SAUMLAKI – Puskesmas Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku gencar melakukan pendataan kesehatan keluarga yaitu “Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga” yang menggunakan formulir Profil Kesehatan Keluarga (Prokesga).

Format Prokesga meliputi data keluarga dan anggota keluarga, yaitu pengenalan tempat tinggal, keterangan keluarga, keterangan anggota keluarga, keterangan individu atau identitas anggota keluarga dan gangguan kesehatan.

Pendekatan Keluarga sendiri merupakan salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja dari Puskesmas Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sendiri mencakup 11 Desa dan 1 Kelurahan, diantaranya Desa Lermatang, Latdalam, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Matakus, Bomaki dan Kelurahan Saumlaki.

Menurut Kepala Puskesmas Saumlaki, dr. Laura progam tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2017 lalu, dimana pihaknya sudah melakukan pendataan di 10 desa dan di tahun 2018 ini pihaknya akan kembali menyelesaikan pendataan tersebut di wilayah yang masih belum terdata, yaitu di Olilit Barat, Pasar Omele dan Kelurahan Saumlaki.

“Program ini harus dilakukan dan kalau sudah selesai akan segera di entry atau mengirimkan datanya ke pusat dalam tahun ini. Sementara kondisi Puskesmas Saumlaki sudah mendata 10 desa di tahun kemarin dan di tahun ini kami rencanakan untuk pendataan keluarga yang tersisa,” kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya, Pada Sabtu (23/6).

Kendala yang ditemui petugas adalah sering tidak bertemu dengan keluarga karena ketidak tahuan mereka dan kesibukan masing-masing, maka petugas sering mendapati banyak keluarga yang tidak berada di rumah. Sehingga pihaknya harus mengunjungi keluarag tersebut di tempat kerja atau di kios-kios, tempat berdagang mereka.

Kendala lainnya juga karena keterbatasan tenaga pendata yang berjumlah 25 orang dan luasnya wilayah dari Kecamatan Tansel dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 32.000 lebih jiwa.

“Karena situasi dan kondisi dari kecamatan tansel ini dimana mata pencaharian keluarga beragam mulai dari petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta dan wiraswasta. Sehingga mereka jarang ditemui di rumah. Kendala seperti itu akhirnya ya kita temui juga di tempat bekerja,” tutur dr. Laura.

Guna melancarkan pendataan tersebut, yang ditargetkan selesai pada akhir Bulan Agusus, ia sudah berkoordinasi dengan Lurah Saumlaki, Kepala Desa (Kades) Sifnana dan Kades Olilit agar informasi tersebut bisa diketahui oleh para masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di masing-masing wilayah.

“Kami sudah koordinasikan hal ini, mudah-mudahan disampaikan ke para RT dan RW masing-masing. Sehingga ketika kami turun pendataan, mereka sudah tidak asing lagi dengan hal ini,” harap dia.

Program Indonesia sehat merupakan program dari Kemeterian Kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. 

Pendekatan keluarga ini dilakukan melalui puskesmas karena puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Fungsi UKM dan UKP sendiri harus seimbang agar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai.  

Kegiatan pendataan setelah mengisi formulir Prokesga, dilanjutkan dengan pembuatan dan pengelolahan pangkalan data puskesmas serta pengolahan data. Kemudian analisis, perumusan intervensi masalah dan penyusunan rencana puskesmas oleh tim manajemen puskesmas. (Laura Sobuber)

Sumber: lelemuku.com

Kabupaten Lombok Utara saat ini menjadi Kabupaten satu-satunya di NTB yang tercatat memiliki puskesmas ramah anak, yakni dengan menunjuk Puskesmas Tanjung. Sebab, lokasi, sarana dan prasarananya yang telah memenuhi persyaratan.

Puskesmas ramah anak ini wujud memenuhi hak dan melindungi anak terhadap kontaminasi gangguan kesehatan saat berkunjung ke Puskesmas

Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar didampingi Sekretaris Daerah H Suardi melakukan launching Puskesmas Ramah Anak, UPT BLUD Puskesmas Tanjung, Jumat (22/6/2018).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua PKK KLU Hj Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW KLU Nani Triana Cahyani Sarifudin, Kadis Kesehatan Khaerul Anwar MKes, Camat Tanjung Drs Syamsudin, Kepala Bank NTB Cabang Pembantu Tanjung, Parakepala OPD KLU serta Paradokter dan Perawat Puskesmas Tanjung.

“Launching Puskesmas Tanjung sebagai puskesmas ramah anak tercatat menjadi satu-satunya di KLU bahkan di Provinsi NTB. Di Indonesia, baru hanya 10 persen saja puskesmas yang bisa dikategorikan puskesmas layak anak,” ungkap Kadis Kesehatan KLU Khaerul Anwar MKes.

Puskesmas Tanjung jelasnya merupakan puskesmas dengan kunjungan terbanyak diantara delapan puskesmas yang ada di Lombok Utara, kurang lebih setiap hari ada 150 kunjungan dan rata-rata membawa anak.

Dalam mendukung sarananya Dinas kesehatan menjalin sinergitas dengan instansi terkait, dimana kata Khaerul fasilitas di dapat dari bantuan Dispora yakni berupa alat peraga edukatif (APE) dan Dinas Sosial yang memberikan bantuan.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan dengan hajat ini terpenehui maka puskesmas Tanjung telah menjamin adanya kenyamanan bagi anak-anak yang bekunjung dari gangguan kesehatan disekitar, Tujuan dari Puskesmas Ramah Anak jelasnya adalah bagaimana memproteksi anak-anak supaya dampak negatif, bisa ditekan sedini mungkin. Konsep ini juga sama dengan RSUD Tanjung yang menggagas adanya PAUD, sehingga disana ada proses pembelajaran dan anak tidak ikut masuk ke ruangan rumah sakit.

“Supaya anak-anak tak merasa kehilangan hak-hak belajarnya,” beber Najmul.

“Saya apresiasi untuk Dinas Kesehatan, Dispora dan Dinas Sosial yang telah berkolaborasi dalam proses terwujudnya Puskesmas Ramah Anak ini. Saya berharap kedepan ada puskesmas lain yang mengikutinya,” imbuhnya.

Sumber: lombokita.com

Perilisan Versi Baru International Classification of Diseases 11

Bapak/Ibu yang terhormat,

WHO merilis versi baru International Classification of Diseases (ICD-11)! Versi terakhir ini dilengkapi dengan versi elektroniknya pada l 18 Juni 2018. Adanya versi baru ICD ini tentu akan menimbulkan implikasi kebijakan besar bagi Indonesia terutama jika dikaitkan dengan kebijakan JKN. Seperti diketahui, sistem klaim BPJS untuk pelayanan kuratif menggunakan ICD (dalam hal ini ICD-10). Selama ini, penggunaan ICD-10 belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik dan benar. Hal ini tentu menjadi catatan khusus bagi Kementerian Kesehatan, BPJS, dan fasilitas pelayanan kesehatan serta semua pihak yang berkepentingan.

Sejauh ini belum jelas kapan ICD versi terakhir ini akan diimplemantasikan di Indonesia, tetapi sebagai gambaran baik versi cetak maupun versi elektronik, Bapak/Ibu dapat melihatnya di link:

http://www.who.int/classifications/icd/en/

Review Jurnal:

Belajar dari 2 Model Kontrak Lembaga untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Brazil

Tidak hanya Indonesia, negara berkembang lainnya seperti Brazil juga mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat untuk ditempatkan di daerah terpencil. Ketika opsi mengangkat tenaga kesehatan menjadi PNS tidak menarik lagi, muncul opsi untuk melakukan contracting out. Pendekatan kontrak yang dilakukan bukan kontrak individu tetapi kontrak lembaga.

Dalam kasus Brazil, terdapat 2 model kontrak yang dilakukan. Pertama, model kontrak lembaga sejumlah organisasi sosial non profit. Kedua, model kontrak yang dikelola suatu yayasan (biasa disebut model State Foundation). Yayasan ini dibentuk dan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah setempat. Dalam kedua model tersebut, baik organisasi sosial maupun yayasan tersebut kemudian bertugas merekrut tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar. Perbedaannya, pengelolaan kontrak organisasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan kontrak oleh yayasan bersifat sentralistik.

Dalam pelaksanaannya, model kontrak yayasan menghadapi kendala tingginya biaya yang dibutuhkan untuk proses kontrak sehingga banyak pemerintah daerah mengundurkan diri atau tidak mampu memenuhi kewajibannya memberikan kontribusi keuangan. Di lain pihak, model organisasi sosial mampu meningkatkan cakupan pelayanan, tetapi bukti efisiensi biaya dan peningkatan kinerja belum kuat.

Selengkapnya

SOPPENG - Pasien diare mendominasi Puskesmas Cabbengnge, Kabupaten Soppeng, Sulsel, dalam 10 hari terakhir ini.

Kepala Puskesmas Cabbengnge Muhammadiyah mengatakan, sebanyak 22 orang penderita penyakit diare yang dirawat, mulai 10-20 Juni.

Rata-rata warga yang mengalami penyakit diare karena, banyaknya makanan yang dimakan.

“Ada pasien mengaku, setelah makan mangga, ia makan lagi tape sehingga menyebabkan diare,” tambah Muhammadiyah, Rabu (20/6/2018).

Selain diare, pasien yang banyak dirawat di Puskesmas Cabbengnge ialah, kecelakaan lalu lintas.

“Ada 12 orang yang jatuh dari kendaraan yang dirawat di Puskesmas Cabbengnge,” tambah Muhammadiyah.

Dari 12 orang, semuanya bisa teratasi atau tidak ada yang meninggal dunia.(*)

Sumber: tribunnews.com

BAJAWA – Tim Kaji Banding Puskesmas Ba’a dari Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao melakukan kaji banding selama sehari di Puskesmas Kota Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Rabu 6/6/2018).

Siaran pers yang diterima Pos Kupang, Jumat (8/6/2018) menyebutkan, kedatangan tim kaji banding dari Puskesmas Ba’a disambut dengan penuh kehangatan, keakraban dan persaudaraan oleh rekan sejawatnya Puskesmas Kota Kecamatan Bajawa.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, ketua komisi III DPRD Ngada yang juga ketua Badan penyantun puskesmas (BPP) kota Tohanes Mari, Kepala dinas kesehatan kabupaten Ngada Agustinus Naru, Sekretaris Dinkes Ngada Yak. Yoseph Mawo, kepala bidang pengembangan sumber daya kesehatan (PSDK) dinkes Ngada Karelous Dhone, mentor pemberdayaan masyarakat Yohanes Donbosko Ponong, kepala Puskesmas Kota Vinsensius Toda, dan semua staf Puskesmas Kota.

Kepala puskesmas Kota Vinsensius Toda dalam sapaan awal mengucapkan selamat datang kepada puskesmas Ba’a kabupaten Rote Ndao, dan apresiasi yang besar karena telah memilih puskesmas Kota sebagai tempat kaji banding akreditasi puskesmas.

Ketika sudah memilih puskesmas Kota sebagai tempat belajar untuk akreditasi, maka dirinya bersama semua staf puskesmas Kota akan mensharingkan semua pengalaman ketika puskesmas Kota mempersiapkan diri menjelang puskesmas kota akan disurvey.

Menurut kepala puskesmas Kota yang meraih status akreditasi utama ini, dalam kegiatan akreditasi, harus ada kekompakan internal puskesmas, adanya kreativitas, inovasi, dan semangat juang yang tinggi.

“Teman-teman dari puskesmas Ba’a harus sabar dan militan dalam menghadapi proses akreditasi. Jangan lupa doring staf agar harus banyak inovasi, karena nilai akreditasinya besar,” ujar mantan kepala puskesmas Mangulewa ini.

Sementara Pendamping akreditasi Puskesmas Ba’a Mat Poy dalam sambutannya mengatakan, terhadap sejumlah prestasi dan prestise yang diraih oleh dinas kesehatan bersama puskesmas sekabupaten Ngada, dirinya tidak bisa lukiskan dalam bentuk kata-kata.

Mat Poy ini seakan-akan kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya, ketika mendengarkan testimoni dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan kerja sama lintas sektor di kabupaten Ngada.

“Saya sudah kehabisan kata-kata untuk melukiskan semua prestasi kesehatan di Ngada. Beda jauh dengan kami di Rote Ndao. Seperti langit dan bumi,” kata Mat Poy disambut gelak tawa peserta yang hadir.

Mat Poy melanjutkan dari 12 (dua belas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan saat ini satupun belum terakreditasi.

Padahal di Kabupaten Ngada sampai dengan 2017 dari 14 Puskesmas sudah terakreditasi semua atau 100%.

Kabupaten Ngada memang luar biasa dibidang kesehatan. Sehingga kabupaten Ngada tidak hanya dikenal karena tempat-tempat wisata, tetapi saat ini kami dari luar daerah berbondong-bondong ke Ngada untuk wisata akreditasi.

” Saat ini kabupaten Ngada menjadi tempat wisata akreditasi puskesmas” ujar Mat Poy disambut gelak tawa rombongan akreditasi

Kepala dinas kesehatan Kabupaten Ngada Agustinus Naru menjelaskan, banyak puskesmas yang terakreditasi di Ngada karena kerja sama lintas sektor yang kuat.

Prestasi tersebut juga didukung oleh kerja internal Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang tanpa kenal lelah, siang malam untuk mendukung akreditasi puskesmas.

Menurut Gusti demikian sapaan akrabnya, hasil yang ada ini tidak menunjukan bahwa kami sudah yang paling hebat, tetapi kami menjadi insan yang terus belajar.

“Sehingga hari ini antar puskesmas Ba’a dan Kota sesuangguhnya saling belajar. Ada hal yang lebih dari Ba’a mohon dipetik oleh Puskesmas Kota. Demikian sebaliknya ada hal-hal yang baik dari Puskesmas Kota bawalah ke Ba’a,” harap Gusti.

Tim kaji banding dari Puskesmas Ba’a kabupaten Rote Ndao melebur dalam 3 (tiga) kelompok kerja (pokja) yaitu pokja I administrasi, Pokja II Usaha kesehatan perorangan (UKP), dan Pokja III Usaha kesehatan masyarakat (UKM). Dalam akreditasi puskesmas ada 776 elemen penilaian.(*)

Sumber: tribunnews.com