KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS SISTEM KESEHATAN PROVINSI (SKP) RIAU TAHUN 2017

LATAR BELAKANG

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 (tiga) tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat ke negara tetangga (Malaysia dan Singapura). Banyaknya penduduk yang berobat ke luar negeri mengindikasikan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang demikian, solusi sari perspektif sistem yang tepat adalah melakukan penguatan sistem kesehatan atau Health System Strengthening, dalam hal ini penguatan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Riau. Penguatan SKP Riau ini dimulai dari penyusunan Naskah Akademis SKP Riau sebagai dasar pengusulan regulasinya.

Dari perspektif regulasi, penguatan SKP Riau ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, peran dan kewenangan provinsi menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dengan kewenangan yang diberikan UU, Provinsi Riau dapat lebih berperan dalam memperkuat sistem kesehatan di wilayahnya.

TUJUAN

Tujuan Umum:

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam memperkuat Sistem Kesehatan Provinsi melalui penyusunan Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi (SKP).

Tujuan Khusus:

1. Melakukan Analisis Situasi Sistem Kesehatan Provinsi Riau
2. Menyusun Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi Riau.
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Riau untuk proses selanjutnya.

WAKTU

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli-November 2017.

PELAKSANA

Untuk melaksanakan kegiatan ini, dibentuk Tim Pelaksana sbb:

TAHAPAN KEGIATAN

1. Sosialisasi kegiatan
2. Workshop Self-Assessment Situasi SKP Riau
3. Pelaksanaan Assessment SKP Riau oleh Tim Konsultan (Tim I)
4. Pelaksanaan Assessment SKP Riau oleh Tim Konsultan (Tim II)
5. Penyusunan dan perumusan Hasil Assessment SKP Riau
6. Workshop Hasil Assessment dan Perumusan Pokok-Pokok SKP Riau
7. Penyusunan dan pembahasan draft awal Naskah Akademis SKP Riau
8. Seminar draft awal Naskah Akademis SKP Riau
9. Revisi dan Finalisasi Naskah Akademis SKP Riau
10. Penyerahan Naskah Akademis SKP

PENJADWALAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Diperolehnya hasil Analisis Situasi Sistem Kesehatan Provinsi Riau
2. Tersusunnya Naskah Akademis Sistem Kesehatan Provinsi Riau
3. Tercapainya sinkronisasi dengan Biro Hukum untuk proses selanjutnya.

PEMBIAYAAN

• Pembiayaan berasal dari APBD Provinsi Riau Tahun 2017.
• Rincian anggaran terlampir.

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaanya, proposal ini masih terbuka untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk penjabaran kegiatan, akan disusun Kerangka Kerja Kegiatan khusus.

MODELLING OF THE INTEGRATED PROGRAMMING, PLANNING AND BUDGETING FOR MATERNAL HEALTH AND RIGHTS-BASED FAMILY PLANNING 

Review Jurnal: “A Movement for Improvement”

Secara sederhana, mutu pelayanan dapat diartikan perbedaan antara pelayanan yang diterima secara nyata dengan harapan klien atau konsumen. Dalam pelayanan kesehatan, terdapat jenis-jenis pelayanan yang sama yang disediakan oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi kualitas pelayanannya belum tentu merata satu dengan yang lainnya. Dalam sistem kesehatan pasien adalah pelanggan sehingga menjadi bagian yang sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dari sudut padang provider pelayanan kesehatan, pasien dapat diasumsikan sebagai konsumen yang memiliki ekspektasi akan pemenuhan kebutuhan akan kesembuhan ketika jatuh sakit. Menjamin kepuasan pasien adalah prioritas utama yang ditetapkan oleh berbagai provider kesehatan. Seiring berjalannya waktu, kepuasan pasien terkadang terbentur pada implementasi perbaikan mutu pelayanan yang seyogyanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap internalisasi peningkatan mutu dalam provider layanan kesehatan.

Selengkapnya

Reportase

Penilaian Akreditasi Puskesmas Besikama

Kabupaten Malaka

4 – 6 Desember 2017

Sejak 2016, Dinas Kesehatan kabupaten Malaka telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Kulon Progo untuk mempersiapkan akreditasi FKTP di Kabupaten Malaka. Kerjasama ini difasilitasi oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan  Universitas Gadjah Mada. Puskesmas Besikama merupakan satu dari empat Puskesmas di Kabupaten Malaka, yang pada 2017  melaksanakan survei akreditasi.

Puskesmas Besikama memiliki beberapa program inovatif yang telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah setempat. Beberapa program inovatif PKM Besikama adalah Lensa Toga Motaulun, Ineserator Sederhana dan Jurnal Terompet Edukasi Besikama Sehat (Tebes). Puskesmas Besikama telah melakukan upaya-upaya dan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi standar akreditasi FKTP melalui kaji banding, workshop, perbaikan gedung, pemenuhan sarana prasarana dan SDM Kesehatan serta upaya-upaya lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai yang positif terhadap survei akreditasi yang akan dilaksanakan.

Survei akreditasi di Puskesmas Besikama dilaksanakan pada 4 hingga 6 Desember 2017.  Survei akreditasi dilaksanakan oleh tiga surveyor yakni Surveyor Upaya Kesehatan Perorangan dr. Hartanto Hardjono, M.Med,Sc dari Jawa Tengah (Ketua), Surveyor Administrasi Manajemen (Admen) Tarsisius Jelalu, SKM, M.Kes dari Nusa Tenggara Timur dan Surveyor Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Yustina Octaviana Doa, SKM dari Nusa Tenggara Timur. Tim Surveyor  tiba pada 3 Desember, dilanjutkan dengan pertemuan di aula Hotel Victori pada pukul 19.00 Wib. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala Puskesmas Besikama, kepala Tim Pokja  admin, UKM dan UKP serta ketua Tim mutu untuk membahas dan menyusun kesepakatan tentang alur kegiatan selama 3 hari proses penilaian akreditasi.

Kegiatan hari pertama dimulai pada pukul 08.00, tim surveyor datang ke PKM Besikama dan disambut oleh para penari cilik dari SD Katolik Besikama 1, kemudian dilanjutkan dengan “Hasehakawa”  atau sapaan oleh tokoh adat.  Acara pembukaan  dimulai dengan menyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian kepala Puskesmas Besikama memberikan sambutan ucapan selamat datang dan dilanjutkan dengan menyanyikan mars Puskesmas Besikama dan yel-yel Besikama. Setelah itu, sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dan doa yang dipimpin oleh Romo Pius.

Setelah acara pembukaan, tim surveyor mengambil alih sebagai pemimpin acaradan kepala Puskesmas Besikama melakukan presentasi di depan tim surveyor.  Tim surveyor mulai melakukan penilaian dokumen administrasi, UKM dan UKP. Selain melakukan penilaian, tim surveyor juga memberikan pembinaan terkait kelengkapan dokumen akreditasi.  Kegiatan hari pertama dilaksanakan hingga pukul 16.00. Kegiatan hari kedua sama dengan hari pertama, tetapi sebelum melanjutkan penilaian dokumen terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim surveyor kepada staf Puskesmas Besikama. Penilaian pada dokumen diselesaikan pada hari kedua.

Foto 1. Acara pembukaan Penilaian Akreditasidi Puskesmas Besikama 

Kegiatan hari ketiga dimulai pada pukul 08.00, terlebih dahulu dilakukan review ulang dan presentasi oleh tim surveior selama kurang lebih satu jam. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara pada kepala  Puskesmas  Besikama,  ketua tim mutu, admin, UKM dan UKP. Proses penilaian akreditasi dilanjutkan juga dengan wawancara pada pihak-pihak terkait dan yang bekerjasama dengan Puskesmas Besikama. Proses wawancara dilkaukan dengan Camat Besikama, ketua PKK, tokoh agama, BKKBN, tokoh masyarakat, kepala Sekolah SMP, SMA dan SD, kepala desa, kader, NGO Bethesda, Ketua kelompok Lensa tanaman obat (Toga) Motaulun. Tim surveyor juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi Toga. Acara penutupan dilakukan oleh  kepala dinkes kab. Malaka pada pukul  14.30  dengan menyanyikan lagu Padamu Negri dan dihadiri oleh lintas sektor, staf Puskesmas dan semuanya. Setelah itu tim Surveior memberikan gambaran perbaikan untuk proses akreditasi dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kepala Puskesmas Besikama.

Kontributor : Yohanes Blegur, A.md,KG

Reporter : Aprilia Grace A Maay,MPH.,Apt

1. Increased collaboration between emergency medical services (EMS) and primary care physicians could decrease frequency of unnecessary transportation to the emergency department (ED) for fallen residents of assisted living facilities.

2. For study participants, the protocol recommended non-transport for over half of the seniors’ falls.

Evidence Rating Level: 2 (Good)

Study Rundown: It is common for residents of assisted living facilities to fall. However, protocols frequently result in residents being transported to the ED even when the patient is not seriously ill or injured, resulting in unnecessary use of resources that could be allocated in other manners. This study evaluated whether unnecessary transport could be avoided. Specifically, they developed a protocol that aimed to reduce unnecessary transport of seniors that had ground-level falls in assisted living facilities. One of the key elements of the protocol was its increased emphasis on collaboration between EMS and the patients’ primary care physicians. In general, it was observed that improved collaboration resulted in less unnecessary transport. This study had several limitations. First, the resources required for this program are not available in all facilities, thereby limiting the number of locations in which this protocol can be run. Furthermore, there was a degree of selection bias, as the authors used the Medical Priority Dispatch System to select patients. This system excluded patients with specific medical conditions before the patients became eligible for the study.

In-Depth [prospective cohort]: The protocol used in this study was first evaluated using retrospective data, which suggested that the program may reduce unnecessary transport by 50 per cent. The primary goal was to prospectively evaluate the protocol to assess its efficacy in reducing unnecessary transport of fallen seniors from assisted living facilities. Descriptive statistics were used to analyze data and classify patients based on whether they received appropriate care. In total, 953 out of 1472 eligible residents consented to participate in the study. Of these residents, 359 had 840 falls in 43 months. Based on the protocol, transport was not required in 553 of the falls. For the 11 patients that had time-sensitive conditions, the paramedic discussed 9 of the 11 patients with their primary care physicians. Overall, the authors found that for residents for whom non-transport was recommended by the protocol, 99.3% of patients [95% CI, 98.2% to 99.8%] received appropriate care.

Source: 2minutemedicine.com