Masih kata Listyo, puskesmas yang sudah melakukan penilaian akreditasi di Kabupaten Pemalang tahun 2016-2017 adalah Puskemas(Mulyoharjo, Warungpring, Petarukan, Banyumudal, Kebondalem, Kalima, Watukumpul, Losari, Sarwodadi, Kabunan, Banjardawa, Randudongkal, Kebandaran, Paduraksa) sedangkan di tahun 2018 juga direncanakan ada beberapa puskesmas yang akan diakreditasi,  seperti puskesmas: (Rowosari, Purwoharjo, Klareyan, Jebed, Bantarbolang, Belik, Pulosari) dan yang akan diakreditasi tahun 2019 Puskesmas(Cikadu, Karangasem, Jatiroyom)

Dikatakan oleh Listyo Pramono, akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh komisioner akreditasi terhadap puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten(DKK) Pemalang dr.  Erna Nuraini, MHlth, Sc.  proses dan mekanisme akreditasi Puskesmas pelaksanaannya melalui survei akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari  dengan jumlah surveyor tergantung pada banyaknya program yang akan diakreditasi, kemudian survei berdasarkan pada standar instrumen akreditasi, setelah itu akan disusun kesimpulan hasil penilaian akreditasi yang akan dilaporkan kepada Komisi Akreditasi Puskesmas.

Lebih lanjut Kadis DKK mengatakan, proses penetapan akreditasi dilanjutkan setelah komisi akreditasi puskesmas menerima hasil penilaian/rekomendasi dari tim surveyor, kemudian menerbitan sertifikat kelulusan sertifikasi oleh komisi akreditasi, dan pengiriman sertiflkat kelulusan akreditasi kepada dinas kesehatan provinsi.

Sedangkan standar akreditasi  puskesmas kata Kadis DKK meliputi standar administrasi dan manajemen, penyelenggaraan pelayanan puskesmas (PPP), kepemimpinan dan manajemen puskesmas(KMP), peningkatan mutu puskesmas (PMP), standar program puskesmas, program puskesmas yang berorientasi sasaran (PPBS),  kepemimpinan dan manajemen program puskesmas (KMPP), sasaran kinerja dan MDG’s (SKM), standar pelayanan puskesmas, layanan klinis yang berorientasi pasien (LKBP), manajemen penunjang layanan klinis (MPLK), peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien (PMKP)

Mengenai mekanisme akreditasi puskesmas, Kadis DKK juga menyampaikan yang akan dinilai adalah jaringan fasilitas pelayanan terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa yang pengelolaan pelayanan, sarana prasarana dan ketenagaan masih merupakan bagian dari kewenangan puskesmas dan hubungan kerja dalam bentuk vertikal, artinya bahwa jaringan puskesmas bertanggungjawab kepada kepala puskesmas sedangkan hubungan kerja dalam bentuk horizontal, artinya jejaring puskesmas melakukan hubungan kemitraan dengan puskesmas sehingga di puskesmas harus ada pengelola yang bertanggungjawab atas kemitraan tersebut.

Ketika ditanyakan kenapa puskesmas perlu akreditasi,  kepala DKK mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebab puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.(J. Lo)

Sumber: harianpemalang.com

KUALAKAPUAS BPOST- Dalam upaya kesehatan sekolah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas berencana menempatkan satu orang tenaga kesehatan di sekolah. Baik tingkat SD, SMP maupun SLTA dan sederajat.

Rencananya tahun depan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas bakal menempatkan satu orang tenaga kesehatan di setiap sekolah. Tenaga kesehatan ini nanti sebagai upaya kesehatan di sekolah dan juga kader kesehatan sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi, Selasa (24/4) mengatakan, dengan ditempatkannya petugas kesehatan di tempat itu, mereka bisa melakukan pertolongan apabila ada siswa atau murid yang sakit.

Disinggung bagaimana dengan honor atau insentif tenaga kesehatan sekolah tersebut, Apendi menjelaskan, untuk sekolah di desa, gaji tenaga kesehatan sekolah mungkin bisa dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD). Sedangkan sekolah di kota bisa melalui dana APBD.

Dijelaskannya lebih lanjut, untuk ketersediaan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di sekolah, menurut dia hal tidak masalah karena di daerah setempat masih banyak lulusan di bidang kesehatan dengan mengambil putra daerah yang lulus di bidang kesehatan.(banjarmasinpost.co.id/jd)

Sumber: tribunnews.com

GOWA - Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berhasil meraih penghargaan kategori terbaik dalam Inovasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit TBC tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan diserahkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Tri Rachayu di Hotel Grand Clarion Makassar, Selasa (24/4/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dr Hasanuddin mengatakan bahwa penghargaan yang diraih saat ini menjadi penyemangat untuk tetap menjalankan inovasi-inovasi yang ada saat ini.

“Gowa kami memiliki 10 inovasi penanggulangan TBC, yang kami sebarkan di seluruh puskesmas yang ada dengan melibatkan semua stakeholders di Kabupaten Gowa,” ujar Hasanuddin. 

Menurutnya, ada 10 inovasi yang dilahirkan melalui puskesmas-puskesmas di Gowa yakni, pemberian makanan tambahan yang dikemas dalam program “Sare Bayao” di seluruh kecamatan, pembentukan pos TBC Desa pada 92 desa/kelurahan, bedah rumah penderita TBC sebanyak enam rumah, program ketuk pintu TBC di seluruh puskesmas, apel madu yang dilakukan di Puskesmas Bajeng dan Pallangga. 

Pemberdayaan komunitas masyarakat peduli TBC dan pendampingan pasien TBC oleh Daeng TBC, terbitnya Perda dan Perbup TBC HIV dan Kusta, kerjasama dengan LAZIS dan IZI untuk bantuan kemanusiaan bagi penderita TBC.

Tak hanya itu, ada juga bantuan modal usaha bagi keluarga penderita TBC, kader posyandu peduli TBC di Puskesmas Gentungan dan Comer Hatiku di Puskesmas Pallangga.

Lebih lanjut, dr Hasanuddin mengatakan bahwa, yang terpenting saat ini adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat utamanya dalam penemuan penderita TBC, apalagi saat ini kami didukung dengan adanya Perda dan Perbub TBC, karena satu penderita dapat menularkan hingga 15-20 orang.

“Dengan adanya Perda dan Perbup TBC ini yang menjadikan langkah kami makin gencar melakukan penemuan penderita, tentunya semua itu kita sertai dengan edukasi kepada masyarakat agar mau berobat dan kalau berobat jangan putus, setelah sembuh diharapkan dapat membantu kami menemukan penderita lainnya,” jelas Kadis Kesehatan Gowa.

Turut hadir dalam penerimaan penghargaan ini Anggota Komisi IV DPRD Gowa, Fitriadi, Kabid Kesmas Dinkes Gowa,  Rumaisah,  Kabid P2 Dinkes Gowa, Sangkala, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Gowa, Santi Saman Sadek dan Wasor TB Dinkes Gowa, Hendra Dini. 

Selain Dinas Kesehatan Gowa, Dinkes Kota Makassar meraih kategori terbaik untuk angka penemuan penderita TBC dan Dinkes Kabupaten Luwu Timur meraih kategori terbaik untuk penyembuhan penderita TBC.

Sumber: rakyatku.com

CIKOLE– Puskesmas Sukabumi yang berlokasi di Jalan RA Kosasih Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kembali menorehkan prestasi. Lembaga kesehatan yang kini dinahkodai, Suhendro Rusli menjadi 12 finalis program inovasi layanan publik dari sembilan kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan 44 proposal yang mengajukan. Pada penilaian kali ini, Puskesmas Sukabumi meluncurkan inovasi publik Modal Cinta Tidak Cukup (Mocidaku).

Kepala Puskesmas Sukabumi, Suhendro Rusli mengatakan, kategori kompetisi yang menjadi penilaian diantaranya, tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi, sistem transparansi, akuntabilitas dan intergritas dalam memberikan pelayanan publik, Kolaborasi dalam kegiatan penyelengaraan pelayanan publik inklusif untuk memajukian kesejahteraan masyarakat. “Penilaian dilakukan oleh tim jurinya yakni Prof. Nandang Alamsah dari UNPAD, Rohman Budijanto direktur eksekutif JPIP Surabaya (Jawa Post Institute of Pro Otonomi) dan penialia lainnya,” Kata Suhendro kepada Radar Sukabumi,belum lama ini.

Ia menambahkan dalam ssitem penilaiannya, setiap kandidat harus bisa memaparkan poin-poin yang ada di Permenpan nomor 3 tahun 2018 terkait Kompetisi inovasi pelayanan publik dalam waktu 15 menit. “Standar pelayanan di Mocidaku ini, terdiri dari 14 komponen dari setiap jenis layanan disusun, SOP nya berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2018 ,”tambahnya.

Suhendro melanjutkan, Mocidaku merupakan program untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan dan menciptakan gerakan untuk generasi yang lebih sehat. Dengan adanya inovasi ini Puskesmas akan mengedukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi, gizi seimbang, penyakit menular NAPZA serta Keluaraga Berencana.

“Tidak hanya itu, kita pun bekerjasama dengan KUA Cikole untuk merumuskan kegiatan kesehatan pasangan calon pengantin secara menyeluruh melalui inovasi Mocidaku ini,” imbuhnya.

Pada dasarnya, sambung Suhendro, pernikahan tidak hanya modal cinta, tapi diperlukan persiapan mental, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga diharapkan akan melahirkan generasi sehat dan berkualitas untuk kedepannya.

“Kedepan akan mengusulkan peraturan Walikota Sukabumi tentang inovasi Mocidaku dalam proses untuk bisa diterapkan pada seluruh Puskesmas di Kota Sukabumi. Nantinya akan dikembangkan MOU dengan Disdukcapil dapat melaksanakan kegiatan kesehatan pasangan calon pengantin non muslim,” pungkasnya. (cr17/t)

Sumber: radarsukabumi.com

SUNGGUMINASA - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan bersama Wakil Bupati Abdul Rauf Mallagani mengunjungi Puskesmas Samata, Senin (23/4/2018).

Kunjungan yang didampingi Ketua TP PKK Priska Paramita Adnan itu sekaligus meresmikan gedung rawat inap puskesmas baru.

Kepala Puskesmas Samata, dr. Arni Sultan, mengatakan gedung baru ini dibangun dua lantai sejak 2017 lalu.

“Dilantai satu ada empat kamar, tapi satu ruangan kita jadikan apotek. Lantai dua khusus pasien ibu dan perawatan anak,” ujarnya usai peninjauan Bupati dan Ibu Ketua PKK.

Total kamar tujuh dengan kapasitas dua tempat tidur di masing-masing kamar.

Puskesmas ini dibangun menggunakan APBD 2017 sebesar Rp 1 M.

Dr Arni menambahkan jika dalam sehari puskesmas yang terletak tidak jauh dari Bundaran Samata itu menerima kunjungan sampai 200 perhari dan membludak jika hari Senin.

“Disini kami punya enam dokter. Tiga dokter umum, tiga dokter gigi dan 37 sukarelawan,” ujarnya.

Kadis Kesehatan, dr Hasanuddin mengungkapkan, jika dinaikkannya status puskesmas di Gowa menjadi rawat inap merupakan keinginan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan selama menjabat.

Dan saat ini hampir semua puskesmas berubah status menjadi rawat inap.

“Semua puskesmas saat ini akan kita tingkatkan menjadi rawat inap.Dan sesuai standar setiap kamar rawat inap berkapasitas 10 tempat tidur. Fasilitas lainnya terstandar,” jelasnya.(*)

Sumber: tribunnews.com