Dalam rapat kerja kesehatan nasional (Rakekernas) oleh Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2018 ini, tema yang diangkat salah satunya adalah masalah stunting. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2015-2016, prevalensi balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO yaitu sebesar 20%. Masalah stunting atau kegagalan tumbuh dan berkembang secara optimal di awal kehidupan berpengaruh pada banyak aspek, pertama, peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas.   Kedua, berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Ketiga, berpengaruh pada peningkatan risiko obesitas serta komplikasi metabolik lainnya di kemudian hari. Masalah stunting juga mengarah pada rendahnya produktivitas ekonomi, dan terkendala fungsi sosial sehingga menjadi penghambat langsung menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam Rakekernas 2018, disebutkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan stunting, diantaranya dari faktor ibu yang kurang nutrisi di masa remajanya, masa kehamilan, pada masa menyusui, dan infeksi pada ibu. Faktor lainnya berupa kualitas pangan, yakni rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, dan faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya, dan lingkungan.

Penelitian dari Torlesse et al., 2016, menyebutkan bahwa kombinasi sanitasidan pengolahan air minum yang tidak baik merupakan prediktor stuntingpada populasi anak usia 0-23 bulan di Indonesia. Kebijakan dan program untuk mengatasi stunting anak di Indonesia harus mempertimbangkan intervensi air, sanitasi dan kebersihan. Penelitian operasional diperlukan untuk menentukan cara terbaik untuk menyatukan dan mengintegrasikan intervensi air, sanitasi dan kebersihan ke dalam pendekatan multisektoral yang lebih luas untuk mengurangi stunting di Indonesia. Simak artikel selengkapnya

INDRAMAYU – Puskesmas Lohbener kabupaten Indramayu, terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Terlebih menjaga kesehatan ibu dan bayi serta bagi ibu hamil (bumil) yang beresiko tinggi.

Kepala Puskesmas Lohbener, Hj Uswatun Hasanah SST mengatakan, perhatiannya yang lebih ditekannya pada kesehatan bumil. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Sehingga dengan semakin intens tenaga kesehatannya lebih memperhatikan kesehatan ibu hamil, bisa berdampak pada peningkatan IPM di Indramayu. Salah satu indikatornya dari bidang kesehatan.

Untuk mengidentifikasi ibu hamil beresiko tinggi, sebelumnya setiap desa dikumpulkan dan didata bidan desa. Setelahnya dikumpulkan di puskesmas. “Di sini, puskesmas juga bekerja sama dengan lintas program yang ada untuk melihat satu per satu hasil dari pemeriksaan ibu hamil, yang nanti dijadikan rujukan kami untuk pengobatan kesehatannya ibu hamil,” tuturnya.

Masih menurut Uswatun, dari hasil pemeriksaan yang didapat setiap ibu hamil, akan didata dan mendapat tindakan yang tetap bagi ibu hamil yang beresiko tinggi. Sehingga melalui kegiatan tersebut tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi yang di kandungnya bisa lebih terjamin. Harapannya, ibu hamil bisa melahirkan dengan selamat dan bayi yang dilahirkan sehat. Hal itu berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.

Sementara, Kuwu Lengok, Kecamatan Lohbener, Sugiarto, sangat mengepresiasi tindakan yang diambil puskesmas untuk lebih memerhatikan kesehatan ibu hamil yang ada di wilayahnya. Adanya inisiatif dan perhatian yang lebih dari puskemas, menjadi harapan yang sangat dinantikan masyarakat dan pemerintah desa di wilayah kerja Puskesmas Lohbener.

Sebagai pemerintah, Sugiarto pun sangat mendukung kegiatan yang dilakukan Puksesmas Lohebener. “Sangat mendukung sekali. Ya harapnnya kegiatan ini bisa terus dilanjutkan sampai kapan pun. Karena setiap tahun ibu hamil pasti ada,” tandasnya. (oni)

Sumber: radarcirebon.com

BANTAENG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng menggelar pelatihan manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada semua Puskesmas se-Bantaeng di Hotel Ahriani Bantaeng, 24 April – 3 Mei 2018.

Dinas Kesehatan Bantaeng menggandeng Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar pada pelatihan itu

Kadis Kesehatan Bantaeng, Andi Ihsan mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut dilatarbelakangi Permenkes RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan arah kepada sumber daya manusia kesehatan dalam upaya kesehatan.

“Upaya itu baik berupa upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien,” ujarnya kepada TribunBantaeng.com.

Pelatihan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kepala Puskesmas, penanggungjawab upaya kesehatan dan staf didalam pengelolaan sumber daya dan upaya Puskesmas agar dapat terlaksana secara maksimal.

Pelatihan Manajemen Puskesmas itu juga bermanfaat bagi Dinkes Bantaeng, dalam rangka bimbingan teknis manajemen kepada Puskesmas secara berjenjang.

“Peserta yang ikut dalam pelatihan ini berjumlah 30 orang. Terdiri dari Kepala Puskesmas, tata usaha, penanggung jawab program kesehatan dan dari unsur Dinas Kesehatan sendiri,” tuturnya.

Pelatihan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Dinkes Bantaeng dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar. Terkait kerjasama dalam melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan Tahun 2018.

Sumber: tribunnews.com

BENGKALIS- Dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan jiwa di sejumlah pelosok Bengkalis, Dinas Kesehatan tahun ini akan menggelar pelatihan penatalaksanaan kesehatan jiwa untuk tenaga medis dan paramedis di puskesmas yang ada di Bengkalis.

Setidaknya sebanyak delapan belas Puskesmas akan dilakukan pelatihan tersebut.

Hal ini diungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkalis Supardi, Kamis (26/4/2018).

Menurut dia, pelatihan ini bertujuan agar pasien dengan gangguan jiwa tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan pengobatan.

“Selain itu juga dengan adanya tenaga medis yang dilatih dalam penatalaksanaan penanganan gangguan jiwa di Puskesmas nantinya bisa melakukan kontrol dengan pasien yang pernah berobat ke rumah sakit jiwa,” terang

Selain pelatihan tenaga medis, Supardi juga menjelaskan untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola pengadaan obat di Bengkalis.

Dimana kedepan akan disediakan obat-obatan terkait orang dengan gangguan jiwa juga akan disediakan.

Hal ini dianggap perlu karena melihat data dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit (P2P) Dinkes Bengkalis, dimana sampai Desember 2107 lalu jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa sebanyak 374 orang yang berkunjung ke sejumlah Puskesmas di kabupaten Bengkalis.

Pada umumnya mereka yang datang mengalami gangguan jiwa ringan atau sering disebut Skizofrenia.

“Mereka ini perlu perawatan medis dan pengobatan di tingkat Puskesmas,” pungkas Supardi pada tribunbengkalis.com.

Menurut dia, orang dengan gangguan jiwa jangan sampai ada lagi yang dilakukan pemasungan, karena melanggar undang undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

“Mereka sebenarnya memiliki hak dan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hanya saja perlakuannya yang berbeda,” terangnya.

Untuk itu Supardi menghimbau masyarakat yang memiliki keluarga mengalami gangguan jiwa agar secepatnya melapor ke Puskesmas agar bisa segera diberikan penanganan.

“Kita minta Pemerintahan desa dan masyarakat untuk merespon cepat setiap masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat dan segera melaporkannya ke Puskesmas terdekat. Bukan hanya penyakit gangguan jiwa saja, tetapi juga seluruh penyakit, agar dapat dilakukan tindakan secepatnya,” imbaunya.

Sementara itu, terkait pelatihan penatalaksanaan gangguan jiwa ini, Dinkes Bengkalis telah memulai melakukan sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan jiwa di Desa Teluk Pambang, dilaksanakan oleh Bidang P2P bekerja sama dengan UPT Puskesmas Pambang, Selasa (24/4/2018) kemarin.

Acara tersebut dihadiri 65 orang peserta yang terdiri dari 9 Kepala Desa, serta tokoh masyarakat, Camat Bantan yang diwakili oleh Sekcam, dan Pengurus TP-PKK Keacamatan Bantan dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan ini menghadirkan Direktur RSJ Tampan Provinsi Riau.

Hazanelli Juita, beserta rombongannya, yang terdiri dari dokter psikiater senior, yakni Dokter Maisyarah, Ners.

Sukmadewi Kepala Ruangan dan Perawat di RSJ Tampan Pekanbaru, mereka memberikan penyuluhan terkait gangguan kejiwaan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri Plt. Kepala Dinkes Bengkalis serta Kabid P2P, Alwizar, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Nurbaity Johan.(*)

Sumber: tribunnews.com

JAKARTA – Pemko Jakarta Barat mendeklarasikan 70 sekolah dan 26 puskesmas ramah anak. Upaya ini dilakukan untuk terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) di level anak-anak.

“Kami berkomitmen memenuhi hak dasar anak sekaligus melindungi anak-anak, di antaranya dengan memfasilitasi sekolah dan puskesmas ramah anak,” kata Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi, saat pengukuhan Forum Anak serta deklarasi Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak, Kamis (26/4/2018).

Hadir Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Merdeka Sirait, Kasudin PPAPP Jakarta Barat, Endang Widaningsih, Sekko Jakbar Eldi Andi dan jajaran pemko.

Sebagai tahap awal kata Anas, untuk di lingkungan sekolah negeri dan swasta terpilih 70 sekolah dari 8 kecamatan. Serta 26 puskesmas kelurahan dan kecamatan se-Jakbar.

“Saya berharap sekolah dan puskesmas ramah anak di Jakbar dapat terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Sehingga anak merasa aman, nyaman dan terlindungi,” tandas Anas.

Komitmen Pemko Jakbar dalam melayani anak-anak ini, disambut positif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“Deklarasi sekolah dan puskesmas ramah anak merupakan implementasi dari komitmen pemimpin untuk memberi pelayanan terbaik kepada anak,” ujar Aris.

Namun Aris menegaskan, komitmen tersebut hendaknya jangan hanya di atas kertas. Tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni di sekolah dan puskesmas. Sehingga harus terus diawasi dan dievaluasi terkait penerapannya di lapangan.

Kepala Sudin PPAPP Jakbar, Endang Widaningsih menambahkan keberadaan sekolah dan puskesmas ramah anak ini untuk meningkatkan peringkat Kota Layak Anak Jakarta Barat dari Pratama menjadi Madya. (rachmi)

Sumber: poskotanews.com