Analisis Sistematis :

Keefektifan Kader dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Negara Berkembang

Penyakit tidak menular merupakan salah satu masalah kesehatan secara global dan nasional. Sebagai penyebab utama kematian secara global, PTM meningkat dari 50.7% pada 2004 menjadi 71% pada 2012 dari total kematian (WHO, 2014). Untuk mengontrol keadaan ini, perlu adanya peran komunitas mengingat tenaga kesehatan jumlahnya terbatas dan tidak semua tenaga kesehatan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dengan melibatkan masyarakat di garis depan, pencegahan pertama dan deteksi dini dalam manajemen PTM dapat terlaksana.

Penelitian oleh Gursimer Jeet, et al., 2016, menyebutkan bahwa kader mempunyai potensi dalam kesuksesan intervensi pencegahan pertama PTM terutama dalam mengontrol hipertensi, dengan indikasi yang kurang kuat tetapi menjanjikan untuk diabetes dan indeks massa tubuh. 

Selengkapnya

BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada tahun 2019 mendatang berencana  merealisasikan kebijakan perubahan pengelolaan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai tahap awal, para kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Persiapan Puskesmas BLUD 2019 Banjarnegara.

“Upaya ini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Diharapkan seluruh Puskesmas dapat merencanakan pendapatan dan pengeluaran secara efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam bimtek kemarin.

Menurutnya, nantinya Puskesmas dituntut untuk mengelola sendiri manajemen keuangannya. Meski begitu, pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan. “Jangan mengutamakan untuk mencari keuntungan semata,” katanya.

Dengan ditetapkannya puskesmas menjadi BLUD diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan keprofesionalan seluruh jajaran puskesmas dalam menyajikan pelayanan kesehatan. Sehingga nantinya tidak ada lagi keluhan masyaralat terhadap kinerja puskesmas.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara Ahmad Setyawan mengatakan, dengan ditetapkannya puskesmas menjadi BLUD, tentu akan ada perubahan prilaku dalam menyajikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan produktif.

Berubahnya Puskesmas menjadi BLUD merupakan upaya dari Puskesmas agar mau berubah untuk memberikan pelayanan yng lebih baik lagi kepada masyarakat. “Dengan BLUD, maka pengelolaan dan pelayanan tentu harus semakin baik dan selalu waspada,  karena semua tidak lepas dari peran keuangan di Puskesmas,” ujarnya. (maula@satelitpost.com)

Sumber: satelitpost.com

MOLIBAGU - Berbagai persiapan dilakukan oleh pegawai di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, jelang penilaian akreditasi pada bulan Juli 2018 mendatang.

Persiapan yang dilakukan di antaranya memperbaiki struktur internal dan eksternal serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Senin (21/5/2018).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh dokter Ferdinan Mapingkonor dokter di Puskesmas tersebut, bahwa jadwal penilaian akreditasi telah diusulkan ke komisi akreditasi di tingkat pusat.

“Jadi pada dasarnya pihak kami tinggal menunggu prosesnya, sambari terus melakukan persiapan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolsel,” ujarnya.

Kata dia, penilaian akreditasi bagi suatu institusi pelayanan kesehatan sangat penting. Itu semua dilakukan untuk meningkatkan mutu dan standardisasi pelayanan kesehatan.

“Kalau tanya optimis, saya optimis Puskesmas Dumagin terakreditasi tingkat Madya, karena mendapat dukungan dari berbagai pihak dan telah menjadi komitmen bersama seluruh staf,” ujarnya.

Perlu diketahui sebagai syarat Puskesmas Dumagin telah lengkap, diantaranya memiliki dua orang tenaga dokter tetap yang melayani kesehatan masyarakat di empat desa seperti di Desa Matandoi Induk dan Selatan, Desa Dumagin A dan Dumagin B.

Memiliki tenaga medis yang lain seperti perawat, bidan, bagian gizi, kemudian memiliki fasilitas berupa mobil ambulance, ruang kedaruratan, tabung oksigen, obat-obatan, dan peralatan medis lainnya. (Tribun Manado/Felix Tendeken)

Sumber: tribunnews.com

Analisis Sistematis Menggunakan The Family Planning Estimation Tools 

Pendekatan pelayanan kontrasepsi memegang teguh prinsip hak asasi manusia dimana hal ini memberikan kebebasan yang bertanggung jawab bagi pasangan untuk menentukan jumlah, penjarangan dan pembatasan kehamilan serta informasi dan cara untuk memenuhi hak reproduksinya. Tersedianya berbagai pilihan alat dan obat kontrasepsi di titik-titik layanan dengan informasi yang lengkap adalah wajib untuk dipenuhi. Hal ini sejalan dengan tujuan Family Planning 2020 yaitu meningkatkan kesehatan ibu.

Penelitian oleh Niamh Cahill, et al., 2016, menyebutkan bahwa program keluarga berencana perlu fokus pada area dimana kemajuannya kurang. Kenya, yang telah membuat kemajuan terbesar dalam hal meningkatkan mCPR dan mengurangi unmet need dapat memberikan studi kasus untuk mencapai keberhasilan di negara lain. Sebagai contoh, kemungkinan keberhasilan di Kenya dapat dikaitkan dengan Tupange, sebuah program untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana dengan mengintegrasikan keluarga berencana ke layanan kesehatan yang ada dan bekerja dengan organisasi kesehatan Kenya dan kelompok masyarakat. Selain itu, keamanan komoditas dan pemberian layanan untuk meningkatkan ketersediaan komoditas keluarga berencana sebagai titik pemberian layanan dan untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan, kualitas layanan, dan pilihan metode di tingkat pelayanan kesehatan terendah. 

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Jam operasional pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Jakarta Utara mengalami penyesuaian memasuki Bulan Ramadhan.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Muhammad Helmi mengatakan, penyesuaian jam operasional itu diterapkan menyusul Keputusan Gubernur 801 Tahun 2018 mengenai jam kerja selama Bulan Ramadhan.

“Nanti ada pengaturan, sama, yang penting pelayanan ada Puskesmas tetap buka dan kita juga sesuai dengan instruksi Gubernur juga melaksanakan,” kata Helmi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/5/2018).

Helmi menyampaikan, Puskesmas akan dibuka pukul 07.00-14.00 WIB pada Senin-Kamis dan buka pukul 07.00-14.30 WIB pada hari Jumat.

“Puskesmas Kelurahan pada hari Sabtu buka sampai dengan Pukul 12.00 WIB, tetap seperti hari Sabtu di luar Ramadhan,” kata Helmi.

Meskipun ada penyesuaian jam operasional di Puskesmas tingkat kelurahan, kata Helmi, Puskesmas di tingkat kecamatan tetap beroperasi setiap hari selama 24 jam.

Sebab, Puskesmas tingkat kecamatan mempunyai fasilitas unit gawat darurat yang harus bersiaga 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu.

“Itu sudah biasa, tahun lalu juga sama kegiatannya. Jadi kalau di luar jam kerja, datang ke Puskesmas kecamatan,” kata Helmi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur No 801 Tahun 2018 mengenai jam kerja selama Bulan Ramadhan.

Dalam Kepgub tersebut, diatur bahwa jam kerja PNS pada Senin-Kamis pukul 07.00-14.00. Sementara itu, pada hari Jumat berlaku pukul 07.00-14.30.

Sumber: kompas.com