

Ke depan, ditambahkan Ning, optimalisasi puskesmas rawat inap akan diarahkan sebagai rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Harapannya agar tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. Lebih lagi di puskesmas rawat inap kan pelayanannya lebih cepat dan minim tambahan biaya. (adr)

Sumber: solotrust.com