TRIBUN – Sebanyak tiga puskesmas di Kabupaten Soppeng, yang diusulkan untuk menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) penyangga RSUD Latemmamala.

Kadis kesehatan Soppeng Sarianto mengatakan, tiga puskesmas yang diusulkan menjadi RSU penyangga ialah, puskesmas Salotungo, puskesmas Cabbenge, dan puskesmas Donri-Donri.

Ketiga puskesmas ini, dianggap layak menjadi RSU penyangga. Seperti puskesmas Donri-Donri yang baru selesai direhab, begitupula pula puskesmas Salotungo, yang dulunya merupakan RSUD Ajjapange Soppeng.

Begitupula puskesmas Cabbenge, yang dinilai layak untuk menjadi RSU penyangga.

“Namun penentuan yang mana ketiga puskesmas akan jadi RSU penyangga, akan ditentukan oleh tim dari provinsi,” ujar Sarianto, Jumat (19/1/2018).

Apabila salah satu puskesmas telah disetujui menjadi RSU penyangga, maka RSUD Latemmamala juga sudah bisa naik status dari RSUD tipe C naik menjadi RSUD tipe B.(*)

Sumber: tribunnews.com

PEKANBARU - Senin (15/1/2018) merupakan hari yang bersejarah bagi warga di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Itu karena Puskesmas rawat inap termegah di Rokan Hilir, yang dibangun Pemprov Riau melalui Bantuan Keuangan, resmi dioperasikan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman datang langsung meresmikan pusat layanan kesehatan masyarakat yang megah tersebut. Ia didampingi Bupati Rokan Hilir (Rohil) Suyatno dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

Kehadiran Puskesmas rawat inap yang memiliki fasilitas lengkap ini tentu sangat berharga bagi warga Panipahan. Pasalnya, selama ini Panipahan dikenal sebagai daerah terisolir dan jauh dari pusat layanan kesehatan.

Bayangkan saja, jika ada warga yang sakit harus dibawa berobat ke provinsi tetangga, Sumatra Utara, karena lebih dekat. Akses jalan terbatas, sehingga biasanya orang sakit dibawa menggunakan gerobak.

Sedihnya lagi banyak warga yang meninggal saat perjalanan berobat ke provinsi tetangga tersebut, karena jalan menuju ibu kota Kabupaten Rokan Hilir sendiri belum tembus lewat darat. Hanya bisa dilewati kendaraan roda dua. Sedangkan roda empat belum bisa.

Adapun akses laut menggunakan kapal hanya bisa berlayar sekali dalam sehari. Itu pun sudah ada jadwal keberangkatannya.

“Makanya dengan dibangunnya Puskesmas termegah di Rokan Hilir ini di Panipahan, kami amat bersyukur. Masyarakat kami bisa menikmati layanan kesehatan sebagaimana masyarakat yang lain. Ini tidak lepas karena kepedulian Pak Gubernur pada daerah terpencil,” ujar tokoh masyarakat Rokan Hilir, Nasarudin Hasan, di hadapan Gubernur Andi Rachman.

Nasarudin melanjutkan, dengan keberadaan Puskesmas itu, masyarakat Panipahan tidak perlu lagi susah payah mendapatkan layanan kesehatan.

“Selama ini memang ada Puskesmas, tapi semuanya terbatas, dan kondisinya juga sudah tidak layak. Maka Alhamdulillah kami dibangunkan Puskesmas,” ujar Nasarudin.

Bupati Rokan Hilir Suyatno dalam kesempatan tersebut mengaatakan bersyukur atas kepedulian Gubernur Andi Rachman terhadap daerah terpencil di Rokan Hilir. Hal ini, lanjut Suyatno, karena terjalinnya hubungan baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Alhamdulillah untuk masyarakat Rokan Hilir dibangun empat unit Puskesmas. Tiga Puskesmas dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan satu dari pusat. Perjuangan Pak Gubernur ini harus kita apresiasi,” ujar Suyatno.

Maka untuk itu, kata Suyatno, Puskemas harus dijaga dengan baik. Tidak hanya pegawai Puskesmas yang menjaga, namun seluruh masyarakat Riau.

“Gubernur Riau sangat peduli dengan Rohil. Tahun ini jalan tembus sungai yang sebelumnya jalan terbengkalai akan perlahan diselesaikan. Nantinya sudah bisa dilalui kendaraan roda empat ke Panipahan. Ada Rp 28 miliar dianggarkan pak Gubernur untuk jalan itu,” jelas Suyatno.

Ia menyebut keberadaan Puskesmas termegah di Panipahan agar tidak ada lagi masyarakat di wilayah itu yang sakit dibawa berobat pakai gerobak ke provinsi tetangga.

“Ini Puskesmas dibangun dengan anggaran Rp2,7 miliar dan merupakan paling bagus. Kenapa diletakkan di Panipahan? Karena setahu saya orang sakit di Panipahan ini dibawa ke provinsi sebelah pakai gerobak. Kadang di jalan sudah meninggal. Jangan sampai itu terjadi lagi,” harap Suyatno.

Daerah strategis Sementara Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, ia senang membantu Rohil karena anggaran yang diberikan oleh provinsi digunakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi komunikasi pemerintah kabupaten selalu baik dengan Provinsi.

“Anggaran dari provinsi untuk Rohil ini sudah tidak bisa dihitung lagi. Kami pun tidak segan-segan memberikan APBD, karena semua laporannya untuk membantu masyarakat,” jelas Gubernur Andi Rachman.

Komitmen Andi Rachman untuk membangun daerah terpencil sendiri bukan hanya layanan kesehatan. Ia juga fokus untuk perbaikan infrastruktur. Salah satunya membantu pembangunan jalan menuju Panipahan dan Kubu.

“Supaya bapak-bapak jangan ragu, karena kami fokus bangun jalan Kubu menuju Panipahan. Mudah-mudahan jalan yang sudah dua tahun lalu kami bahas dengan Pak Yatno dan kami hitung-hitung kita selesaikan dan bisa fungsional. Bisa dilewati masyarakat. Sekarang sudah bisa lewat sepeda motor, dalam waktu dekat juga akan bisa dilewati roda empat,” paparnya.

Banyak yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi dan pendidikan dengan adanya perbaikan infrastruktur tersebut, apalagi di mata gubernur, Panipahan merupakan daerah strategis dalam pembangunan.

“Karena Rohil ini strategis, kita sudah investasi melalui pusat sebesar Rp 16 triliun untuk tol. Kalau tidak dibangun pesisir ini hanya Dumai dan Pekanbaru yang untung dengan adanya jalan tol. Makanya kita manfaatkan keberadaan pesisir Rokan Hilir ini,” ujar Andi.

Untuk sektor kesehatan, Gubernur Andi Rachman mengatakan pemerintah sangat fokus. Ia mencontohkan, sebelumnya untuk Rokan Hilir dikucurkan Rp76 miliar, sementara tahun ini Rp23 miliar.

“Puskesmas yang kita bangun ini bisa jadi tempat pertolongan masyarakat pertama. Kita kasihan selama ini masih ada yang dibawa ke provinsi tetangga untuk berobat. Paralel kita bangun jalan, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Berdasar data, pada 2016 kucuran dana Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Rokan Hilir Rp 70,28 milar dan realisasinya Rp 41,18 miliar, dengan presentase 58,5 persen Ini khusus bidang kesehatan.

Sedangkan Bankeu 2017 untuk Rohil sebesar Rp23,39 miliar, dimana didalamnya sudah termasuk pembangunan Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya. (adv)

Sumber: tribunnews.com

SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meresmikan lima puskesmas sekaligus, Jumat (12/1/2018) pagi.

Peresmian dilakukan dalam rangkaian mider praja, yakni wali kota dan rombongan berkeliling Kota Solo mengendarai sepeda.

Ada dua puskesmas utama dan tiga puskesmas pembantu yang peresmiannya dipusatkan di Puskesmas Purwodiningratan.

Dua puskesmas utama yakni UPT Puskesmas Purwodiningratan dan UPT Puskesmas Nusukan.

Sedangkan puskesmas pembantu adalah Puskesmas Pembantu( Pustu) Karangasem, Pustu Minapadi, dan Pustu Joyosuran.

“Puskesmas ini kan sebagai upaya untuk mewujudkan warga Solo yang waras,” kata Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo saat peresmian.

” Jadi masyarakat kalau sakit bisa berobat di sini, puskesmas kalau gedungnya bagus, pelayanannya bagus masyarakat berobat kesini bisa sembuh cepet tanpa ke rumah sakit, apalagi kalau cuma diare ya di puskesmas saja,” imbuh wali kota.

Adapun Puskesmas Purwodiningratan dibangun dengan anggaran 2,8 miliar rupiah dengan dari APBD Kota Solo 2017.

“Sekarang gedungnya sudah bagus, semoga bisa bermanfaat bagi warga sekitar, “kata wali kota.

Saat ini sudah ada 17 puskemas di Kota Solo yang siap melayani masyarakat.

Empat di antaranya merupakan puskesmas dengan fasilitas rawat inap atau buka 24 jam non stop.

Puskemas di Solo juga dilengkapi dengan poli gigi dan gratis cek lab setiap 6 bulan.

” Warga Solo juga gratis kalau mau cek gula darah, kolesterol dan lainnya di puskesmas setiap enam bulan,” kata Rudy, sapaan Wali Kota.(*)

Sumber: tribunnews.com

Reportase Sesi 1

Apakah Sistem Insentif untuk Petugas Kesehatan di Pelayanan Primer telah Sesuai dengan Kinerja : Hasil Riset Implementasi JKN di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia

Menurut definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, insentif adalah “tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang. Tahun 2014, sejak adanya JKN, ada sumber pembiayaan baru di Puskesmas dari BPJS Kesehatan yang disalurkan dalam bentuk dana kapitasi, non-kapitasi serta Prolanis. Dari BPJS Kesehatan ke fasilitas, pengaliran dana kapitasi dan non-kapitasi ditentukan sesuai Permenkes 52/2016, khususnya untuk dana kapitasi berdasarkan indikator kapitasi berbasis komitmen pelayanan (KBKP) yaitu angka kontak, rasio rujukan non spesialistik dan proporsi kunjungan Prolanis. Sedangkan distribusi dana tersebut untuk jasa petugas kesehatan berdasarkan Permenkes 21/2016 (untuk dana kapitasi) dan peraturan daerah masing-masing (untuk dana non kapitasi). Adanya tambahan dana ini seharusnya dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya di fasilitas kesehatan sehingga pelayanan keseatan pada masyarakat juga meningkat. Namun demikian, hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya dana kapitasi belum berpengaruh pada kinerja petugas kesehatan, yang antara lain disebabkan oleh belum dioptimalkannya fungsi dana kapitasi sebagai insentif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber insentif potensial untuk memotivasi petugas kesehatan mencapai target program kesehatan yang diinginkan. Untuk itu, pertama-tama kita akan melihat bagaimana struktur pendapatan dari tenaga di Puskesmas, kemudian melihat apakah pada masing-masing sumber pendapatan tersebut terdapat sistem pembagian yang berdasarkan kinerja.

Sumber-sumber pendapatan tenaga kesehatan yang bervariasi antar daerah.

Seratus lima puluh tiga petugas kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga administrasi di Puskesmas di Tapanuli Selatan, Jakarta Timur, Jember, Kota Jayapura dan Jayawijaya mengisi survey mengenai sumber-sumber pendapatan mereka dalam 1 bulan terakhir. Dari penelitian ini tampak adanya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota, dengan potensi sumber pendanaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh di Jakarta Timur lebih dari 70% pendapatan dokter, perawat dan bidan bersumber dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sementara itu untuk kota Jayapura, sebagian besar pendapatan dokter berasal dari dana kapitasi. Untuk Kabupaten Jember dan Tapanuli Selatan, pendapatan dari praktek swasta mencapai 40% dari total pendapatan per bulannya. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Tunjangan kinerja daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan masing-masing kabupaten/kota serta skala prioritas. DKI Jakarta mampu untuk memberikan tunjangan daerah bagi dokter dengan nominal paling sedikit Rp20juta per bulan, sementara di Tapanuli Selatan jumlah maksimal yang bisa diterima oleh dokter adalah Rp2 juta per bulannya. DKI Jakarta memiliki APBD yang sangat besar sehingga dapat mengalokasikan hal tersebut sebagai tunjangan kepada petugas dengan nominal yang relatif besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal lain yang menyebabkan adanya variasi ini adalah ketersediaan dokter/dokter gigi di FKTP, jumlah seluruh tenaga di Puskesmas, dan jumlah peserta yang terdaftar dalam satu fasilitas.

Sumber pendapatan mana saja yang dianggap sebagai insentif?

Ilustrasi di atas memperlihatkan bagaimana persepsi petugas di Puskesmas mengenai indikator kinerja yang baik (gambar kiri) serta bagaimana pemberian insentif selama ini diberikan (gambar kanan). Menurut responden, tiga hal yang menjadi indikator utama penilaian kinerja, yaitu terpenuhinya tupoksi, pelayanan kepada pasien dan pencapaian target. Sementara itu selama ini pemberian insentif tidak berdasarkan indikator kinerja yang disebutkan sebelumnya, melainkan pada kehadiran, pendidikan dan  kegiatan. Bagaimana dengan gambaran sistem insentif untuk masing-masing sumber pendapatan?

Kapitasi

Pembagian jasa pelayanan kapitasi, yang seharusnya berpotensi sebagai sumber insentif, dibagikan kepada petugas berdasarkan pada jenis ketenagaan atau jabatan dan kehadiran. Menurut permenkes 21/2016, penanggung jawab program diberikan 10 poin tambahan sebagai kompensasi atas tambahan tugas tersebut, namun demikian perbedaannya dirasa tidak terlalu signifikan. Kapitasi telah dimanfaatkan sebagai ‘perangsang’ oleh beberapa Puskesmas di Tapanuli Selatan dan Kota Jayapura dengan memberikan poin lebih banyak pada petugas yang memang memiliki beban penanggung jawab program ganda. Kapitasi juga dimanfaatkan untuk memberikan uang transportasi bagi kegiatan luar gedung oleh beberapa Puskesmas, terutama apabila dana di BOK sebagai sumber utama kegiatan luar gedung sudah habis. Dilihat dari apa yang telah dilakukan di kabupaten/kota, maka kapitasi memang telah dimanfaatkan untuk memberi insentif pada penanggung jawab program, tetapi pemberiannya belum berdasarkan capaian kinerjanya.

Tunjangan daerah

Bagaimana dengan tunjangan daerah? Proporsi tertinggi untuk penilaian kinerja di keempat kabupaten/kota yang telah memberikan tunjangan kinerja daerah yaitu untuk kehadiran. Di DKI Jakarta memasukkan indikator serapan anggaran dan perilaku yang total merupakan 30% dari bobot tunjangan keseluruhan. Sementara itu, di Kota Jayapura dan Jayawijaya penerapan pembayaran berdasarkan kehadiran belum terlaksana secara optimal karena adanya pemutihan sehingga prosentase kehadiran tidak berdampak pada tunjangan daerah yang diterima.

Non-kapitasi

Dana non-kapitasi, yang seharusnya bisa memotivasi petugas untuk melaksanakan tindakan tertentu, misalnya: pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, tindakan KB, IVA, dan pap smear. Namun hal itu tidak terjadi karena beberapa hal. Pertama, tidak banyak petugas yang menerima atau merasa menerima pendapatan dari dana non-kapitasi. Dari 22 dokter, 51 bidan dan 55 perawat, berturut-turut hanya 2, 6 dan 4 petugas saja yang pernah menerima dana non-kapitasi, dengan nominal Rp181ribu – Rp1,176ribu per petugas per bulan. Bisa saja banyak petugas yang tidak mengetahui bahwa dana yang diterimanya berasal dari non-kapitasi (biasanya pembayaran dijadikan satu dengan dana kapitasi), ataupun karena keterlambatan pembayaran yang mencapai 11 bulan pasca tindakan dilakukan.

Dana transport dari BOK

Pengganti uang transportasi bersumber BOK diberikan pada petugas yang turun ke lapangan atau melakukan kegiatan luar gedung. Nominal telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing yang berlaku. Sebagian petugas menganggap dana BOK ini insentif karena “pemberiannya berbeda bagi yang rajin melakukan kegiatan dengan yang malas”. Sedangkan sebagian lagi menganggap bahwa dana transportasi ini sekedar pengganti ongkos transportasi yang memang dikeluarkan oleh petugas yang turun ke lapangan.

Dari semua sumber tersebut, apa yang menjadi insentif? Kapitasi telah memberikan insentif lebih bagi beban kerja tambahan penanggung jawab program dan dibayarkan tepat waktu, tetapi belum berdasarkan kinerja yang dilakukan. Sedangkan dana non-kapitasi dibayarkan sesuai dengan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan tindakan terkait non-kapitasi, tetapi pembayarannya sangat lambat dan tidak banyak petugas mengetahui mengenai pembayaran non-kapitasi tersebut, baik keberadaan pendapatan dari non-kapitasi maupun cara penghitungannya. Dana transport dari BOK yang sebetulnya hanya dialokasikan untuk mengganti transportasi saat kegiatan luar gedung justru dianggap sebagai insentif oleh petugas.

Diskusi

Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI, drg. Usman Sumantri, MSc, mengangkat isu mengenai adanya dual practice yang sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh ‘user’ dari tenaga kesehatan. “Produksi tenaga dokter itu 11,000 per tahun, kalau pemerintah tidak sanggup menampung semua pegawa itu jadi pemerintah harus membuka peluang di swasta”, ungkap Usman. Dual practice ini seharusnya bisa dikelola lebih baik lagi dengan meratakan kepesertaan antara fasilitas Puskesmas dan swasta. “Lebih dari 20,000 FKTP yang sudah dikontrak BPJS Kesehatan, ada 9,774 Puskesmas yang dikontrak dengan 82.6% peserta terdaftar di Puskesmas”, lanjut Usman. Hal ini menimbulkan adanya ketimpangan dari aspek ‘demand’ terhadap tenaga kesehatan antara sektor pemerintah dan swasta. Pemerintah perlu mengambil tindak lanjut mengenai ‘pemanfaatan’ dari tenaga kesehatan ini. Regulasi tentang standar insentif tenaga kesehatan perlu diatur, terutama di sektor swasta.

Mengenai standarisasi insentif tenaga kesehatan, Laode dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan lagi apakah bisa diterapkan untuk seluruh wilayah RI ataukah perlu ada penyesuaian untuk daerah tertentu. Mengenai pentingnya insentif berupa sarana dan prasarana, sebetulnya dari dana kapitasi dapat dialokasikan sesuai keperluan fasilitas. Namun demikian semua tergantung pada kepala Puskesmas sebagai pengelola.

Staf ahli Menkes bidang Ekonomi Kesehatan, dr. Donald Pardede, MPPM, menggarisbawahi penyebab dari kurang tersalurnya insentif itu karena ada nya permasalahan dengan tatakelola administratif. Sebagai contoh untuk pemanfaatan dana non-kapitasi masih banyak bupati atau walikota yang belum menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur permasalahan tersebut. Di samping itu, dana kapitasi serta sisa pemanfaatan dana kapitasi di tahun sebelumnya, perlu memenuhi persyaratan tatakelola yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri. “Apakah betul di semua daerah persyaratan tatakelola itu sudah dilakukan? Kalau belum, maka insentifnya tidak dapat seperti yang diharapkan”, ungkap Donald. Donald juga menggarisbawahi pentingnya distribusi kepesertaan serta sharing data yang baik mengenai kepesertaan dalam meng-insentif petugas kesehatan.