BANJARNEGARA-Sebagian besar puskesmas di Kabupaten Banjarnegara kekurangan tenaga Dokter. Bahkan sejumlah dokter merangkap sebagai Kepala Puskesmas sekaligus menjadi tenaga pelayanan kesehatan utama di wilayahnya bertugas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Ahmad Setiawan mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan tambahan dokter untuk ditempatkan di ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Puskesmas.

“Mereka (dokter) yang bertugas sendirian di Puskesmas, apalagi yang merangkap jabatan sebagai Kepala Puskesmas kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi untuk Puskesmas yang menyediakan rawat inap,” ungkap Ahmad.

Diakuinya, kondisi tersebut jelas turut mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat karena harus melaksanakan tugas tambahan, seperti rapat, tugas manajemen dan administrasi.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Holly Kurniawati menyampaikan, setidaknya ada tujuh Puskesmas yang hanya memiliki satu orang dokter yang merangkap kepala puskesmas rawat inap.

“Padahal Puskesmas rawat inap tidak berhenti operasi (24 Jam pelayanan),” kata Holy.

Idealnya, setiap Puskesmas rawat inap minimal memiliki tiga tenaga dokter untuk mengisi setiap sift kerja. Menurutnya masalah itu akan lebih runyam lagi jika terjadi sesuatu yang darurat. Misalkan, dokter berhalangan hadir karena sakit atau cuti, sehingga tidak ada Dokter satupun di Puskesmas tersebut.

Ditambahkan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Banjarnegara, Amir Fauzan, dari 35 Puskesmas yang ada di Banjarnegara, jumlah tenaga dokter yang dimilikinya hanya 48 personel.

Jumlah itu terdiri atas 40 dokter umum dan 8 dokter gigi. “Jika dirata-rata banyak yang hanya memiliki satu dokter. Terlebih untuk dokter gigi yang sangat sedikit,” pungkas Amir.(her)

Sumber: radarbanyumas.co.id

Perpres No. 16 Tahun 2018:

Kebijakan Terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bapak/Ibu yang terhormat,

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terus diubah dan disempurnakan. Kebijakan terbaru yang diterbitkan pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara umum, terdapat 3 pokok perubahan dalam kebijakan baru tersebut yaitu (1) simplifikasi, maksudnya Perpres tersebut hanya mengatur hal yang bersifat normatif; (2) menghilangkan bagian Penjelasan dengan memperjelas norma; dan (3) hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Dengan perubahan tersebut, jumlah Bab dan Pasal dalam kebijakan terakhir ini jauh berkurang.

Secara rinci, terdapat 11 hal baru dalam Perpres 16 tersebut. Perubahan menarik misalnya terkait dengan Swakelola. Swakelola saat ini bisa dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Swakelola Tipe III). Selain itu, terdapat ketentuan tentang repeat order yang memungkinkan penunjukan Penyedia jasa  konsultansi dapat dilakukan berulang melalui proses Penunjukan Langsung (maksimal 2 kali).

Bagi seluruh manajer pelayanan kesehatan pemerintah, kebijakan baru tersebut wajib untuk dipelajari dan diacu agar proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan baru yang berlaku.

Selengkapnya

Dinas Kesehatan Kota Kupang menilai masyarakat di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang masih belum merasa imunisasi sebagai sebuah kebutuhan bagi anak-anak.

“Sejauh ini menurut yang kami lihat, masyarakat belum merasa bahwa imunisasi itu penting. Karena kalau merasa itu penting dan menjadi kebutuhan maka sudah pasti masyarakat akan mencari tahu,” kata Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dinas Kesehatan Kota Kupang, Nih Luh Putu Yuni Parwati seperti dilansir dari Antara, Kamis (27/6).

Hal ini disampaikannya ketika ditanya terkait antusias masyarakat di kota itu untuk mendapatkan imunisasi baik itu imunisasi campak serta vaksin imunisasi lainnya. Dia mencontohkan untuk imunisasi campak di kota Kupang misalnya, pada tahun 2011 pemerintah kota sempat mengeluarkan surat kejadian luar biasa (KLB) akibat virus campak. Kurang lebih 113 anak usia balita terserang virus campak yang menyebar di seluruh wilayah Ibu kota provinsi tersebut.

“Petugas kesehatan juga mempunyai keterbatasan untuk memberikan vaksin, bahkan petugas kami juga sudah pasti sulit untuk mencari anak-anak balita untuk memberikan vaksin pencegahan, oleh karena itu masyarakat khususnya ibu dan anaknya harus berinisiatif untuk datang ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin tersebut,” tambahnya.

Dia mencontohkan di kota Yogyakarta misalnya petugas kesehatan tidak lagi datang menghampiri masyarakat untuk memberikan vaksin imunisasi campak atau imunisasi lainnya.

“Tetapi masyarakat yang datang dan memberitahu bahwa anak mereka belum mendapatkan imunisasi.hal ini artinya masyarakat di kota itu sudah sadar bahwa imunisasi itu merupakan kebutuhan,” jelasnya.

Program imunisasi dimasukkan dalam syarat masuk sekolah bagi anak-anak harus dicoba agar masyarakat pun sadar bahwa hal tersebut penting. [fik]

Sumber: merdeka.com

Bangil – Upaya Pemkab Pasuruan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menargetkan seluruh puskesmas di wilayah setempat terakreditasi tahun ini bakal berjalan tak mudah. Sejumlah kendala bakal mengganjal.

Ganjalan itu mulai dari sumber daya manusia (SDM) di puskesmas, hingga sarana dan prasarana yang ada. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Ugik Setyo Darmoko menjelaskan, dari 33 puskesmas yang ada, baru 14 puskesmas yang sudah terakreditasi.

Sisanya, masih dalam proses. Ke-14 puskesmas itu, mencakup Puskesmas Ngempit, Purwodadi, Gempol, Bangil, Pandaan, Prigen, Purwosari, Beji, Kejayan. Selanjutnya, Puskesmas Raci, Rembang, Ambal-ambil, Sukorejo, dan Pasrepan.

“Sisanya, 19 puskesmas masih tengah proses untuk mendapatkan akreditasi,” jelas Ugik –sapaan akrabnya- beberapa waktu lalu.

Ke-19 puskesmas yang masih dalam proses itu, yakni Puskesmas Nguling, Gondangwetan, Rejoso, Kraton, Lekok. Lalu, Puskesmas Karangrejo, Sebani, Kepulungan, Wonorejo, Winongan, Kedawungwetan, Grati. Selanjutnya, Lumbang, Pohjentrek, Puspo, Tosari, Nongkojajar, Sumberpitu, dan Bulukandang.

Ia menargetkan lima puskesmas bisa terakreditasi pada Juli 2018. Puskesmas itu adalah Puskesmas Nguling, Gondangwetan, Rejoso, Kraton, dan Lekok. “Karena tinggal menunggu tim akreditasi dan keputusan akreditasi tersebut,” beber dia.

Menurut Ugik, tak mudah memang untuk mengejar akreditasi puskesmas. Banyak kendala yang dihadapi untuk bisa merealisasikan akreditasi tersebut. Seperti kekurangan SDM di setiap puskesmas.

Rata-rata jumlah puskesmas belum memiliki tenaga yang ideal. Belum lagi soal sarana dan prasarana yang masih belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kebanyakan masih kekurangan tenaga. Jadi, solusinya kami maksimalkan yang ada. Kami tetap optimistis, bisa mengejar target akreditasi seluruh puskesmas hingga akhir tahun ini,” tambahnya.

Sumber: jawapos.com

JAYAPURA – Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada 2018 sudah masuk dalam tahap akreditasi.

“Baru dua yang sudah di akreditasi, yaitu Puskesmad Abepura dan Puskesmas Waena,” kata Ni Nyoman di Kantor Wali Kota, Senin (25/6/18).

Dalam proses akreditasi, kata Ni Nyoman, sudah dilakukan penggalangan komitmen, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsipnya kan kami mau mengejar akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” kata Ni Nyoman.

Akreditasi Puskemas merupakan mutu pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan karena berkaitan dengan meminimalisir keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan.

“Saya sih berharap kalau boleh Oktober 2018 sudah dinilai. Untuk 2019 ada lima lagi, sehingga 13 Puskesmas di Kota Jayapura semuanya sudah terakreditasi,” kata Ni Nyoman.

Sumber: pasificpos.com