Secara sederhana, mutu pelayanan dapat diartikan perbedaan antara pelayanan yang diterima secara nyata dengan harapan klien atau konsumen. Dalam pelayanan kesehatan, terdapat jenis-jenis pelayanan yang sama yang disediakan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi kualitas pelayanannya belum tentu merata satu dengan yang lainnya. Dalam sistem kesehatan pasien adalah pelanggan sehingga menjadi bagian yang sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dari sudut padang provider pelayanan kesehatan, pasien dapat diasumsikan sebagai konsumen yang memiliki ekspektasi akan pemenuhan kebutuhan akan kesembuhan ketika jatuh sakit. Menjamin kepuasan pasien adalah prioritas utama yang ditetapkan oleh berbagai provider kesehatan. Seiring berjalannya waktu, kepuasan pasien terkadang terbentur pada implementasi perbaikan mutu pelayanan yang seyogyanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap internalisasi peningkatan mutu dalam provider layanan kesehatan.

Penyebab mutu pelayanan yang rendah diantaranya faktor proses implementasi strategi peningkatan kualitas layanan. Adopsi strategi perbaikan mutu merupakan salah satu alasan terhambatnya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan perbaikan mutu yang bersifat Top-Down sulit dilakukan karena tidak didukung oleh pendekatan bottom-up yang komprehensif. Keseimbangan antara top-down dan bottom up menjadi tidak sinkron saat provider hanya mampu menerapkan adopsi strategi perbaikan mutu secara marjinal. Perbaikan yang bersifat marjinal adalah suatu kondisi yang terjadi ketika provider tidak mampu menerapkan perbaikan mutu secara holistik yang mencakup aspek input seperti sumber daya dan infrastruktur; proses berupa desain layanan, kolaborasi perencanaan dan pengambilan kebijakan bersama dan adopsi perbaikan mutu serta; output layanan yang tersedia.

Untuk perbaikan yang lebih komprehensif maka diperlukan strategi kolaboratif antara manajemen organisasi atau provider dan tenaga kesehatan. Strategi kolaboratif tersebut mengakomodir gerakan yang bersifat bottom up dan top down. Untuk mewujudkan strategi kolaboratif dapat dilakukan dengan mengadopsi model social movement yang sering digunakan dalam bidang pengembangan sosial. Model tersebut memberikan ruang bagi keterlibatan semua aktor pada berbagai level guna mewujudkan tujuan dan perubahan yang diharapkan. Dengan menerapkan model tersebut, manajer dapat secara implementatif melibatkan peran serta tenaga kesehatan untuk mencegah hambatan internal serta menjamin partisipasi yang lebih besar dalam sebuah pergerakan menuju perbaikan kualitas layanan. Model ini memiliki beberapa tahapan penting yaitu : 1) Kerangka aksi kolektif, dimana seorang manajer harus bisa menampung aspirasi setiap tenaga kesehatan untuk mengetahui kebutuhan dan kemauan untuk berubah; 2) mobilisasi, manajer diharapkan memfasilitasi, mengarahkan dan melibatkan tenaga kesehatan dalam proses perumusan kebijakan perbaikan mutu serta; 3) sustaining dan mainstreaming, pada tahapan ini perlu dilakukan penguatan terhadap regulasi yang sudah ada untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas. Simak artikel selengkapnya

REPORTASE

“DISKUSI HASIL UJI COBA PENDAMPINGAN DAN REVIEW MODUL

PENDAMPINGAN SINKRONISASI RPJMN-RPJMD BIDANG KESEHATAN

YOGYAKARTA, 22 JANUARI 2018

Uji coba pendampingan sinkronisasi RPJMD-RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D. I. Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sosialisasi dan Workshop Dalam Rangka Uji Coba Pendampingan Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, telah disepakati bahwa tindak lanjut untuk proses pendampingan sinkronisasi dilaksanakan pada Kamis, 3 Agustus 2017. Hasil uji coba pendampingan dan modul kemudian didiskusikan pada pertemuan tanggal 22 Januari 2018 di ruang senat-Fakultas Kedokteran UGM. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim PKMK-UGM, perwakilan Bappenas, perwakilan Bangda Kemendagri dan fasilitator.

Foto 1. Suasana Diskusi di Ruang Senat-Fakultas Kedokteran UGM

Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil uji pendampingan dan produk modul sinkronisasi RPJMD-RPJMN oleh M.Faozi Kurniawan dan Budi eko Siswoyo (Tim PKMK-UGM).  Proses uji coba pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga dapat digunakan di kabupaten/kota lain. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan di Kota Yogyakarta dan kabupaten Kulonprogo berupa sosialisasi, workshop dan pleno draft modul. Setelah pemaparan dan diskusi yang kondusif selama kurang lebih satu jam, kegiatan dilanjutkan dengan rencana revisi modul sinkronisasi oleh Dwi Handono S (PKMK UGM).

Foto 2. Diskusi revisi modul

Dari hasil diskusi didapat beberapa poin penting dan kesepakatan terkait revisi modul Sinkronisasi RPJMN-RPJMD :

1. Kesepakatan tentang arti “sinkronisasi” yaitu adanya kesamaan sasaran pada tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi dapat berbeda dalam mekanisme program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing kabupaten.
2. Skema pendanaan yaitu adanya desentralisasi program dan dana.
3. Perlu adanya regulasi ditingkat nasional yang dapat menjadi payung dalam sinkronisasi RPJMN dan RPJMD.
4. Perlu adanya mekanisme yang  selaras pada RPJMN dan RPJMD, misalnya dalam pencapaian tujuan dalam kurun waktu satu tahun atau lima tahun.
5. Jumlah sasaran dalam RPJMD dapat ditambah sesuai dengan kondisi tiap daerah tetapi tidak boleh dikurangi sesuai dengan RPJMN.
6. Perlu adanya penetapan indikator dan tools yang jelas dan dapat diaplikasikan.

Reporter : Aprilia Grace A Maay, MPH.,Apt

Kerangka Acuan

Diskusi Webinar Kelompok Masyarakat Praktisi Pelayanan Kesehatan Primer:

Sudah Adilkah Pembagian Beban Kerja dan Insentif Kepada Petugas Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama?

Latar Belakang

Pemerintah pusat dan daerah memberikan sejumlah tujuan  yang harus dicapai oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Maka  diperlukan analisis tentang bagaimana tujuan tersebut tercapai melalui perencanaan anggaran fasilitas kesehatan. Analisis kebutuhan sumber daya sangat diperlukan untuk melengkapi perencanaan anggaran kesehatan. Proses perencanaan bukan hanya diharapkan berlangsung secara top down dari pemerintah pusat, melainkan juga  juga dilakukan perencanaan bottom up dari pemerintah daerah. Analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memberikan gambaran tentang kesenjangan bagaimana ketersediaan dan ideal kebutuhan SDMK.

Implementasi pembagian beban kerja terhadap tenaga kesehatan oleh kepala FKTP sering dinilai belum menunjukkan tidak meratanya beban kerja yang diterima SDMK. Individu yang dinilai berpotensi menunjukkan kinerja yang baik, sering mendapatkan beban kerja lebih dibandingkan individu yang lainnya. Implikasi dari kondisi tersebut dapat mengakibatkan penurunan mutu pelayanan akibat kelelahan pekerja, maupun kecemburuan antara petugas kesehatan di FKTP tersebut.

Beberapa sistem insentif yang diterima di FKTP dinilai masih belum adil oleh beberapa petugas kesehatan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh sistem pemberian insentif masih berfokus berdasarkan profesi, tingkat pendidikan, masa kerja, dan kehadiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan Sudah adilkah pembagian beban kerja dan insentif untuk petugas kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama?

Tujuan

Diskusi ini bertujuan untuk:

1. Mengalisis data beban kerja tenaga kesehatan pada pelayanan primer.
2. Membahas penguatan sistem insentif untuk puskesmas dan klinik swasta

Jadwal Kegiatan

Diskusi webinar ini akan dilaksanakan di Laboratorium Leadership, Gedung IKM Lantai 3, FKKMK UGM pada hari Kamis, 29 Maret 2018 pukul 12.30 – 14.00 Wib, dengan agenda sebagai berikut:

Webinar ini dapat diikuti melalui link berikut:

https://attendee.gotowebinar.com/register/66761635237048066

Webinar ID: 198-620-243

Peserta

1. Mitra universitas riset implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Pelayanan Primer
2. Dinkes dan puskesmas di seluruh Indonesia
3. Pemerhati dan praktisi pelayanan primer di seluruh Indonesia

Informasi Pendaftaran

Maria Adelheid Lelyana

PKMK FKKMK UGM

Jalan Farmako, Sinduadi, Mlati, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Kontak:

081329760006

A new option for medical care is now available in International Falls.

Falls.MD officials this week announced the new business is accepting new patients — women, men, boys, girls, newborns, seniors, and expectant mothers — in its office located at 1580 Highway 71.

Led by a board-certified family physician, Dr. Eric F. Koperda, the practice specializes in rural family medicine, according to a news release.

“Rural family doctors are a good fit for remote communities like International Falls, where the sub-specialists are hundreds of miles away,” Koperda said. “Nobody in town is thrilled about driving to Bemidji and Duluth for tests and procedures. Is all that travel worth the effort? What if we could avoid the drive?”

Falls.MD offers direct primary care, a model where the same doctor takes care of the patient when they’re well and when they’re sick, when patients walk to the office and when they’re too weak to get out of bed. The practice offers same-day appointments, video conference visits, and house calls. Imagine a doctor being available when needed, not five weeks later at his next open appointment slot, the release said.

The direct part of direct primary care arises from the direct relationship between patient and doctor at Falls.MD.

“Government bureaucrats, insurance companies, and other middlemen are not welcome in our exam rooms,” Koperda said in the release. “Nobody gets a vote about what care may be medically necessary except the doctor, the patient, and her loved ones.”

Instead of kowtowing to myriad health plans and their limitations, the release said Falls.MD offers affordable cash prices posted right at the front door. Most patients at Falls.MD have health insurance, but they discover they don’t need to use their health insurance at Falls.MD. Their insurance card stays in their pocket, ready in case of serious illness or emergency, but not needed everyday.

“Primary care can be affordable,” Koperda said. “Often our prices are lower than if you tried to use your insurance benefits at a competing practice. Falls.MD is a good match for those enrolled in health-sharing ministries, those with high-deductible health plans, and those without health insurance.”

Doctors are enthusiastic about direct primary care for several reasons, the release said. They don’t have to file insurance claims, which has become a major expense in doctors’ private practice. Insurance companies are totally out of the picture. They can’t dictate how many times a patient can see their doctor. They can’t dictate which doctor the patient sees. If a patient needs to be monitored weekly, or even daily, that is between the patient and their doctor. Being closely monitored results in fewer hospital visits. And, with lower overhead expenses, the doctor doesn’t have to see as many patients per day. That means the patient – and the doctor – aren’t rushed.

At Falls.MD, single visits start at just $79. Subscriptions cost $49 monthly for adults, less for children. Confidential meet-and-greets with the doctor are free.

“Compare our prices to your auto mechanic, your plumber, your cell phone bill, or your insurance premiums” said Koperda.

Koperda joined the International Falls community about two years ago; he said he enjoyed the people and the northland so much he decided to stay. Before Falls.MD,he practiced at Rainy Lake Medical Center, he said. He also was an assistant professor at West Virginia University.

Koperda plays cello with local orchestras and he is building a homestead and farm near Ericsburg. He studied medicine at the University of Cincinnati and later learned the specialty of rural family medicine in Ohio and West Virginia. He is board-certified in family medicine.

Call 283-2444 for an appointment or visit www.falls.md for more information.

Source: ifallsjournal.com

BANTAENG - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, kini sedang gencar mensosialisasikan program surveilans kesehatan berbasis sekolah.

Sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut usai program diluncurkan beberapa waktu lalu di Aula Dinkes Bantaeng, Jl Andi Mannappiang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Pengelola Program Surveilance Dinas Kesehatan Bantaeng, Sumarti, pun secara rutin keliling dari puskesmas satu ke puskesmas lainnya untuk sosialisasi program tersebut.

Para kepala sekolah yang jadi incaran program tersebit dihadirkan untuk diberi pemahaman secara langsung terkait maksud dan tujuan dari program inovasi terbaru Dinkes Bantaeng itu.

“Kami harap dengan adanya kegiatan ini secara umum bisa mendeteksi kasus kasus penyakit yang ada di Bantaeng secara dini sehingga dapat ditangani secara cepat,” ujarnya kepada TribunBantaeng.com, Selasa (6/2/2018).

Selain itu, upaya sosialisasi juga sebagai wadah untuk menyamakan persepsi pengetahuan antarkomponen yang ada dalam sistem surveilans berbasis sekolah baik Dinkes, Puskesmas, dan pihak sekolah yang bersangkutan.

“Dengan survailance kesehatan, penyakit yang diderita oleh anak sekolah itu bisa terdeteksi, serta mendapat penanganan yang cepat dan tepat,” tuturnya.

Program tersebut adalah terobosan dari Dinkes Bantaeng setelah Terminal Darah Puskesmas, Kader Kesehatan, PSC Goes To Community, PSC Goes To School, Program 1 Bidan 1 Dusun, dan Tokoh Agama Promosi Kesehatan.(*)

Sumber: tribunnews.com