PARINGIN - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, beserta Puskesmas Awayan didampingi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader kesehatan, mengetoki semua pintu rumah warga di Desa Piyait dan Ambakiang Kecamatan Awayan.

‪Ada apakah gerangan? Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Hajah Siti Raudah mengungkapkan, kegiatan ketuk pintu itu dilaksanakan selain untuk menyambut Hari TB sedunia, juga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan informasi mengenai tuberkolusa (TBC), sekaligus melakukan pemilahan atau skrining untuk menemukan adanya warga yang terduga mengidap TBC.‬

‪“Apabila dalam kegiatan ini ditemukan warga dengan kondisi batuk lebih dari 21 hari, baik itu berdahak dengan atau tanpa berdarah, berkeringat dimalam hari, akan kami beri pemahaman dan sesegeranya merujuk ke Puskesmas,” ungkapnya.‬

‪Ditambahkannya, sejalan dengan tujuan peringatan hari TB sedunia yang ditujukan untuk membangun kesadaran umum tentang wabah TBC, gerakan ketuk pintu ini juga sangat efektif untuk menemukan penderita. Selanjutnya, gerakan ini sekaligus menjadi upaya nyata gerakan Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh (TOSS) di masyarakat.‬

‪“Ketuk Pintu ini juga selaras dengan gerakan GERMAS dan Pendekatan Keluarga Sehat yang merupakan jargonnya kesehatan di Indonesia,” ujarnya.‬

‪Pada dasarnya lanjut Kabid, dengan ketuk pintu ini Dinas Kesehatan berupaya menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam TOSS TB yang berupaya menemukan penderita lalu mengobati sampai sembuh sehingga mereka dapat hidup layak, bekerja dengan baik dan produktif, serta tidak menjadi sumber penularan di masyarakat.‬

‪“Selanjutnya, kegiatan ini juga untuk mendukung pendekatan keluarga yang dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka melakukan deteksi dini masalah kesehatan, pengobatan segera bagi yang sakit, melakukan upaya promotif-preventif, dan melakukan penanggulangan faktor risiko kesehatan dalam keluarga,” tutupnya.(banjarmasinpost.co. id/muhammad elhami)

Sumber: tribunnews.com

Diskusi Webinar Kelompok Masyarakat Praktisi Pelayanan Kesehatan Primer:

Sudah Adilkah Pembagian Beban Kerja dan Insentif Kepada Petugas Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama?

Pembagian beban kerja tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seringkali dirasa belum adil oleh beberapa pihak. Kecemburuan antartenaga kesehatan di FKTP perihal beban kerja juga seringkali terjadi. Demikian halnya dengan sistem insentif yang diterima oleh petugas juga dinilai masih belum adil oleh beberapa petugas kesehatan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh multifaktor, mulai dari indeks beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan sebagainya. Webinar kali ini mengulas bagaimana pembagian beban kerja dan insentif yang dirasa adil oleh petugas di FKTP.

Mengawali diskusi ini, dr. Likke Prawidya Putri, MPH sebagai narasumber pertama menyampaikan hasil riset implementasi yang memotret bagaimana sistem insentif yang berlaku di beberapa FKTP di Indonesia. Disebutkan bahwa terjadi ketimpangan nominal pendapatan antarprofesi di Puskesmas. Sebagian besar perbedaan ini disebabkan oleh proporsi tunjangan daerah dan jasa pelayanan dari dana kapitasi. Selain itu, kondisi ini dikontribusi pula oleh proporsi pendapatan dari praktik mandiri di luar puskesmas. Ketimpangan pendapatan antarprofesi ini juga terjadi di berbagai daerah, misalnya di DKI Jakarta dan Jaya Wijaya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan motivasi tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah sulit berkurang, karena lebih memilih bekerja di kota besar.

Selengkapnya

Reportase

Diskusi Webinar Kelompok Masyarakat Praktisi Pelayanan Kesehatan Primer:

Sudah Adilkah Pembagian Beban Kerja dan Insentif Kepada Petugas Kesehatan

di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama?

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Pembagian beban kerja tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seringkali dirasa belum adil oleh beberapa pihak. Kecemburuan antartenaga kesehatan di FKTP perihal beban kerja juga seringkali terjadi. Demikian halnya dengan sistem insentif yang diterima oleh petugas juga dinilai masih belum adil oleh beberapa petugas kesehatan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh multifaktor, mulai dari indeks beban kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan sebagainya. Webinar kali ini mengulas bagaimana pembagian beban kerja dan insentif yang dirasa adil oleh petugas di FKTP.

Mengawali diskusi ini, dr. Likke Prawidya Putri, MPH sebagai narasumber pertama menyampaikan hasil riset implementasi yang memotret bagaimana sistem insentif yang berlaku di beberapa FKTP di Indonesia. Disebutkan bahwa terjadi ketimpangan nominal pendapatan antarprofesi di Puskesmas. Sebagian besar perbedaan ini disebabkan oleh proporsi tunjangan daerah dan jasa pelayanan dari dana kapitasi. Selain itu, kondisi ini dikontribusi pula oleh proporsi pendapatan dari praktik mandiri di luar puskesmas. Ketimpangan pendapatan antarprofesi ini juga terjadi di berbagai daerah, misalnya di DKI Jakarta dan Jaya Wijaya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan motivasi tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah sulit berkurang, karena lebih memilih bekerja di kota besar.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dr. Bambang Haryatno, M.Kes menyampaikan bahwa isu SDM kesehatan memang tidak akan ada habisnya untuk dibahas, mulai dari distribusi, beban kerja, hingga pendapatan. Pada dasarnya regulasi untuk mengelola SDM di puskesmas sudah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi implementasinya tidak mudah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang semua puskesmasnya sudah menerapkan PPK BLUD memiliki sistem tersendiri dalam pembagian jasa pelayanan. Sebagaimana disebutkan, pembagian jasa pelayanan ini diatur oleh peraturan bupati. Pembagian jasa pelayanan diatur berdasarkan beban kerja dan situasi yang ada. Untuk menciptakan kesepakatan (untuk mencapai keadilan), seluruh unsur yang ada di puskesmas dilibatkan dalam penentuan besaran insentif ini. Apabila sudah disepakati, maka akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Strategi ini dirasa cukup efektif karena kriteria adil merupakan hal yang sangat subyektif. Setidaknya, dengan melibatkan seluruh SDM, maka akan tercipta kondisi mendekati adil, atau minimal diterima semua pihak.

Menanggapi hal ini, Mawari Edi, Pusrengun BPPSDM Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa kondisi adil sangat subyektif dan tergantung dengan konteks. Tidak bsa dipungkiri bahwa dalam menghitung porsi pendapatan atau insentif, yang penting diperhatikan adalah aspek penerimaan dari tenaga kesehatan. Menciptakan adil memang susah, tetapi menciptakan yang “bisa diterima” dapat diupayakan. Keadilan insentif disesuaikan dengan kapasitas investasi dan output pekerjaan. Sementara itu, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI yang diwakili oleh dr. Ganda menyampaikan dalam pembagian beban kerja, analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Pendapatan aparatur sipil negara ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Tingginya pendapatan dokter di DKI Jakarta sebagaimana dicontohkan dapat terjadi karena banyak faktor, seperti tingginya beban kerja di puskesmas sehingga dokter tidak sempat membuka praktik pelayanan mandiri, atau karena ada faktor lain. Selain masalah keadilan, isu kepuasan atas insentif yang diterima juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sebagaimana disebutkan, faktor yang penentu kepuasan atas insentif selain keadilan secara teoritis adalah access, attractiveness, amenity, dan altruism. Selain keempat hal tersebut, ternyata yang paling penting adalah kepastian waktu. Besaran nominal apabila tidak disertai kepastian waktu sampai kapan pun tidak dapat menciptakan kepuasan petugas.

Reportase oleh: Dedik Sulistiawan

SRAGEN – Pelayanan di sejumlah Puskesmas menuai keluhan dari masyarakat. Selain petugas yang lambat dan tak siaga di tempatnya sesuai jadwal, kehadiran dokter di sejumlah Puskesmas juga dinilai sering tak tepat waktu alias terlambat dari jadwal.

Akibatnya, banyak pasien dan masyarakat yang terpaksa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menunggu antrian pelayanan maupun kehadiran petugas maupun dokter. Keluhan itu salah satunya mencuat dari wilayah Gondang.

Salah satu warga Gondang, Sri mengeluhkan lambannya pelayanan di Puskesmas tersebut. Menurutnya hal itu tergambar dari saat dirinya hendak melakukan cek laboratorium ke Puskesmas Rabu (28/3/2018). Saat dirinya datang pukul 07.45 WIB, petugas loket antrian belum ada di tempat.

Kemudian, antrian periksa dokter juga belum terlihat. Setali tiga uang, dokter yang melayani juga belum siap di tempat. Hal itu membuat antrian pengunjung dan pasien akhirnya menjadi terlantar beberapa jam karena harus menunggu petugasnya datang. Bahkan dirinya antri sampai jam 11.00 WIB belum selesai juga.

“Dokternya sebenarnya sudah ada tapi setelah meriksa tensi mbuh neng ndi nggak ana sik ra ngerti. Kalau begini kan masyarakat yang susah. Sudah direwangi berangkat pagi biar cepat terlayani, sampai Puskesmas malah petugasnya banyak yang telat. Kalau yang sakit parah gimana coba,” keluhnya Rabu (28/3/2019).

Keluhan itu juga dibenarkan Wakil Ketua DPRD Sragen asal Gondang, Bambang Widjo Purwanto. Ia mengaku memang sempat mendengar beberapa keluhan dari warga perihal pelayanan di Puskesmas yang agak lamban baik dari keberadaan petugas maupun kehadiran dokter yang sering molor lama dari jadwal.

“Ya kami selaku warga Gondang sedikit menyayangkan. Kami juga belum ngecek, tapi nanti tetap akan kami tindaklanjuti,” paparnya.

Bambang Pur menyampaikan laporan yang diterimanya hampir pukul 08.00 WIB namun petugas belum standby. Selanjutnya dia akan melakukan kroscek untuk melihat kebenaran kabar itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi IV Fathurahman memandang terkait pelayanan yang tidak maksimal, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen harus lebih reponsif dan proaktif melakukan pemantauan pelayanan di Puskesmas.

Pasalnya dirinya menenngarai kasus pelayanan lamban dan keterlambatan dokter maupun petugas itu tidak hanya terjadi di Puskesmas Gondang saja. Akan tetapi diyakini juga terjadi di Puskesmas lain hanya saja dimungkinkan warganya masih bersabar atau memilih pasrah dengan keadaan dengan memilih diam.

“Kami minta DKK bisa tegas membina. Apalagi saat ini Puskesmas menuju BLUD harus ada peningkatan pelayanan. Lantaran anggaran dan pengelolaan mulai diberlakukan secara mandiri,” tukasnya.

Terpisah, Kepala DKK Sragen dr. Hargiyanto terbuka menanggapi kritik dari masyarakat tersebut. Pihaknya akan melakukan kroscek ke puskesmas terkait. ”Iya mas, nanti saya ceknya dulu ke lapangan,” ujarnya. Wardoyo

Sumber: joglosemarnews.com

MAUMERE - Cara kreatif dilakukan Puskesmas Nelle melakukan kampanye bahaya penyakit TBC.

Menyambut perayaan Hari TBC Sedunia tanggal 24 Maret 2018 dilakukan jalan sehat sambil membagikan brosur kepada warga masyarakat di kampung-kampung yang dilewati, Jumat (23/3/2018). Selain itu sosialisasi penyakit TBC dilakukan oleh dr. Melati P I S Sitorus.

Jalan sehat menempuh jarak sekitar 10 Km dimulai dari halaman Kantor Desa Nelle Barat menuju Kantor Camat Nelle, yang dilepas Camat Nelle, Laurensius Regi.

Kampanye dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Pulau Flores, supaya peduli dan tanggap penyakit TBC. Targetnya Kecamatan Nelle harus sehat dan bebas TBC.

Laurensius mengharapkan agar kampanye peduli TBC meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dan bahaya TBC bagi manusia, terutama masyarakat Nelle.

Puluhan peserta jalan santai diikuti aparat Kecamatan Nelle, Polsek Nelle, Dinas Kesehatan Sikka dan Dinas Kominfo Sikka. (*)

Sumber: tribunnews.com