Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) adalah merupakan Riset Nasional berbasis komunitas untuk menilai keberhasilan pelaksana program hingga tingkat Kabupaten-Kota dan sebagai sarana untuk mengevaluasi perkembangan status kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Ridwan Arif MPH mengatakan, dengan riset ini akan ditemukan permasalahan kesehatan dasar pada masyarakat yg betul-betul ril. Dalam menjalankan Riset ini Oknum yang di turunkan kelapangan harus bekerja dengan baik dan benar.

“Dan hasil riset ini akan menjadi acuan kementerian kesehatan untuk menentukan kebijakan maupun program bidang kesehatan kedepan” terang Ridwan Arif MPH, Minggu (6/5).

Lanjut Ridwan, Sasaran Riskesdas adalah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Riset ditujukan kepada kepala rumah tangga dan semua Anggota Rumah Tangga.

Adapun tujuan dilaksanakannya Riskesdas antara lain adalah

A). Menilai status kesehatan masyarakat dan determinan yang mempengaruhinya

B). Menilai perubahan indikator status kesehatan masyarakat dan determinan yang mempengaruhinya serta Menilai perubahan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten

“Untuk itu saya berharap kepada para Enum yg kita terjunkan ke lapangan betul-betul bekerja dengan baik dan benar, data yg dikumpulkan harus valid, realistis dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Sumber: mitratoday.com

LOLAK - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Kesehatan akan meningkatkan status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap untuk tahun 2018.

Menurut Kepala Dinkes Sahara Albugis, tahun ini pihaknya akan meningkatkan tiga puskesmas melalui dana APBN.  “Dari 17 puskesmas yang ada. Tiga di antaranya akan ditingkatkan masing-masing Puskesmas Doloduo, Pangian dan Pusian,” katanya, Minggu (6/5).

Ia mengungkapkan, untuk peningkatan puskesmas tersebut memerlukan biaya sebesar Rp 5 miliar setiap gedung. “Mudah-mudahan secepatnya akan ditingkatkan. Agar pelayanan kesehatan lebih maksimal.

Peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap ini juga guna menunjang penanganan kesehatan yang cepat kepada masyarakat,” tutur Sahara.

Lanjut Albugis, puskesmas adalah pusat penanganan medis tingkat pertama bagi masyarakat. “Agar tidak jauh-jauh ke rumah sakit jika masih bisa disembuhkan dengan fasilitas kesehatan di puskesmas,” tutupnya. (Kel)

Sumber: tribunnews.com

Faktor Penyebab Stunting di  Indonesia

Dalam rapat kerja kesehatan nasional (Rakekernas) oleh Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2018 ini, tema yang diangkat salah satunya adalah masalah stunting. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2015-2016, prevalensi balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO yaitu sebesar 20%. Masalah stunting atau kegagalan tumbuh dan berkembang secara optimal di awal kehidupan berpengaruh pada banyak aspek, pertama, peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas.   Kedua, berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Ketiga, berpengaruh pada peningkatan risiko obesitas serta komplikasi metabolik lainnya di kemudian hari. Masalah stunting juga mengarah pada rendahnya produktivitas ekonomi, dan terkendala fungsi sosial sehingga menjadi penghambat langsung menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selengkapnya

BANJARMASIN- Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan gelar kegiatan workshop. Dimana acara tersebut merupakan workshop tentang pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk atau kurang tingkat provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (3/5/2018).

Ada sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya pada acara itu. Mereka ialah Kepala Dinas Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, Dr Husaini, Dr Toto Sudargo serta Dr Grace Wangge. Termasuk Ketua TP PKK Kalsel, Raudhatul Jannah yang turut menyampaikan pemaparan perihal materi workshop.

Pada acara yang bertempat di Hotel Aria Barito itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperbaiki masalah gizi. Bahkan acara itu melibatkan berbagai sektor terkait.

“Dinkes Provinsi Kalsel jauh-jauh hari menangkap hal keterkaitan lintas sektor ini menjadi sebuah pilar yang harus didirikan. Sehingga kami melakukan berbagai upaya kerjasama dengan TP PKK dan FK ULM untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Terutama gizi buruk,” ucap Muslim.

Ia juga mengatakan telah mencermati sejumlah persoalan yang dihadapi. Sehingga pada 2018 ini ada tiga permasalahan yang menjadi prioritas.

Adapun prioritas itu yakni eliminasi TBC, penurunan stunting serta peningkatan cakupan dan mutu. Dimana pihaknya melakukan upaya cepat melalui sejumlah gerakan dan program untuk melaksanakan prioritas itu.

Sumber: tribunnews.com

BENGKALIS - Untuk memperpendek akses pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Dinas Kesehatan Bengkalis mengelar pertemuan bersama dokter dari 18 Puskesmas se kabupaten Bengkalis, Kamis (3/5) siang. 

Pertemuan tersebut bertujuan memberikan pendeteksian dini masalah kesehatan jiwa dan Napza di Masyarakat. Dimana para tenaga medis selama tiga hari ke depan akan di Bengkalis akan di bekali penanganan dasar masalah kesehatan jiwa.

Hal ini diungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Dinas Kesehatan Bengkalis Alwizar kepada wartawan, Kamis (2/5) Siang usai membuka secara resmi kegiatan pertemuan yang digelar selama tiga hari ke depan ini. Menurut dia pembekalan ini bertujuan agar seluruh Puskesmas se Kabupaten Bengkalis pada tahun ini sudah bisa memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa.

“Sejak tahun 2017 lalu kita baru memiliki dua Puskesmas yang terlatih dalam menanganan gangguan jiwa. Dua Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Duri Kota dan Puskesmas Bengkalis,” jelas Alwizar.

Alwizar mengatakan, dengan perkembangan saat ini, tentu tidak cukup lagi kalau hanya dua Puskesmas yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk ODGJ. Untuk itu tahun ini pihaknya mengadakan pertemuan tenaga medis seluruh Puskesmas se kabupaten Bengkalis agar setelah kegiatan ini seratus persen Puskesmas di kabupaten Bengkalis bisa memberikan pelayanan terhadap ODGJ.

“Dalam pertemuan ini kita menghadirkan langsung narasumber dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Mereka akan memberikan pelatihan kepada tenaga medis Puskesmas untuk penanganan gangguan jiwa tahap awal,” ungkapnya.

Menurut dia, ilmu yang akan didapatkan tenaga medis ini, diantaranya mereka bisa mendiagnosa awal, penanganan awal. “Sehingga bisa diketahui apakah orang yang dengan gangguan jiwa datang ke Puskesmas bisa ditangani Puskesmas langsung atau harus di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa Tampan,” terang dia.

Selain itu, dalam pertemuan selama tiga hari ini para tenaga medis Puskesmas bisa memanfaatkan dengan baik untuk bekoordinasi dengan pakar kesehatan jiwa. Sehingga pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Bengkalis bisa mendapatkan pelayanan terbaik di tingkaglt Puskesmas.

“Untuk pertemuan ini baru delapan belas orang yang mengikuti, dengan komposisi satu dokter dari delapan belas Puskesmas yang ada se Kabupaten Bengkalis,” terang Alwizar.

Menurut dia, Idealnya untuk pelayanan maksimal di Puskesmas yang ada kegiatan ini seharusnya diikuti oleh satu dokter dan dua para medis yang ikut pertemuan ini. Namun karena kondisi anggaran yang belum kuat baru bisa diberikan kepada satu tenaga medis per Puskesmas.

“Kita akan usahakan di tahun depan bisa kita adakan lagi pertemuan lanjutan antara tenaga medis Puskesmas dan pakar kesehatan jiwa ini dengan komposisi satu dokter dan dua para medis dari setiap Puskesmas,” tandasnya.(sir)

Sumber: tribunnews.com